Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43222/PP/M.XIII/99/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43222/PP/M.XIII/99/2013

Jenis Pajak:Gugatan
Tahun Pajak:2010
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012 mengenai Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 2010 yang tidak disetujui oleh Penggugat;
Menurut Tergugat:bahwa STP PPh Pasal 26 Nomor 00010/104/10/154/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp 4.246.264.726,00 diterbitkan terkait penyampaian SPT PPh Pasal 23/26 Masa Pajak Januari 2010 ( Pembetulan I ) tanggal 18 Oktober 2011 yang melampirkan Surat Keterangan Domisili atas nama DB Internasional (Asia) Limited Singapore yang mencantumkan tanggal 01 Desember 2010, sehingga pajak yang harus dibayar dikenakan tarif 20% dari jumlah pembayaran bunga Masa Pajak Januari 2010;
Menurut Penggugat:bahwa Objek PPh Pasal 26 yang Penggugat laporkan di dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23/26) Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp 22.707.298.000,00 tersebut merupakan biaya bunga kepada DB International (Asia) Limited atau Deutche Bank yaitu Bank yang berkedudukan di Singapura;
Menurut Majelis:bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah menyampaikan SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2010 pada tanggal 19 Februari 2010 dengan menyatakan tidak terdapat objek berupa bunga dan tidak dilampiri SKD;

bahwa SPT Masa tersebut kemudian dibetulkan oleh Penggugat sebagai Pembetulan ke-I yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2010, dengan menyatakan terdapat pembayaran bunga kepada DB International (Asia) Limited sebesar sebesar Rp 11.353.649.000,00 dan atas transaksi tersebut, Penggugat telah menyetorkan PPh Pasal 26 sebesar Rp 1.135.364.900,00 pada tanggal 27 September 2011 dan mencantumkan SKD tertanggal 1 Desember 2010;

bahwa pada bulan November 2011 Penggugat menyampaikan SPT PPh Pasal 26 Pembetulan II dan bunga menjadi sebesar Rp 22.707.298.000,00 dan Penggugat melampirkan SKD tertanggal 22 Januari 2010;

bahwa dalam SPT PPh Pasal 23/26 Masa Januari 2010 (Pembetulan ke-II) yang disampaikan tanggal 11 Nopember 2011, Penggugat melakukan penyetoran PPh Pasal 26 Masa Januari 2010 sebesar Rp 2.270.729.800,00 yang disetorkan masing-masing sebesar Rp 1.135.364.900,00 pada tanggal 27 September dan 3 November 2011 sehingga terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;

bahwa Tergugat kemudian menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00010/104/10/054/11 tanggal 11 Nopember 2011 Masa Pajak Januari 2010 dengan perhitungan sebagai berikut :

No.UraianJumlah Rupiah MenurutPemohon BandingSTP1Pajak harus dibayar2.270.729.8004.541.459.6002Telah dibayar2.270.729.8002.270.729.8003Kurang dibayar02.270.729.8004Sanksi administrasi :


– Bunga Pasal 9 (2a) KUP0976.413.814
– Bunga Pasal 14 (3) KUP0999.121.112
– Jumlah sanksi administrasi01.975.534.9265Jumlah yang masih harus dibayar04.246.264.726
karena Penggugat tidak melampirkan Certificate of Residence (Form – DGT 2) di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 masa pajak Januari 2010, sehingga tarif PPh Pasal 26 sebesar 10% atas biaya bunga yang dilaporkan Oleh Penggugat di dalam SPT Masa PPh Pasal 26 dikoreksi oleh Tergugat menjadi sebesar 20% sehingga terdapat PPh Pasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 (Rp 22.707.298.000,00 x (20% – 10%);

bahwa atas kekurangan bayar sebesar Rp 2.270.729.800,00 tersebut Tergugat mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai Pasal 14 ayat (3) UU KUP sebesar Rp 999.121.112,00 dan sanksi keterlambatan bayar sesuai Pasal 9 ayat (2a) KUP ; sebesar Rp 976.413.814,00;

bahwa menurut Penggugat, Objek PPh Pasal 26 yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 (SPT Masa PPh Pasal 23/26) Masa Pajak Januari 2010 sebesar Rp 22.707.298.000,00 tersebut merupakan biaya bunga kepada DB International (Asia) Limited atau Deutche Bank yaitu Bank yang berkedudukan di Singapura;

bahwa menurut Tergugat, ketentuan mengenai kewajiban untuk melampirkan Certificate of Domicile sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 tanggal 5 Nopember 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda;

bahwa di dalam Pasal 4ayat (3) huruf e PER tersebut dinyatakan : Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah SKD yang disampaikan oleh WPLN kepada Pemotong/Pemungut Pajak :

disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu dengan penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak.
bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) nya dinyatakan : SKD yang menggunakan formulir ditetapkan dalam Lampiran II (Form – DGT 1) yang disampaikan kepada Pemotong/Pemungut Pajak setelah berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutangnya pajak, tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar penerapan ketentuan yang diatur dalam P3B;

bahwa berdasarkan fakta, kedudukan DB International (Asia) Limited adalah di Singapura dan Penggugat juga telah memiliki Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form-DGT2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatangani oleh Competent Authority di Singapura yaitu Inland Revenue Authority of Singapore tertanggal 22 Januari 2010;

bahwa Penggugat telah melampirkan Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding (Form-DGT 2) dari DB International (Asia) Limited yang ditandatangani oleh Competent Authority di Singapura yaitu Inland Revenue Authority of Singapore tertanggal 22 Januari 2010 di dalam SPT Masa PPh Pasal 23/26 pembetulan ke 2; yaitu pada tanggal 11 November 2011;

bahwa menurut Penggugat STP diterbitkan oleh Tergugat bersamaan dengan penyampaian SPT PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2010 Pembetulan ke-II;

bahwa menurut Majelis, walaupun Penggugat terlambat menyampaikan SKD, tetapi dapat dibuktikan bahwa DB International adalah merupakan Resident of Singapore dan Penggugat telah melakukan pemotongan PPh Pasal 26 atas biaya bunga ke DB International (Asia) Limited sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Majelis berpendapat tidak terdapat PPh Pasal 26 yang kurang dibayar sebesar Rp 2.270.729.800,00;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat kepada Penggugat tidak seharusnya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 14 (3) UU KUP atas pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 999.121.112,00;

bahwa Majelis berpendapat terhadap Penggugat hanya dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP dengan perhitungan sebagai berikut :

(2% x 21 bulan x Rp 1.135.364.900,00) =Rp 476.853.258,00(2% x 22 bulan x Rp 1.135.364.900,00) =Rp 499.560.556,00
Rp 976.413.814,00;
Memperhatikan:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar dan sanksi administrasi dihitung kembali sebagai berikut :

Pajak yang harus dibayar menurut TergugatRp 4.541.459.600,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp 2.270.729.800,00Pajak yang harus dibayar menurut MajelisRp 2.270.729.800,00Sanksi Administrasi menurut Tergugat :
– Bunga Pasal 9 (2a) KUPRp 976.413.814,00- Bunga Pasal 14 (3) KUPRp 999.121.112,00Jumlah sanksi administrasi menurut TergugatRp 1.975.534.926,00Sanksi administrasi yang tidak dapat dipertahankan :
– Bunga Pasal 14 (3) KUPRp 999.121.112,00Jumlah sanksi administrasi menurut Majelis
– Bunga Pasal 9 (2a) KUPRp 976.413.814,00
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-805/WPJ.07/2012 tanggal 23 April 2012, tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26, atas nama : PT. XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :

Pajak yang harus dibayarRp 2.270.729.800,00Telah dibayarRp 2.270.729.800,00Kurang dibayarRp 0,00Sanksi Administrasi
– Bunga Pasal 9 (2a) KUPRp 976.413.814,00- Bunga Pasal 14 (3) KUPRp 0,00- Jumlah sanksi administrasiRp 976.413.814,00Jumlah yang masih harus dibayar ;Rp 976.413.814,00