bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp.28.380.281,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon banding, dengan perhitungan sebagai berikut:

bahwa DPP PPh Pasal 21 menurut Terbanding dihitung berdasarkan Laporan Laba – Rugi Tahun 2009 yang diperoleh Terbanding berdasarkan hasil konfirmasi kepada PT. YY yang telah ditandatangani oleh Pemohon Banding;

bahwa laporan Laba–Rugi tahun 2009 tersebut juga digunakan oleh Terbanding untuk menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan Orang Pribadi tahun 2009 dan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

bahwa atas SKPKB PPh Orang Pribadi tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan yang selanjutnya ditolak oleh Terbanding, dan Pemohon Banding telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak;

bahwa atas sengketa banding PPh Orang Pribadi tahun 2009, Majelis I Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketa a quo yang putusannya dimuat dalam Putusan Nomor: Put-51895/PP/M.IB/14/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 16 April 2014, dengan amar putusan “ Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding”;

bahwa sengketa DPP PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 terkait langsung dengan sengketa PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2009, dan oleh karena sengketa PPh Orang Pribadi tersebut telah diputus oleh Majelis I Pengadilan Pajak, maka seluruh pertimbangan yang digunakan oleh Majelis I Pengadilan Pajak dalam memutus sengketa PPh Orang Pribadi tahun 2009 diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 ini;

bahwa pada tahun 2009 Pemohon Banding belum melakukan pemungutan PPh Pasal 21 sehingga tidak terdapat SPT PPh Pasal 21 yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;

bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan dokumen dan bukti-bukti perhitungan biaya gaji, upah dan tunjangan lainnya serta perhitungan pemotongan PPh Pasal 21 untuk masing-masing pegawai, sehingga besarnya DPP PPh Pasal 21 tahun 2009 sebesar Rp371.425.000,00 dengan jumlah pajak PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp.5.303.340,00;

bahwa dalam proses keberatan Terbanding tidak dapat menerima penjelasan dan dokumen dan atau bukti yang diserahkan oleh Pemohon Banding, dan Terbanding tetap mempertahankan jumlah DPP PPh Pasal 21 tahun 2009 sebesar Rp.399.805.281,00 berdasarkan laporan Laba–Rugi yang diperoleh dari PT. Bank ABC;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dokumen dan atau bukti yang diserahkan baik dalam proses keberatan maupun proses persidangan banding berupa Daftar Pembayaran gaji, tunjangan dan insentif yang ditandatangani oleh seluruh karyawannya, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 Masa Desember 2009 sebesar Rp28.380.281,00 tidak dapat dipertahankan;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Kredit Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember 2009 dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding.