Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT-110711.16/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018

Pokok Sengketa:

bahwa nilai sengketa dalam sengketa banding ini adalah Koreksi Terbanding atas:

1.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	Rp 29.597.998
2.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	(Rp 29.597.998)
3.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp2.651.731.034

Menurut Terbanding:

bahwa berdasarkan LHP Nomor: LAP-276/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Agustus 2015, Terbanding dalam Pemeriksaan melakukan koreksi positif atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp 3.002.877.526,00 dengan alasan sebagai berikut:

a)	Koreksi atas Pajak Masukan atas impor BKP sebesar Rp 23.544.000,- karena tidak ada dokumen impornya sehingga tidak diketahui keterkaitannya dengan usaha;
b)	Koreksi atas Pajak Masukan dalam negeri Rp2.979.333.526,- karena tidak memenuhi syarat formal dan material penerbitan Faktur Pajak yang terkait dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa;

bahwa berdasarkan LHP nomor LAP-276/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Agustus 2015 KKP Indeks N3.1.p dan N3.1.2p, diketahui bahwa Terbanding dalam Pemeriksaan melakukan koreksi positif Pajak Masukan atas impor BKP dengan alasan karena tidak ada dokumen impor sehingga tidak diketahui keterkaitan dengan usaha, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemasok	PPN Impor (Rp)
1.	Shunde Native Produce	20.016.000
2.	Thai Mitsui Specialty	659.000
3.	Thai Mitsui Specialty	1.386.000
4.	Thai Mitsui Specialty	1.359.000
5.	Bea Cukai	124.000
Jumlah		23.544.000

bahwa berdasarkan Risalah Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan tanggal 18 Agustus 2015, diketahui bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas Pajak Masukan impor karena PPN impor atas mesin, perlengkapan mesin, suku cadang, bahan baku, dan bahan pembantu digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Terbanding dalam Pemeriksaan tetap mempertahankan koreksi tersebut karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti terkait sehingga tidak dapat dilakukan pengujian;

bahwa berdasarkan Berita Acara pemenuhan seluruh peminjam buku, catatan, dan dokumen tanggal 27 Mei 2015 diketahui bahwa Terbanding dalam Pemeriksaan menyatakan bahwa Pemohon Banding telah memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam surat nomor S-736/EPJ.04/KP.1100/IV/2014 tanggal 16 September 2014;

bahwa atas koreksi Terbanding dalam Pemeriksaan, Pemohon Banding menyampaikan bukti pendukung dalam pengajuan keberatan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pemasok	PPN Impor (Rp)	Dokumen Pendukung
1.	Shunde Native Produce	20.016.000	SSPCP,PIB,invoice, packing list, bill of lading
2.	Thai Mitsui Specialty	659.000	SSPCP,PIBK
3.	Thai Mitsui Specialty	1.386.000	SSPCP,PIBK
4.	Thai Mitsui Specialty	1.359.000	SSPCP,PIBK
5.	Bea Cukai	124.000	–
Jumlah		23.544.000

bahwa berdasarkan penelitian SSPCP atas PPN impor sebagaimana tersebut pada angka 5 di atas, diketahui bahwa atas 5 setoran sejumlah Rp23.544.000,- tersebut telah terkonfirmasi dengan NTPN pada Sistem Informasi DJP;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam proses keberatan, Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen impor atas PPN impor sebesar Rp124.000,- sebagaimana tercantum dalam huruf e angka 5;

bahwa Terbanding dalam Keberatan telah menyampaikan konfirmasi atas kebenaran transaksi di atas ke Direktorat Jendral Bea dan Cukai, namun sampai dengan laporan penelitian keberatan disusun, jawaban konfirmasi belum diterima;

bahwa berdasarkan penelitian atas dokumen impor, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan impor BKP berupa perlengkapan mesin, suku cadang, dan bahan pembantu yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan;

bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terbanding dalam Keberatan berpendapat bahwa selain untuk PPN impor sebesar Rp124.000,-, data pendukung yang disampaikan oleh Pemohon Banding cukup untuk diyakini kebenarannya sehingga Keberatan Pemohon Banding atas koreksi Pajak Masukan atas impor dapat dikabulkan sebagian;

bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terbanding dalam Keberatan berpendapat bahwa koreksi Terbanding dalam Pemeriksaan atas Pajak Masukan atas impor BKP adalah kurang tepat, dan mengoreksi perhitungan Terbanding dalam pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Koreksi Menurut			Koreksi (Rp)
Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding dalam Pemeriksaan (Rp)	Terbanding dalam Keberatan (Rp)	Koreksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
Pajak Masukan atas impor BKP	0	23.544.000	124.000	(23.420.000)

bahwa berdasarkan LHP Nomor LAP-276/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Agustus 2015, diketahui bahwa Terbanding dalam Pemeriksaan melakukan koreksi atas Pajak Masukan dalam negeri dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama PKP Penjual	PPN (Rp)	Alasan Koreksi
1.	PT PSAJ	2.972.816.597	Tidak memenuhi syarat formal dan material
2.	PT PM	4.700.000	Konfirmasi belum dijawab
3.	PT GIW	531.829	Konfirmasi belum dijawab
4.	PT GIW	660.000	Konfirmasi belum dijawab
5.	PT GIW	625.100	Konfirmasi belum dijawab
Jumlah		2.979.333.526

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Terbanding dalam Pemeriksaan, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a)	Transaksi pembelian barang dari PT PSAJ berupa CPP metalized. Pemohon Banding membeli CCP metalized dari PT PSAJ karena adanya permintaan dari pemesan, dimana Pemohon Banding tidak memproduksi CCP metalized. Pemohon Banding memproduksi CPP bening;
b)	Tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding maksudnya adalah transaksi dalam Faktur Pajak yang dikreditkan tidak dapat diyakini kebenaran transaksinya. Hal ini diketahui dari pengujian arus barang, dimana Pemohon Banding tidak dapat membuktikan arus barang yang dibeli dari PT PSAJ (dari FP Masukan) tersebut dijual kepada siapa (dengan bukti surat jalan atas penjualan barang yang sama). Hal ini bisa terjadi karena terdapat hubungan istimewa antara keduanya, dan di bawah penguasaan pihak yang sama;
c)	Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa transaksi dalam Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan benar-benar terjadi dengan bukti dokumen arus barangnya, maka syarat kebenaran material yang seharusnya sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak Masukan menjadi tidak terpenuhi, sehingga atas Faktur Pajak dimaksud dilakukan koreksi;

bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi Sengketa Perpajakan dengan Pemohon Banding, diketahui hal-hal sebagai berikut:

a)	PT PSAJ merupakan pemegang saham mayoritas Pemohon Banding;
b)	Terdapat hubungan kepemilikan antara Pemohon Bandung dengan PT PSAJ;
c)	Pemohon Banding telah menunjukkan dokumen arus uang dan arus barang atas penyerahan BKP yang dilakukan koreksi Pajak Masukan oleh Terbanding dalam Pemeriksaan pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan dokumen berupa fotokopi: rekening Koran, bukti pengeluaran bank, invoice, surat jalan, dan Faktur Pajak;

bahwa berdasarkan LHP nomor LAP-276/WPJ.04/KP.1105/RIK.SIS/2015 tanggal 20 Agustus 2015 KKP Indeks N3.2 diketahui bahwa untuk pemeriksaan Masa Pajak Januari s.d. November 2013, Terbanding dalam Pemeriksaan tidak melakukan koreksi atas seluruh Pajak Masukan atas pemberian dari PT PSAJ;

berdasarkan penelitian atas dokumen pembelian Pemohon Banding, diketahui bahwa Pemohon Banding melakukan pembelian dari PT PSAJ berupa lembaran plastic (CPP Film) dengan berbagai tipe dan ukuran untuk kemudian dijual kembali kepada PKP pembeli;

bahwa dalam transaksi bisnis perusahaan pengolahan yang umum terjadi, suatu perusahaan akan menerima purchase order dari calon pembeli, melakukan pembelian bahan baku dari pemasok, melakukan pengolahan barang hingga menghasilkan produk, menerbitkan invoice kepada pembeli, dan menerbitkan surat jalan apabila yang dijual siap untuk dikirimkan kepada pembeli. Berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak Keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ, diketahui bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, Faktur Pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material Faktur Pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan Faktur Pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas Faktur Pajak Masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Wajib Pajak dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, diketahui juga terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding setelah terbitnya Faktur Pajak Masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ sehingga Terbanding dapat meyakini kebenaran Pajak Masukan yang di kreditkan Pemohon Banding terkait transaksi pembelian dari PT PSAJ tersebut. Berdasarkan hal tersebut, Terbanding membatalkan koreksi Pemeriksa atas Pajak Masukan dari PT. PSAJ untuk Faktur Pajak sebagai berikut:

No.	Nama PKP Pemasok	NPWP	Faktur Pajak		PPN (Rp)
No.	Nama PKP Pemasok	NPWP	Nomor	Tanggal	PPN (Rp)
1	PT PSAJ	–	010.901-13.08524779	01-07-2013	16.948.078
2	PT PSAJ	–	010. 901-13.08524780	01-07-2013	5.876.044
3	PT PSAJ	–	010. 901-13.08524781	01-07-2013	29.066.486
4	PT PSAJ	–	010. 901-13.08524782	01-07-2013	13.857.062
5	PT PSAJ	–	010. 901-13.08524783	01-07-2013	16.882.008
6	PT PSAJ	–	010. 901-13.08525229	31-07-2013	59.170.338
7	PT PSAJ	–	010. 901-13.08525230	31-07-2013	10.586.460
8	PT PSAJ	–	010. 901-13.08525234	31-07-2013	17.153.221
9	PT PSAJ	–	010. 901-13.08525237	31-07-2013	151.669.866
Jumlah					321.209.563

bahwa atas koreksi Pajak Masukan dalam negeri dengan alasan konfirmasi dijawab “Tidak ada”, Peneliti telah menyampaikan konfirmasi ulang dan dijawab KPP terkait dengan rincian sebagai berikut:

PKP Penjual		PPN	Surat Permintaan Konfirmasi	Surat Jawaban Konfirmasi
Nama	NPWP	(Rp)		Nomor/Tanggal	Jawaban
PT PM	–	4.700.000	S-367/WPJ.04/BD.06/ 2016 tanggal 04-08-2016	SP-3506/KF/WPJ.06/KP.12 /2016 tanggal 26-08-2016	Ada
PT GIW	–	531.829	S-369/WPJ.04/BD.06/ 2016 tanggal 04-08-2016	SP-409/WPJ.22/KP.0203/ 2016 tanggal 06-09-2016	Ada
PT GIW	–	660.000	S-369/WPJ.04/BD.06/ 2016 tanggal 04-08-2016	SP-409/WPJ.22/KP.0203/ 2016 tanggal 06-09-2016	Ada
PT GIW	–	625.100	S-369/WPJ.04/BD.06/ 2016 tanggal 04-08-2016	SP-409/WPJ.22/KP.0203/ 2016 tanggal 06-09-2016	Ada
Jumlah		6.516.929

bahwa atas Pajak Masukan yang dikoreksi Terbanding dalam Pemeriksaan karena konfirmasi belum dijawab, Terbanding dalam keberatan juga melakukan penelitian atas Data Penyandingan Faktur PKPM dan dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam pengajuan keberatan berupa fotokopi: rekening Koran, bukti pengeluaran Bank, invoice, dan Faktur Pajak Masukan. Terbanding dalam keberatan berpendapat bahwa bukti pendukung tersebut telah cukup untuk meyakini kebenaran transaksi sehingga Pajak Masukan sebagaimana tercantum dalam angka 19 dapat diakui;

bahwa berdasarkan hasil penelitian, Terbanding dalam Keberatan berpendapat bahwa koreksi Terbanding dalam Pemeriksaan atas Pajak Masukan dalam negeri adalah tidak tepat, dan mengoreksi perhitungan Terbanding dalam Pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Koreksi Menurut			Koreksi (Rp)
Uraian	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding dalam Pemeriksaan (Rp)	Terbanding dalam Keberatan (Rp)	Koreksi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)
Pajak Masukan DN dari PT PSAJ	0	2.972.816.597	2.651.607.034	(321.209.563)
Pajak Masukan yang konfirmasinya belum dijawab atau dijawab “tidak ada”	0	6.516.929	0	(6.516.929)
Pajak Masukan Dalam Negeri	0	2.979.333.526	2.651.607.034	(327.726.492)

bahwa berdasarkan hasil penelitian atas data/dokumen dan ketentuan perpajakan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding mengusulkan untuk mempertahankan sebagian koreksi Terbanding sebesar Rp2.651.731.034;

Menurut Pemohon Banding:

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan oleh Terbanding;

bahwa Pemohon Banding telah mengkreditkan Faktur Pajak masukan sesuai dengan peraturan sebagaimana syarat sahnya pengkreditan Faktur Pajak masukan tentang syarat formal dan material Faktur Pajak. Mengenai temuan Terbanding bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya Faktur Pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT. PSAJ, menurut Pasal 13 ayat (9) UU PPN bahwa Faktur Pajak Masukan dari PT. PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material Faktur Pajak Karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang kena pajak yaitu tanggal penerbitan Faktur Pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding. Atas Faktur Pajak Masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan Alur Pembelian dan penjualan dari Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa Pajak Masukan atas pembelian barang dagangan dari PT. PSAJ, berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, karena barang-barang tersebut termasuk dalam daftar barang-barang yang Pemohon Banding jual selama ini, dan juga sudah dilaporkan dalam SPM PPN pihak penjual sehingga dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi Negara. Transaksi jual beli yang terjadi melibatkan fisik barang (ada arus barang) dan pembayaran (ada arus uang) serta seluruh transaksi dicatat dalam pembukuan perusahaan yang setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan Publik. Pemohon Banding dapat membuktikan pembayaran atas pembelian barang dagangan tersebut sebesar Rp 2.654.690.833,-;

bahwa Pemohon Banding menjelaskan alur usaha Pemohon Banding sebagai berikut:

bahwa tahapan awal adalah melakukan pembelian raw material (Biji resin) yang kemudian diolah menjadi barang jadi berupa plastik (Cast polyproplyene). Barang yang telah diolah tersebut (Barang Jadi) akan menjadi barang yang Pemohon Banding jual kepada pelanggan;

bahwa dalam perjalanannya karena kemampuan produksi dan kapasitas mesin Pemohon Banding tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka Pemohon Banding melakukan pembelian Cast polyproplyene dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ), dan masuk dalam persediaan, kemudian dijual kepada pelanggan. Hal ini Pemohon Banding lakukan demi menjaga relasi dengan customer/pelanggan agar tidak lari kepada vendor lainnya. Ini adalah hal yang lumrah dalam menghadapi persaingan, serta menjaga nama baik perusahaan;

bahwa pada waktu pemeriksaan dilakukan serta saat penelaah keberatan, Terbanding tidak pernah meminta Pemohon Banding untuk menjelaskan proses bisnis Pemohon Banding. Terbanding hanya meminta daftar pajak masukan dan keluaran, yang kemudian disimpulkan dan menentukan “bahwa Pemohon Banding menjual barang mendahului pembelian”. Ini adalah hal yang tidak mungkin Pemohon Banding lakukan, bagaimana mungkin Pemohon Banding melakukan penjualan barang, disisi lain barangnya tidak ada. Padahal Pemohon Banding melakukan penjualan diambil dari stock (Persediaan) Pemohon Banding. Adapun penjualan barang (Cast polyproplyene) dengan jenis dan jumlah yang sama adalah barang yang tidak Pemohon Banding produksi, tetapi Pemohon Banding beli dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ);

bahwa dari penjelasan diatas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memberikan keputusan menolak koreksi sebesar Rp2.654.690.833,00 yang dilakukan Terbanding;

Menurut Majelis:

bahwa menurut Majelis, dalam sengketa banding ini terdapat sengketa mengenai objek pajak atas nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp29.597.998,00 atau dengan PPN terutang sebesar Rp2.959.799,00 dan mengenai kredit pajak sebesar Rp2.651.731.034, sehingga jumlah koreksi Terbanding yang tidak disetujui Pemohon Banding sampai dengan Surat Keberatan adalah sebesar Rp2.654.690.833,00;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa koreksi yang tidak disetujui Pemohon Banding adalah sebesar Rp2.651.731.034,00, sehingga terdapat perbedaan nilai sengketa sebesar Rp2.959.799,00;

bahwa menurut Majelis, perbedaan nilai sengketa sebesar Rp2.959.799,00 dikarenakan adanya nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp29.597.998,00. Berdasarkan keterangan Pemohon Banding yang disampaikan dalam persidangan, atas nilai penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar Rp29.597.998,00 tidak diajukan banding oleh Pemohon Banding, sehingga nilai sengketa menjadi sebesar Rp2.651.731.034,00;

bahwa menurut Majelis, yang menjadi sengketa adalah Koreksi Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2013 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp1.543.497.157,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan diketahui sengketa yang diajukan banding adalah :

Koreksi Pajak Masukan atas Impor BKP	124.000	(Pemohon Banding menyetujui koreksi Terbanding)
Koreksi Pajak Masukan dalam negeri	2.651.607.034
Jumlah koreksi Pajak Masukan	2.651.731.034

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding menyatakan setuju atas koreksi Pajak Masukan atas Impor BKP sebesar Rp124.000,- sehingga sengketa banding adalah Rp2.651.607.034,-

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding mengajukan banding atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp2.651.731.034,00 sebagaimana dimuat dalam Matrik Sengketa Pemohon Baning. Selanjutnya Majelis akan membahas sengketa aquo. bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi karena ditemukan pajak masukan yang berdasarkan surat jalan atas pembelian barang tersebut mempunyai tanggal yang lebih baru dari pada tanggal faktur penjualannya, sehingga memenuhi keterangan faktur pajak yang tidak benar, oleh karena itu atas faktur pajak pembeliannya tidak dapat dikreditkan. Jumlah sengketa sesuai dengan daftar pada Surat Uraian Banding.

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam melakukan koreksi dengan mendasarkan pada ketentuan perpajakan sebagai berikut:

1.	Pasal 13 ayat (1) huruf a , Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, selanjutnya disebut UU KUP.
2.	Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pasal 9 ayat (2b), Pasal 9 ayat (8) huruf b, huruf f, Pasal 13 ayat (1), ayat (1a), Pasal 13 ayat (5), Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut UU PPN.
3.	Pasal 1 angka 9, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak, yang selanjutnya disebut sebagai 24/PJ/2012.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam surat banding antara lain menjelaskan sebagai berikut:

bahwa menurut Pemohon Banding berdasarkan bukti dan fakta di lapangan membuktikan bahwa semua transaksi yang Pemohon Banding lakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 9 (8) dan Pasal 13 (5) dan (9) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah, oleh karena itu besarnya Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Masa Pajak Juli 2013 yang masih harus dibayar adalah Lebih Bayar sebesar Rp4.973.981.586,00;

bahwa Pajak Masukan atas Pembelian Barang Dagang tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan, karena barang-barang tersebut termasuk dalam daftar barang-barang yang Pemohon Banding jual selama ini, dan juga sudah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Pihak Penjual sehingga dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian bagi negara, transaksi jual beli yang terjadi melibatkan fisik barang (ada arus barang) dan pembayaran (ada arus uang) dan semuanya dicatat dalam pembukuan perusahaan yang setiap tahun di audit oleh Kantor Akuntan publik;

bahwa Pemohon Banding juga dapat membuktikan Bukti Pembayaran atas Pembelian barang dagang tersebut sebesar Rp2.651.607.034,00;

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam surat uraian banding menjelaskan antara lain sebagai berikut:

berdasarkan penelitian atas data yang diserahkan Pemohon Banding berupa rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ beserta dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ, diketahui bahwa terdapat penjualan Pemohon Banding yang surat jalannya diterbitkan Pemohon Banding sebelum terbitnya faktur pajak masukan atas transaksi pembelian dari PT PSAJ. Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ ke Pemohon Banding. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding.

Menimbang:

bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bantahan Nomor: 009/PJK/BTI/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ini:

bahwa dalam perjalanannya karena kemampuan produksi dan kapasitas mesin Pemohon Banding tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan pelanggan, maka Pemohon Banding melakukan pembelian Cast polyproplyene dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ), dan masuk dalam persediaan, kemudian dijual kepada pelanggan, hal ini Pemohon Banding lakukan demi menjaga relasi dengan customer/pelanggan agar tidak lari kepada vendor lainnya, ini adalah hal yang lumrah dalam menghadapi persaingan, serta menjaga nama baik perusahaan;

bahwa hal yang tidak mungkin Pemohon Banding lakukan, bagaimana mungkin Pemohon Banding melakukan penjualan barang, disisi lain barangnya tidak ada, padahal Pemohon Banding melakukan penjualan diambil dari stock (Persediaan) Pemohon Banding, adapun penjualan barang (Cast polyproplyene) dengan jenis dan jumlah yang sama adalah barang yang tidak Pemohon Banding produksi, tetapi Pemohon Banding beli dari vendor Pemohon Banding (PT.PSAJ).

bahwa menurut Majelis, Terbanding dalam pendapat akhir yang disampaikan dalam sidang ke 12 tanggal 02 Juli 2018 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

1)	Berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan Nomor LAP-12512/WPJ.04/2016 tanggal 17 November 2016 diketahui bahwa seluruh pajak masukan yang dikoreksi tersebut diterbitkan setelah tanggal surat jalan penjualan, sehingga berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya dari PT PSAJ kepada Wajib Pajak. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas faktur pajak masukan dari PT PSAJ tersebut tidak dapat dikreditkan Pemohon Banding.
2)	Bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding hanya menyampaikan contoh satu faktur pembelian nomor 2648/PSAJ/07/2013 dan faktur pajak 010.901-13.08525135 tanggal 20 Juli 2013 serta dokumen penjualan atas pembelian tersebut.
3)	Bahwa koreksi Terbanding atas pajak masukan sebesar Rp4.557.854,- tersebut karena faktur pajak pembelian diterbitkan sesudah tanggal surat jalan penjualan (faktur pajak pembelian terbit tanggal 20 Juli 2013, sedangkan surat jalan penjualan terbit tanggal 1 Juli dan 3 Juli 2013).
4)	Bahwa pada halaman 5 Persediaan Barang Jadi periode Juli 2013 yang disampaikan Pemohon Banding, terdapat persediaan HHK/KHK25 dengan Surat Jalan Penjualan nomor 70171 (kuantitas 755,30kg), 70173 (kuantitas 575,12kg), 70175 (kuantitas1.576,12) tanggal 1 Juli 2013 dan Surat Jalan nomor 70242 (kuantitas 1.121,12kg) tanggal 3 Juli 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding nyata-nyata mencatat adanya penjualan HHK25 tanggal 1 Juli dan 3 Juli 2013 yang mendahului pembelian tanggal 20 Juli 2013, sehingga koreksi Terbanding sudah tepat.
5)	Bahwa pada halaman 17 Persediaan Barang Jadi periode Juli 2013 yang disampaikan Pemohon Banding, terdapat persediaan HHK/KHK35 dengan Surat Jalan Penjualan nomor 70155 (kuantitas 305,76kg), dan 70174 (kuantitas 328.70kg) tanggal 1 Juli 2013. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Banding nyata-nyata mencatat adanya penjualan HHK/KHK35 tanggal 1 Juli 2013 yang mendahului pembelian tanggal 20 Juli 2013, sehingga koreksi Terbanding sudah tepat.
6)	Bahwa dalam penjelasannya, Pemohon Banding berpendapat penjualan yang disengketakan Terbanding menggunakan saldo persediaan awal barang. Kesamaan nilai dalam penjualan dengan persediaan, karena umumnya bagian pergudangan membeli barang untuk dijadikan persediaan di gudang sesuai dengan kuantitas yang dijual sebelumnya.
7)	Bahwa dari penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, Narasi Penjelasan Sample yang disampaikan Pemohon Banding, dan penelitian dokumen yang disampaikan Pemohon Banding dalam persidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut: (1)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT TGM pada tanggal 22 Juli 2013 dengan nomor invoice 4111/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70831, jenis barang HHK25 sejumlah 1.437,8kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 8 yang mencatat penjualan HHK25 sejumlah 1.437,8kg dengan surat jalan nomor 70831. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah 1.437,8kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 22 Juli 2013 yang termasuk dalam kasus sengketa. Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan bulan Juli 2013 halaman 8 tercatat surat jalan 70831 dengan penjualan HHK25 sejumlah 1.437,8kg. Bahwa dari dokumen penjualan berupa Surat Jalan nomor 70831 dan faktur penjualan, tercatat penjualan HHK25 sejumlah 1.437,8kg kepada PT TGM, namun tidak didukung dengan invoice dan faktur pajak. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa penjualan HHK25 sejumlah 1.437,8kg tersebut merupakan sengketa adalah tidak terbukti karena dari dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tidak didukung dengan invoice tagihan penjualan dan faktur pajak.(2)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT TGM pada tanggal 23 Juli 2013 dengan nomor invoice 4209/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70903, jenis barang HHK25 sejumlah 1.661,66kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 9 yang mencatat penjualan HHK25 sejumlah 1.676,22kg dengan surat jalan nomor 70903. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah 1.676,22kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan yang disengketakan hanya sejumlah 1.661,66kg. Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 9 tanggal 23 Juli 2013 tercatat surat jalan 70903 dengan penjualan HHK25 sejumlah 1.676,22kg. Bahwa dari dokumen penjualan berupa Surat Jalan nomor 70903, faktur penjualan dan faktur pajak diketahui adanya penjualan HHK25 kepada PT TGM pada tanggal 23 Juli 2013 sejumlah 1.661,66kg, berbeda dengan yang dicatat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 9 yang mencatat penjualan HHK25 1.676,22kg atas surat jalan nomor 70903 tanggal 23 Juli 2013. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa penjualan HHK25 sejumlah 1.661,66kg merupakan sengketa adalah tidak terbukti kebenarannya, dan tidak didukung dengan invoice tagihan penjualan dan bukti penerimaan uang atas transaksi tersebut.(3)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT PMR pada tanggal 24 Juli 2013 dengan nomor invoice 4249/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70934, jenis barang HHK25 sejumlah 1.281,28kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 9 yang mencatat penjualan HHK25 sejumlah 1.281,28kg dengan surat jalan nomor jalan 70934. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah 1.281,28kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 24 Juli 2013 yang termasuk dalam kasus sengketa. Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan bulan Juli 2013 halaman 9 tanggal 24 Juli 2013 tercatat surat jalan 70934 dengan penjualan HHK25 sejumlah 1.281,28kg. Bahwa dari dokumen penjualan berupa Surat Jalan nomor 70934, faktur penjualan dan faktur pajak diketahui adanya penjualan HHK25 kepada PT PMR pada tanggal 24 Juli 2013 sejumlah 1.281,28kg, namun tidak didukung dengan bukti invoice tagihan penjualan atas transaksi tersebut. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa penjualan HHK25 sejumlah 1.281,28kg tersebut merupakan sengketa adalah tidak terbukti karena dokumen tidak dilengkapi dengan invoice dan bukti penerimaan uang atas transaksi penjualan, sehingga tidak cukup untuk menguji materi transaksi penjualan tersebut.(4)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT UI pada tanggal 20 Juli 2013 dengan nomor invoice 4108/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70823, jenis barang HHK25 sejumlah 4.520,88kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 8 yang mencatat penjualan HHK25 sejumlah 4.520,88 kg dengan surat jalan nomor 70823. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah sejumlah 4.520,8 kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 20 Juli 2013 yang termasuk dalam kasus sengketa Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan bulan Juli 2013 halaman 8 tanggal 20 Juli 2013 tercatat surat jalan 70823 dengan penjualan HHK25 sejumlah 4.520,88kg. Bahwa dari dokumen penjualan berupa Surat Jalan nomor 70823, faktur penjualan dan faktur pajak diketahui adanya penjualan HHK25 kepada PT UI pada tanggal 20 Juli 2013 sejumlah 4.520,88kg, namun tidak didukung dengan bukti invoice tagihan penjualan atas transaksi tersebut. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa penjualan HHK25 sejumlah 4.520,88kg tersebut merupakan sengketa adalah tidak terbukti karena dokumen tidak dilengkapi dengan invoice dan bukti penerimaan uang atas transaksi penjualan, sehingga tidak cukup untuk menguji materi transaksi penjualan tersebut.(5)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT PMR pada tanggal 23 Juli 2013 dengan nomor invoice 4244/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70869, jenis barang HHK35 sejumlah 1.223,04kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 20 yang mencatat penjualan HHK35 sejumlah 1.223,04kg dengan surat jalan nomor jalan 70869. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah 1.223,04kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 23 Juli 2013 yang termasuk dalam kasus sengketa. Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan bulan Juli 2013 halaman 20 tanggal 23 Juli 2013 tidak tercatat surat jalan nomor 70869, sehingga penjelasan dan pendapat Pemohon Banding tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa HHK35 sejumlah 1.223,04kg dengan surat jalan nomor jalan 70869 tersebut merupakan sengketa adalah tidak terbukti kebenarannya.(6)Menurut Pemohon Banding terdapat penjualan kepada PT TGM pada tanggal 23 Juli 2013 dengan nomor invoice 4210/BTI/07/2013, nomor surat jalan 70904, jenis barang HHK35 sejumlah 109,56kg, dan rincian tersebut dalam dilihat dalam buku persediaan barang bulan Juli 2013 halaman 20 yang mencatat penjualan HHK35 sejumlah 109,56 kg dengan surat jalan nomor 70904. Menurut Pemohon Banding, penjualan sejumlah 109,56kg tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan tanggal 23 Juli 2013, sedangkan yang disengketakan hanya sejumlah 109,56kg. Berdasarkan penelitian Terbanding atas buku persediaan barang bulan bulan Juli 2013 halaman 20 tanggal 23 Juli 2013 tercatat surat jalan 70904 dengan penjualan HHK35 sejumlah 109,56kg. Bahwa dari dokumen penjualan berupa Surat Jalan nomor 70904 tercatat penjualan HHK35 sejumlah 109,56 g, namun tidak dilengkapi dengan invoice tagihan dan bukti penerimaan uang atas transaksi tersebut. Atas penjelasan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat penjelasan Pemohon Banding bahwa penjualan HHK35 sejumlah 109,56kg tersebut merupakan sengketa adalah tidak terbukti karena dokumen tidak dilengkapi dengan invoice, dan bukti penerimaan uang atas transaksi penjualan, sehingga tidak cukup untuk menguji materi transaksi penjualan tersebut.
8)	Bahwa berdasarkan Kertas Kerja Penelitian Keberatan, faktur pajak masukan yang dikoreksi Terbanding sebanyak 105 (seratus lima) faktur pajak dengan PPN sebesar Rp2.651.607.034,- karena faktur pajak pembelian diterbitkan sesudah tanggal surat jalan penjualan.
9)	Bahwa selama persidangan, Pemohon Banding hanya menyampaikan satu contoh faktur pajak masukan yang dikoreksi sebesar Rp4.557.854,- beserta sebagian dokumen penjualan pendukungnya untuk membuktikan penjualan tidak mendahului tanggal pembelian barang
10)	Bahwa atas penjelasan Pemohon Banding dan penelitian dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tersebut, Terbanding berpendapat pembuktian yang dilakukan Pemohon Banding dengan hanya menunjukkan satu contoh faktur pajak masukan dari 105 (seratus lima) faktur pajak dengan PPN sebesar Rp2.651.607.034,- adalah tidak memadai, sehingga masih diperlukan pengujian atas seluruh dokumen terkait sengketa pengkreditan pajak masukan tersebut untuk mendapatkan keyakinan yang memadai. Hal ini disebabkan dari hasil penelitian contoh dokumen yang disampaikan Pemohon Banding tersebut tidak dapat dibuktikan kebenaran alasan banding Pemohon Banding bahwa faktur pajak pembelian diterbitkan sebelum tanggal surat jalan penjualan, sehingga apabila pengkreditan pajak masukan yang tidak seharusnya tersebut dilakukan, maka akan mengurangi penerimaan pajak yang pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian Negara.
11)	Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (9) UU PPN, faktur pajak masukan tersebut tidak memenuhi persyaratan material faktur pajak karena berisi keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak yaitu tanggal penerbitan faktur pajak tidak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak yang sesungguhnya. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2b) dan Pasal 9 ayat (8) huruf f UU PPN serta Pasal 17 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, atas faktur pajak masukan tersebut tidak dapat dikreditkan Wajib Pajak.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam pendapat akhir yang disampaikan dalam sidang ke 12 tanggal 02 Juli 2018 menjelaskan antara lain sebagai berikut:

1)	bahwa koreksi yang disetujui Pemohon Banding selama masa persidangan adalah koreksi atas PPN lmpor dan penyerahan yang PPN nya tidak dipungut yang dilakukan koreksi oleh Terbanding, sehingga sengketa pajak menjadi sebesar Rp. 2.651.607.034,- ditambah dengan Sanksi Adm Pasal 13 (3) Sebesar Rp. 2.651.607.034,- atas PPN Masukan dari PT. PSAJ;

2)	PEMBELIAN -PT. BTI melakukan pembelian dari PT. PSAJ pada tanggal 20 Juli 2013 dengan nomor faktur pembelian 2648/PSAJ/07/2013 dan nomor surat jalan 36021 untuk jenis barang HHK 25, dan HHK 35 dengan rincian: SJ 36021 => HHK 25 : 287,56 kgHHK 25: 755,3 kgHHK 25: 480,48 kgHHK 25: 167,44 kg 1690,78 kg(terdapat pada halaman 7 pada dokumen mutasi bulan Juli 2013) HHK 30: 855,06 kgHHK 30: 1.441,44 kgHHK 30: 3.243,24 kgHHKHS 30: 3.197,44 kg 8.737,18 Kg(terdapat pada halaman 11 pada dokumen mutasi bulan Juni 2013)

3)	PENJUALAN -Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. RK pada tanggal 12 Juni 2013 dengan nomor invoice 3119/BTI/06/2013, nomor surat jalan 69683, nomor faktur pajak 010.900-13.42539225 dan dengan jenis barang HHK25 sejumlah 334,88 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 6 pada buku persediaan barang bulan Juni 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 69683 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 960,96 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sementara penjualan yang disengketakan hanya 334,88 kg saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 334,88 kg merupakan bagian dari total penjualan dari tanggal 12 Juni 2013 dengan surat jalan 69683 yang sejumlah 960,96 kg tersebut;-Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. PMR pada tanggal 26 Juni 2013 dengan nomor invoice 3409/BTl/06/2013, nomor surat jalan 70021, nomor faktur pajak 010.901-13.35780005 dan dengan jenis barang HHK 30 sejumlah 855,06 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 13 pada buku persediaan barang bulan Juni 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 70021 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 855,06 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tanggal 26 Juni 2013 ini masuk semua didalam kasus sengketa;-Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. SS pada tanggal 25 Juni 2013 dengan nomor invoice 3381/BTI/06/2013, nomor surat jalan 69996, nomor faktur pajak 010.901-13.35779977 dan dengan jenis barang HHK 30 sejumlah 1.081,08 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 13 pada buku persediaan barang bulan Juni 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 69996 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 1.081,08 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tanggal 25 Juni 2013 ini masuk semua didalam kasus sengketa;-Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. SS pada tanggal 27 Juni 2013 dengan nomor invoice 3382/BTI/06/2013, nomor surat jalan 70039, nomor faktur pajak 010.901-13.35779978 dan dengan jenis barang HHK 30 sejumlah 720,72 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 13 pada buku persediaan barang bulan Juni 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 70039 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 720,72 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tanggal 27 Juni 2013 ini masuk semua didalam kasus sengketa;-Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. TM pada tanggal 17 Juli 2013 dengan nomor invoice 3965/BTl/07/2013, nomor surat jalan 70674, nomor faktur pajak 010.901-13 .35780561 dan dengan jenis barang HHK 40 sejumlah 262,08 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 21 pada buku persediaan barang bulan Juli 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 70674 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 262,08 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tanggal 17 Juli 2013 ini masuk semua didalam kasus sengketa;-Pemohon Banding melakukan penjualan kepada PT. CMSS pada tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor invoice 3340/BTI/06/2013, nomor surat jalan 69957, nomor faktur pajak. 010.901-13.35779936 dan dengan jenis barang HHKHS 30 sejumlah 2.997,6 kg dan rincian tersebut dapat dilihat dihalaman 12 pada buku persediaan barang bulan Juni 2013. Dalam buku persediaan barang terlihat bahwa pada surat jalan 69957 Pemohon Banding melakukan penjualan sebesar 2.997,6 kg jumlah tersebut mencerminkan jumlah penjualan keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penjualan pada tanggal 24 Juni 2013 ini masuk semua didalam kasus sengketa; bahwa pada penjelasan diatas dijelaskan bahwa surat jalan yang dikeluarkan atas penjualan, tanggal penerbitannya tidak mendahului tanggal pembelian. Pembelian di lakukan pada tanggal 12 Juni 20132 sedangkan penjualan atas surat jalan: -SJ 69683: 12 Juni 2013-SJ 70021: 26 Juni 2013-SJ 69996: 25 Juni 2013-SJ 70039: 27 Juni 2013-SJ 70674: 17 Juli 2013-SJ 69957: 24 Juni 2013

4)	bahwa berdasarkan tanggal penjualan diatas Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa penjualan tersebut merupakan persediaan barang yang dibeli pada tanggal 12 Juni 2013 dan tidak ada transaksi penjualan mendahului pembelian. Selain itu jika terdapat kesamaan kuantiti didalam buku persediaan itu dikarenakan umumnya bagian pergudangan membeli barang untuk dijadikan persediaan digudang berdasarkan dengan kuantitas yang di jual sebelumnya;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan bukti-bukti dokumen antara lain sebagai berikut”

Bukti P-45	Persediaan Awal Tahun 2013;
Bukti P-46	Laporan Audit;
Bukti P-52	Arus Barang Januari – Desember 2013;
Bukti P-53	Daftar Persediaan Barang Januari – Desember 2013;
Bukti P-54	Daftar Sampel Arus barang Januari – Desember 2013 (Bagian dari arus barang keseluruhan);
Bukti P-55	Daftar Persediaan Barang Januari – Desember 2013;
Bukti P-56	Daftar Sampel Arus barang Januari – Desember 2013;
Bukti P-57	Arus barang semua Jan-Des;
Bukti P-58	Sample arus barang Jan-Des;
Bukti P-59	Buku persediaan/mutasi Jan-Des;
Bukti P-60	Narasi Jan-Nov;

bahwa menurut Majelis, Terbanding melakukan koreksi dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ yang berisi daftar penjualan dan daftar pembelian yang disajikan dalam suatu daftar, kemudian dilakukan penelitian dengan dokumen arus barang berupa fotokopi Faktur Pajak Masukan terkait PT PSAJ, Faktur Pajak keluaran dan surat jalan atas penjualan terkait barang yang diperoleh dari PT PSAJ.

bahwa menurut Majelis, Terbanding telah memaknai daftar penjualan dan pembelian dari PT PSAJ adalah terdapat keterkaitan antara baris kolom pada pembelian adalah asal mula barang yang dijual pada baris yang sama pada kolom penjualan. Sementara Pemohon Banding memberikan daftar pembelian barang dari PT PSAJ yang dijual oleh Pemohon Banding, bukan diartikan bahwa baris penjualan yang barangnya berasal dari pembelian pada baris yang sama. Bahwa daftar pembelian dari PT PSAJ adalah hal yang terpisah dengan daftar penjulan yang barangnya berasal dari PT PSAJ.

bahwa menurut Majelis, Terbanding tidak melakukan uji tambahan untuk memberikan keyakinan atas kebenaran rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ dan pemahaman tentang makna daftar yang termuat di dalamnya dengan melakukan uji pada Kartu Persediaan, sebelum dokumen rekapitulasi dipakai sebagai dasar utama melakukan koreksi.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan bukti rincian untuk seluruh sengketa dalam bentuk dokumen Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-57), yang memuat Perolehan Barang ((Nama Penjual, NPWP, Faktur Pajak, tanggal, DPP, PPN, Masa, Faktur/Invoice (Nomor, Tanggal, Jenis Barang, Jumlah (Kg), DPP (USD), PPN (USD), jumlah tagihan) dan Surat Jalan (Nomor dan tanggal)), kemudian Penyerahan BKP (Nomor Invoice, Nomor Faktur Pajak, Tanggal, Pembeli, Alamat, Jenis Barang, Jumlah (Kg), Lebar, DPP (Lokal), DPP (Ekspor)). Pada kolom Perolehan/Pembelian Barang (DPP (Rupiah)) tertulis total Rp26.516.070.285,00, dan pada (PPN (Rupiah)) tertulis total Rp2.651.607.034,00. Bahwa total PPN dalam rincian telah sama dengan jumlah PPN Masukan yang menjadi sengketa sebagaimana daftar yang dimuat oleh Terbanding dalam surat uraian banding yaitu sebesar Rp2.651.607.034,00.

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding dengan Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-57) membuktikan bahwa barang yang dibeli dari PT PSAJ yang PPN Masukan dikoreksi oleh Terbanding, telah dilakukan penjualan dengan surat jalan penjualan bertanggal setelah tanggal faktur pajak pembeliannya, sebagaimana tersaji pada bagian kanan pada daftar tersebut. Sebagai contoh Pembelian dengan nomor faktur pajak No 010.901.13.08525135 tanggal 20 Juli 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp4.557.854,00 (Koreksi nomor 8 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 1 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) telah dijual kepada PT TGM, PT PMRK, dan UI pada tanggal 20 Juli sampai dengan 23 Juli 2015

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan sampel sebanyak 10 faktur pajak yang menjadi sengketa dalam sebuah Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58) beserta bukti pendukungnya. Bahwa muatan kolom pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan adalah sama dengan Daftar Arus Barang Pembelian dan Penjualan sebagaimana di atas (Bukti P-57).

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding telah memberikan bukti rincian Kartu Persediaan (Bukti P-55 Daftar Persediaan Barang Januari – Desember 2013)

bahwa mengingat banyaknya transaksi, Majelis akan melakukan pengujian secara sample tentang makna dari rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari rekapitulasi pembelian Pemohon Banding dari PT PSAJ, apakah penjualan barang suatu transaksi pada daftar aquo adalah berasal dari barang yang dibeli pada baris yang sama.

bahwa Majelis mengambil sample yaitu PT PSAJ NPWP – Nomor Faktur Pajak No 010.901.13.08525135 tanggal 20 Juli 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp4.557.854,00 (Koreksi nomor 8 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 1 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 7 Kartu Persediaan Juli tercantum jumlah kuantitas HHK 25 pada tanggal 20 Juli terdapat penerimaan antara lain dengan surat jalan 3621 dengan jumlah 1.690,78 Kg (rincian 287,56 Kg + 755,3 Kg + 480,48 Kg + 167,44Kg) yang menjadi sengketa dan dua surat jalan lainnya. Sementara terdapat pengeluaran pada tanggal 1 Juli 2013 dengan Surat Jalan No. 70173 sebanyak 575,12 Kg yang dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 1 Juli pada baris sebelumnya dengan saldo sebanyak 283.356,54 Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan Surat Jalan No. 70173 sebanyak 575,12 Kg dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 1 Juli dan tidak terdapat kaitan dengan penerimaan surat jalan 3621 dengan jumlah 1.690,78 Kg tanggal 20 Juli dari PT PSAJ. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP – Faktur Pajak nomor faktur pajak No 010.901.13.08525135 tanggal 20 Juli 2013 Nilai PPN Rp4.557.854,00 dijual tanggal 1 Juli dengan surat jalan No. 70173 adalah tidak tepat.

bahwa Majelis mengambil sample PT PSAJ NPWP – Nomor Faktur Pajak No 010.901.13.08525153 tanggal 20 Juli 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp52.457.845,00 (Koreksi nomor 26 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 6 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 31 Kartu Persediaan Juli tercantum jumlah kuantitas KHMM 20 pada tanggal 20 Juli terdapat penerimaan antara lain dengan surat jalan 36046 dengan jumlah 2.227,68 Kg yang menjadi sengketa dan dua surat jalan lainnya. Sementara terdapat pengeluaran pada tanggal 9 Juli 2013 dengan Surat Jalan No. 70447 sebanyak 2.227,68 Kg yang dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 1 Juli dengan saldo sebanyak 79.064.22 Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan Surat Jalan No. 70447 tanggal 9 Juli sebanyak 2.227,68 Kg dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 1 Juli dan tidak terdapat kaitan dengan penerimaan surat jalan 36046 dengan jumlah 2.227,68 Kg tanggal 20 Juli dari PT PSAJ. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP – Faktur Pajak nomor faktur pajak No 010.901.13.08525153 tanggal 20 Juli 2013 Nilai PPN Rp52.457.845,00 dijual tanggal 9 Juli dengan surat jalan No. 70447 adalah tidak tepat.

bahwa Majelis mengambil sample PT PSAJ NPWP – Nomor Faktur Pajak No 010.901.13.08525208 tanggal 29 Juli 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp37.368.650,00 (Koreksi nomor 74 pada Kertas Kerja Penelitian Keberatan Bukti T7 dan Nomor 8 pada Daftar Sample Arus Barang Pembelian dan Penjualan (Bukti P-58)) sebagaimana telah dibahas juga oleh Terbanding.

bahwa menurut Majelis, pada halaman 31 Kartu Persediaan Juli tercantum jumlah kuantitas KHMM 20 pada tanggal 29 Juli terdapat penerimaan antara lain dengan surat jalan 36203 dengan jumlah 4.303,88 Kg (4.018,5 Kg + 285,38 Kg) yang menjadi sengketa dan dua surat jalan lainnya. Sementara terdapat pengeluaran pada tanggal 24 Juli 2013 dengan Surat Jalan No. 70948 sebanyak 5.593,88 Kg dan Surat Jalan No. 70949 sebanyak 1.782,12 Kg yang dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 22 Juli dengan saldo sebanyak 67.615,90 Kg.

bahwa menurut Majelis, dari Kartu Persediaan di atas dapat disimpulkan Surat Jalan No. 70948 sebanyak 5.593,88 Kg dan Surat Jalan No. 70949 sebanyak 1.782,12 Kg dikerluarkan dari persediaan pada tanggal 22 Juli dan tidak terdapat kaitan dengan penerimaan surat jalan 36203 dengan jumlah 4.303,88 Kg tanggal 29 Juli dari PT PSAJ. Dengan demikian pernyataan Terbanding bahwa pembelian dari PT PSAJ NPWP – Faktur Pajak nomor faktur pajak No 010.901.13.08525208 tanggal 29 Juli 2013 dengan nilai PPN sebesar Rp37.368.650,00 dijual tanggal 24 Juli dengan surat jalan No. 70447 adalah tidak tepat.

bahwa menurut Majelis, Pasal 12 ayat (3) ) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) dinyatakan:

“(3)

Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang teruntang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

Penjelasan ayat (3):
“Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa menurut Majelis, Pasal 8 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PMK 17/2013 sebagai berikut:

“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

a.	…
b.	…
c.	temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;”

bahwa menurut Majelis, Pasal 4 huruf ‘c’ Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2013 tentang Standar Pemeriksaan (selanjutnya disebut dengan PER 23/2013), yaitu:
“Pelaksanaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan Pemeriksaan, yaitu:

c.	Temuan hasil Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding atas Kredit Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 berupa Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp2.651.607.034,00 belum memenuhi bukti kompeten yang cukup sebagaimana dimaksud dalam PMK 17/2013 dan PER 23/2013, sehingga tidak dapat dipertahankan, dan mempertahankan koreksi Terbanding atas Pajak Masukan atas Impor BKP sebesar Rp124.000,00, mempertahankan koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Rp29.597.998,00 serta mempertahankan Koreksi Terbanding atas Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (Rp29.597.998,00).

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai tarif Pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak;

bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

Uraian				Jumlah Koreksi Menurut			Koreksi (Rp)
Uraian				Pemohon Banding (Rp)	Terbanding dalam Pemeriksaan (Rp)	Terbanding dalam Keberatan (Rp)	Koreksi (Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak
	a.	Atas Penyerahan Barang dan jasa yang terutang PPN
		a.1.	Ekspor	15.315.466.789	15.315.466.789	15.315.466.789	–
		a.2.	Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	48.777.622.335	48.807.220.333	48.807.220.333	–
		a.3.	Penyerahan yang PPN dipungut oleh pemungut PPN	–	–	–	–
		a.4.	Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	44.543.236	14.945.238	14.945.238	–
		a.5.	Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	–	–	–	–
		a.6.	Jumlah	64.137.632.360	64.137.632.360	64.137.632.360	–
	b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN		–	–	–	–
	c.	Jumlah seluruh penyerahan		64.137.632.360	64.137.632.360	64.137.632.360	–
	d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan Atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan/Perolehan yang PPN-nya tidak seharusnya dibebaskan atau tidak dipungut/Tanggung Jawab Secara Renteng:
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar
	a.	Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri		4.877.762.234	4.880.722.033	4.880.722.033	–
	b.	Dikurangi
		b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	–	–	–	–
		b.2.	Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	5.659.103.962	3.007.372.928	5.658.979.962	2.651.607.034
		b.3.	STP (Pokok kurang bayar)	–	–	–	–
		b.4.	Dibayar dengan NPWP sendiri	–	–	–	–
		b.5.	Lain-lain	4.192.639.818	4.192.639.818	4.192.639.818	–
		b.6.	Jumlah	9.851.743.780	7.200.012.746	9.851.619.780	–
	c.	Diperhitungkan
		c.1	SKPPKP	–	–	–	–
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan		9.851.743.780	7.200.012.746	9.851.619.780	–
	e.	Jumlah perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar		(4.973.981.546)	(2.319.290.713)	(4.970.897.747)	–
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:
	a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		4.973.981.546	4.973.981.546	4.973.981.546	–
	b.	Dikompensasikan ke masa pajak (karena pembetulan)		–	–	–	–
		Jumlah		4.973.981.546	4.973.981.546	4.973.981.546	–
4.	PPN yang kurang/(lebih) dibayar				2.654.690.833	3.083.799	–
5.	Sanksi Administrasi:
	a.	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP		–	–	–	–
	b.	Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP		–	2.654.690.833	3.083.799	2.651.607.034
	c.	Bunga Pasal 13 (5) KUP		–	–	–	–
	d.	Kenaikan Pasal 13A KUP		–	–	–	–
	e.	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		–	–	–	–
	f.	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		–	–	–	–
	g.	Bunga Pasal 13 (2) UU KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN		–	–	–	–
	h.	Jumlah		–	2.654.690.833	3.083.799	–
6.	Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar			–	5.309.381.666	6.167.598	–

Memperhatikan:

Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00317/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 17 Nopember 2016, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00153/207/13/062/15 tanggal 21 Agustus 2015 Masa Pajak Juli 2013, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 110711.16/2013/PP, atas nama Pemohon Banding, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 menjadi:

Uraian	(Rp)
DPP Penyerahan Ekspor	15.315.466.789
DPP Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri	48.807.220.333
DPP Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut	14.945.238
DPP Seluruh Penyerahan	64.137.632.360
Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.880.722.033
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	9.851.619.780
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(4.970.897.747)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	4.973.981.546
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	3.083.799
Sanksi Administrasi	3.083.799
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	6.167.598

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 oleh Hakim Majelis XII B Pengadilan Pajak dengan susunan Majelis sebagai berikut:

AP, Ak. M.M., C.A.	sebagai Hakim Ketua,
JT, S.H.	sebagai Hakim Anggota,
BS, S.H., M.H.	sebagai Hakim Anggota,
dengan dibantu oleh Ir. JS, M.M.	sebagai Panitera Pengganti,

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Banding dan tidak dihadiri oleh Terbanding;

Saatnya Lebih Fokus pada Bisnis Anda

Menu

Layanan

Media

Sertifikasi