| Jenis Pajak | : | PPN |
| | | |
| Masa Pajak | : | Desember 2008 |
| | | |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.7.302.732,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding; |
| | | |
| | | |
| Menurut Terbanding | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp7.302.732,00 karena berdasarkan hasil pemeriksaan formal Pajak Masukan, terdapat pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh Pemohon Banding berstatus Non-PKP; |
| | | |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak masukan Terbanding sebesar Rp 7.302.732,00 karena terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pemasok, Pemohon Banding telah membayar sepenuhnya tagihan (pokok + 10% PPN) dari pemasok serta atas 10% PPN yang Pemohon Banding bayarkan kepada pemasok, oleh pemasok telah disetor ke kas Negara dan dilaporkan di SPT Masa PPN; |
| | | |
| Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp7.302.732,00 karena berdasarkan hasil konfirmasi Terbanding tidak dapat meyakini Faktur Pajak Masukan sebesar Rp.7.302.732,00 yang merupakan koreksi Terbanding telah dilaporkan PKP penerbit sebagai Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN dan KPP domisili PKP Penjual belum menerbitkan SKPKB/SKPKBT atas Faktur Pajak tersebut sehingga Faktur Pajak tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai Pajak Masukan;
bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (UU PPN), antara lain diatur sebagai berikut:
Pasal 9 ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan;
bahwa berdasarkan hasil konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang diterbitkan oleh PT. YYY Indonesia diperoleh informasi dari KPP tempat PT. YYY Indonesia terdaftar bahwa atas Faktur-faktur Pajak Masukan yg terkait dengan Pemohon Banding ternyata belum dilaporkan oleh PT. YYY Indonesia ke KPP tempat PT. YYY Indonesia terdaftar;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pajak masukan Terbanding sebesar Rp7.302.732,00 dengan memberikan bantahan sebagai berikut:
bahwa terhadap Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pemasok, Pemohon Banding telah membayar sepenuhnya tagihan (pokok + 10% PPN) dari pemasok,
bahwa atas 10% PPN yang Pemohon Banding bayarkan kepada pemasok, oleh pemasok telah disetor ke kas Negara dan dilaporkan di SPT Masa PPN;
bahwa sesuai Keputusan Pengadilan Pajak nomor PUT.03621/PP/M.III/16/2004 dengan tanggal putusan 21 September 2004 yang mengacu kepada butir 5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003, sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran transaksi berdasarkan bukti atas arus uang dan arus barang/jasa maka Wajib Pajak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya, berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa seluruh transaksi Pemohon Banding dengan pemasok adalah transaksi yang benar;
bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pemasok merupakan Faktur Pajak Standar, sehingga sesuai Pasal 9 ayat 8 huruf e Undang-undang PPN Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan dapat dikreditkan;
bahwa lawan transaksi Pemohon Banding telah melaporkan seluruh faktur pajak yang diterbitkan kepada Pemohon Banding dengan nilai PPN sebesar Rp.7.302.732,00 pada Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar;
bahwa Terbanding dan Pemohon Banding pada tanggal 15 November 2011 telah melaksanakan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:
bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.302.732,00 atas transaksi dengan PT. YYY Indonesia Badung Selatan, tidak ada bukti pembayaran;
bahwa Terbanding dan Pemohon Banding pada tanggal 16 Desember 2011 telah melaksanakan uji bukti dengan hasil sebagai berikut:
bahwa menurut Terbanding, koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.302.732,00 yang diterbitkan oleh PT. YYY Indonesia Badung Selatan sebanyak 33 faktur terdiri bukti pendukung berupa Faktur Pajak, Surat Pengukuhan PKP, namun tidak ada invoice, tidak ada bukti pembayaran;
bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan mempunyai bukti-bukti pendukung yang dapat membuktikan penerbit Faktur Pajak sudah PKP serta Faktur Pajak juga telah dilaporkan oleh pihak penerbit Faktur Pajak;
bahwa pada saat uji bukti, Pemohon Banding telah mengajukan bukti atas nama PT. YYY Indonesia berupa Faktur Pajak, SPPKP,dan SPT Masa PPN lawan transaksi;
bahwa, dalam persidangan Pemohon Banding menyatakan tidak dapat memberikan bukti pendukung atas proses netting antara AR dan AP dengan PT. YYY Indonesia;
bahwa Pemohon Banding memberikan keterangan bahwa pembayaran melalui offset utang piutang, namun Pemohon Banding tidak memberikan bukti pencatatan utang piutang dimaksud;
bahwa menurut pendapat Majelis, berdasarkan dokumen pendukung yang diterima, Pajak Masukan Pemohon Banding a.n. PT. YYY Indonesia (Badung Selatan) dengan jumlah total Rp7.302.732,00 diterbitkan oleh Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan telah dilaporkan dalam SPT PPN Wajib Pajak yang bersangkutan;
bahwa menurut pendapat Majelis Pajak Masukan Pemohon Banding a.n. PT. YYY Indonesia (Badung Selatan) dengan jumlah total Rp7.302.732,00 memenuhi syarat dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding karena diterbitkan oleh Wajib Pajak yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan berdasarkan dokumen pendukung yang diterima telah dilaporkan dalam SPT PPN Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 14 dan penjelasan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut, Majelis berpendapat terdapat bukti yang mendukung alasan Pemohon Banding atas sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp7.302.732,00, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Pajak Masukan Terbanding sebesar Rp7.302.732,00 tidak dapat dipertahankan; |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding atas sengketa Pajak Masukan sebagai berikut:
NoPajak Masukan menurut istilah yang digunakan oleh TerbandingNilai Pajak Masukan versi Keputusan TerbandingDibatalkan/Ditambah Oleh Majelis sebagai Pajak MasukanNilai Pajak Masukan versi Majelis123451.Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan65.379.858.3997.302.732,0065.387.161.131 Jumlah65.379.858.3997.302.732,0065.387.161.131 |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding sehingga Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan atas nama Pemohon Banding dihitung kembali sebagai berikut:
Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan menurut TerbandingRp65.379.858.399,00Koreksi Yang Tidak Bisa DipertahankanRp 7.302.732,00Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan menurut MajelisRp65.387.161.131,00 |
| | | |
| Mengingat, | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-undang lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| | | |
| Memutuskan | : | Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-137/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 25 Pebruari 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00068/407/08/092/10 tanggal 4 Maret 2010, atas nama: PT. XXX, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :
Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar : – PPN yang harus dipungut sendiri Rp32.593.321.020,00- Dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp65.387.161.131,00- Jumlah Penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar(Rp32.793.840.111,00)Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke masa berikutnya Rp 0,00Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar(Rp32.793.840.111,00)Sanksi administrasi : – Bunga Pasal 13 (2) KUP — Kenaikan Pasal 13 (3) KUPRp 0,00Jumlah Sanksi administrasiRp 0,00 Jumlah PPN yang kurang (lebih) dibayar(Rp32.793.840.111,00) |