Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.42663/PP/M.VII/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Masa/Tahun Pajak | : | 2012 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1467/KPU.01/2012 tanggal 19 Maret 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-000459/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Januari 2012; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa penelitian terhadap Form E nomor : E113211014340020 tanggal 07 Desember 2011 dan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari Jiangsu di atas didapatkan tanda tangan pejabat yang berwenang tidak identik dengan specimen tanda tangan pejabat yang berwenang dari AA (Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of the Peoples Republic of China) sehingga atas importasi yang dilakukan tidak dapat diberikan preferensi tarif BM dalam kerangka AC-FTA sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI nomor : 236/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tetapi menggunakan tarif yang berlaku umum; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa dokumen-dokumen yang Pemohon Banding sampaikan dalam rangka impor tersebut adalah asli/benar dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku; |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi Phenylbutazone dan Prophylthiouracil, negara asal China yang diberitahukan dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011, klasifikasi pos tarif 2933.19.00.00 dan 2933.59.90.00 dengan tarif bea masuk 0% (AC-FTA) dan oleh Terbanding ditetapkan masuk klasifikasi pos tarif 2933.19.00.00 dan 2933.59.90.00 dengan tarif bea masuk 5% (MFN), karena Form E diragukan kebenaran tanda tangan yang tertera diatasnya, sehingga mengakibatkan diterbitkannya Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-000459/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Januari 2012 dan Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 26.110.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan : “Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan Pemberitahuan Pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Pabean” bahwa Pejabat Bea dan Cukai pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang menetapkan Tarif Bea Masuk atas PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen; bahwa atas penetapan tarif bea masuk tersebut, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-000459/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp 26.110.000,00; bahwa kemudian atas penetapan Tarif Bea Masuk tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor : TP/ADM-0459/06 tanggal 16 Januari 2012 yang diterima Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok secara lengkap pada tanggal 20 Januari 2012, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa selanjutnya, Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-1467/KPU.01/2012 tanggal 19 Maret 2012 menolak keberatan tersebut dan memperkuat penetapan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa atas Surat Keputusan Terbanding tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor : TP/ADM-1467/058 tanggal 10 Mei 2012 kepada Pengadilan Pajak; bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan tarif bea masuk yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut : bahwa untuk memeriksa kebenaran klasifikasi dan tarif bea masuk atas importasi yang diberitahukan dalam PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011, Majelis menggunakan Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI 2007) yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; bahwa sehubungan sengketa tersebut menyangkut tarif preferensi dalam rangka Asean China Free Trade Area (AC-FTA), maka Majelis menggunakan Operational Certification Procedures (OCP) yang terkait dan telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011; bahwa Majelis melakukan pemeriksaan mulai dari Identifikasi Barang, Klasifikasi Pos Tarif dan Tarif Bea Masuk; Identifikasi Barang bahwa Pemohon Banding memberitahukan di dalam PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011 atas barang yang diimpornya sebagai Phenylbutazone dan Prophylthiouracil, negara asal China dan oleh Terbanding telah diterima sesuai pemberitahuan; bahwa dengan demikian Majelis mengidentifikasi barang sebagai Phenylbutazone dan Prophylthiouracil, negara asal China; Klasifikasi Pos Tarif bahwa Pemohon Banding telah memberitahukan di dalam PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011 untuk Phenylbutazone dengan klasifikasi pos tarif 2933.19.00.00 dan untuk Prophylthiouracil dengan klasifikasi pos tarif 2933.59.90.00; bahwa Terbanding telah menetapkan pada klasifikasi pos tarif yang sama sehingga dengan demikian tidak terdapat sengketa dalam hal klasifikasi pos tarif; bahwa Majelis berkesimpulan, barang yang diimpor Pemohon Banding, yaitu Phenylbutazone diklasifikasi pada pos tarif 2933.19.00.00 dan Prophylthiouracil diklasifikasi pada pos tarif 2933.59.90.00; Tarif Bea Masuk bahwa Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan : “(1) Bea masuk dapat dikenakan berdasarkan tarif yang besarnya berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terhadap: barang impor yang dikenakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional; atau… dst. …(2) Tata cara pengenaan dan besarnya tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri”. Penjelasan Pasal 13 Ayat (1) : “Ayat ini memberikan kewenangan kepada menteri untuk menetapkan tarif bea masuk yang besarnya berbeda dengan tarif yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)”. Huruf a “Tarif bea masuk dikenakan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain atau beberapa negara lain, misalnya bea masuk berdasarkan Common Effective Preferential Tariff for Asean Free Trade Area (CEPT for AFTA)”. bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Asean China Free Trade Area (AC-FTA) termasuk salah satu dari penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah beberapa negara lain; bahwa untuk pemberlakuan tarif AC-FTA, terdapat ketentuan dalam Operational Certification Procedures (OCP) for The Rules of Origin of The Asean China Free Trade Area (AC-FTA) yang telah disahkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Area on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The Peoples Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China); bahwa perubahan dari persetujuan tersebut juga telah disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Pengesahan Second Protocol To Amend The Agreement On Trade In Goods of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic of China (Protokol Kedua Untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) yang berlaku secara efektif pada tanggal 3 Oktober 2011 sesuai dengan surat Kementerian Luar Negeri Nomor D/03154/10/2011/60; bahwa di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor SE – 05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang Dalam Rangka Skema Free Trade Agreement, terdapat petunjuk mengenai Indikasi Keabsahan SKA Diragukan antara lain adalah : ukuran kertas dan format SKA tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada keterangan mengenai SKA masing-masing FTA.tandatangan pejabat yang berwenang menandatangani SKA dan cap jabatan tidak sama dengan contoh specimen tanda tangan dan cap jabatan yang bersangkutan.dst. …. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang disampaikan di dalam persidangan, kedapatan sebagai berikut : bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011, kedapatan pengisian kolom PIB, antara lain sebagai berikut : KolomUraianNomorTanggalKeterangan15 Invoice NTJH NXXXX28-11-2011- 17 BL/AWB CCSHAXXXXXX007-12-2011- 19 Fasilitas Impor Surat KeputusanXX EXXXXXX0XXXX00X0 07-12-2011- bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor NTJH NXXXX tanggal 28 Nopember 2011 diketahui Penerbitnya adalah : BB Co., Ltd. Nantong, AA China; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor CCSHA2575740 tanggal 07 Desember 2011, menyebut nama Shipper: : BB Co., Ltd., dan barang diangkut dengan CC SINGAPORE Voy. 1115S, dan Port of Loading: SHANGHAI, China; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Form E Nomor E113211014340020 tanggal 07 Desember 2011 diketahui bahwa Product consigned form (Exporters business name, address, country) adalah: BB Co., Ltd. Nantong, China; bahwa di dalam persidangan tanggal 27 Nopember 2012, Majelis telah meminta Terbanding untuk memperhatikan tanda tangan yang terdapat pada Form E Nomor E113211014340020 tanggal 07 Desember 2011 dan memperbandingkannya dengan specimen dan Terbanding menyatakan tanda tangan tersebut sama; bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas, menurut kesimpulan Majelis tanda tangan yang tercantum pada Form E Nomor E113211014340020 tanggal 14 Maret 2011 dapat diyakini kebenarannya dan dengan demikian Pemohon Banding dapat menggunakan tarif preferensi berdasarkan skema AC-FTA; bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan tarif bea masuk untuk Phenylbutazone dan Prophylthiouracil, negara asal China oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-000459/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Januari 2012 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1467/KPU.01/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak dapat dipertahankan; |
| Menimbang | : | bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan klasifikasi tarif atas Phenylbutazone dan Prophylthiouracil, negara asal China masuk dalam pos tarif 2933.19.00.00 dan pos tarif 2933.59.90.00 dengan tarif bea masuk 0%; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011; |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-1467/KPU.01/2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. XXX Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-000459/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 10 Januari 2012, atas nama PT. XXX dan menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 481274 tanggal 20 Desember 2011 yaitu Phenylbutazone negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 2933.19.00.00 dengan tarif bea masuk 0% dan Prophylthiouracil negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 2933.59.90.00 dengan tarif bea masuk 0%; |