Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38242/PP/M.VII/19/2012
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38242/PP/M.VII/19/2012
Jenis Pajak
:
Bea Cukai
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah importasi 7 (tujuh) unit Used Dump Truck, dengan tarif bea masuk diberitahukan 8704.23.49.00 BM 10%, PPN 10%, PPh 2,5% yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan oleh menjadi Pos Tarif 8704.22.49.00 BM 40%, PPN 10%, PPh 2,5%;
Menurut Terbanding
:
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIB Nomor: 420810 tanggal 08 November 2011 berupa importasi 7 (tujuh) unit Used Dump Truck, dengan tarif bea masuk diberitahukan 8704.23.49.00 BM 10% , PPN 10%, PPh 2,5% yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan oleh menjadi Pos Tarif 8704.22.49.00 BM 40%, PPN 10%, PPh 2,5%;
Menurut Pemohon
:
bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor: 006/SGMP-III/2012 tanggal 20 Maret 2012 ke Pengadilan Pajak;
Menurut Majelis
:
bahwa Surat Banding Nomor: 006/SGMP-III/2012tanggal 20 Maret 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Direktur;
bahwa atas pertanyaan Majelis tentang penetapan Terbanding dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pemohon Banding menyatakan kali ini dengan surat banding tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011;
bahwa dari pemeriksaan Majelis atas SPTNP tersebut dinyatakan perihalnya adalah “Banding terhadap penetapan kembali tarif Direktur Teknis Kepabeanan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 21 November 2011”;
bahwa selanjutnya dapat diketahui pada akhir surat banding tersebut yaitu pada butir 5 dinyatakan: “oleh karena itu Pemohon Banding meminta keadilan kepada Pengadilan Pajak, khususnya Majelis Hakim yang menangani kasus ini untuk membatalkan SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 dan meneruskan ke dalam pemeriksaan materi dan apabila Nilai Pabean Pemohon Banding dapat diterima kepda Pemohon Banding diberikan imbalan bunga sesuai ketentuan yang berlaku”;
bahwa surat banding tersebut menurut Majelis diyakini diajukan atas SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 04 September 2009;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan: “Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”
bahwa bila Pemohon Banding berkeberatan terhadap SPTNP tersebut, seharusnya mengajukan keberatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 93 ayat (1) Undangundang tersebut yang menyatakan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”.
bahwa dengan demikian, bila Pemohon Banding keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut seharusnya mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
bahwa Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut menyatakan: “Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan”;
bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan: “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku”
bahwa Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 bukan merupakan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan bukan merupakan penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan yang dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga menurut Majelis tidak dapat diajukan banding;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
bahwa dengan demikian Majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap formal permohonan banding dan materi banding;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas nama: PT XXX, tidak dapa diterima.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.38242/PP/M.VII/19/2012
Jenis Pajak
:
Bea Cukai
Tahun Pajak
:
2011
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah importasi 7 (tujuh) unit Used Dump Truck, dengan tarif bea masuk diberitahukan 8704.23.49.00 BM 10%, PPN 10%, PPh 2,5% yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan oleh menjadi Pos Tarif 8704.22.49.00 BM 40%, PPN 10%, PPh 2,5%;
Menurut Terbanding
:
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIB Nomor: 420810 tanggal 08 November 2011 berupa importasi 7 (tujuh) unit Used Dump Truck, dengan tarif bea masuk diberitahukan 8704.23.49.00 BM 10% , PPN 10%, PPh 2,5% yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan oleh menjadi Pos Tarif 8704.22.49.00 BM 40%, PPN 10%, PPh 2,5%;
Menurut Pemohon
:
bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Nomor: 006/SGMP-III/2012 tanggal 20 Maret 2012 ke Pengadilan Pajak;
Menurut Majelis
:
bahwa Surat Banding Nomor: 006/SGMP-III/2012tanggal 20 Maret 2012, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Direktur;
bahwa atas pertanyaan Majelis tentang penetapan Terbanding dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Pemohon Banding menyatakan kali ini dengan surat banding tersebut di atas, Pemohon Banding mengajukan banding atas SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011;
bahwa dari pemeriksaan Majelis atas SPTNP tersebut dinyatakan perihalnya adalah “Banding terhadap penetapan kembali tarif Direktur Teknis Kepabeanan a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 21 November 2011”;
bahwa selanjutnya dapat diketahui pada akhir surat banding tersebut yaitu pada butir 5 dinyatakan: “oleh karena itu Pemohon Banding meminta keadilan kepada Pengadilan Pajak, khususnya Majelis Hakim yang menangani kasus ini untuk membatalkan SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 dan meneruskan ke dalam pemeriksaan materi dan apabila Nilai Pabean Pemohon Banding dapat diterima kepda Pemohon Banding diberikan imbalan bunga sesuai ketentuan yang berlaku”;
bahwa surat banding tersebut menurut Majelis diyakini diajukan atas SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok; bahwa Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut diterbitkan berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai, yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 04 September 2009;
bahwa Peraturan Menteri Keuangan tersebut merupakan Penetapan Pejabat Bea dan Cukai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan: “Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean”
bahwa bila Pemohon Banding berkeberatan terhadap SPTNP tersebut, seharusnya mengajukan keberatan seperti yang dinyatakan dalam Pasal 93 ayat (1) Undangundang tersebut yang menyatakan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar”.
bahwa dengan demikian, bila Pemohon Banding keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 tersebut seharusnya mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
bahwa Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut menyatakan: “Direktur Jenderal memutuskan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak diterimanya pengajuan keberatan”;
bahwa Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan: “Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan yang berlaku”
bahwa Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan: “Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi”
bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 bukan merupakan keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan bukan merupakan penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas keberatan yang dimaksud dalam Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, sehingga menurut Majelis tidak dapat diajukan banding;
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;
bahwa dengan demikian Majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap formal permohonan banding dan materi banding;
Mengingat
:
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
Memutuskan
:
Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-030718/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 01 Desember 2011 atas nama: PT XXX, tidak dapa diterima.