Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-68042/PP/M.XIIA/16/2016

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-68042/PP/M.XIIA/16/2016

Jenis Pajak:Pajak Pertambahan Nilai
   
Tahun Pajak:2011
   
Pokok Sengketa:bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketalainnya;

bahwa nilai sengketa terbukti dalam sengketa banding ini adalah koreksi Terbanding atas:
Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Rp10.401.475,00 Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp 8.096.790,00yang tidak disetujui Pemohon Banding;
   
   
  Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Rp10.401.475,00
   
Menurut Terbanding:Koreksi positif Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai atas Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00;

Terbanding tidak dapat mempertimbangkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan, ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak atas Iklan Kolom sebesar Rp140.250,00

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi negatif Terbanding atas Iklan Kolom sebesar Rp140.250,00 tersebut di atas, karena Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan penyerahan Jasa Kena Pajak Iklan Kolom;
   
Menurut Pemohon :bahwa Pemohon Banding dianggap bersalah pada cara pelaporan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2011 dimana bahwa usaha Pemohon Banding tidak bisa dimasukkan dalam kategori Pedagang Eceran yang Pajak Keluarannya tidak boleh digunggung, menurut Pemohon Banding, kesalahan ini bukan murni pada Pemohon Banding,karena pada Tahun 2011 adalah transisi sistem pelaporan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilaidari Form-1107 ke Form- 1111;
   
Menurut Majelis:Koreksi positif Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai atas Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00;

bahwa menurut Terbanding pada saat proses penyelesaian permohonan keberatan, Pemohon Banding menyampaikan data berupa Faktur Pajak atas penjualan iklan baris sebanyak 12 bendel;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding tidak membuat nota/kwitansi dalam penyerahan iklan baris disebabkan rutinitas pekerjaan Pemohon Banding yang sangat tinggi dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB, tanpa hari libur sedangkan tenaga untuk membuat nota kwitansi sangat terbatas, jadi semua data penjualan/penyerahan iklan baris buatkan rekapan per hari dan Pemohon Banding banyak menangani pemasangan dari agen-agen yang Pemohon Banding miliki;

bahwa Terbanding tidak dapat mempertimbangkan data yang disampaikan oleh Pemohon Banding pada saat keberatan, ini sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 26A ayat (4) Undang-Undangtentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dengan demikian koreksi Iklan Baris atasDasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilaisebesar Rp10.541.725,00dipertahankan;

Koreksi Negatif Dasar Pengenaan Pajak atas Iklan Kolom sebesar Rp140.250,00

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi negatif Terbanding atas Iklan Kolom sebesar Rp140.250,00 tersebut di atas, karena Pemohon Banding terlalu besar memperhitungkan penyerahan Jasa Kena Pajak Iklan Kolom;

bahwa Pemohon Banding dianggap bersalah pada cara pelaporan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2011 dimana bahwa usaha Pemohon Banding tidak bisa dimasukkan dalam kategori Pedagang Eceran yang Pajak Keluarannya tidak boleh digunggung, menurut Pemohon Banding, kesalahan ini bukan murni pada Pemohon Banding,karena pada Tahun 2011 adalah transisi sistem pelaporan Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilaidari Form-1107 ke Form- 1111;

bahwaPemohon Banding mengambil kesimpulan sendiri dengan dasar pemikiran bahwa di Form-1107 apabila nama dan alamat pembeli tidak jelas serta tidak ber NPWP maka dimasukkan ke Faktur Pajak Sederhana,sehingga anggapan Pemohon Banding, sebagai pengganti Pos dari Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunggung,tapi Pemohon Banding coba mengantisipasi kedepan dengan membuatkan nomor urut Faktur Pajaknya, sehingga terjadi apabila pembeli yang meminta Faktur Pajak Resmi, Pemohon Banding buatkan dan kalau tidak meminta Faktur Pajak nomorFaktur Pajaknya tetap berjalan tapi tidak dilaporkan pada Form-1111 karena Pemohon Banding masukkan pada Pos yang digunggung;

bahwaTerbanding keheranan, melihat nomor Faktur Pajak Pemohon Banding loncat-loncat (tidak berurutan) saat diperiksa,semua ini baru Pemohon Banding ketahui saat dilakukan pemeriksaan pada bulan Juli tahun 2012,jadi Pemohon Banding melakukan kesalahan pelaporan selama 2 tahun masa pajak;

bahwaangka itu sudah dilaporkan dan masuk ke Portal DJP PPN PM-PK, tapi oleh Tim Pemeriksa tetap menganggap Pemohon Banding bersalah dan tidak dapat menunjukkan bukti PK-nya,akhirnya, Terbandingmengambil sikap sepihak dengan menggunakan angka Pembelian sebelum Potongan Harga/Diskon ditambah dengan sanksi Administrasi KUP berupa kenaikan, bunga dan denda untuk Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilaidari Januari s/d Desember 2011;

bahwa Jumlah Penyerahan (PK) Masa Pajak Agustus 2011 menurut Pemohon Banding sebesar Rp120.374.411,00;

bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam uji bukti, dalam berkas banding, keterangan dan bukti-bukti serta penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp10.401.475,00yang berasal dari ekualisasi nilai peredaran usaha di Pajak Penghasilan Badan dengan Dasar Pengenaan Pajak PPN di SPT Masa PPN;

bahwa koreksi positip sebesar Rp10.401.475,00berasal dari penyerahan JKP Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00dan koreksi negatif penyerahan iklan kolom sebesar Rp140.250,00;

bahwa koreksi positif sebesar Rp10.541.725,00dikarenakan Pemeriksa tidak mendapatkan bukti penerimaan atas penyerahan JKP pemasangan iklan baris sehingga Pemeriksa mendasarkan nilai penyerahan berdasarkan tagihan CCC, dimana menurut Pemohon Banding dalam melakukan pembelian JKP iklan baris dari PT CCC sebesar tagihan piutang PT CCC dikurangi diskon sebesar 12,5% dan untuk penyerahan JKP pemasangan iklan baris diberikan diskon 10% kepada pembeli namun Pemohon Banding tidak membuat bukti pembayaran atas transaksi tersebut sehingga Pemeriksa tidak dapat meyakini kebenaran diskon 10% yang diberikan kepada pembeli;

bahwa koreksi negatif sebesar Rp140.250,00 dikarenakan Pemohon Banding terlalu besar menghitung penyerahan JKP iklan kolom;

bahwa berdasarkan penelitian Terbanding dan pengujian peredaran usaha melalui tracing ke dokumen pendukung yang dipinjamkan oleh Pemohon Banding, terdapat perbedaan antara angka yang dilaporkan di SPT/Laporan Keuangan dengan tagihan piutang iklan baris, kwitansi penjualan, Faktur Pajak Keluaran dan Portal DJP PKPM;

bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang harus dipungut sendiri adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Terbanding         
Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Pemohon         
Koreksi yang masih menjadi sengketa       Rp  135.358.500,00
Rp  124.957.025,00
Rp    10.401.475,00   
bahwa koreksi sebesar Rp10.401.475,00berasal dari penyerahan JKP Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00dan koreksi negatif penyerahan iklan kolom sebesar Rp140.250,00;

bahwa Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding diperoleh hasil sebagai berikut :

bahwa menurut Pemohon Banding, semua dokumen dan catatan atas penyerahan (PK) saat uji bukti sudah diperlihatkan oleh Pemohon Banding ke Terbanding;

bahwa semua dokumen dan catatan untuk semua penyerahan atau penjualan (PK) sudah diperlihatkan oleh Pemohon Banding ke Terbanding saat Uji Bukti dilaksanakan;

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi positif yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.10.541.725,00 setelah dilakukan Uji Bukti,karena tidak jelas alasan dan dasar dilakukan koreksi positif oleh Terbanding;

bahwa menurut Terbanding,di dalam Surat Bandingnya Pemohon Banding mengajukan banding sebesar Rp10.935.825,00 (Rp191.267.412,00 (Surat Banding) – Rp202.203.237,00 (nilai koreksi));

bahwa nilai koreksi positif DPP PPN – Penyerahan yang PPN-nya harus Dipungut Sendiri sebesar Rp10.401.475,00 terdiri dari:

Koreksi positif sebesar Rp10.541.725,00 yang berasal dari penjualan iklan baris yang belum dilaporkan Pemohon Banding berdasarkan dari Rekap Tagihan Piutang Iklan Baris CCC
Menurut Terbanding

bahwa koreksi positif sebesar Rp10.541.725,00 berasal dari penjualan iklan baris yang belum dilaporkan Pemohon Banding berdasarkan dari Tagihan Piutang Iklan Baris CCC;

bahwa pada saat uji bukti, diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan rekapitulasi penjualan iklan baris dan iklan kolom menjadi satu bagian, Terbanding melakukan koreksi dengan melakukan rekapitulasi penjualan iklan baris dan iklan kolom secara terpisah;

bahwa Pemohon Banding menyampaikan dokumen berupa invoice dan kuitansi penjualan iklan baris secara elektronik, atas dokumen tersebut, Terbanding tidak dapat meyakininya karena pada saat pemeriksaan maupun keberatan, Pemohon Banding tidak menyampaikannya,semua dokumen dimaksud dibuat oleh Pemohon Banding dan ditandatangani oleh Pemohon Banding sendiri tanpa adanya data pendukung independen berupa perjanjian tertulis yang mengatur mengenai pemberian diskonnya;

bahwa selain itu, berdasarkan surat tanggapan Pemohon Banding pada saat dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Risalah Pembahasan Nomor PRIN-00197/WPJ.24/KP.1105/RIK.SISI/2012 tanggal 15 April 2012, Pemohon Banding mengakui bahwa nota/kwitansi dalam penyerahan iklan baris memang belum dibuat disebabkan rutinitas pekerjaan yang sangat tinggi dari pukul 06:00 WIB s.d pukul 19:00 WIB tanpa hari libur sedangkan tenaga untuk membuat nota/kwitansi sangat terbatas,jadi semua data penjualan/penyerahan iklan baris dibuatkan rekapan per hari oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding banyak menangani pemasang dari agen-agen yang dimiliki;

bahwaselain itu, pada saat keberatan, berdasarkan Berita Acara Pembahasan Sengketa Perpajakan Nomor: BA-37/WPJ.24/BD.06/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang telah ditandatangani bersama oleh Pemohon Banding dan Terbanding, Pemohon Banding menyatakan bahwa Faktur Pajak atas penjualan iklan baris yang digunggung sebenarnya sudah dibuat, dengan nomor faktur yang tetap urut dengan faktur yang tidak digunggung. Nomor Faktur Pajak iklan baris sudah disiapkan di komputer sehingga urutannya tetap terjaga, tetapi nota/kwitansi memang tidak dibuat secara fisik pada saat transaksi karena penjualan iklan sebagian besar melalui telepon, Faktur Pajak untuk iklan baris dibuat setelah transaksi dan disimpan dalam gudang dan memang tidak dipinjamkan pada saat pemeriksaan;

bahwa oleh sebab itu, Terbanding berpendapat bahwa nilai penjualan iklan baris yang dihitung kembali sesuai dengan tagihan/invoice PT CCC sebesar Harga Jual sebelum dikurangi dengan diskon dapat dibenarkan karena baik nota/kwitansi maupun Faktur Pajak penjualan iklan baris tidak dipinjamkan oleh Pemohon Banding pada saat pemeriksaan, atas Faktur Pajak penjualan iklan baris yang belum dibuat oleh Pemohon Banding tersebut, Terbanding juga telah menerbitkan STP;

bahwa dengan demikian, koreksi tetap dipertahankan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi positif sebesar Rp.10.541.725,00 yang dilakukan Terbanding,karena semua penjualan atau penyerahan Pemohon Banding sudah dilaporkan dan masuk ke Portal DJP PM-PK pada penyerahan yang digunggung dan tidak digunggung, Penyerahan (PK) Pemohon Banding sudah sesuai dengan nomor urut faktur pajak saat uji bukti dilakukan antara Pemohon Banding dan Terbanding,sehingga Terbanding tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan koreksi positif sebesar Rp.10.541.725,00 yang dilakukan Pemeriksa Pajak karena tidak ada dasarnya;

Koreksi negatif sebesar Rp140.250,00 karena Pemohon Banding terlalu besar menghitung penyerahan JKP iklan kolom
Menurut Terbanding

bahwa koreksi negatif sebesar Rp140.250,00 karena Pemohon Banding terlalu besar menghitung penyerahan JKP iklan kolom;

bahwa pada saat uji bukti, diketahui bahwa Pemohon Banding menyampaikan rekapitulasi penjualan iklan baris dan iklan kolom menjadi satu bagian, Terbanding melakukan koreksi dengan melakukan rekapitulasi penjualan iklan baris dan iklan kolom secara terpisah,selain itu, Pemohon Banding juga menyampaikan Faktur Pajak dari CCC dan tagihan dari CCC serta Faktur Pajak dari Pemohon Banding dan tagihan dari Pemohon Banding;

bahwa Terbanding telah menghitung nilai penjualan iklan kolom sesuai dengan dokumen/bukti penjualan yang ada berupa Faktur Pajak, Invoice, dan Kwitansi/Receipt;

bahwa dengan demikian, koreksi tetap dipertahankan sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui adanya koreksi negatif sebesar Rp. 140.250,00 atas penyerahan JKP iklan kolom Masa Pajak bulan Agustus 2011,koreksi negatif ini juga ada pada Masa Pajak bulan Juli 2011 dengan jumlah yang sama,bagaimana Pemohon Banding bisa menyanggah atau membenarkan terjadinya koreksi negatif tersebut? Mohon Terbanding memperlihatkan koreksi negatif ini ke Pemohon Banding;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Daftar Invoice, Rekapitulasi Faktur Pajak Standar Keluaran, Jurnal Masuk-Keluar Kas, Rekapitulasi Tagihan Piutang Iklan Baris, dan Dokumen pendukung terkait sengketa, diketahui Pemohon Banding telah melaporkan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp124.957.025,00;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menunjukkan kepada Majelis Daftar keseluruhan Invoice Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011 beserta beberapa Faktur Pajaknya dan Pemohon Banding mengakui Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2011 menjadi sebesar Rp120.374.411,00;

bahwa menurut Majelis koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2011 sesuai Surat Banding yang masih menjadi sengketa adalah sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Terbanding         
Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Pemohon         
Koreksi yang masih menjadi sengketa       Rp 135.358.500,00
Rp 120.374.411,00
Rp   14.984.089,00        
bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya menyebutkan secara eksplisit besarnya Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp120.374.411,00 setelah melakukan SPT Pembetulan setelah dilakukan pemeriksaan, oleh karena itu Majelis berpendapat Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilai yang digunakan Masa Pajak Agustus 2011 adalah sebesar Rp124.957.025,00 sesuai dengan SPT yang telah dilaporkan,

Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Terbanding         
Dasar Pengenaan Pajak PPN menurut Pemohon         
Koreksi yang masih menjadi sengketa       Rp 135.358.500,00
Rp 124.957.025,00
Rp   10.401.475,00
bahwa koreksi yang menjadi sengketa adalah sebesar Rp10.401.475,00berasal dari penyerahan JKP Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00dan koreksi negatif penyerahan iklan kolom sebesar Rp140.250,00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Daftar keseluruhan Invoice Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, diketahui Invoice untuk Masa Pajak Agustus2011 adalah sebanyak 854 Invoice;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding telah melakukan pelaporan Pajak Masukan (PM) dan Pajak Keluaran (PK) Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2011yang dimasukkan pada Pos yang digunggung, namun demikian terhadap koreksi Terbanding atas penyerahan JKP Iklan Baris sebesar Rp10.541.725,00dan koreksi negatif penyerahan iklan kolom sebesar Rp140.250,00 Pemohon Banding telah membuat Faktur Pajak disertai nomor urutnya tapi tidak dilaporkan pada Form-1111 dan setelah pemeriksaan Pemohon Banding melaporkan SPT Masa PPN Pembetulan Masa Pajak Agustus 2011;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap SPT Masa PPN Pembetulan, diketahui Pemohon Banding melakukan perubahan penyajian Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan dan Pajak Keluarannya yang asalnya dipisah antara digunggung dan tidak digunggung yang kemudian pelaporannya menjadi tidak digunggung, namun demikian Pemohon Banding tidak melakukan perubahan Pajak Masukannya;

bahwa Majelis berpendapat atas perubahan penyajian dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2011 menggunakan Dasar Pengenaan Pajak PPN sesuai SPT yang dilaporkan sebesar Rp124.957.025,00, dan Pemohon Banding dalam persidangan dapat membuktikan dokumen pendukungnya;

bahwa pendapat Terbanding atas koreksi Pajak Keluaran karena tidak ada data pendukungnya, tidak dapat dipertimbangkan karena Majelis berpendapat pelaporan Pajak Keluaran menjadi dua kali;

bahwa Terbanding tidak dapat meyakinkan Majelis dasar perhitungan koreksi atas Pajak Keluaran yang menggunakan angka Pembelian sebelum Potongan Harga/Diskon ditambah dengan sanksi Administrasi UU KUP berupa kenaikan, bunga dan denda untuk Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilaidari Januari s/d Desember 2011;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi positif Terbanding terhadap Dasar Pengenaan PajakPajak Pertambahan Nilaiatas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp10.541.725,00tidak dapat dipertahankan;
   
  Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Rp 8.096.790,00
   
Menurut Terbanding:bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan dikarenakan Terbanding tidak dapat melakukan pengujian arus uang akibat data Pemohon Banding tidak lengkap;
   
Menurut Pemohon:bahwa Pemohon Banding keberatan dan mohon keadilan atas perlakuan Terbanding tidak mengakui sebagian besar Pajak Masukan (PM) Pemohon Banding yang dapat dikreditkan, padahal Pajak Masukan Pemohon Banding sudah Pemohon Banding laporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 dan sudah masuk ke portal DJP PM-PK sedangkan Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti Faktur Pajak Masukan yang sah/otentik untuk mengakui keabsahan dari Faktur Pajak Masukan Pemohon Banding (terkesan mencari kesalahan/memaksakan kehendak), Pemohon Banding usdah siapkan bukti-bukti Faktur Pajak Masukan (PM) saat sidang sengketa pajak nanti baik secara manual maupun elektronik;
   
Menurut Majelis:bahwa atas koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp8.096.790,00, Terbanding melakukan permintaan klarifikasi Data Pajak Keluaran Nomor ke KPP Wajib Pajak Besar Dua dengan Surat Nomor: S-1359/WPJ.24/2014 tanggal 13 Maret 2014, namun sampai dengan saat laporan dibuat belum diterima jawaban klarifikasi tersebut di atas;

bahwa menurut Pemohon Banding, Pajak Masukan sudah dilaporkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp118.346.900,00dan sudah masuk ke portal DJP PM-PK sedangkan Pemohon Banding sudah memberikan bukti-bukti Faktur Pajak Masukan yang sah/otentik untuk mengakui keabsahan dari Faktur Pajak Masukan;

bahwa dari hasil penelitian atas data yang terdapat dalam uji bukti, dalam berkas banding, keterangan dan bukti-bukti serta penjelasan yang disampaikan para pihak dalam persidangan dapat diketahui hal-hal sebagai berikut :

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan, dan Laporan Penelitian Keberatan, diketahui Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp8.096.790,00 karena jawaban konfirmasi dan klarifikasi ulang atas Pajak Masukan tersebut belum ada;

Pajak Masukan menurut Pemohon Banding             
Pajak Masukan menurut Terbanding             
Koreksi           Rp 11.834.691,00
Rp   3.737.900,00
Rp   8.096.790,00
bahwa Majelis memerintahkan kepada Terbanding dan Pemohon Banding untuk melakukan Uji Bukti;

bahwa berdasarkan Uji Bukti antara Terbanding dan Pemohon Banding diperoleh hasil sebagai berikut :

Koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp8.096.791,00

bahwa koreksi dilakukan karena jawaban konfirmasi pajak masukan belum ada;

Menurut Terbanding

bahwa koreksi dilakukan karena jawaban konfirmasi pajak masukan belum ada;

bahwa pada saat uji bukti, Pemohon Banding menyampaikan Faktur Pajak nomor 0X0.000-XX.0000XXX0 sebesar Rp8.096.790,64 dan bukti tagihan dari CCC, tetapi tidak menunjukkan bukti pembayarannya sehingga pengujian terhadap arus uang dan jasa tidak dapat dilakukan;

bahwa dengan demikian, koreksi tetap dipertahankan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf fUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi positif oleh Terbanding sebesar Rp.8.096.791,00 dengan alasan tidak jelas, Terbanding saat melakukan uji bukti tidak obyektif dan memaksakan kehendak untuk tetap mempertahankan hasil Pemeriksa Pajak;

bahwa mohon kiranya Majelis Hakim untuk melakukan penelitian dan penelaahan kembali serta mengambil keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan pembuktian supaya semuanya jelas,karena Pemohon Banding melihat kinerja Terbanding memberatkan Pemohon Banding;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2011, Daftar Invoice, Rekapitulasi Faktur Pajak Standar Keluaran dan Masukan, diketahui Pemohon Banding pada saat Uji Bukti dalam persidangan menyampaikan Faktur Pajak Nomor 0X0.000-XX.0000XXX0 sebesar Rp8.096.790,00 namun Pemohon Banding tidak menunjukkan bukti pembayarannya sehingga tidak dapat dilakukan pengujian arus uang dan jasa tersebut;

bahwa menurut Majelis, koreksi Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan sebesar Rp8.096.790,00 karena jawaban konfirmasi dan klarifikasi ulang atas Pajak Masukan tersebut belum ada, perlu diperiksa dan diteliti kembali melalui pengujian arus uang dan jasa;

bahwa Majelis berpendapat oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran atas koreksi Faktur Pajak Nomor 0X0.000-XX.0000XXX0 sebesar Rp8.096.790,00 sehingga Majelis tidak dapat meyakini bahwa Faktur Pajak tersebut merupakan pembayaran atas jasa termasuk Pajak Masukannya, dengan demikian Faktur Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan Masa Pajak Agustus 2011 sebesar Rp8.096.790,00 tetap dipertahankan;
   
Menimbang:bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf bUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkansebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 yang masih harus dibayar sebagai berikut:

Uraian
Pemohon
(Rp)Terbanding
(Rp)Majelis
(Rp)Koreksi yang
dikabulkan
(Rp)Dasar Pengenaan Pajak124.957.025,00135.358.500,00124.957.025,0010.401.475,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri12.495.703,0013.535.850,0012.495.703,001.040.147,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan11.834.691,003.737.900,003.737.900,000,00Lain-lain8.590.235,008.590.235,008.590.235,000,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan20.424.926,0012.328.135,0012.328.135,000,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar(7.929.223,00)1.207.715,00167.568,001.040.147,00Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan
ke Masa Pajak berikutnya7.929.223,007.929.223,007.929.223,000,00PPN yang kurang/(lebih) dibayar0,009.136.938,008.096.791,001.040.147,00Sanksi Administrasi:
– Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
– Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP 
483.086,00
7.929.223,00
67.027,00
7.929.223,00
416059
0,00Jumlah Yang Masih Harus Dibayar 17.549.247,0016.093.041,001.456.206,00
   
Memperhatikan:Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;
   
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
   
Memutuskan:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-527/WPJ.24/2014 tanggal 20 Mei 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2011 Nomor: 00046/207/11/643/13 tanggal 26 April 2013, atas nama: XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakAgustus 2011 menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp124.957.025,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiriRp12.495.703,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanRp3.737.900,00Lain-lainRp8.590.235,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkanRp12.328.135,00PPN yang kurang/(lebih) dibayarRp167.568,00Kelebihan Pajak yg sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp7.929.223,00PPN yang kurang/(lebih) dibayarRp8.096.791,00Sanksi Administrasi:
-Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP
-Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP
Rp
Rp
67.027,00
7.929.223,00Jumlah Yang Masih Harus DibayarRp16.093.041,00
Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2015 berdasarkan musyawarah Majelis XIIA Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat PenetapanNomor: Pen.00035/PP/PM/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 Jo. Pen.32/PP/PM/VIII/PrbSM/2015 tanggal 11 Agustus 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. ABC         
DEF, SH         
Drs. GHI, MSi     
JKL       sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2016 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Terbanding maupunPemohon Banding.
peraturan banner
Thumbnail