Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43530/PP/M.XII/99/2013
| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Pasal 23 |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap : Formal materi: Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/11 tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009; Materi: Pengenaan sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena menurut Tergugat saat terutang Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga pada saat pengakuan biaya sedangkan menurut Penggugat pada saat jatuh tempo pembayaran bunga; |
| Menurut Tergugat | : | bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak termasuk keputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; bahwa Tergugat berpendapat bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1120/WPJ.19/201 adalah wewenang dari Direktorat Jenderal Pajak dan bukan merupakan Surat Keputusan yang dapat diajukan Gugatan, dengan demikian Tergugat mengusulkan kepada Majelis Hakim yang terhormat bahwa surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima; |
| Menurut Penggugat | : | bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 053/ML-KPP/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 yang pada intinya menyampaikan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu: atas sanksi administrasi bunga Pasal 9 Ayat (2a) Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00 tersebut agar dibatalkan; bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi yang masih dipertahankan oleh Tergugat bahwa saat terhutangnya Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Bunga adalah pada saat pengakuan biaya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana menurut Penggugat, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga terutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00050/103/09/063/11 tanggal 24 November 2011 dengan menetapkan sanksi administrasi bunga pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00; bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor: 053/ML-KPP/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang diterima Tergugat tanggal 23 Februari 2012 dan dengan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012, Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga dengan Surat Nomor: 276/ML-PP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat mengajukan gugatan; bahwa atas sengketa formal materi Tergugat menyatakan bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi termasuk keputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; bahwa Penggugat menyatakan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 adalah objek gugatan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sedangkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tidak dapat diberlakukan karena berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki Peraturan Pemerintah Nomor 74 lebih rendah jika dibandingkan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak; bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007: Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Nihil; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan; bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan; Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis; Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar; Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut; Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan; bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor: 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan: Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain: surat ketetapan pajak yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan; Surat Keputusan Pembetulan; Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya telah sesuai dengan prosedur atau tata cara penerbitan; Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi; Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak; Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak; bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 276/ML-PP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 diajukan terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Sanksi Administrasi Denda Pasal 9 ayat (2a) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 37 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, disebutkan bahwa Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi; bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 yang merupakan Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Sanksi Administrasi bukan termasuk dalam Surat Keputusan yang dapat diajukan gugatan; bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah atas keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; bahwa pengertian kata-kata dapat dalam ketentuan tersebut artinya adalah bahwa keputusan mengenai permohonan Pasal 36 adalah wewenang dari Direktur Jenderal Pajak; bahwa atas alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih rendah telah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Majelis berpendapat sebagai berikut: bahwa untuk menguji apakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bertentangan dengan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang; bahwa selanjutnya mengenai hak uji tersebut dikemukakan lagi pada Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi (2)Mahkamah Agung mempunyai kewenangan: menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang; bahwa Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang; Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan perundangundangan dari tingkat yang lebih rendah daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bahwa Pengadilan Pajak tidak memiliki wewenang untuk menguji dan menentukan apakah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 bertentangan dengan Undangundang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/201 adalah wewenang dari Tergugat dan bukan merupakan Surat Keputusan yang dapat diajukan Gugatan; |
| Menimbang | : | bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas Majelis berketetapan menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/11 tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009; |
| Memperhatikan | : | Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008; |
| Memutuskan | : | Menolak gugatan Penggugat atas penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP- 1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/11 tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 99-065245-2009 atas nama XXX, NPWP YYY; |