SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 25/PJ.322/1993

TENTANG

TOKO BEBAS BEA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) yang merupakan pengganti dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 765/KMK.00/1989, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Toko Bebas Bea atau Duty Free Shop (yang selanjutnya disingkat TBB) adalah tempat yang khusus dipergunakan sebagai toko untuk menjual barang-barang bebas bea dan pungutan negara lainnya kepada mereka yang berhak membeli barang tersebut.

2. Pengusahaan TBB dilakukan oleh Badan Hukum yang berbentuk Perseroan atau Koperasi.

3. Permohonan izin TBB diajukan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :
   1. Akte pendirian perusahaan,
   2. NPWP dan SPT Tahunan tahun terakhir,
   3. Nama dan alamat pemohon,
   4. Lokasi/tempat yang akan dijadikan TBB, dan
   5. Tata letak TBB.
4. Izin TBB berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya.

5. Fasilitas Perpajakan :
   1. Atas impor barang yang akan dijual melalui TBB tidak dipungut PPN, PPn BM dan PPh Pasal 22.
   2. Atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada TBB untuk keperluan penjualan kepada mereka yang berhak membeli, diberikan penangguhan PPN atau PPn BM.
      Tata cara penangguhannya diatur sebagai berikut :b.1Toko Bebas Bea memberitahukan kepada Kantor Inspeksi Direktorat Jenderal Pajak Bea & Cukai setempat dengan cara mengisi formulir Pemberitahuan Pemasukan Barang Untuk Toko Bebas Bea (Model PPTBB) dalam rangkap 4 dilampiri dengan dua lembar Faktur Pajak (Lembar ke-1 dan lembar ke-2);b.2Petugas Ditjen Bea & Cukai setempat setelah memeriksa kebenaran barang tersebut, memberikan nomor dan tanggal dan menandatangani baik pada PPTBB maupun pada Faktur Pajak;b.3Pendistribusian PPTBB dan Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut :
      Lembar ke-1 : Untuk Kantor Inspeksi Ditjen Bea & Cukai setempat.
      Lembar ke-2 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak setempat melalui Kantor Ditjen Bea & Cukai setempat.
      Lembar ke-3 : Untuk menjual melalui TBB beserta lembar ke-2 Faktur Pajak.
      Lembar ke-4 : Untuk Toko Bebas Bea beserta lembar ke-1 Faktur Pajak.b.4Berdasarkan PPTBB yang diterima oleh penjual maka PPN dan PPn BM atas penyerahan BKP kepada TBB ditangguhkan.
6. Pengukuhan dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) :
7. memasukkan SPT Masa PPN setiap bulannya;
8. melaporkan Pemberitahuan Pemasukan Barang untuk Toko Bebas Bea (PPTBB) yang sekaligus berfungsi sebagai Surat Keputusan Penangguhan PPN/PPn BM, dalam SPT Masa PPN bulan ditandatangani PPTBB tersebut oleh Dirjen Bea dan Cukai didalam Lampiran Pajak Masukan/Daftar Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (Formulir 1485 B3) dan lajur Jumlah Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan (Formulir 1485).
9. Yang berhak membeli barang pada TBB :
10. Pengawasan
11. berdasarkan hasil pencacahan terdapat ketidak cocokan jumlah persediaan yang seharusnya ada, maka Pengusaha TBB wajib melunasi bea dan pungutan negara lainnya yang terutang;
12. rusak, maka Pengusaha TBB harus mengekspornya kembali bila barang tersebut berasal dari impor, atau mengembalikannya ke peredaran bebas di dalam negeri bila barang tersebut berasal dari dalam negeri, setelah melunasi PPN, PPn BM dan Cukai yang terutang atau memusnahkannya.
13. Busuk, maka Pengusaha TBB wajib memusnahkannya.
14. Pencabutan Izin
15. Pengusaha TBB terbukti melanggar ketentuan kepabeanan dan atau perpajakan.
16. Dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan sama sekali
17. Memasukkan barang tersebut ke peredaran bebas di dalam negeri setelah melunasi bea masuk dan pungutan negara lainnya yang masih terutang.
18. Memindah-tangankan barang tersebut ke TBB lainnya.
19. Mengekspornya kembali.
20. Memusnahkannya sesuai ketentuan yang berlaku.
21. Dalam melaksanakan Surat Edaran ini, hendaknya Saudara bekerja sama secara terpadu dengan Ditjen Bea & Cukai.

Demikian, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttdFUAD BAWAZIER