TENTANG

PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK

MASING-MASING PROVINSI

TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas PMK Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Proporsi dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PROPORSI DAN ESTIMASI PENERIMAAN PAJAK ROKOK UNTUK MASING-MASING PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021.

PERTAMA :

Menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk masing-masing Provinsi Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA :

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan ini disampaikan kepada:

1.	Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2.	Direktur Jenderal Perbendaharaan;
3.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4.	Para Gubernur di Seluruh Indonesia; dan
5.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2020
DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI