PUTUSAN

Nomor 90/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNG

melawan:

• Menolak gugatan Penggugat atas Pelaksanaan Lelang oleh Tergugat pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 bertempat di Klub Kelapa Gading, sebagaimana disampaikan dengan Surat Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: S-4024/KPU.0l/BD.0503/2009 tanggal 27 Agustus 2009 mengenai Pemberitahuan Pelelangan atas Barang yang Dinyatakan Sebagai Barang Tidak Dikuasai atas barang berupa 2.270 Bundle (14.275) Conduit Pipe (Electrical Conduit Galvanised Steel Pipe) milik: PT. ADF, NPWP: 0X.XXX.XXX.X-0XX.000 alamat : Jl. FDG I Blok D/12-12A Jakarta Barat,

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Barang-barang Yang Dilelang dan telah Memenuhi Kewajiban PabeanTabel 3

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (1);
2. Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya

1. bahwa terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui menghasilkan pada tahap persidangan di pengadilan Pajak akan mean putusan yang berbeda;
2. bahwa suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;

Barang-barang Yang Dilelang dan telah Memenuhi Kewajiban PabeanTabel 3

PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (1);
2. Pasal 89-93 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
3. Pasal 33 ayat (1) beserta penjelasannya

1. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.
2. Bahwa terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui menghasilkan pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan mean putusan yang berbeda;
3. Bahwa suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya;
4. Bahwa apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
5. Bahwa terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. bahwa putusan “tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan/kompetensi;

1. Novum ke I

Bukti Pemberitahuan Pabean telah disampaikan dan telah dibayar bea masuk dan pajak dalam rangka imporAtas barang-barang sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini telah dipenuhi kewajiban pabean dan telah diurus pengeluarannya, yaitu :

3. Dokumen dan Penyelesaian

Novum yang ditemukan :Barang yang telah diurus dan pemenuhan kewajiban pabean telah dilakukan dan tidak alasan untuk tidak memberikan izin pengeluaran barang;

2. Novum ke II

Tindakan Pemblokiran dan pelelangan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Termohon untuk memblokir kegiatan importir berlandaskan atas Keputusan Direktur Bea dan Nomor 14/BC/2001 Pasal 3 huruf b Tentang Kriteria Pemblokiran, disebutkan :Perusahaan diblokir apabila :“tidak melunasi pembayaran pungutan negara dalam rangka impor/ekspor dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku”Dengan meneliti bunyi pasal dimaksud, sesuai peraturan di atas, jelas pemblokiran dilakukan apabila “tidak melunasi pembayaran pungutan” atau dengan kata lain adanya pungutan yang harus ditagih.Peraturan tindakan pemblokiran telah diubah , yaitu :Pemblokiran yang diatur dalam P-!4/BC/2001 yang didasarkan atas Pasal 3 huruf b telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi Importir Pasal 8 juncto Pasal 12 Peraturan DJBC Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir. yang mengatur :

5. NIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat diblokir apabila:

5. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut importir yang mendapat NIK tidak melakukan kegiatan impor;
6. dari hasil penelitian dan penilaian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) atau hasil penelitian kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditemukan:

1. eksistensi tidak sesuai dengan pemberitahuan;
2. identitas pengurus dan penanggung jawab tidak sesuai dengan pemberitahuan;
3. API/APIT habis masa berlakunya; dan/ atau
4. tidak menyelenggarakan pembukuan.

6. Direktur Jenderal memberitahukan tindakan pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada importir dengan disertai alasan yang jelas;

Baik dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.04/2007 Tentang Registrasi importir Pasal 8 juncto Pasal 12 Peraturan DJBC Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir telah diubah dan dihapus mengenai Pasal 3 huruf b Tentang Kriteria Pemblokiran yang menyebutkan :Perusahaan diblokir apabila :“tidak melunasi pembayaran pungutan negara dalam rangka impor/ekspor dalam jangka waktu ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku”Dalam diktum mengingat Peraturan DJBC Nomor P-34/BC/2007 tentang Tatalaksana Registrasi Importir disebutkan :Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-09/BC/2007 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-14/BC/2001 tentang Pemblokiran Perusahaan di Bidang Kepabeanan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P09/BC/2007Dengan demikian Termohon PK dan pendapat Majelis Hakim IV dalam putusannya Nomor Put- 27151/PP/M.IV/2010 alinea 5 dari bawah yang menjadi dasar putusan telah menerapkan peraturan yang sudah diubah dan tidak berlaku.Dalam putusan dimaksud disebutkan :“bahwa menyangkut pemblokiran yang dipermasalahkan Penggugat karena pemblokiran tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, menurut Majelis sebagaimana antara lain disebutkan pada bagian menimbang dalam keputusan DJBC Nomor Kep-14/BC/2001 tentang pemblokiran dimaksudkan sebagai upaya untuk mengamankan hak-hak negara dan agar ditaatinya peraturan Kepabeanan sehingga pemblokiran tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya”Novum yang ditemukan:Bahwa pemblokiran dilakukan NIK tidak dapat dilakukan Pemohon PK alamat/domisili jelas, eksistensi sesuai dengan pemberitahuan, API/APIT masih valid, menyelenggarakan pembukuan. Tindakan Pemblokiran Nomor Identifikasi Kepabeanan Tidak Berdasar Ketentuan perundang-dangan,

3. Novum ke III

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun1995 Tentang Kepabeanan, Pasal di atas mengatur :“Pelaksanaan penagihan utang dan penghapusan utang yang tidak dapat ditagih berpedoman pada peraturan perundang-undang yang berlaku”Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 41, diatur :“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, penagihan bea masuk dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”Kesimpulan dan Novum :Termohon PK dan Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara tidak memperhatikan Pasal 41 dan penjelasannya dari UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang perubahan UU Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, dalam peraturan dimaksud sudah jelas. Untuk pelunasan utang yang harus dibayar setelah jangka waktu yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan bukan diterapkan Pasal 66 UU Kepabeanan, tetapi beralih ke UU Nomor 19 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Dengan demikian Keputusan Termohon PK dapat dibatalkan, (vernietigbaar)

4. Novum ke IV

Kesalahan penerapan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Keputusan Termohon PK Nomor KEP- 4630/KPU.01/2009 tanggal 03 Juli 2009 yang didasarkan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2006 Tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, barang yang Dikuasai Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.04/2008.Sebagai novum dapat disebutkan :

1. Dasar Keputusan Termohon PK Nomor KEP- 4630/KPU.01/2009 tanggal 03 Juli 2009, yang menyatakan bahwa “barang Pemohon PK telah ditimbun lebih dari 60 (enam) puluh hari serta memerlukan biaya tinggi dalam penimbunannya …dan seterusnya. Keputusan ini didasarkan atas kesalahan penerapan ketentuan perundang-undangan, yaitu :

• Kalimat “memerlukan biaya tinggi dalam penimbunannya”, di dalam Pasal Pasal 66 dan penjelasannya ayat (3) huruf b ayat (4) menyatakan: “yang memerlukan biaya tinggi adalah barang yang pengurusannya memerlukan perlakuan khusus misalnya binatang hidup dan barang yang harus disimpan dalam ruangan pendingin”
• Barang yang diimpor Pemohon PK adalah barang keperluan PLN dan bukan binatang atau yang harus disimpan di ruangan pendingin.

Kesimpulan :Novum yang ditemukan : Keputusan Termohon PK tidak didasarkan atas ketentuan hukum dan salah dalam penerapannya

5. Notul ke IV

Pendapat Majelis Hakim yang tidak berlandaskan pada hukum positifDidalam alinea 28 dan 29 Putusan Majelis IV Pengadilan Pajak disebutkan bahwa :”bahwa pelelangan telah dilakukan pada tanggal 8 September 2008 dan terhadap kelebihan harp lelang Rp.169.762.007.- Penggugat mengakui telah menerima kelebihan hasil lelang a quo dengan demikian sesungguhnya Penggugat telah mengakui dan menyetujui pelaksanaan lelang a quo yang menjadi objek gugatan.“bahwa dengan demikian menurut pendapat majelis prosedur pelelangan atas barang milik Tergugat yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.Pasal 28 UU Nomor 19 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000

1. hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.
2. Dalam hal hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada.
3. Sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada Penanggung Pajak sera setelah pelaksanaan lelang.
4. Pejabat yang lalai melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Novum yang ditemukan :UU Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa telah menunjukkan bahwa kelebihan hasil lelang adalah hak penanggung pajak (Pemohon PK) dan pemohon tidak pernah menyetujui pelaksanaan lelang, dapat dibuktikan dengan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) ini;

6. Notul ke V
7. Penafsiran yang tidak tepat

Dalam Putusan Majelis IV alinea 26 disebutkan :“bahwa keberadaan UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 yang mengatur penagihan, yaitu Pasal 66 dan Pasal 67 merupakan mutatis mutandis melengkapi UU Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 19 tahun 2000;Pasal 66 dan Pasal 67 UU Nomor 10 tahun 1995, tentang Kepabeanan sebagaimana telah diuabah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006, bukan mengatur mengenai penagihan, tetapi mengenai status barang, telah ada sebelum ada UU Nomor 19 tahun 1997, sehingga bukan merupakan mutatis muntandis yang melengkapi UU Tentang Penagihan Dengan surat Paksa.KesimpulanUU Kepabeanan Pasal 66 dan Pasal 67 merupakan pasal tentang perubahan statusbarang, sedangkan UU Tentang Penagihan Surat Paksa, merupakan ketentuantentang penagihan. Dua ranah hukum yang berbeda.

PERTIMBANGAN HUKUM

• Bahwa Pelelangan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tepat kalau gugatan Penggugat ditolak;
• Bahwa Novum yang diajukan tidak bersifat menentukan dan tidak dapat menggugurkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Pajak;

MENGADILI,

Untuk SalinanMAHKAMAH AGUNG R.I.a.n. PaniteraPanitera Muda Tata Usaha Negara,RTY, SH.NIP. XX0000XXX