Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa terdakwa K Bin (Alm.) AK (selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/ PPf secara bersama-sama dengan Saksi P Bin T (selaku Nakhoda Kapal/ Tekong Kapal KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/ PPf) (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)), Saksi S Bin (Alm.) N dan Saksi J Bin (Alm) AR (Keduanya selaku Anak Buah Kapal (ABK) (terdakwa dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan secara terpisah)) pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Perairan Air Masin, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh pada koordinat 04o-24’-42” U / 098o-34’-54″ BT atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kawasan daerah Pabean Republik Indonesia atau setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, telah “turut serta mengangkut barang impor berupa bawang merah sebanyak lebih kurang 650 (enam ratus lima puluh ratus) karung @20Kg (dua puluh kilogram), yang tidak tercantum dalam manifest”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-undang Republik Indonesia no. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah K Bin Alm. AK yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa K Bin Alm. AK dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehinga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti;

2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf beserta seluruh awak antara lain Saksi P Bin T sebagai nahkoda, Terdakwa sebagai kepala kamar mesin, serta Saksi S Bin Alm. N, dan Saksi J Bin Alm. AR sebagai ABK bertolak dari Tangkahan Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, Indonesia atas perintah Sdri. A untuk mengangkut bawang merah dari pelabuhan Satun, Thailand. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 21.00 waktu setempat KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf berangkat dari Satun, Thailand menuju Air Masin, Aceh Tamiang membawa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di sekitar perairan Air Masin, Aceh Tamiang, KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf diberi peringatan menggunakan lampu senter dan diminta untuk berhenti oleh kapal patroli bea cukai BC-20005 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas bea cukai menemukan KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf membawa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram yang tidak dilengkapi dokumen apapun. Saksi S Bin Alm. N, Saksi J Bin Alm. AR, Saksi P Bin T, dan Terdakwa mengetahui bahwa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram tidak dilindungi dokumen yang sah dan tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 dan Pasal 2 Ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, muatan bawang merah yang diangkut KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah barang impor karena berasal dari Satun, Thailand yang merupakan luar daerah pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7A Ayat (1) dan Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari luar daerah pabean, wajib memberitahukan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut (RKSP) ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, manifes kedatangan sarana pengangkut atau inward manifest wajib diserahkan oleh pengangkut ke kantor pabean kedatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kabupaten Aceh Tamiang termasuk dalam wilayah kerja KPPBC TMP C Kuala Langsa, sehingga kantor pabean yang wilayahnya meliputi daerah tujuan KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah KPPBC TMP C Kuala Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang ada pada KPPBC TMP C Kuala Langsa, KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf tidak melakukan pemberitahuan atas keberangkatannya ke luar negeri dan tidak memberitahukan tentang RKSP dan inward manifest;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bawang merah yang diangkut KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A Ayat (2)” telah terpenuhi dan terbukti;

3. Melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini membagi subjek dader berdasarkan peran masing-masing antara lain pleger (yang melakukan), doenpleger (yang menyuruh melakukan), dan medepleger (yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf beserta seluruh awak antara lain Saksi P Bin T sebagai nahkoda, Terdakwa sebagai kepala kamar mesin, serta Saksi S Bin Alm. N, dan Saksi J Bin Alm. AR sebagai ABK bertolak dari Tangkahan Air Masin, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, Indonesia atas perintah Sdri. A untuk mengangkut bawang merah dari pelabuhan Satun, Thailand. Pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 sekitar pukul 21.00 waktu setempat KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf berangkat dari Satun, Thailand menuju Air Masin, Aceh Tamiang membawa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram. Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 sekitar pukul 01.00 WIB di sekitar perairan Air Masin, Aceh Tamiang, KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf diberi peringatan menggunakan lampu senter dan diminta untuk berhenti oleh kapal patroli bea cukai BC-20005 untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas bea cukai menemukan KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf membawa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram yang tidak dilengkapi dokumen apapun. Saksi S Bin Alm. N, Saksi J Bin Alm. AR, Saksi P Bin T, dan Terdakwa mengetahui bahwa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram tidak dilindungi dokumen yang sah dan tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa Ahli NH memberikan pendapat bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Penyerahan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut, dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, nahkoda KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf adalah pengangkut sehingga bertanggungjawab atas seluruh dokumen KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf serta muatannya, termasuk manifes. Oleh karena itu, Saksi P Bin T selaku nahkoda KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf haruslah dipandang sebagai pleger dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan dalam operasional KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf beserta muatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa sebagai kepala kamar mesin serta Saksi S Bin Alm. N dan Saksi J Bin Alm. AR sebagai ABK nyatanya mengetahui bahwa muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram tidak dilindungi dokumen yang sah dan tidak tercantum dalam manifes;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa dader dalam hubungannya antara perbuatannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu seseorang dapat dicela karena kelakuannya itu. Walaupun tanggung jawab atas seluruh dokumen yang diperlukan dalam operasional KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf beserta muatannya ada pada diri nahkoda, namun Terdakwa serta Saksi S Bin Alm. N dan Saksi J Bin Alm. AR dengan sadar mengetahui bahwa operasional KM. RAJAWALI GT.15 No. 1985/PPf tidak dilindungi dokumen yang sah dan muatan bawang merah sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) karung dengan berat per karung kurang lebih 20 (dua puluh) kilogram tidak tercantum dalam manifes. Selain itu, Terdakwa sebagai kepala kamar mesin serta Saksi S Bin Alm. N dan Saksi J Bin Alm. AR sebagai ABK ikut terlibat dalam pengangkutan tersebut sehingga Terdakwa serta Saksi S Bin Alm. N dan Saksi J Bin Alm. AR haruslah dipandang sebagai medepleger;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan tidak pidana. Setidaknya dalam suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) subjek dader, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan. Apabila dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi minimal 2 (dua) subjek dader, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Dalam perkara a quo, karena terdapat lebih dari 1 (satu) subjek dader, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur tersebut dapat dikualifikasikan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102 huruf a Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, maka dalam perkara a quo dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. RAJAWALI GT. 15 No. 1985/ PPf merupakan sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 109 Ayat 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 650 (enam ratus lima puluh karung) @± 20Kg (dua puluh kilogram) bawang merah telah dilakukan pemusnahan pada tingkat penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor BA.Musnah-01/WBC.01/KPP.MP.05/PPNS/2020 tanggal 5 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompas warna kombinasi putih dan orange, 1 (satu) unit handphone merk nokia seri 105 warna biru langit dengan nomor simcard +6285XXXXXXXX, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru dengan nomor simcard +6285XXXXXXXXX, 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam dengan nomor simcard +6285XXXXXXXX, 1 (satu) unit handphone merk evercoss N1b warna hitam dengan nomor simcard +6285XXXXXXXX merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk atas nama P dengan nomor NIK XXXXXXXXXXXXX007 yang disita dari Saksi P Bin T merupakan dokumen identitas seseorang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi P Bin T;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020, oleh kami, DW, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , OH, S.H. , FA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;