Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.56385/PP/M.IA/16/2014

Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak	:	2010

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi atas Pajak Masukan;


Menurut Terbanding	:	bahwa berdasarkan surat keberatan diketahui bahwa Pemohon Banding keberatan dengan alasan Terbanding seharusnya meminta pertanggungjawaban dari pihak penjual BKP/JKP dalam hal PPN Keluaran terkait belum dilaporkan di dalam SPT Masa PPN-nya. Apabila belum dilaporkan, maka sudah selayaknya mereka dikenakan sanksi sesuai dengan UU PPN yang berlaku; di sisi lain kesalahan tersebut tidak dapat ditimpakan kepada pihak penjual BKP/JKP;

Menurut Pemohon	:	bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16F UU PPN tersebut maka sudah selayaknya Terbanding mempertimbangkan data yang diberikan oleh Pemohon Banding dalam proses pemeriksaan dan keberatan yaitu data berupa arus barang dan arus uang atas pembelian barang kena pajak maupun pemakaian jasa kena pajak. Berdasarkan data dan dokumen dari Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa atas Faktur pajak yang disengketakan. Berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Faktur pajak tersebut dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding;

Menurut Majelis	:	bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut: bahwa yang menjadi sengketa dalam banding ini adalah koreksi Terbanding atas Faktur Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp111.568.043,00 dikarenakan berdasarkan hasil konfirmasi kepada KPP tempat PKP Penjual terdaftar dijawab “ Tidak Ada “ tanpa penjelasan lebih lanjut; bahwa setelah dilakukan konfirmasi ulang oleh Terbanding, KPP tempat Penjual terdaftar memberikan jawaban bahwa PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN, namun nilainya berbeda dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding, dengan uraian sebagai berikut: NoPKP Penjual NPWPFaktur PajakMasa Pajak PBMasa Pajak Lawan PPN dilaporkan PBPPN Dilaporkan LawanNomorTanggal1 2PT ABC Ind PT ABC Ind0X.000.XXX.0-0XX.000 0X.000.XXX.0-0XX.0000X0-000-X0.0000XXX0 0X0-000-X0.0000XXXX05-08-2010 05-08-2010 2010-08 2010-082010-08 2010-0816.897.155 94.670.88816.897.190 94.670.896 Jumlah 111.568.043111.568.086 bahwa berdasarkan tabel tersebut PKP Penerbit Faktur Pajak telah melaporkan PPN Keluarannya sebesar Rp111.568.086,00 atau lebih besar Rp43,00 (empat puluh tiga rupiah) bila dibandingkan dengan PPN Masukan yang dilaporkan sebagai Kredit Pajak oleh Pemohon Banding sebesar Rp111.568.043,00; bahwa dengan adanya perbedaan nilai PPN sebesar Rp43,00 aquo Terbanding berpendapat PKP Penjual belum melaporkan PPN Keluaran sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon Banding sehingga PPN masukan sebesar Rp111.568.043,00 tidak dapat dikreditkan; bahwa pada proses keberatan, Pemohon Banding telah memberikan bukti-bukti kepada Terbanding, antara lain berupa copy SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh PKP Penjual, dan pernyataan PKP Penjual adanya perbedaan sebesar Rp43,00 dikarenakan adanya sistem pembulatan dalam sistem akuntansi yang digunakan; bahwa meskipun Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti a quo, Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tidak mengakui Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding, karena PKP Penerbit Faktur Pajak dianggap tidak melaporkan PPN Keluaran yang dikreditkan oleh Pemohon Banding; bahwa dalam proses Uji Kebenaran Materi, Pemohon Banding menyerahkan bukti-bukti antara lain berupa bukti arus barang dan arus uang, yang membuktikan bahwa PPN sebesar Rp111.568.043,00 telah dibayar kepada PKP Penjual, dan dalam hal ini Terbanding tidak memberikan tanggapan apapun tetapi menyatakan bahwa Pemohon Banding telah menyerahkan bukti-bukti aquo; bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 F Undang-undang PPN, dinyatakan: “ Pembeli Barang Kena Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak bertanggungjawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat rnenunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar.” bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat: bahwa Pemohon Banding dapat mebuktikan secara meyakinkan bahwa PPN Masukan sebesar Rp111.568.043,00 telah dibayar kepada PKP Penerbit Faktur Pajak, dan PKP Penerbit Faktur Pajak telah melaporkan PPN Keluarannya pada SPT Masa PPN meskipun terdapat selisih lebih besar Rp43,00;bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 F Undang-undang PPN, dengan terbuktinya Pemohon Banding telah membayar PPN Masukan kepada PKP Penerbit Faktur Pajak maka Pemohon Banding tidak dapat dibebani tanggungjawab terhadap tidak dilaporkannya PPN Keluaran oleh PKP Penerbit Faktur Pajak, dan atau tidak sesuainya nilai PPN Keluaran yang dilaporkan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak;bahwa terhadap selisih nilai PPN yang dilaporkan oleh PKP Penerbit Faktur Pajak sebesar Rp43,00 (menguntungkan negara), seharusnya Terbanding memproses lebih lanjut dengan menerbitkan SKPLB PPN sebesar Rp43,00 kepada PKP Penerbit Faktur Pajak, dan bukan menghukum Pemohon Banding dengan tidak mengakui PPN Masukan yang dikreditkan oleh Pemohon Banding sebesar Rp111.568.043,00;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp111.568.043,00 tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang	:	bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding, sehingga Pajak Yang Dapat Diperhitungkan PPN Masa Pajak Agustus 2010 dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Pajak Yang Dapat Diperhitungkan : Menurut Terbanding Yang tidak dapat dipertahankan Menurut Majelis (Rp 4.556.770.377,00) Rp 111.568.043,00 (Rp 4.668.338.420,00)

Mengingat	:	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan	:	Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1443/WPJ.07/2013 tanggal 18 Juli 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2010 Nomor: 00010/407/10/081/12 tanggal 25 April 2012, atas nama: XXX, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar, dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN : 1. Ekspor 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Jumlah Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 2.156.772.793,00 Rp 2.652.937.260,00 Rp 44.128.471.062,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 48.938.181.115,00 Rp 265.293.726,00 (Rp 4.668.338.420,00) Rp 4.403.044.694,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 15 September 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00284/PP/PM/III/2014 tanggal 14 Maret 2014, dengan susunan Hakim Majelis I dan Panitera Pengganti sebagai berikut: ABC DEF GHI JKLsebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dan dihadiri baik oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding;