Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.30161/PP/M.XIV/19/2011
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-021289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 02 September 2009 |
| Menurut Terbanding | : | bahwa SPTNP Nomor : SPTNP-021289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 02 September 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan sebagai berikut : Bea Masuk …………………………………………………… Cukai …………………………………………………………. PPN …………………………………………………………… PPnBM ……………………………………………………….. PPh Pasal 22 ………………………………………………… Denda Administrasi ………………………………………… Jumlah ……………………………………………………….. Rp. 1.818.000,00 Rp. 0,00 Rp. 2.001.000,00 Rp.18.244.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1.819.000,00 Rp.24.382.000,00 bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 010/APM/III/2009 tanggal 02 September 2009 dan dengan keputusan Terbanding Nomor : KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009 ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 mengajukan banding; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-021289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 02 September 2009; bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan banding adalah : Segi Formal bahwa surat permohonan keberatan dan permohonan banding Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak; Segi Material bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah surat keputusan Terbanding Nomor: KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang penetapan atas keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor : 021289/NOTUL/KPU-TPBD/02/2009 tanggal 02 September 2009 yang Pemohon Banding tidak setujui; bahwa dengan di terbitkannya SPTNP Nomor : 021289/NOTUL/KPU-TPBD/02/2009,Pemohon Banding tidak dapat menerima dengan alasan sebagai berikut: bahwa pada konsideran menimbang huruf f, Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-7570 /KPU.01/2009 Tanggal 29 Oktober 2009 di sebutkan bahwa berdasarkan penelitian, di simpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 229702 tanggal 25 Agustus 2009 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagi nilai transaksi ( metode I gugur ), selanjutnya nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II sampai dengan metode VI sesuai hirarki penggunaanya; bahwa menjawab konsideran menimbang huruf f tersebut di atas, bahwa harga yang Pemohon Banding beritahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB ) adalah harga yang sebenarnya Pemohon Banding bayarkan kepada exsportir di luar negri, sesuai dengan dokumen transaksi pembayaran, antara lain T/T, Rekening Koran atau bukti pengeluaran bank; bahwa seharusnya Kantor Pelayaran Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok mengacu pada harga transaksi antara Pemohon Banding selaku importir dengan eksportir di luar negeri, oleh karena itu nilai transaksi yang Pemohon Banding ajukan dapat di terima, dengan demikian Kantor Pelayaran Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok tidak mempunyai alasan untuk keluar dari metode I; bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut : Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009;SPTNP Nomor : SPTNP-021289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 02 September 2009;Surat Keberatan Nomor : 010/APM/III/2009 tanggal 02 September 2009;SSPCP tanggal 18 Nopember 2009 sebesar Rp 24.382.000,00;PIB Nomor : 229702 tanggal 25 Agustus 2009;Sales Confirmation Nomor : 20090701 tanggal 01 Juli 2009;Commercial Invoice Nomor : HWF0113/09 tanggal 10 Agustus 2009;Packing List Nomor : HWF0113/09 tanggal 10 Agustus 2009;Akta Perusahaan Nomor : 142 tanggal 17 Juli 2008; |
| Menurut Majelis | : | bahwa sebelum memeriksa materi pokok sengketa, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal sebagai berikut : Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding 1.Pengajuan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 2.Jangka waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang dibanding; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2009 (diantar), sedang tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 29 Oktober 2009, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; 3.Terhadap satu keputusan diajukan satu Surat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 4.Banding diajukan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 memuat alasan-alasan yang jelas, dan walaupun tidak mencantumkan tanggal diterima keputusan Terbanding Nomor : KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009, namun apabila dihitung sejak tanggal penerbitan keputusan Terbanding sampai dengan tanggal Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 5.Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 6.Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 diajukan terhadap tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 24.382.000,00, dan dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) sebesar Rp 24.382.000,00 yang diterima oleh PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priok tanggal 18 Nopember 2009; bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 7.Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002; bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 ditandatangani oleh Sdr. QWE, jabatan Direktur, dan dalam berkas banding Pemohon Banding melampirkan fotokopi akte perusahaan Nomor : 142 tanggal 17 Juli 2008 oleh RTY, SH, Notaris di Jakarta, namun akte perusahaan dimaksud tidak menunjukkan bahwa Sdr. QWE, adalah Direktur; bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli akte pendirian perusahaan dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan asli akte pendirian perusahaan yang menunjukkan bahwa Sdr. QWE, adalah Direktur, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang dengan Acara Biasa, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun Surat Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa dengan demikian Majelis berketetapan karena Surat Banding Nomor : 011/APM/XI/2009 tanggal 17 Nopember 2009 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan; bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut; |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, keterangan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan; |
| Mengingat | : | 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; |
| Memutuskan | : | Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-7570/KPU.01/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-021289/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama : PT. XXX, Tidak Dapat Diterima; |