Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.47625/PP/M.XVI/16/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.47625/PP/M.XVI/16/2013

Jenis Pajak:Pajak Pertambahan Nilai
 
Tahun Pajak:2007
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN sebesar Rp1.394.531.475,00;
Menurut Terbanding:bahwa dilakukan koreksi atas DPP PPN, perhitungan PPN keluaran dan kredit PPN sesuai dengan hasil ekualisasi dengan peredaran usaha pada SPT Badan, konfirmasi PPN masukan dan pengujian lain, Pemohon Banding telah melaporkan, menghitung dan membayarkan kewajiban PPNnya sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, namun secara fiscal masih ada koreksi;
Menurut Pemohon:bahwa koreksi yang pertama adalah berkenaan dengan Dasar Penyerahan Pajak Pajak Keluaran/Penjualan, menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp11.229.502.870,00 dan menurut Penelaah Keberatan sebesar Rp12.624.034.345,00 sehingga selisihnya adalah sebesar Rp1.394.530.445,00;
Menurut Majelis :bahwa fakta persidangan tentang penjelasan Surat Banding atas rincian koreksi Terbanding, bahwa bukti surat Kanwil DJP tentang penjelasan koreksi terlambat diterima, maka tidak dapat dipersalahkan Pemohon Banding atas tindakan Kanwil DJP apabila tidak dapat menjelaskan rincian koreksi. Sedangkan Pemohon Banding mempunyai hak untuk menerima rincian koreksi menurut undang-undang. Sesuai dengan surat Pemohon Banding tanggal 11 Nopember 2010 adalah surat permintaan penjelasan koreksi dalam rangka memenuhi penjelasan banding yang akan diajukan. Maka atas kedua alat bukti Pemohon Banding membuktikan bahwa Pemohon Banding tidak bersalah apabila dibebankan tanggung jawabnya kepadanya;

bahwa dengan demikian Majelis menerima permohonan Pemohon Banding untuk dipertimbangkan ke pokok sengketa material;

bahwa Terbanding melakukan koreksi berdasarkan pendekatan metode ekualisasi antara besarnya jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan Tahun 2007 dan jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut SPT PPN pada Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007. Adanya perbedaan hasil ekualisasi dianggap sebagai DPP PPN yang kurang dilaporkan pada SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sehingga dikoreksi sebesar Rp1.394.531.475,00;

bahwa indikasi hasil ekualisasi ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran buktibukti keuangan perusahaan, Terbanding berpendapat sesuai dengan hasil analisis atas posisi keuangan berdasarkan arus piutang antara lain terdapat objek pajak berupa penerimaan komisi dari surplus khususnya terhadap penjualan yang pelunasannya melalui lembaga keuangan secara leasing;

bahwa berdasarkan bukti faktur penjualan 2007 ada sebanyak 183 faktur pajak yang kurang dilaporkan dalam SPT PPh Badan tahun 2007 sebesar 1.252 unit sedangkan Nomor 700001 s.d. 701435 faktur yang keluar sebanyak 1.435 dari unit motor yang terjual sehingga terbukti atas kekurangan tersebut adalah termasuk DPP PPN yang seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN Januari s.d. Desember 2007 oleh karena itu Terbanding berkesimpulan DPP Masa Pajak tersebut kurang dilaporkan;

bahwa Terbanding berkesimpulan pencatatan pembukuan atas penghasilan atau omzet penjualan tidak sepenuhnya dapat dibuktikan dalam persidangan, oleh karena itu Terbanding berkesimpulan koreksi Terbanding adalah benar;

bahwa menurut Majelis pada pokoknya koreksi terdiri dari dua bagian yaitu koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak dan koreksi atas Faktur Pajak Masukan;

bahwa koreksi DPP berdasarkan ekualisasi dan uji arus uang sebagai berikut:

bahwa koreksi DPP PPN dilakukan Terbanding dengan dua cara pendekatan yang berbeda yaitu pendekatan denga metode ekualisasi dan pendekatan posisi keuangan arus uang, menganalisis Peredaran Usaha yang dilaporkan dalam SPT PPh dan SPT PPN sedangkan yang lainnya dengan menganalisis bidang keuangan atas arus uang masuk;

bahwa koreksi berdasarkan pendekatan ekualisasi atas objek pajak yang kurang dilaporkan sebagai berikut:

koreksi dengan pendekatan ekualisasi yang membandingkan antara besarnya jumlah Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan Tahun 2007 dengan besarnya jumlah DPP menurut SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 karena Terbanding berkesimpulan besarnya jumlah Peredaran Usaha yang harus dilaporkan dalam menghitung jumlah Pajak Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah Dasar Pengenaan Pajak (objek PPN) yang dilaporkan dalam SPT PPN pada seluruh masa pajak dalam tahun pajak yang sama dengan SPT PPh Badan sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut apabila terdapat hasil ekualisasi yang berbeda antara jumlah dari keduanya dianggap oleh Terbanding sebagai jumlah objek pajak yang kurang dilaporkan sehingga sebesar jumlah dikoreksi dianggap belum dikenakan PPN sebagaimana mestinya;
   
bahwa menurut dalil Terbanding pada koreksi DPP PPN sebesar Rp.2.491.563.568,00 berasal dari penghasilan yang dirinci sebagai berikut:

Penghasilan penjualan motor (PU)Rp.     13.149.526.001,00Ditambah penghasilan lainnya (PU)    Rp.          427.411.465,00Ditambah penghasilan luar usaha (PLU Bengkel) 
Rp.            90.490.595,00Ditambah imbalan (fee) PD Dharma (PLU)Rp.            38.400.000,00Ditambah titipan konsumen (neraca)Rp.            15.238.377,00Jumlah DPP PPN menurut TerbandingRp.     13.721.066.438,00
bahwa selanjutnya jumlah DPP PPN menurut Terbanding sebesar Rp.13.721.066.438,00 dibandingkan dengan jumlah DPP PPN yang dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebesar Rp11.229.502.870,00 menjadi terdapat jumlah selisih yang berbeda sebesar Rp2.491.563.568,00 maka menurut Terbanding jumlah selisih ini dikoreksi karena dianggap sebagai objek pajak yang seharusnya dilaporkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak yang dikenakan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;

bahwa pendapat Terbanding tetap dipertahankan dalam persidangan sesuai dengan Surat Uraian Banding dan fakta persidangan karena dianggap tidak cukup bukti sehingga tidak dapat diyakini karena tidak dapat ditelusuri kebenaran-kebenaran Peredaran Usaha yang merupakan objek pajak PPN yang dihitung dan telah dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 ditarik kesimpulan laporan tersebut terbukti tidak benar sebagaimana mestinya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

bahwa Majelis tidak sepenuhnya sependapat dengan dalil Terbanding karena dalam menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan PPN Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 tersebut harus dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran SPT pembukuan atau pencatatan dari dokumen sah dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya, dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari Pemohon Banding dengan menerapkan tehnik-tehnik pemeriksaanpemeriksaan sesuai dengan ketentuan berlaku. Pemohon Banding mempunyai kegiatan usaha dealer motor yang mempunyai cara pencatatan tentang penghasilannya tersendiri;

bahwa Majelis berpendapat dalam hal menarik sebuah pendapat dan kesimpulan, Terbanding harus didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berlaku;

bahwa menurut fakta persidangan Terbanding terbukti tidak sepenuhnya mempergunakan tehnik-tehnik pemeriksaan yang lazim karena masih menggunakan hasil analisa antara lain: hasil ekualisasi dan hasil analisa arus uang;

bahwa Terbanding telah menarik sebuah kesimpulan atas bukti yang timbul yaitu selisih antara kedua unsur-unsur yang dianalisis, lalu dianggap sebagai ketidakbenaran dari laporan tersebut, dan apabila Pemohon Banding belum memberikan bukti pencatatan dan dokumen pendukungnya pada saat pemeriksaan maka Terbanding serta merta menganggap hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan harus dikoreksi;

bahwa Majelis tidak sependapat dengan dalil Terbanding sebagaimana tersebut diatas karena menarik sebuah kesimpulan dari hasil analisis dan bukti-bukti yang belum sepenuhnya disampaikan adalah kurang memadai dan tidak membuktikan kebenaran material yang sesungguhnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

bahwa pada prinsipnya dalam rangka menentukan kebenaran material sesuai dengan asas yang dianut undang-undang perpajakan harus dinilai sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan;

bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti yang sah dalam persidangan, dari jumlah koreksi DPP PPN sebesar Rp1.394.531.475,00, sebesar Rp289.500.000,00 (Rp60.000.000,00 + Rp23.000.000,00 + Rp45.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp61.500.000,00) terbukti merupakan mutasi kredit setoran antar bank AA ke Bank BB, Majelis meyakini kebenaran bukti tersebut sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya;

bahwa jumlah sebesar Rp1.394.531.475,00 dikurangi dengan bukti mutasi kredit antar bank tersebut sebesar Rp289.500.000,00 = Rp1.105.031.475,00 terbukti tidak dibantah atau diakui oleh Pemohon Banding sehingga koreksi tetap dipertahankan;

bahwa Majelis berkesimpulan dari koreksi Terbanding terhadap DPP PPN sebesar Rp1.394.531.475,00 dibatalkan sebesar Rp289.500.000,00 dan dipertahakan sebesar Rp1.105.031.475,00;
Menimbang  :bahwa atas pemeriksaan dalam persidangan, maka Majelis menghitung kembali Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Menurut TerbandingRp.    12.624.034.345,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan 
Rp.         289.500.000,00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis  
Rp.    12.334.534.345,00
Menimbang  :bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kompensasi kerugian;
Menimbang :bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif pajak;
Menimbang :bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;
Menimbang :bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai hal lainnya;
Memperhatikan:Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan;
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1102/WPJ.09/BD.06/2010 tanggal 20 Agustus 2010, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor: 00026/207/07/422/09 tanggal 25 Mei 2009, atas nama XXX, NPWP: YYY, sehingga Pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1.     Dasar Pengenaan Pajak  
Rp     12.334.534.345,002.     Penghitungan PPN Kurang Bayar
a. Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri   
Rp       1.233.453.434,00b. Dikurangi
b.1. Pajak masukan yang dapat diperhitungkanRp       1.021.529.410,00b.2. Dibayar dengan NPWP sendiri    Rp          101.420.877,00b.3. JumlahRp       1.122.950.287,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan   
Rp       1.122.950.287,00d. Jumlah perhitungan PPN yang kurang bayar   
Rp          110.503.147,003.     PPN yang kurang bayarRp          110.503.147,004.     Sanksi administrasi
a. Bunga Pasal 13 (2) KUPRp           39.781.133,00b. Jumlah    Rp           39.781.133,005.     Jumlah PPN yang masih harus dibayarRp        150.284.280,00