Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45749/PP/M.IX/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Cukai |
| Tahun Pajak | : | 2012 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/ KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa atas SPTNP Nomor: SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/ KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012 Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Keberatan Nomor: AGP/M/RS/08.138 tanggal 14 Agustus 2012 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 mengajukan banding; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 (selanjutnya disingkat KEP-1689/WBC.05/2012) tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor: SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012 (selanjutnya disingkat SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012); |
| Menurut Majelis | : | bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Jumat, tanggal 30 November 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2012, apabila dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding 4 Oktober 2012 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 30 November 2012 adalah 58 (lima puluh delapan) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun apabila dihitung sejak tanggal penerbitan keputusan keberatan Terbanding sampai dengan Surat Banding diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak, masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 817.292.000,00 dan 50%nya adalah sebesar Rp 408.646.000,00 dan Pemohon Banding telah melakukan pembayaran tagihan pungutan impor tersebut yang dibuktikan dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp 817.292.000,00 tanggal 14 Agustus 2012, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 ditandatangani oleh XX, jabatan: Kuasa Hukum; bahwa menurut Pemohon Banding XX, jabatan: Kuasa Hukum dapat mewakili Pemohon Banding untuk menandatangani Surat Banding Nomor: SNug1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: AGP/M/11.171/2012 tanggal 2 November 2012 dari Rosita HS, jabatan: Direktur PT. XXX; bahwa menurut Pemohon Banding, klausul dalam Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: AGP/M/11.171/2012 tanggal 2 November 2012 yang menyatakan: …untuk mewakili Wajib Pajak dalam berperkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 termasuk di dalamnya mewakili Pemohon Banding untuk menandatangani Surat Banding Nomor: SNug1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012; bahwa menurut Majelis ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut: Pasal 34 ayat (1): Para pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus; Pasal 37 ayat (1): Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya; bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah mengatur tentang dua hal yang berbeda yaitu Pasal 34 ayat (1) mengatur tentang wewenang kuasa hukum untuk mewakili para pihak dalam bersengketa di Pengadilan Pajak, sedangkan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak mengatur tentang wewenang kuasa hukum untuk mewakili Pemohon banding dalam mengajukan banding; bahwa menurut Majelis, surat kuasa dari Pemohon Banding sebagai Pemberi Kuasa kepada Kuasa Hukum sebagai Penerima Kuasa harus secara jelas menyatakan hal yang dikuasakan dari Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa yaitu kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam bersengketa di Pengadilan Pajak atau kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa dalam mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak, atau kuasa untuk kedua hal tersebut; bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: AGP/M/11.171/2012 tanggal 2 November 2012 terdapat klausul yang menyatakan: …untuk mewakili Wajib Pajak dalam berperkara di Pengadilan Pajak sehubungan dengan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012; bahwa menurut Majelis, peristiwa mewakili Wajib Pajak dalam berperkara di Pengadilan Pajak dan Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 adalah dua peristiwa hukum yang berbeda; bahwa peristiwa mewakili Wajib Pajak dalam berperkara di Pengadilan Pajak telah memenuhi unsur dapat diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Wajib Pajak Nomor: AGP/M/11.171/2012 tanggal 2 November 2012 tidak dinyatakan pemberian kuasa dari Pemohon Banding kepada XX, jabatan Kuasa Hukum untuk mewakili Pemohon Banding dalam mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak; bahwa oleh karena itu untuk peristiwa Banding atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012, tidak dapat diwakili oleh XX, jabatan Kuasa Hukum; bahwa oleh karena Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 ditandatangani oleh XX, jabatan Kuasa Hukum maka pengajuan Banding tidak memenuhi unsur Banding dapat diajukan oleh kuasa hukumnya sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa karena Surat Banding Nomor: SNug-1105/B/XI/2012 tanggal 2 November 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima; bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut; |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; |
| Memutuskan | : | Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1689/WBC.05/2012 tanggal 4 Oktober 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000011-M/NOTUL/WBC.05/KPP.MP.04/2012 tanggal 19 Juni 2012 atas nama: XXX, NPWP YYY, tidak dapat diterima. |