Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47831/PP/M.VIII/99/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47831/PP/M.VIII/99/2013

Jenis Pajak:Gugatan
 
Tahun Pajak:2013
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-115/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Permohonan Pemberian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42680/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 30 Januari 2013;
Menurut Tergugat  :bahwa karena Penggugat mengajukan banding, maka sesuai dengan Pasal 27 ayat (5a), 5(b) dan 5 (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, utang pajak sebagaimana SKPKB tersebut di atas tertangguh sampai dengan adnya putusan Pengadilan Pajak;
Menurut Penggugat   :bahwa sebagaimana dirujuk oleh Tergugat dalam alasan penolakan Permohonan Imbalan Bunga yaitu PP No.74 Tahun 2011 Pasal 43 ayat (5) huruf a, Penggugat menegaskan bahwa sepanjang Pembahasan Hasil Pemeriksaan, Penggugat sama sekali tidak setuju terhadap Hasil Pemeriksaan. sehingga, Pasal 43 ayat (5) huruf A tersebut tidak lah dapat diterapkan terhadap Penggugat;
Menurut Majelis:bahwa Penggugat mengajukan permohonan imbalan bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42680/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 30 Januari 2013 mengenai banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-3033/WPJ.07/2011 tanggal 29 November 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari-November 2008 Nomor 00003/287/08/056/11 tanggal 22 September 2010 yang telah mengabulkan seluruh permohonan banding Penggugat

bahwa menurut Penggugat seharusnya Penggugat diberikan imbalan bunga atas kelebihan pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 27 A UU KUP Tahun 1994 karena Penggugat telah melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.783.112.224 dari jumlah pajak yang terutang atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari-November 2008 Nomor 00003/287/08/056/11 tanggal 22 September 2010 dengan Surat Setoran Pajak pada tanggal 27 Pebruari 2012;

bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang No. 12 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berupa pembayaran 50% dari jumlah pajak terutang dikarenakan usaha Penggugat adalah Kontrak karya Pertambangan yang ditandatangani tanggal 17 Maret 1997 sehingga Penggugat tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 dimana sesuai dengan Pasal 27 A ayat (5) dinyatakan Pengajuan Permohonan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada dalam berkas banding diketahui bahwa baik dari masa pajak yang terutang yaitu Masa Pajak Januari-November 2008 maupun tahun proses pengajuan gugatan, ketentuan Undang-Undang KUP yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa selain itu berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Keberatan Penggugat diketahui dalam proses keberatan Penggugat atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari-November 2008 Nomor 00003/287/08/056/11 tanggal 22 September 2010, Tergugat telah memproses keberatan Penggugat berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Penggugat menerima dan tidak mengajukan keberatan atas penerapan ketentuan tersebut di atas;

bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42680/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 30 Januari 2013 diketahui bahwa dalam proses banding Majelis Hakim juga telah memproses permohonan formal pengajuan banding Tergugat terkait Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Penggugat menerima dan tidak mengajukan keberatan atas penerapan ketentuan tersebut di atas;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa terhadap proses gugatan Penggugat tersebut di atas maka ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007;

bahwa ketentuan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan
(1) 
Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali; atauuntuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.(1a)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya menyebabkan kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
untuk Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;untuk Surat Ketetapan Pajak Nihil dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dihitung sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; atauuntuk Surat Tagihan Pajak dihitung sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan atas pembayaran lebih sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) berdasarkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai akibat diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan Wajib Pajak.(3)Tata cara penghitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.   
bahwa selanjutnya Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tantang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan :

(1)Apabila pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A Undang-Undang, kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.(5)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap:
kelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, dan telah dibayar sebelum mengajukan keberatan; ataukelebihan pembayaran akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali atas jumlah pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang tidak disetujui dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi, namum dibayar sebelum pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali, atau sebelum diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali. 
bahwa penjelasan Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan menyatakan :

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan Wajib Pajak memperoleh imbalan bunga yang seharusnya tidak diterima sehubungan dengan pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali.

Oleh karena itu, terhadap sebagian jumlah pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak yang tidak disepakati dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dan dibayar oleh Wajib Pajak sebelum mengajukan keberatan, namun dalam surat keputusan keberatan, pengajuan keberatan tersebut dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula, dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, kelebihan pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Contoh 1 :
Untuk Tahun Pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00, akan tetapi Wajib Pajak telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi yang tidak disetujui. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan keberatan dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 600.000.000,000. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 400.000.000,00 (Rp 1.000.000,00 – Rp 600.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak Rp 400.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga.

Apabila Wajib Pajak mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak dan Putusan Banding mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp 150.000.000,00 maka kelebihan pembayaran pajak akibat Putusan Banding ini tidak diberikan imbalan bunga.

Demikian halnya bagi Wajib Pajak yang menyetujui seluruh temuan Pemeriksaan dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang mengakibatkan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar tetapi mengajukan keberatan, dan dalam hal keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak, terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut tidak diberikan imbalan bunga. Demikian pula, dalam hal kelebihan pembayaran pajak tersebut diakibatkan adanya Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, Kelebihan Pembayaran tersebut tidak diberikan imbalan bunga.

Contoh 2 :
Untuk Tahun Pajak 2008, terhadap PT A diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00, dan telah melunasi seluruh Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp 1.000.000.000,00. Namun Wajib Pajak kemudian mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut. Atas keberatan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan dengan menolak permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar tetap sebesar Rp 1.000.000.000,00. Wajib Pajak kemudian mengajukan banding atas Keputusan Keberatan tersebut. Atas banding Wajib Pajak, Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp 700.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak memperoleh kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 (Rp 1.000.000.000,00 – Rp 700.000.000,00). Berdasarkan ketentuan pada ayat ini, atas kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp 300.000.000,00 tidak diberikan imbalan bunga.

Contoh 3 : Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 atas Surat Pemberitahuan Tahun Pajak 2012 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp 2.500.000.000,00. Dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Wajib Pajak menyetujui Pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 250.000.000,00. Wajib Pajak melunasi jumlah yang disetujui dalam Pembahasan Hasil Pemeriksaan sebelum mengajukan keberatan.

Atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan yang menolak permohonan Wajib pajak. Terhadap Surat Keputusan Keberatan tersebut, Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan Putusan Banding menyatakan mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sehingga jumlah lebih bayar dalam Putusan Banding menjadi sebesar Rp 1.250.000.000,00.

Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak adalah sebesar Rp 1.500.000.000,00, yaitu jumlah kelebihan pembayaran sebagaimana tercantum dalam Putusan Banding (Rp 1.250.000.000,00) ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar yang telah dibayar (Rp 250.000.000,00). Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak diberikan imbalan bunga karena pada dasarnya Wajib Pajak telah menyetujui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 250.000.000,00.

bahwa selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari-November 2008 Nomor 00003/287/08/056/11 tanggal 22 September 2010 diketahui bahwa jumlah pajak yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir hasil pemeriksaan Rp. 0 .

Hal ini berarti bahwa Penggugat tidak menyetujui seluruh koreksi yang dilakukan oleh Tergugat karena jumlah pajak yang disetujui oleh Penggugat pada saat pembahasan Akhir sama seperti yang tercantum dalam SPT Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak Januari-November 2008 ;

bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 27 ayat (5c) Undang-Undang KUP Tahun 2007 yang meyatakan :

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan, maka pajak yang harus dibayar untuk memenuhi Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; adalah 50 % x 0 = Nihil;

bahwa namun berdasarkan Surat Setoran Pajak tanggal 27 Pebruari 2012 diketahui bahwa walaupun tidak terdapat utang pajak yang disetujui oleh Penggugat namun Penggugat melakukan pembayaran sebesar Rp. 8.783.112.224 atau 50% dari jumlah pajak yang kurang di bayar sebelum banding diajukan (surat banding diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak tanggal 28 Pebruari 2012) yang sebenarnya tidak perlu dilakukan pembayaran oleh Penggugat;

bahwa dengan demikian karena pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat sebelum Penggugat mengajukan permohonan banding maka sesuai dengan Pasal 45 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh Penggugat akibat adanya putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diberikan imbalan bunga;

bahwa selain itu menurut Majelis tindakan Penggugat melakukan pembayaran pajak atas SKPKB yang tidak disetujui dalam pemeriksaan merupakan tindakan hukum yang bersifat pilihan hukum sendiri yang tidak diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

bahwa apabila setiap Penggugat yang melakukan pembayaran pajak atas SKPKB yang tidak disetujui dalam pemeriksaan dan diberikan imbalan bunga jika putusan keberatan dan banding menang maka dapat terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan lembaga keberatan dan banding sebagai institusi keuangan untuk mendapatkan keuntungan finannsial berupa bunga.

bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor S-115/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang menolak pemberian imbalan bunga terhadap Penggugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Menimbang:bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan gugatan Penggugat;
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan  :Menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : S-115/WPJ.19/KP.01/2013 tanggal 18 Maret 2013, tentang Permohonan Pemberian Imbalan Bunga atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42680/PP/M.VIII/16/2013 tanggal 30 Januari 2013, atas nama : PT. XXX.