Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38630/PP/M.XVI/99/2012
| Jenis Pajak | : | Gugatan |
| Pokok Sengketa | : | Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-007/WPJ.05/KP.0807/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Tanggapan atas Surat Wajib Pajak |
| Menurut Tergugat | : | bahwa Penggugat mengajukan imbalan bunga tanggal 24 November 2009 karena atas STP PPN Nomor: 00029/107/07/038/08 tanggal 21 April 2008 Masa Pajak Maret 2007, yang telah dibetulkan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat pada tanggal 16 Oktober 2008; bahwa permohonan Penggugat tersebut telah dijawab dengan Surat Nomor: S-007/WPJ.05/KP.0807/2010 tanggal 8 Februari 2010 yang menyatakan bahwa imbalan bunga tidak dapat diberikan, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan atas tidak diberikannya imbalan bunga; |
| Menurut Penggugat | : | bahwa jika dilihat kompetensinya, Penggugat mengajukan imbalan bunga karena adanya keputusan Pengadilan Pajak terhadap pokok pajaknya dan terhadap tagihan-tagihan yang terbit dahulu pada saat Penggugat proses keberatan maupun banding, kewajibannya sudah dibayarkan; bahwa ternyata terhadap pokok Pajak itu akhirnya gugur karena ada putusan Pengadilan Pajak, namun sanksi bunganya sudah terlanjur ditagih dan Penggugat bayarkan oleh karenanya Penggugat meminta agar hak Penggugat atas imbalan bunga dapat diberikan oleh Tergugat yang nyatanya ditolak oleh Tergugat; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP berbunyi: “Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding yang menerima sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.” bahwa pengertian kata ‘juga’ adalah tambahan sedangkan penjelasannya berbunyi: “Imbalan bunga juga diberikan terhadap pembayaran lebih Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan berdasarkan Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, yang memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.” bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP sendiri berkaitan berbunyi: “Apabila atas pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan tambahan jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding, pada saat jatuh tempo pembayaran tidak atau kurang dibayar, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.” bahwa berkaitan dengan bunga penagihan jika ada SKPKB dan SKPKBT, SKPLB juga ada bunga penagihan jika dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP; bahwa di dalam Pasal 27 A ayat (2), kata ‘dan’ dalam kalimat ‘denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)’ merupakan satu rangkaian, sedangkan menurut Tergugat kedua pasal tersebut terpisah; bahwa menurut pendapat Majelis unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 27A ayat (2) adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dibagi sehingga denda Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP bersifat kumulatif; bahwa oleh karena itu pada prinsipnya kelebihan pembayaran aquo dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding; bahwa dengan demikian permohonan Penggugat dikabulkan seluruhnya; |
| Menimbang | : | Memperhatikan Surat Gugatan, Surat Tanggapan, dan Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-007/WPJ.05/KP.0807/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang Tanggapan atas Surat Wajib Pajak, atas nama: PT XXX. |