Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43215/PP/M.I/16/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.43215/PP/M.I/16/2013

Jenis Pajak:PPN
 
Tahun Pajak:2008
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp511.726.870,00;

Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding:

No.Jenis Sengketa DPPNilai Sengketa
(Rp)1.
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri  511.726.870Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding 1.943.078.4040
Menurut Terbanding:bahwa dalam surat keberatan Nomor : 030/SKDNII/10 tanggal 20 Juli 2010 tidak ada alasan keberatan atas koreksi DPP sebesar Rp511.726.864,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP sebesar Rp511.726.864,00;

bahwa oleh karena tidak menjadi sengketa maka Penelaah tidak memberikan tanggapan atas koreksi tersebut dan atas koreksi DPP sebesar Rp511.726.864,00 tetap dipertahankan;
Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi peredaran usaha sebesar Rp511.726.864,00 karena penyerahan BKP tersebut merupakan transaksi direct sales dimana barang tersebut dibeli dan langsung dijual di luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tanpa memasuki daerah pabean Indonesia. Hal ini dilakukan agar kami dapat melakukan efisiensi biaya yang akan berujung pada nilai jual barang tersebut disamping itu transaksi ini merupakan transaksi yang lazim dilakukan didalam dunia usaha;

bahwa sesuai dengan Pasal 4 UU 8 Tahun 1983 tentang PPN disebutkan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh penkusaha”. Dengan demikian menurut Pemohon Banding direct sales yang dilakukan, dimana barang tersebut dibeli dan langsung dijual di luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tanpa memasuki daerah pabean Indonesia tidak dikenakan PPN;
Menurut Majelis:bahwa sengketa ini terjadi, karena Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp511.726.870,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa dalam persidangan diperoleh data dan keterangan dari Terbanding dan Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, koreksi sebesar Rp511.726.870,00 tersebut merupakan koreksi atas penjualan ekspor yang tidak didukung dengan bukti-bukti penjualan ekspor, sehingga dikoreksi sebagai penjualan lokal;

bahwa menurut Terbanding, dalam Surat Keberatan Pemohon Banding Nomor: 030/SKD/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 tidak ada alasan keberatan atas koreksi DPP sebesar Rp511.726.870,00, sehingga dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas koreksi DPP tersebut;

bahwa menurut Terbanding, matrik perkembangan sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

 
Uraian koreksi  SKPKBKeberatan Keputusan
Keberatan BandingDPP PPN
Penjualan ekspor
Penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri(511.726.864)
699.533.575-
187.806.711(511.726.864)
526.654.022  
511.726.864Jumlah 187.806.711187.806.71114.927.158511.726.826
bahwa menurut Terbanding, karena koreksi sebesar Rp511.726.870,00 tersebut tidak diajukan keberatan oleh Pemohon Banding dalam Surat Keberatan (ultra petita) maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi tersebut, dan mohon Majelis untuk tidak melanjutkan pemeriksaannya;

bahwa Pemohon Banding menanggapi matrik perkembangan sengketa PPN yang dibuat Terbanding tersebut, Pemohon Banding menyampaikan surat No:03/SKD.PPN.08/KH/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 perihal Tanggapan atas matriks perkembangan sengketa PPN kepada Majelis sebagai berikut:
bahwa menurut Pemohon Banding, dalam tanggapan atas Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (PHP) telah disebutkan nilai peredaran yang terdiri dari penjualan lokal sebesar Rp1.454.674.548,00 dan penjualan eksport sebesar Rp3.177.713.285,00 yang berbeda dengan perincian pemeriksa;bahwa menurut Pemohon Banding, sengketa atas koreksi sebesar Rp511.726.826,00 yang diajukan Pemohon Banding dalam surat banding telah ada dan menjadi sengketa dalam keberatan yang diajukan Pemohon Banding;
bahwa dalam surat keberatannya Nomor: 030/SKD/VII/10 tanggal 20 Juli 2010 Pemohon Banding melampirkan fotokopi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN, dengan perhitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN sebagai berikut :

NoUraianJumlahRupiahmenurutPengusaha
Kena PajakFiskusPembahasan
akhir (disetujui)1Dasar Pengenaan Pajak
a.     Atas Penyerahan Barang
a.1.    Eksport
a.2.    Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri
a.3.    Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut PPN
a.4.    Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN   

3.146.045.198
1.454.674.564
0
0
0

2.634.318.334
2.154.208.139
0
0
0

3.146.045.198
1.454.674.564
0
0
0Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)4.600.719.7624.788.526.4734.600.719.762             
bahwa menurut Pemohon Banding, angka Rp511.726.864,00 masih diajukan keberatan sebagai bagian dari penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri, keberatan tersebut dinyatakan secara eksplisit melalui perhitungan Pajak terutang, walaupun tidak mencantumkan alasan secara eksplisit;

bahwa dalam Surat Banding-nya, Pemohon Banding menyatakan tidak setuju atas koreksi sebesar Rp511.726.864,00, karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tersebut merupakan transaksi direct sales, dimana barang tersebut dibeli dan langsung dijual di luar daerah pabean Indonesia (luar negeri) tanpa memasuki daerah pabean Indonesia;

bahwa menurut Terbanding, angka keberatan yang disebutkan Pemohon Banding hanya tercantum dalam perhitungan global pada kesimpulan keberatan;

bahwa menurut Terbanding, jumlah total koreksi positif penyerahan kepada bukan pemungut sebesar Rp699.533.575,00 merupakan :
koreksi negatif penjualan ekspor tanpa didukung bukti, menjadi koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut PPN sebesar Rp511.726.864,00;koreksi penjualan yang belum dilaporkan sesuai equalisasi Rp187.806.711,00, yang terdiri atas koreksi positif penjualan sebesar Rp109.826.507,00 dan Penyesuaian fiskal Pengurangan Finished Goods sebesar Rp77.980.204,00;bahwa menurut Terbanding, untuk keberatan Pemohon Banding atas koreksi penjualan yang belum dilaporkan sesuai equalisasi sebesar Rp.187.806.711,00, telah dikabulkan sebagian sehingga sisa koreksi dalam keputusan keberatan adalah sebesar Rp14.927.158,00;

bahwa menurut Terbanding, atas sisa koreksi sebesar Rp14.927.158,00 Pemohon Banding tidak mengajukan banding;

bahwa menurut Terbanding atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut PPN (penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) sebesar Rp511.726.864,00, Pemohon Banding tidak menyebutkan alasan keberatan atas koreksi tersebut, dan alasan keberatan baru ada dalam Surat Banding, sehingga menurut Terbanding alasan Pemohon Banding tidak konsisten;

bahwa dalam Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (3a) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, diatur :

(1)
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;Surat ketetapan Nihil;Surat Ketetapan Pajak Nihil;Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketetntuan peraturan perundang-undangan perpajakan;(2)
Keberatan diajukan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang,jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang menjadi dasar penghitungan;(3)
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;(3a)  Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan Pajak, Wajib Pajak wajib melunasi Pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebelum surat keberatan disampaikan;(4)
Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
bahwa dalam penjelasan Pasal 25 ayat (2) dijelaskan:

Hal yang dimaksud dengan alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan adalah alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan.;

bahwa berdasarkan keterangan diatas, Majelis berpendapat Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut sebesar Rp511.726.864,00 melalui perhitungan Pajak terutang;

bahwa Majelis berpendapat, dalam Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak ada alasan atau penjelasan keberatan atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut sebesar Rp511.726.864,00 tersebut;

bahwa Majelis berpendapat, alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut sebesar Rp511.726.864,00 tersebut, baru dijelaskan dalam Surat Banding;

bahwa Majelis berpendapat, berdasarkan Pasal 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, keputusan Terbanding yang tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Banding atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut sebesar Rp511.726.864,00 tersebut sudah tepat;

bahwa Majelis berkesimpulan, koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN oleh Terbanding atas koreksi positif penyerahan kepada bukan Pemungut PPN (penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri) Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp511.726.870,00 tetap dipertahankan;
menimbang:bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan tidak terdapat selisih antara jumlah yang dimohon dengan jumlah yang tidak dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding;
Memperhatikan  :Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan;
Mengingat:1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,2.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 42 Tahun 2009;
Memutuskan:Menolak banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP- 1357/WPJ.07/2011 tanggal 15 Juni 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00299/207/08/055/10 tanggal 27 April 2010, atas nama: PT. XXX.