Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.29759/PP/M.XIV/19/2011

 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.29759/PP/M.XIV/19/2011

Jenis Pajak:Bea Masuk
   
Tahun Pajak:2009
   
Pokok Sengketa:Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009
   
   
Menurut Terbanding:bahwa SPKPBM Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, dengan perhitungan sebagai berikut :

Bea Masuk ……………………………………………………    
Cukai ………………………………………………………….    
PPN ……………………………………………………………    
PPnBM ………………………………………………………..    
PPh Pasal 22 …………………………………………………    
Denda Administrasi …………………………………………    
Jumlah ………………………………………………………..    Rp  11.102.801,00
Rp                 0,00
Rp  23.315.881,00
Rp                 0,00
Rp    5.828.971,00
Rp  44.411.204,00
Rp  84.658.857,00
bahwa atas SPKPBM tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor : 0748/SP/MPM/VIII/09 tanggal 06 Agustus 2009 dan dengan keputusan Terbanding  Nomor : KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009 ditolak, sehingga Pemohon Banding dengan surat Nomor: 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 mengajukan banding;
   
Menurut Pemohon :bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan Terbanding Nomor: KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan Terbanding yang menaikkan nilai pabean atas PIB Nomor : 201623 tanggal 30 Juli 2009 dari CIF USD 41,635.00 menjadi CIF USD 63,475.00 serta mewajibkan tambah bayar sebesar Rp 84.658.857,- dengan rincian seperti tersebut di atas dan tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding berdasarkan :
a)Surat pengajuan keberatan Nomor : 0748/SP/MPM/VIII/09 tanggal 06 Agustus 2009 dan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009;b)Pasal 95 UU No. 17 tahun 2006, antara lain menyatakan “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Terbanding atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau keputusan, setelah pungutan yang terhutang dilunasic)Pasal 36 (1) No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding, selanjutnya dalam ayat (4) ddinyatakan bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (Lima Puluh Persen)
bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding dengan alasan sebagai berikut

bahwa Keputusan Terbanding tidak berdasarkan aturan dan dasar-dasar penetapan yang jelas, sebagaimana dinyatakan dalam butir e antara lain harga yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi (Metode I gugur) dan menetapkan nilai pabean dengan metode II sampai dengan metode VI secara hirarki sehingga Pemohon Banding tidak tahu sebab-sebab tidak dapat diyakini kebenaran nilai pabeannya dan metode penetapan mana serta sumber data yang diguna Pemohon Banding;

bahwa Keputusan Terbanding yang menolak permohonan keberatan tidak berdasarkan aturan dan dasar-dasar penetapan yang tidak jelas, dan sangat merugikan kepentingan Pemohon Banding;

bahwa importasi (jenis barang) dengan PIB Nomor : 162025 tanggal 24-06-2009 berdasarkan harga yang sebenarnya Pemohon Banding bayar (nilai transaksi) sesuai dengan Sales Contract, Purchase Order, Commercial Invoice, dan Dokumen pendukung lainnya;

bahwa Pasal 15 (1) UU No. 17 Tahun 2006, menyatakan bahwa nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

bahwa dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi dokumen-dokumen sebagai berikut :
Keputusan Terbanding Nomor : KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009;SPKPBM Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009;Surat Keberatan Nomor : 0748/SP/MPM/VIII/09 tanggal 06 Agustus 2009;SSPCP tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp 84.658.857,00;PIB Nomor : 201623 tanggal 30 Juli 2009;Commercial Invoice Nomor : MA009-EM0623-02 tanggal 23 Juni 2009;Packing List Nomor : MA009-EM0623-02 tanggal 23 Juni 2009;Polis Pengangkutan Barang Nomor: 11-01-09-007207 tanggal 28 Juni 2009SPPB Nomor : 213283/WBC.07/KP.0303/2009 tanggal 10 Agustus 2009Delivery Order nomor DPTPP0927401 tanggal 7 Juli 2009;Konfirmasi Debit BCA tanggal 12 Juni 2009;Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Nomor: 090510522 tanggal 7 Nopember 2006;
   
Menurut Majelis:bahwa sebelum memeriksa materi pokok sengketa, Majelis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan yang bersifat formal sebagai berikut :

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

1.Pengajuan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009  ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  2.Jangka waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang  dibanding;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2009  (diantar), sedang tanggal penerbitan keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding adalah 07 Oktober 2009, sehingga pengajuan banding  memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;  3.Terhadap satu keputusan diajukan satu Surat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  4.Banding diajukan disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 memuat alasan-alasan yang jelas, dan walaupun tidak mencantumkan tanggal diterima keputusan Terbanding Nomor : KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009, namun apabila dihitung sejak tanggal penerbitan keputusan Terbanding sampai dengan tanggal Surat Banding diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  5.Pada Surat Banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  6.Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah pajak yang terutang telah dibayar 50% sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 diajukan terhadap tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 84.658.857,00, dan dalam berkas bandingnya Pemohon Banding melampirkan fotokopi bukti pembayaran tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) sebesar Rp 84.658.857,00 yang diterima oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Cabang Jakarta Perumpel Tanjung Priok tanggal 23 Oktober 2009;

bahwa Pemohon Banding tidak melampirkan asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa SSPCP tersebut dan Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan asli bukti pelunasan dimaksud, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding  tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  7.Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002;

bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 ditandatangani oleh Sdr. QWE, jabatan Direktur, dan dalam berkas banding Pemohon Banding tidak melampirkan fotokopi akte pendirian perusahaan yang menunjukkan bahwa Sdr. QWE adalah Direktur;
bahwa Pemohon Banding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyerahkan atau mengirimkan asli akte pendirian perusahaan dimaksud, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam sidang dengan Acara Biasa, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun Surat Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Majelis berketetapan karena Surat Banding Nomor : 0802/SP/MPM/XI/09 tanggal 09 Nopember 2009 tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya  dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut;
   
Memperhatikan:Surat Banding, keterangan Terbanding, bukti-bukti yang ada dalam berkas banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
   
Mengingat:1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
   
Memutuskan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Kuasa Direksi  Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-7039/KPU.01/2009 tanggal 07 Oktober 2009 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-018445/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2009 tanggal 05 Agustus 2009 atas nama : PT. XXX, Tidak Dapat Diterima;