Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.55058/PP/M.IIIB/16/2014

Jenis Pajak	:	Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak	:	2008

Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp5.547.946.485,00;


Menurut Terbanding	:	bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi tersebut di atas karena koreksi Terbanding pada saat pemeriksaan tidak bedasarkan bukti-bukti yang ada, dan buktibukti tersebut diabaikan oleh Terbanding pada saat pemeriksaan. Pemohon Banding siap memberikan bukti-bukti tertulis dan Pemohon Banding persilakan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga;

Menurut Pemohon	:	bahwa nilai sengketa terbukti dalam perkara banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp5.547.946.485,00;

Menurut Majelis	:	bahwa berdasarkan penelitian atas data dan keterangan yang ada dalam berkas banding, dapat diketahui bahwa nilai sengketa terbukti dalam perkara banding ini adalah Koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp5.547.946.485,00; bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, mengacu kepada hasil pemeriksaan terhadap sengketa Peredaran Usaha (nilai ekualisasi) pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Banding; bahwa substansi yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Terbanding yang meliputi koreksi omzet/Peredaran Usaha senilai Rp5.547.946.485,00; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan atas bukti-bukti yang telah diserahkan oleh para pihak, Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Terbanding atas Peredaran Usaha pada sengketa Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2008 atas nama Pemohon Banding dibatalkan sebesar Rp2.820.453.319,00; bahwa di dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak disebutkan bahwa: “Pengetahuan Hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya”; bahwa mempertimbangkan pula Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”; bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”; bahwa pada memori penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan bahwa: “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan”; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang didasarkan pada hasil ekualisasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2008 sebesar Rp2.820.453.319,00 harus dibatalkan;

Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Tarif Pajak;

Menimbang	:	bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 harus dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Penyerahan yang terutang PPN: Menurut Terbanding Koreksi yang dibatalkan oleh Majelis: – Penyerahan (Laporan Penjualan) Januari s.d. Mei 2008 Penyerahan yang terutang PPN menurut MajelisRp5.547.946.485,00 Rp2.820.453.319,00 Rp2.727.493.166,00

Mengingat	:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan	:	Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/WPJ.18/2013 tanggal 6 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00016/207/08/953/12 tanggal 27 Juni 2012 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008, atas nama XXX, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak: a. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri…………………………………………………Rp 2.727.493.166,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN…………………………………….Rp 1.221.141.482,00Jumlah seluruh penyerahan……………………………………………………………………………………….Rp 3.948.634.648,00Pajak Keluaran yang dipungut sendiri…………………………………………………………………………Rp 272.749.316,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan…………………………………………………………………….Rp 0,00Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar……………………………………………………………………..Rp 272.749.316,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya………………………..Rp 0,00PPN yang kurang dibayar……………………………………………………………………………………….Rp 272.749.316,00Sanksi Administrasi : – Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP…………………………………………………………………….. Rp 130.919.671,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar……………………………………………………………………… Rp 403.668.987,00 Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2014 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIIB dan Panitera Pengganti sebagai berikut: ABC, S.H., M.Kn. DEF, S.H., M.H., M.Si. GHI JKLsebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis III, pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: ABC, S.H., M.Kn. GHI Drs.MNO JKLsebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, namun tidak dihadiri baik oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.