Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38631/PP/M.XVI/99/2012

  Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38631/PP/M.XVI/99/2012

Jenis Pajak:Gugatan
   
Pokok Sengketa:Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-397/WPJ.05/KP.0807/2010 tanggal 8 Februari 2010 tentang Penegasan atas Permohonan Imbalan Bunga;
   
   
Menurut Tergugat:bahwa terkait dengan pembetulan Pasal 16 UU KUP, menurut Pasal 27 A ayat (2) UU KUP Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan imbalan bunga;
   
Menurut Penggugat:bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Pajak seharusnya Tergugat memperhitungkan kembali STP-nya karena jelas-jelas di dalam putusan tersebut DPP PPN-nya berubah dan ada yang dibatalkan sehingga Tergugat seharusnya memberikan imbalan bunga sesuai Pasal 27A Undang-Undang KUP;
   
Menurut Majelis:bahwa Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi:
“Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.”

bahwa pengertian kata ‘juga’ adalah tambahan sedangkan penjelasannya berbunyi: “Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.”

bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sendiri berkaitan berbunyi: “Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.”

bahwa berkaitan dengan bunga penagihan jika ada SKPKB dan SKPKBT, SKPLB juga ada bunga penagihan jika dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1);

bahwa di dalam Pasal 27 A ayat (2) Undang-Undang KUP, kata ‘dan’ dalam kalimat ‘denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)’ merupakan satu rangkaian, sedangkan menurut Tergugat kedua pasal tersebut terpisah;

bahwa menurut pendapat Majelis unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dibagi sehingga denda Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP bersifat kumulatif;

bahwa oleh karena itu pada prinsipnya kelebihan pembayaran aquo dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding;

bahwa dengan demikian permohonan Penggugat dikabulkan seluruhnya;
   
Menimbang:Memperhatikan Surat Gugatan, Surat Tanggapan, dan Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
   
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
   
Memutuskan:Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-397/WPJ.05/KP.0807/2010 tanggal 8 Februari 2010, tentang Penegasan atas Permohonan Imbalan Bunga, atas nama: PT XXX.