PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 272/PMK.04/2015

TENTANG

PUSAT LOGISTIK BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pusat Logistik Berikat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik: Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5768);

 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
3. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
4. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
5. Penyelenggara PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan Pusat Logistik Berikat.
6. Penyelenggara PLB sekaligus Pengusaha PLB yang selanjutnya disebut Pengusaha PLB adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB.
7. Pengusaha di PLB merangkap Penyelenggara di PLB yang selanjutnya disebut PDPLB, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan PLB yang berada di dalam PLB milik Penyelenggara PLB yang statusnya sebagai badan usaha yang berbeda.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
9. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
10. Pajak Dalam Rangka Impor yang selanjutnya disingkat PDRI adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan/atau Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.
11. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
12. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
14. Kantor Wilayah atau KPU adalah Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
15. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
16. Pejabat adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai.

 

Pasal 2

 

(1)	PLB merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
(2)	Dalam rangka pengawasan terhadap PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pemeriksaan pabean dengan tetap menjamin kelancaran arus barang.
(3)	Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif berdasarkan manajemen risiko.
(4)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB dapat diberikan kemudahan pelayanan kepabeanan dan cukai berupa: a. kemudahan pelayanan perizinan; b. kemudahan pelayanan kegiatan operasional; dan/atau c. kemudahan kepabeanan dan cukai selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
(5)	Kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB berdasarkan manajemen risiko.

 

BAB II
PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

 

(1)	Di dalam PLB dilakukan penyelenggaraan dan pengusahaan PLB.
(2)	Penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara PLB yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
(3)	Penyelenggara PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk kegiatan pengusahaan PLB.
(4)	Dalam 1 (satu) penyelenggaraan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih pengusahaan PLB.
(5)	Pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Pengusaha PLB; dan/atau b. PDPLB.
(6)	Penyelenggara PLB dan/atau Pengusaha PLB dapat memiliki lebih dari 1 (satu) lokasi penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam 1 (satu) izin penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB.
(7)	Barang yang ditimbun di dalam PLB diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal pemasukan ke PLB.
(8)	Jangka waktu timbun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diperpanjang dalam hal barang yang ditimbun dalam PLB merupakan barang untuk keperluan: a. operasional minyak dan/atau gas bumi; b. pertambangan; c. industri tertentu; atau d. industri lainnya dengan izm Kepala Kantor Pabean.
(9)	Kegiatan penimbunan barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean di dalam PLB dapat disertai dengan 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana yaitu: a. pengemasan atau pengemasan kembali; b. penyortiran; c. standardisasi (quality control); d. penggabungan (kitting); e. pengepakan; f. penyetelan; g. konsolidasi barang tujuan ekspor; h. penyediaan barang tujuan ekspor; i. pemasangan kembali dan/atau perbaikan; j. maintenance pada industri yang bersifat strategis, termasuk pengecatan (painting); k. pembauran (blending); l. pemberian label berbahasa Indonesia; m. pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya atas Barang Kena Cukai; n. lelang barang modal asal luar daerah pabean; o. pameran barang impor dan/atau asal tempat lain dalam daerah pabean; p. pemeriksaan dari lembaga atau instansi teknis terkait dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan impor dan/atau ekspor; q. pemeriksaan untuk penerbitan Surat Keterangan Asal (SIA) oleh instansi teknis terkait dalam rangka impor dan/atau ekspor; dan/atau r. kegiatan sederhana lainnya yang dapat ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(10)	PDPLB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berbentuk badan usaha.
(11)	Bentuk badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan.

 

Pasal 4

Di dalam 1 (satu) Pengusaha PLB atau PDPLB hanya dapat dilakukan penimbunan barang yang memiliki karakteristik sejenis dan/atau barang lain yang mendukung industri sejenis.

Pasal 5

Dalam 1 (satu) pengusahaan PLB yang diusahakan oleh Pengusaha PLB atau PDPLB harus memiliki:

a.	tujuan distribusi lebih dari 1 (satu) perusahaan;
b.	pemasok (supplier) lebih dari 1 (satu) di luar daerah pabean; dan/atau
c.	tujuan distribusi barang ke luar daerah pabean.

 

Pasal 6

Barang yang ditimbun di dalam PLB dapat dimiliki oleh:

a.	Penyelenggara PLB;
b.	Pengusaha PLB;
c.	PDPLB;
d.	Pemasok (supplier) di luar daerah pabean; atau
e.	Orang atau badan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

 

BAB III
PENDIRIAN PUSAT LOGISTIK BERIKAT

Pasal 7

 

(1)

Bangunan, tempat, atau kawasan yang akan menjadi PLB harus memenuhi persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. terletak di lokasi yang dapat dilalui oleh sarana pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut lainnya; b. mempunyai batas-batas dan luas yang jelas; c. mempunyai tempat untuk pemeriksaan fisik atas barang impor dan/atau barang ekspor; d. mempunyai tempat untuk melakukan penimbunan, pemuatan, pembongkaran, pemasukan, dan pengeluaran barang ke dan dari luar daerah pabean atau tempat lain dalam daerah pabean; e. mempunyai tempat atau area transit untuk barang yang telah didaftarkan pemberitahuan pabeannya sebelum dilakukan pengeluaran barang, kecuali dalam hal calon PLB akan menimbun barang yang mempunyai karakteristik tertentu berupa barang cair, gas, atau sejenisnya; dan f. mempunyai tata letak dan batas yang jelas untuk melakukan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).

(2)

Perusahaan dan/atau orang yang bertanggungjawab terhadap perusahaan yang pernah melakukan tindak pidana kepabeanan, cukai dan/atau perpajakan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diberikan persetujuan sebagai Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak selesai menjalani hukuman pidana.

 

Pasal 8

Penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, serta Pemberian izin PDPLB ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 9

 

(1)	Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, pihak yang akan menjadi Penyelenggara PLB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. merupakan perusahaan: 1. yang telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta Authorized Economic Operator (AEO) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka); 3. Badan Usaha Milik Negara; atau 4. yang memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izm lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan bukti telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; f. tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai; g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling kurang mengenai perkiraan investasi dan jumlah tenaga kerja; dan h. mencantumkan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).
(3)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai: a. berita acara pemeriksaan lokasi; dan b. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
(4)	Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)	Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap.
(6)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB.
(7)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

Pasal 10

 

(1)	Untuk mendapatkan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, pihak yang akan menjadi Pengusaha PLB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. merupakan perusahaan: 1. yang telah ditetapkan sebagai perusahaan peserta Authorized Economic Operator (AEO) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; 2. yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (terbuka); 3. Badan Usaha Milik Negara; 4. yang memiliki jenis barang yang ditimbun berupa barang tertentu atau untuk mendukung industri tertentu; atau 5. yang memiliki luas lokasi tanah dan/atau bangunan paling kurang 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi), kecuali untuk jenis barang yang ditimbun dalam tangki penimbunan; c. memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan suatu tempat, bangunan, atau kawasan yang mempunyai batas-batas dan luas yang jelas, berikut peta lokasi/tempat dan rencana tata letak/denah yang akan dijadikan PLB; d. memiliki surat izin tempat usaha atau izin lokasi, surat izin usaha perdagangan atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dokumen lingkungan hidup atau dokumen sejenis yang dipersamakan, dan izin lainnya yang diperlukan dari instansi teknis terkait; e. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; f. tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai; g. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling kurang mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer) disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja; dan h. mencantumkan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).
(3)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai: a. berita acara pemeriksaan lokasi; dan b. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean
(4)	Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)	Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap.
(6)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai penetapan tempat sebagai PLB dan izin Pengusaha PLB.
(7)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

 

Pasal 11

 

(1)	Untuk mendapatkan izin PDPLB, pihak yang akan menjadi PDPLB mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Kantor Pabean yang mengawasi.
(2)	Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria dan persyaratan: a. memiliki Sistem Pengendalian Internal yang baik dan mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB; b. memiliki kontrak penguasaan tempat, bangunan, atau kawasan dengan Penyelenggara PLB dan letak/denah yang akan diusahakan oleh PDPLB; c. memiliki surat izin usaha atau sejenisnya; d. telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak terakhir bagi yang sudah wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; e. tidak memiliki tunggakan Pajak, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai; f. memiliki proses bisnis yang jelas yang dibuktikan dengan profil perusahaan yang memuat informasi paling kurang mengenai perkiraan investasi, daftar jenis barang yang ditimbun, perkiraan volume penimbunan per tahun, daftar calon pemasok (supplier), daftar calon pembeli (buyer) disertai status perusahaan industri atau sejenisnya, dan jumlah tenaga kerja; g. mencantumkan jenis kegiatan yang akan dilakukan di PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9); dan h. mendapat rekomendasi dari Penyelenggara PLB.
(3)	Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pabean melakukan penelitian dan meneruskan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan disertai: a. berita acara pemeriksaan lokasi; dan b. rekomendasi dari Kepala Kantor Pabean.
(4)	Pihak yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memaparkan proses bisnis perusahaan kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk.
(5)	Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Direktur Jenderal secara lengkap.
(6)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan  mengenai pemberian izin sebagai PDPLB.
(7)	Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

 

Pasal 12

 

(1)	Permohonan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, serta Pemberian izin PDPLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dilakukan melalui Sistem Komputer Pelayanan Pusat Logistik Berikat.
(2)	Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan pemberian persetujuan dan penolakan permohonan penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Penyelenggara PLB, penetapan tempat sebagai PLB dan pemberian izin Pengusaha PLB, serta Pemberian izin PDPLB sebagaimana dimaksud, dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 kepada Pejabat yang membidangi TPB.

 

Pasal 13

Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi tentang saat akan dimulainya kegiatan PLB.

Pasal 14

Jangka waktu izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB berlaku untuk waktu yang tidak terbatas sampai dengan:

a.	izin usaha sudah tidak berlaku lagi;
b.	bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sudah tidak berlaku lagi; dan/atau
c.	izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB dicabut

 

Pasal 15

 

(1)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB dapat mengajukan permohonan perubahan data izin Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha PLB, atau PDPLB kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Komputer Pelayanan Pusat Logistik Berikat.
(2)	Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual, dalam hal: a. Kantor Pabean belum menerapkan Sistem Komputer Pelayanan PLB; b. penerapan Sistem Komputer Pelayanan PLB belum dapat dilakukan; atau c. keadaan kahar.

 

Pasal 16

 

(1)

Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk melakukan kegiatan monitoring terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB, secara periodik berdasarkan manajemen risiko paling kurang 1 (satu) tahun sekali yang dilakukan pada setiap akhir tahun buku.

Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui: a. kepatuhan terhadap pemenuhan persyaratan dan kegiatan operasional PLB; dan b. perkembangan bisnis atau profil perusahaan tahun terakhir, yang memuat paling kurang: 1. jumlah nilai investasi dibandingkan dengan perkiraan investasi awal atau investasi tahun sebelumnya; 2. jumlah tenaga kerja dibandingkan dengan perkiraan tenaga kerja awal atau tenaga kerja tahun sebelumnya; 3. nilai dan volume impor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya; 4. nilai dan volume ekspor dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya; 5. data perpajakan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; 6. daftar jenis barang yang ditimbun dan volume penimbunan dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya; dan 7. daftar pemasok (supplier) dan pembeli (buyer) dibandingkan dengan perkiraan awal atau tahun sebelumnya.

 

BAB IV
PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PEMUSNAHAN BARANG

Pasal 17

Pemasukan barang ke PLB dapat dilakukan dari:

a.	luar Daerah Pabean;
b.	TPB lainnya;
c.	tempat lain dalam daerah pabean;
d.	KEK;
e.	Kawasan Bebas; dan/atau
f.	Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 18

 

(1)	Terhadap barang yang dimasukkan ke PLB wajib dilakukan pembongkaran (stripping) dari peti kemas.
(2)	Kewajiban pembongkaran (stripping) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap: a. barang cair, gas, atau sejenisnya; dan/atau b. barang lain berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean dengan mempertimbangkan profil risiko perusahaan.

 

Pasal 19

Pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilakukan hanya terhadap:

a.	barang untuk mendukung barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB;
b.	barang yang secara lazim dibutuhkan untuk mendukung kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9);
c.	barang yang berasal dari perusahaan Industri Kecil Menengah (IKM);
d.	barang untuk tujuan ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau penyediaan barang ekspor; dan/atau
e.	barang untuk tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean.

 

Pasal 20

 

(1)	Barang asal luar daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk: a. mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan; b. mendukung kegiatan industri di tempat lain dalam daerah pabean; c. dimasukkan ke TPB lainnya; d. diekspor; e. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, keringanan Bea Masuk, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan’ ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan; f. mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah; g. mendukung kegiatan distribusi dan ketersediaan barang-barang tertentu di dalam negeri; dan/atau h. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM) di tempat lain dalam daerah pabean.
(2)	Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang ditimbun di PLB dapat dikeluarkan untuk tujuan diekspor dan/atau tujuan khusus di tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e.
(3)	Tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain untuk: a. operasional minyak dan/atau gas bumi; b. operasional pertambangan; c. kegiatan industri tertentu; d. dipamerkan; e. dilelang; f. mendukung kegiatan Industri Kecil Menengah (IKM); dan/atau g. tujuan lainnya menurut kelaziman atau situasi bisnis, berdasarkan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
(4)	Atas pengeluaran barang dengan tujuan ke luar daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
(5)	Atas pengeluaran barang asal luar daerah pabean dengan tujuan ke tempat lain dalam daerah pabean dilakukan pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

 

Pasal 21

 

(1)	Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, huruf g, dan huruf h dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI.
(2)	Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan: a. Bea Masuk berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB; b. Cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; dan/atau c. PDRI berdasarkan : 1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan 2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB.
(3)	Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 diperoleh dari penjumlahan nilai pabean pada saat dikeluarkan dari dalam PLB ditambah Bea Masuk dan/atau Cukai.
(4)	Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

 

Pasal 22

 

(1)	Pengusaha PLB atau PDPLB dapat melakukan pemusnahan atas barang yang ditimbun di PLB dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean.
(2)	Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap barang yang busuk dan/atau barang kadaluarsa.
(3)	Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai dan dibuatkan berita acara pemusnahan.

 

Pasal 23

 

(1)

Pengusaha PLB atau PDPLB dapat memasukkan dan mengeluarkan barang contoh yang diimpor secara khusus sebagai contoh atau prototype untuk mendukung industri di dalam daerah pabean.

(2)

Barang contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. diperuntukkan bagi pengenalan hasil produksi atau untuk pengembangan produk baru; b. dengan jumlah, jenis, merek, model, dan tipe yang wajar dan lazim berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean; c. bukan merupakan barang untuk diolah lebih lanjut kecuali untuk penelitian dan pengembangan kualitas; dan d. tidak untuk dipindahtangankan, dijual, atau dikonsumsi di tempat lain dalam daerah pabean.

 

BAB V
PERLAKUAN KEPABEANAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 24

 

(1)	Barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean untuk ditimbun di PLB: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau c. tidak dipungut PDRI;
(2)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk barang untuk keperluan pengusahaan PLB.
(3)	Barang modal untuk konstruksi PLB, barang modal dan/atau peralatan untuk pembangunan dan/atau perluasan PLB, peralatan kantor, dan barang untuk dikonsumsi di PLB yang dimasukkan dari luar daerah pabean ke PLB dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)	Barang yang dimasukkan dari PLB lainnya ke PLB: a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. tidak dipungut PDRI; c. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(5)	Barang yang dimasukkan dari TPB selain PLB ke PLB, berupa: a. barang asal luar daerah pabean: 1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 2. tidak dipungut PDRI; 3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM); b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(6)	Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Bebas, atau kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan, ke PLB, berupa: a. barang asal luar daerah pabean: 1. diberikan penangguhan Bea Masuk; 2. tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; 3. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau 4. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang Mewah (PPnBM). b. barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(7)	Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB yang ditujukan untuk ekspor dalam rangka konsolidasi ekspor atau penyediaan barang ekspor, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(8)	Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke PLB yang ditujukan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan/atau untuk mendukung kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9), tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(9)	Barang asal luar daerah pabean yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean oleh pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan ke PLB yang ditujukan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3): a. diberikan penangguhan Bea Masuk; b. tidak dipungut PDRI; c. diberikan pembebasan Cukai; dan/atau d. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
(10)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) asal luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai: a. dilunasi Bea Masuk; b. dipungut PDRI; dan/atau c. dilunasi cukainya untuk Barang Kena Cukai.
(11)	Pengeluaran barang asal luar daerah pabean yang dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan impor untuk dipakai yang menjadi objek pemungutan PDRI, dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah penyerahan dalam negeri (PPnBM).
(12)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) asal luar daerah pabean yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan kepada pihak yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(13)	Barang asal tempat lain dalam daerah pabean yang dikeluarkan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean diberlakukan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(14)	Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan/atau ayat (9) bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di PLB yang bersangkutan.

 

Pasal 25

 

(1)

Dalam hal terhadap kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) secara lazim menghasilkan barang sisa berupa waste/scrap, atas waste/scrap tersebut dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean.

(2)

Terhadap waste/scrap yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. dikenakan bea masuk sebesar: 1. 5% (lima persen) dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) waste/scrap 5% (lima persen) atau lebih; atau 2. tarif yang berlaku dikalikan harga jual, apabila tarif Bea Masuk umum (Most Favoured Nation) waste/scrap kurang dari 5% (lima persen); dan b. dikenakan PDRI yang dihitung berdasarkan harga jual.

 

Pasal 26

 

(1)	Dalam hal terhadap kegiatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) secara lazim menghasilkan barang campuran yang mengandung kandungan barang impor dan barang asal tempat lain dalam daerah pabean, atas barang dimaksud dapat dikeluarkan dari PLB dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2).
(2)	Dalam hal barang campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean, atas barang dimaksud dikenakan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI dengan ketentuan sebagai berikut: a. bea masuk dan PDRI dihitung berdasarkan persentase nilai kandungan barang impor yang terkandung pada barang campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. bea masuk berdasarkan nilai pabean, klasifikasi, dan pembebanan yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB; c. cukai berdasarkan ketentuan cukai yang berlaku; dan/atau d. PDRI berdasarkan: 1. tarif pada saat Pemberitahuan Pabean Impor didaftarkan; dan 2. nilai impor yang berlaku pada saat barang impor dikeluarkan dari PLB.
(3)	Nilai Dasar Penghitungan Bea Masuk (NDPBM) untuk menghitung Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.
(4)	Atas barang kandungan asal tempat lain dalam daerah pabean yang terkandung pada barang campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikeluarkan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku berdasarkan persentase nilai kandungan barang asal tempat lain dalam daerah pabean tersebut.

 

BAB VI
KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Pasal 27

Penyelenggara PLB wajib:

a.	memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Penyelenggara PLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
b.	menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang layak bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan;
c.	menyediakan ruangan, sarana kerja, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan fisik, seperti forklift, timbangan digital, atau alat sejenisnya;
d.	menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
e.	mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB;
f.	melakukan pencatatan secara realtime dan online pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke PLB;
g.	memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
h.	menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip- prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
i.	mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
j.	memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
k.	menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Pasal 28

Pengusaha PLB dan PDPLB wajib:

a.	memasang tanda nama perusahaan serta nomor dan tanggal izin sebagai Pengusaha Pusat Logistik Berikat atau PDPLB pada tempat yang dapat dilihat dengan jelas oleh umum;
b.	mendayagunakan Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) dalam pengelolaan barang pada PLB;
c.	menyediakan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pertukaran data secara elektronik untuk Pengusaha PLB atau PDPLB yang diawasi oleh Kantor Pabean yang menerapkan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE);
d.	melakukan pencatatan secara realtime dan online pada Sistem Informasi Persediaan Berbasis Komputer (IT Inventory) atas pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke PLB;
e.	memasang Closed Circuit Television (CCTV) yang bisa diakses dari Kantor Pabean secara realtime dan online serta memiliki data rekaman paling singkat 7 (tujuh) hari sebelumnya, yang dapat memberikan gambaran mengenai pemasukan dan pengeluaran barang;
f.	memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dalam hal jenis barang yang ditimbun berupa Barang Kena Cukai (BKC);
g.	melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang ditimbun di PLB, bersama dengan Pejabat Bea dan Cukai dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling sedikit 1 (satu) kali pencacahan (stock opname) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;
h.	menyimpan dan menatausahakan barang yang ditimbun di dalam PLB secara tertib, yang dapat diketahui jenis, spesifikasi, jumlah pemasukan dan pengeluaran sediaan barang secara sistematis, serta posisinya apabila dilakukan pencacahan (stock opname);
i.	menyimpan dan memelihara dengan baik buku dan catatan serta dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun;
j.	menyelenggarakan pembukuan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
k.	mengajukan perubahan (update) data dalam hal terdapat data yang berubah terkait perizinan PLB;
l.	memberikan akses terhadap data dan dokumen seluruh kegiatan PLB yang dibutuhkan dalam rangka pemeriksaan pabean oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
m.	menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan PLB apabila dilakukan audit oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

 

Pasal 29

 

(1)	Penyelenggara PLB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang dimasukkan untuk keperluan penyelenggaraan PLB yang berada atau seharusnya berada di PLB.
(2)	Pengusaha PLB atau PDPLB bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di PLB.
(3)	Dalam hal PDPLB tidak dapat mempertanggungjawabkan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara PLB harus bertanggung jawab terhadap Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang atas barang yang berada atau seharusnya berada di PLB.
(4)	Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB atau PDPLB dibebaskan dari tanggung jawab atas Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, dalam hal barang: a. musnah tanpa sengaja; b. diekspor dan/atau diekspor kembali; c. diimpor untuk dipakai dengan diselesaikan kewajiban pabean, cukai, dan perpajakan; d. dikeluarkan ke TPB lainnya; e. dikeluarkan ke Kawasan Bebas; f. dikeluarkan ke KEK; g. dikeluarkan ke Tempat Penimbunan Pabean; dan/atau h. dimusnahkan dibawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai.

 

Pasal 30

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB, dilarang:

a.	memasukkan barang selain: 1) untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau 2) barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3);
b.	memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor; dan/atau
c.	mengeluarkan barang dengan tujuan yang berbeda dengan tujuan yang tercantum dalam izin PLB.

 

BAB VII
PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 31

 

(1)	Setiap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat wajib diberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi.
(2)	Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberitahuan Pabean.
(3)	Pemberitahuan Pabean untuk: a. Pemasukan barang asal luar daerah pabean ke PLB; b. Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean; dan c. Pemasukan dan pengeluaran barang antar Penyelenggara Pusat Logistik Berikat dan/atau Pengusaha Pusat Logistik Berikat yang dimiliki oleh 1 ( satu) badan usaha; diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
(4)	Pemberitahuan Pabean pemasukan barang ke PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Penyelenggara Pusat Logistik Berikat, Pengusaha Pusat Logistik Berikat atau PDPLB.
(5)	Pemberitahuan Pabean pengeluaran barang dari PLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh pihak yang mengeluarkan barang dari PLB, yaitu: a. Penyelenggara Pusat Logistik Berikat; b. Pengusaha Pusat Logistik Berikat; c. PDPLB; atau d. badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
(6)	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat disampaikan secara berkala atau periodik untuk perusahaan yang memiliki bisnis proses yang memerlukan pergerakan barang secara cepat dan singkat (fast moving) berdasarkan manajemen risiko.
(7)	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE).
(8)	Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara manual, dalam hal: a. Kantor Pabean belum menerapkan ketentuan sistem Pertukaran Data Elektronik (PDE); b. penerapan Pertukaran Data Elektronik (PDE) belum dapat dilakukan; atau c. keadaan kahar.

 

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 32

 

(1)	Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean melakukan pengawasan terhadap kegiatan Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan PDPLB yang berada dalam pengawasannya.
(2)	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
(3)	Kepala Kantor Wilayah atau Kepala KPU dan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB.
(4)	Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dan/atau hasil audit kepabeanan dan/atau cukai digunakan sebagai salah satu dasar untuk melakukan evaluasi atas izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB yang telah diberikan.
(5)	Dalam hal terdapat pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai atas: a. hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. hasil pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3); c. hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2); dan/atau d. hasil audit kepabeanan dan/atau cukai, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 33

 

(1)	Dalam hal barang yang ditimbun oleh Pengusaha PLB atau PDPLB melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), barang tersebut harus: a. diekspor kembali b. dikeluarkan ke TPB lain; c. dikeluarkan ke Kawasan Bebas; d. dikeluarkan ke KEK; atau e. dikeluarkan ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)	Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang asal luar daerah pabean, selain penyelesaian dengan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan dilunasi Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI setelah memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang impor.
(3)	Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan barang asal luar daerah pabean yang mendapat fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean atau TPB lainnya, selain penyelesaian pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan dari PLB dengan diselesaikan kewajiban kepabeanan dan/atau perpajakan sesuai dengan skema fasilitas kepabeanan dan/atau perpajakan dimaksud.
(4)	Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang asal tempat lain dalam daerah pabean, selain penyelesaian dengan ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dapat dikeluarkan kembali ke tempat lain dalam daerah pabean dengan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
(5)	Dalam hal Pengusaha PLB atau PDPLB tidak melakukan penyelesaian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) terlewati, izin Pengusaha PLB atau izin PDPLB yang bersangkutan dibekukan sampai dengan dilakukan penyelesaian atas barang dimaksud.
(6)	Barang untuk keperluan pengusahaan PLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penimbunan selama 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7).

 

Pasal 34

 

(1)	Barang yang akan dikeluarkan dari PLB dan telah diajukan Pemberitahuan Pabean atau formulir/dokumen harus diletakkan pada tempat tertentu (area transit) yang telah ditetapkan dan dapat dilakukan pemeriksaan pabean berdasarkan manajemen risiko.
(2)	Terhadap barang yang mempunyai karakteristik tertentu antara lain berupa barang cair, gas, atau sejenisnya, dikecualikan dari keharusan meletakkan pada tempat tertentu (area transit) yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)	Barang yang telah mendapat persetujuan pengeluaran barang dari Pejabat atau Sistem Komputer Pelayanan Pusat Logistik Berikat, harus dikeluarkan dari PLB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal persetujuan pengeluaran barang.
(4)	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, terhadap pengajuan dokumen Pemberitahuan Pabean berikutnya yang diajukan oleh pihak yang telah mendapat persetujuan pengeluaran barang tidak dapat dilayani.

 

Pasal 35

 

(1)	Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan cukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dari PLB, Kepala Kantor Pabean harus melakukan penelitian secara mendalam.
(2)	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan pelanggaran yang bersifat administratif, ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(3)	Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana kepabeanan dan cukai, ditindaklajuti dengan penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(4)	Dalam hal orang yang bertanggungjawab atas Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB terbukti melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan orang tersebut merupakan warga negara asing, Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk menyampaikan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang menangani bidang keimigrasian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

Pasal 36

 

(1)	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan pengawasan bersama terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB.
(2)	Tata cara pengawasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal Pajak.

 

BAB IX
PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN IZIN

Pasal 37

 

(1)	Dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 27 atau Pasal 28, dan/atau melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Kepala KPU atau Kantor Pabean yang mengawasi membekukan penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB.
(2)	Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KPU yang mengawasi PLB, Kepala KPU memberitahukan kepada Direktur Jenderal.
(3)	Dalam hal pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi PLB, Kepala Kantor Pabean memberitahukan kepada Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah.

 

Pasal 38

 

(1)	Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, atau izin PDPLB, dibekukan oleh Kepala Kantor Pabean yang mengawasi atas nama Direktur Jenderal dalam hal Pengusaha PLB atau PDPLB: a. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, antara lain berupa: 1. memasukkan barang untuk ditimbun yang tidak sesuai dengan izin PLB; 2. memasukkan barang yang dilarang untuk diimpor dan/atau untuk diekspor; dan/atau 3. mengeluarkan barang kepada Orang yang tidak tercantum dalam izin PLB; b. menunjukkan ketidakmampuan dalam mengusahakan PLB, antara lain berupa: 1. tidak menyelenggarakan pembukuan dalam kegiatannya; 2. tidak melakukan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; 3. tidak melunasi utang dalam jangka waktu yang ditentukan; 4. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB berdasarkan hasil monitoring dan/atau evaluasi terhadap Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB; atau 5. tidak memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam izm Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB.
(2)	Selama pembekuan, Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB dilarang untuk memasukkan barang ke PLB.
(3)	Terhadap Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB yang izinnya dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih diperbolehkan melakukan kegiatan di dalam PLB, dan atas barang hasil kegiatan dapat dikeluarkan dari PLB.

 

Pasal 39

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dapat diberlakukan kembali dalam hal Penyelenggara, Pengusaha, atau PDPLB:

a.	telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Pasal 27, atau Pasal 28;
b.	tidak terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
c.	tidak terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a; atau
d.	telah mampu kembali menyelenggarakan dan/atau mengusahakan PLB.

 

Pasal 40

Izin yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) dapat diubah menjadi pencabutan dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB:

a.	telah terbukti melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan;
b.	tidak mampu lagi melakukan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB berdasarkan rekomendasi dari hasil audit Pejabat Bea dan Cukai; atau
c.	telah terbukti dengan sengaja melakukan kegiatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

 

Pasal 41

Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB tidak diperbolehkan untuk melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari PLB terhitung sejak:

a.	tidak berlakunya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan izin usaha diberlakukan kembali atau diperpanjang; dan/atau
b.	tidak berlakunya bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b sampai dengan bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi diperpanjang.

 

Pasal 42

 

(1)	Penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB, izin Pengusaha PLB, dan/atau izin PDPLB, dilakukan pencabutan dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB: a. tidak melakukan kegiatan penyelenggaraan dan/atau pengusahaan PLB dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut; b. tidak maid.’ipiillum pemberlakuan kembali atau perpanjangan izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tidak berlakunya izin usaha dan/atau bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi; c. bertindak tidak jujur dalam usahanya, antara lain berupa menyalahgunakan fasilitas PLB dan melakukan tindak pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai; d. dinyatakan pailit; dan/atau e. mengajukan permohonan pencabutan.
(2)	Pencabutan terhadap penetapan dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
(3)	Terhadap izin yang telah dilakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencabutan izin Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB: a. harus melunasi semua Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI yang terutang, baik berupa utang yang berasal dari hasil temuan audit dan/atau utang yang terjadi karena pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean; b. mengekspor kembali barang yang masih ada di PLB; atau c. memindahkan barang yang masih ada di PLB ke PLB lain.
(4)	Dalam hal, Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, dan/atau PDPLB tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas barang yang berada di PLB dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
(5)	Sebelum dilakukan pencabutan izm, berdasarkan manajemen risiko terhadap Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB dan/atau PDPLB dapat dilakukan audit kepabeanan dan/atau audit cukai atau pemeriksaan sederhana.

 

Pasal 43

Dalam hal penetapan tempat sebagai PLB dan izin Penyelenggara PLB dicabut, PDPLB yang berada di lokasi Penyelenggara PLB dapat mengajukan:

a.	permohonan pindah lokasi ke Penyelenggara PLB lain kepada Direktur Jenderal atau Pejabat yang ditunjuk, dengan terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Penyelenggara PLB lain tersebut; atau
b.	permohonan menjadi Penyelenggara Pusat Logistik Berikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di lokasi Penyelenggara PLB yang telah dicabut izinnya.

 

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

 

(1)	Dalam hal izin PLB diberikan terhadap lokasi yang sebelumnya telah ada barang di dalamnya, atas seluruh barang tersebut harus dilakukan pencacahan (stock opname) oleh Kantor Pabean dan dapat diperlakukan menjadi saldo awal PLB.
(2)	Dalam hal terdapat pembatasan di bidang impor, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Pemasukan barang asal luar daerah pabean ke PLB belum diberlakukan ketentuan pembatasan di bidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. Pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor dapat dipenuhi pada saat pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean. c. Dalam hal pemenuhan ketentuan pembatasan di bidang impor telah dipenuhi pada saat pemasukan barang ke PLB, pada saat pengeluarannya tidak diperlukan kembali pemenuhan    ketentuan pembatasan di bidang impor. d. Pemenuhan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dipergunakan untuk pengeluaran barang secara parsial dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean dengan menggunakan pemotongan kuota. e. Pemenuhan ketentuan pembatasan atas barang yang akan dikeluarkan dari PLB dapat dilakukan oleh: 1. Penyelenggara PLB; 2. Pengusaha PLB; 3. PDPLB; atau 4. badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, sebagai pihak yang mengeluarkan barang dari PLB, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)	Terhadap barang yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk untuk operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (master list) yang termasuk dalam barang yang mendapatkan cost recovery yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan mengharuskan untuk diekspor kembali, dapat diselesaikan dengan memasukan barang dimaksud ke PLB, sementara menunggu diekspor kembali atau penggunaan kembali di TLDDP, dengan ketentuan sebagai berikut: a. Terhadap barang impor yang menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk (master list) yang dimasukkan ke PLB dan belum digunakan sesuai skema fasilitas pembebasan bea masuk dimaksud, masih diberlakukan sebagai barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya; b. Terhadap barang asal PLB yang dikeluarkan ke TLDDP dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk (master list) yang dimasukkan kembali ke PLB dan belum digunakan sesuai skema fasilitas pembebasan bea masuk dimaksud, masih diberlakukan sebagai barang impor yang belum dipenuhi kewajiban pabeannya.
(4)	Dalam hal terdapat penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA), berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Penggunaan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh negara asal barang di luar negeri dapat diberlakukan pada saat pemasukan ke PLB, dan atas barang dimaksud diberlakukan tarif bea masuk sesuai skema pada preferential tariff dimaksud pada saat dikeluarkan dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean; b. Pengeluaran barang dari PLB ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara parsial dengan menggunakan pemotongan kuota; c. Pemenuhan Surat Keterangan Asal (SKA.) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dipenuhi oleh: 1. Penyelenggara Pusat Logistik Berikat; 2. Pengusaha Pusat Logistik Berikat; 3. PDPLB; atau 4. badan usaha selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
(5)	Pengusaha PLB atau PDPLB dapat menerbitkan invoice atas barang yang dikeluarkan dari PLB.

 

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai:

a.	penerapan manajemen risiko dalam rangka pemeriksaan pabean secara selektif dan penerapan manajemen risiko untuk pemberian kemudahan kepabeanan dan cukai dalam rangka kegiatan pengawasan dan pelayanan di PLB;
b.	tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan izin PLB;
c.	tata cara pengajuan perubahan data perizinan PLB;
d.	tata cara pengawasan dan pelayanan atas pemasukan barang ke Pusat Logistik Berikat, pengeluaran barang dari Pusat Logistik Berikat, musnah tanpa sengaja, dan pemusnahan barang di PLB;
e.	tata cara perizinan penimbunan barang yang memerlukan masa timbun lebih dari 3 (tiga) tahun;
f.	tata cara monitoring dan evaluasi atas izin dan kegiatan PLB;
g.	tata cara pemeriksaan sewaktu-waktu di PLB;
h.	tata cara pemeriksaan sederhana dalam rangka pencabutan izin PLB;
i.	tata cara pembekuan dan pencabutan izin PLB;
j.	tata cara penggunaan dan format dokumen pabean dan/atau dokumen/formulir dalam kegiatan PLB;
k.	tata cara penyegelan terhadap barang dari dan ke luar daerah pabean untuk dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari PLB;
l.	jenis industri tertentu dan barang tertentu dalam kegiatan pada PLB;
m.	tata cara dan pengaturan lebih lanjut mengenai barang contoh dari dan ke PLB;
n.	tata cara penyampaian Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen/formulir secara berkala atau periodik; dan
o.	tata cara pemotongan kuota dalam rangka pemenuhan ketentuan pembatasan dan/atau Surat Keterangan Asal (SKA).

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA