Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.42874/PP/M.XVII/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2011 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah adanya perbedaan pembebanan atas importasi sebagai berikut: Jenis Barang 220 (dua ratus dua puluh) jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB;Jumlah Barang 6.493 ctn;Negara asal China;Nilai Pabean (CIF) USD261,132.00;Supplier Dongguan Global Art And Craft Import; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa pengenaan PPnBM atas barang yang diberitahukan pada PIB Nomor 312751 tanggal 16 Agustus 2011 yaitu jenis barang pada pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213-219 dengan pos tarif 9403.30.0000 dimana Pemohon memberitahukan PPnBM sebesar 0%, sedangkan oleh PFPD PPnBM ditetapkan menjadi sebesar 40%; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Terbanding tidak dapat mengenakan PPnBM sebesar 40%, dan atas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 berupa 202 untuk pos 11 sd 15, 22 sd 57, 76 sd 81, 83 sd 88, 99 sd 108, 133 sd 148, 166 sd 170, 191 sd 202, 213 sd 219 telah sesuai diberitahukan; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding menyatakan bahwa berdasarkan uraian jenis barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011, yaitu jenis barang pada pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213-219 diklasifikasikan pada pos tarif 9403.30.0000 dengan BM 0%, PPN 10%, PPh 2.5% dan dikenakan PPnBM 40%; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pengenaan PPnBM sebesar 40%, dan atas importasi Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 untuk pos 11 sd 15, 22 sd 57, 76 sd 81, 83 sd 88, 99 sd 108, 133 sd 148, 166 sd 170, 191 sd 202, 213 sd 219 telah sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB; bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan Surat Nomor: PC/ES-0607 tanggal 25 Juli 2012 tentang Penyampaian Pengganti Surat Bantahan atas SUB dari Dirjen Bea dan Cukai Nomor: SR-201/KPU.01/2012 tanggal 30 Maret 2012; bahwa Pemohon Banding melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok melakukan importasi dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 dengan pemberitahuan sebagai berikut : a. Jenis barang: 202 (dua ratus dua) jenis barang sesuai uraian pada PIBb. Jumlah barang: 6.493 CTc. Negara Asal : Chinad. Supplier : FG Import.e. Nilai Pabean : CIF USD261,132.00; bahwa yang menjadi pokok masalah adalah dikenakan PPnBM sebesar 40% oleh Terbanding atas barang impor Pemohon yang diberitahukan dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 pada pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213-219; bahwa Terbanding menetapkan dengan SPTNP Nomor: SPTNP-024531/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 14 September 2011, bahwa pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213-219, berdasarkan hasil penelitian Terbanding diketahui barang yang diimpor merupakan barang dalam keadaan terurai, namun barang tersebut apabila dirakit merupakan satu kesatuan dari perabot kayu dari jenis yang digunakan di kantor dan memiliki nilai impor lebih dari Rp2.000.000,00/pcs dan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 dikenakan tarif PPnBM sebesar 40%; bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini disampaikan Pengganti Surat Bantahan atas Surat Uraian Banding yang telah diberikan oleh Terbanding sebagai berikut: bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah disebutkan bahwa: Pasal 5 (1)Di samping pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenai juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah terhadap: Penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya; danlmpor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah;(2)Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan hanya 1(satu) kali pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; bahwa adapun pengertian “menghasilkan” dapat dilihat pada Ketentuan Umum Pasal (1) point 16: Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : (16)Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk dan/atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru atau kegiatan mengolah sumber daya alam, termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut; bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa yang termasuk dalam pengertian menghasilkan pada ayat ini adalah kegiatan: Merakit, yaitu menggabungkan bagian-bagian lepas dari suatu barang menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, seperti mobil, barang elektronik, dan perabot rumah tangga; Berdasarkan hal tersebut di atas maka: Pengenaan PPnBM hanya dilakukan satu kali sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 tahun 2009, jadi atas suatu barang tidak mungkin dikenakan PPnBM lebih dari satu kali;Pengenaan PPnBM dilakukan pada saat terdapat penyerahan barang mewah yang dihasilkan di daerah pabean atau pada saat importasi barang mewah;Barang mewah yang dihasilkan dapat diperoleh dari kegiatan merakit sebagaimana yang dijelaskan pada penjelasan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 pasal 5 huruf (a); bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 620/PMK.03/2004 Lampiran IV (terlampir) no. J.2 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dikenakan PPnBM 40% adalah: “Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan; Perabot kayu dari jenis yang digunakan di kantor dalam keadaan dirakit; bahwa berdasarkan ketentuan PMK Nomor: 620/PMK.03/2004 di atas, disebutkan bahwa barang yang dikenakan PPnBM 40% adalah tertulis secara jelas hanya untuk perabot kayu lainnya dalam keadaan dirakit; bahwa Pemohon Banding melakukan importasi dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 berupa 202 untuk pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213- 219 dengan data sebagai berikut : Jenis barang : ( jenis barang sesuai Lembar Lanjutan PIB)Pos Tarif : 9403.30.0000;dimana sesuai dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 620/PMK.03/2004 tanggal 31 Desember 2004 tergolong dalam huruf : – j.2. Perabot lainnya, dengan nilai impor atau harga jual Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau lebih per-unit atau satuan: — Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor, dirakit HS Ex.9403.30.0000; bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk barang yang dikategorikan sebagai perabot kayu dari jenis yang digunakan di kantor dalam kondisi terurai / belum dirakit bukan merupakan objek pengenaan PPnBM; bahwa oleh karena itu maka pihak Terbanding tidak dapat mengenakan PPnBM sebesar 40%, dan atas importasi Pemohon dengan PIB Nomor: 312751 tanggal 16 Agustus 2011 untuk pos 11-15, 22-57, 76-81, 83-88, 99-108, 133-148, 166-170, 191-202, 213-219 telah sesuai diberitahukan; bahwa Pemohon Banding pada persidangan ke-5 hari Rabu tanggal 10 Oktober 2012 di dalam persidangan menyatakan bahwa Pemohon Banding menerima keputusan Terbanding bahwa Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta pernyataan Pemohon Banding yang menerima Keputusan Terbanding, Majelis berkesimpulan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan PPnBM atas pos tarif 9403.30.0000 sebesar 40% sesuai dengan keputusan Terbanding; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; |
| Memutuskan | : | Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-5951/KPU.01/2011 tanggal 16 November 2011, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-024531/NOTUL/KPU.TP/BD.02/2011 tanggal 14 September 2011 atas nama PT XXX, sehingga PPnBM atas barang impor pos 10, 11, 12 dan 13 sesuai dengan keputusan Terbanding pada pos tarif 9403.30.0000 dengan PPnBM 40%; |