KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 243/KMK.03/2003

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTER KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000

TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK PENGHASILAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan dengan Wetlands Internasional – Indonesia Programme, diperoleh kesimpulan bahwa Interwarder (Interwarder East Asia Pacific Shoreblrd Study Programme) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 merupakan salah satu organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek Pajak Penghasilan telah berubah nama menjadi Wetlands International – Indonesia Programme dan tetap memenuhi persyaratan sebagai non subjek Pajak Panghasilan;
2. bahwa berdasarkan MoU antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan The Royal Netherlands Tuberculosis Association, diperoleh kesimpulan bahwa Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose (KNCV) telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Organisasi Internasional yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi lnternasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3985);
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tertang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.1042/PO/VIII/99/28/01 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan dan Peninjauan Kembali Keanggotaan Indonesia serta Pembayaran Kontribusi Pemerintah Republik Indonesia pada Organisasi Internasional;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.03/2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAl SUBJEK PAJAK PENGHASILAN.

Pasal I

Beberapa Lampiran dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang Organisasi-organisasi internasional dari Pejabat Perwakilan Organisasi lnternasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.03/2003 diubah sbb :

1. Mengubah Lampiran I butir V angka 30 berbunyi sebagai berikut :
   “30. Wetlands, International – Indonesia Programme.”
2. Mengubah Lampiran II butir II dengan menambah 1 (satu) nomor, yaitu nomor 11 sehingga keseluruhan butir 11 berbunyi sbb :
   “II. Organisasi-organisasi, Internasional Lainnya :

1. NEDO (The New Energy and Industrial Technology Development Organization)
2. HSF (Hans Seidel Foundation)
3. DAAD (Deutcher Achademischer Austaushdienst)
4. IBF (The lnverso Baglivo)
5. WCS (The Wildlife Conservation Society)
6. BORDA (The Bremen Overseas Research and Development Association)
7. Al-Haramain Islamic Foundation
8. ASEAN Foundation
9. SOCSEA (Sub Regional Office of CIRDAP in Southeast Asia)
10. IMC (International Medical Corp)
11. KNCV (Koninklijke Nederlands Centrale Vereniging tot Bestrijding der Tuberculose).”

Pasal Il

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indoesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Juni 2003

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BOEDIONO