Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 37428/PP/M.I/99/2012

 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 37428/PP/M.I/99/2012

Jenis Pajak:Gugatan
   
Tahun Pajak:2009
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan terhadap KEP-2495/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011
   
   
Menurut Tergugat:bahwa dengan Surat Tanggapan Tergugat Nomor: S-7241/WPJ.07/2011 tanggal 28 Nopember 2011 Tergugat memberikan tanggapan.
   
Menurut Penggugat:bahwa dengan Surat Gugatan Penggugat Nomor: S-288/TA/Tax/FA/2011 tanggal 24 Oktober 2011Penggugat memberikan gugatannya;
   
Menurut Majelis:bahwa Surat Gugatan Nomor: S-288/TA/Tax/FA/2011 tanggal 24 Oktober 2011 ditandatangani oleh XX, Jabatan: Direktur;

bahwa Surat Gugatan tersebut ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: S-288/TA/Tax/FA/2011 tanggal 24 Oktober 2011 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011 (diantar), sedangkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2495/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011, sehingga memenuhi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: S-288/TA/Tax/FA/2011 tanggal 24 Oktober 2011 diajukan terhadap satu keputusan, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (6) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Gugatan Nomor: S-288/TA/Tax/FA/2011 tanggal 24 Oktober 2011 diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2495/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 yaitu tanggal 12 Oktober 2011 sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa XX, Jabatan: Direktur selaku penandatangan Surat Gugatan berdasarkan Akta Notaris QWE, SH nomor 07 tanggal 10 Juni 2011 tentang Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT XXX berhak menandatangani Surat Gugatan sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur :

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;mengurangkan atau membatalkan suart ketetapan pajak yang tidak benar;mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;ataumembatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;ataupembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.
bahwa Majelis menanyakan penggugat isi surat gugatan dan dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dalam menulis surat gugatannya;

bahwa Penggugat mengatakan isi surat Penggugat adalah menggunakan dasar hukum Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 “Direktur Jenderal dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya”

bahwa Penggugat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atas atas keterlambatan pembayaran atas SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 1.032.709.021,00, sehingga perhitungan sanksi administrasi berupa bunga adalah sebagai berikut :

Bunga Pasal 8 (2a) KUP = 2% x 8x Rp 1.032.709.021,00 = Rp 165.233.443,00;

bahwa penggugat menjelaskan adapun keterlambatan melakukan penyetoran disebabkan perusahaan saat itu sangat mengalami kesulitan keuangan;

bahwa berdasarkan data, fakta dan penjelasan dalam persidangan Majelis berpendapat klausula muatan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 adalah adanya perselisihan penerapan ketentuan hukum;

bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas permohonan Gugatan Penggugat yang disebabkan oleh alasan keterlambatan melaksanakan kewajiban membayar pajak;
   
Menimbang:bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa tidak dapat diterima;
   
Menimbang:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti dan dokumendokumen pendukung, terdapat cukup bukti dan alasan yang dapat meyakinkan Majelis untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
   
mempertimbangkan:Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, bukti-bukti dalam berkas Gugatan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
   
Mengingat:1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;
   
Memutuskan Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-2495/WPJ.07/2011 tanggal 7 Oktober 2011 mengenai Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00075/107/09/054/10 tanggal 8 Desember 2010 Masa Pajak Desember 2009 atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima.