Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 33/PJ.4/2001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 33/PJ.4/2001

TENTANG

SURAT KETERANGAN FISKAL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, berikut ini disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan. 

1.Dalam rangka memproses permohonan Surat Keterangan Fiskal dari WP, KPP melaksanakan tindakan-tindakan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a.KPP menerima dan melakukan penelitian terhadap formulir permohonan yang telah diisi oleh WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan Direktur Jenderai pajak Nomor KEP-447/PJ/2001;
b.Perbedaan antara omzet dan laba komersil dengan omzet dan laba fiskal tidak menghalangi KPP untuk memberikan pelayanan Surat Keterangan Fiskal;
c.KPP melakukan analisis Laporan Keuangan untuk meneliti ada tidaknya obyek pe#mungutan dan pemotongan PPh, ada tidaknya biaya yang tidak boleh diperkenankan untuk dibebankan, serta equalisasi omzet PPh dengan PPN;
d.Hasil analisis Laporan Keuangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran materiil atas laporan keuangan, SPT Tahunan PPh, serta SPT Masa PPN atas WP yang bersangkutan;
e.Kanwil DJP dan KPP meneliti ada tidaknya bukti awal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh WP yang bersangkutan;
f.Apabila persyaratan tidak Iengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan. KPP harus sudah memberitahukan WP yang bersang#kutan menggunakan formulir permintaan kelengkapan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana contoh pada lampiran I Surat Edaran ini; 
g.Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan dari WP Non Bursa. KPP harus mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan Surat Ketera#ngan Fiskal bagi WP Non Bursa dengan formulir sebagaimana contoh pada lampir#an II Surat Edaran ini, atau Surat Penolakan Pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran lII Surat Edaran ini;
h.Khusus untuk WP Bursa, berkas permohonan tersebut oleh KPP selanjutnya dikirimkan ke Kanwil DJP dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran IV Surat Edaran ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan WP diterima oleh KPP.
2.Dalam rangka memproses permohonan Surat Keterangan Fiskal yang diterima dari WP Bursa, Kanwil DJP melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
a.Menerima berkas permohonan Surat Keterangan Fiskal WP Bursa dari KPPsesuai angka 1 huruf h diatas dan melakukan penelitian ulang untuk memutuskan dapat tidaknya diberikan Surat Keterangan Fiskal kepada WP Bursa yang bersangkutan;
b.Apabila persyaratan tidak lengkap, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak saat diterimanya permohonan dari KPP, Kanwil DJP harus sudah memberitahukan WP yang bersangkutan menggunakan formulir permintaan kelengkapan permohonan Surat Keterangan Fiskal sebagaimana contoh pada lampiran 1 Surat Edaran ini;
c.Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak saat diterimanya berkas permohonan dari KPP sesuai angka 2 huruf a diatas, Kanwil DJP harus mengeluarkan keputusan untuk menerbitkan Surat Keterangan Fiskal untuk WP Bursa dengan formulir sebagaimana contoh pada lampiran II Surat Edaran ini, atau Surat Penolakan pemberian Surat Keterangan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh pada lampiran III Surat Edaran ini.
3.Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-447/PJ/2001 tentang Surat Keterangan Fiskal, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ.44/1998 tanggal 30 Juli 1998 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ.44/2000 tanggal 19 September 2000 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa, dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO

Status

Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ./2007 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-447/PJ./2001 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal Dan Pencabutan Atas Surat Edaran Direktur Jenderal Paja

Peraturan Terkait

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance)

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Skf) Non Bursa

Riwayat

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Tax Clearance)

Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal (Skf) Non Bursa

Lampiran

Lampiran SE-33/PJ.4/2001

Tanggal 08 Agustus 2001

Lampiran I

 

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ..................................

KANTOR PELAYANAN PAJAK   ........................................

Jl. : ................................................ Telepon : ........................
................................................ Fax.      : ........................

 

Nomor : ................................................
HaI : Kelengkapan Permohonan Surat Keterangan Fiskal

 

Yth.
Nama : ...............................................
NPWP : ...............................................
Alamat : ...............................................

 

 

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara Nomor ............ tanggal ........................ tentang permohonan Surat Keterangan Fiskal, dengan   ini diminta Saudara segera melengkapi data yang dapat kami terima paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat ini melalui faksimili dan atau sarana komunikasi lainnya. Data dimaksud yaitu :

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

Apabila kelengkapan data tersebut tidak dipenuhi, maka permohonan Surat Keterangan Fiskal Saudara tidak dapat diproses lebih lanjut.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

A.n. Kepala Kantor,

Kasi .......................

 

 

 

.........................................

NIP. ................................

 

 

 

 

                       

 

  

Lampiran SE-33/PJ.4/200I

Tanggal 08 Agustus 2001

Lampiran II

 

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ........................

KANTOR PELAYANAN PAJAK ....................................

 

Alamat : ............................................................. Telepon : ........................
       ............................................................. Fax.       : ........................

 

SURAT KETERANGAN FISKAL

 

Nomor : ....................................
Tanggal : ....................................

 

Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa kewajiban perpajakan dari perusahaan:

 

Nama   ....................................
NPWP   ....................................
Alamat   ....................................

           

adalah sebagai berikut :

 

  1. Tunggakan Pajak sampai saat ini :

                        PPh                                          PPN                                         PBB

                        Nihil                                         Nihil                                         Nihil

 

  1. SPT Tahunan PPh *) :

            3 (tiga)Tahun Pajak Terakhir               Penghasilan Kena Pajak

                                   

------- Rp. ........................
------- Rp. ........................
------- Rp. ........................

 

  1. PPh Final * ) :

3 (tiga)Tahun Pajak Terakhir          Objek                                PPh Final **)

           

------- ........................ Rp.       ........................
------- ........................ Rp.       ........................
------- ........................ Rp.       ........................

 

  1. PPB yang dibayar menurut Wajib Pajak :

            Tahun Pajak                 Jumlah SPPT/STTS PBB yang dibayar

           

-------                         Rp. ........................

 

                                               

Surat Keterangan ini diberikan untuk memenuhi permohonan Wajib Pajak dengan Surat Nomor ................................................................. . tanggal .......................

 

 

 

 

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

 

 

 

.............................................

NIP. ..................................

 

 

*) bagi wp non bursa cukup tahun terakhir.
**) merupakan jumlah pelunasan tahun yang bersangkutan baik melalui pemotongan maupun pembayaran sendiri.

 

 

 

         

           

 

Lampiran SE-33/PJ.4/200I

Tanggal 08 Agustus 2001

Lampiran III

  

 

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH ........................

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................

 

Jl. : ............................................................. Telepon : ........................
............................................................. Fax.         : ........................

 

SURAT PENOLAKAN PEMBERIAN

SURAT KETERANGAN FISKAL

 

Nomor : ....................................
Tanggal : ....................................

 

Direktur Jenderal Pajak menerangkan :

Nama : ....................................
NPWP : ....................................
Alamat : ....................................

 

Bahwa kepada Perusahaan tersebut tidak dapat diberikan Surat Keterangan Fiskal, karena :

 

£      Tidak menyampaikan/memasukkan SPT Tahunan PPh 3 tahun terakhir *)

£      Tidak menyampaikan/laporan Keuangan dan Neraca Rekonsiliasi yang telah diautdit Akuntan Publik untuk 2 tahun terakhir (khusus bagi WP Bursa)

£      Mempunyai tunggakan pajak atas ketetapan PPh/PPN/PBB tahun sebelumnya.

£      Mempunyai tunggakan pajak tahun berjalan untuk jenis PPh Pasal 21/22/23/25/26 PPh Final/PPN/PPnBM/PBB

 

 

 

A.n. Direktur Jenderal Pajak

Kepala Kantor,

 

 

 

 

..............................................

NIP.     ...................................

 

  

 

*) Bagi WP Non Bursa cukup tahun terakhir.

 

         

Lampiran SE-33/PJ.4/2001

Tanggal 08 Agustus 2001

Lampiran IV

 

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH .......................

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................

 

Nomor    
Lampiran    
Perihal   Data Perpajakan atas nama
  PT.............................................
NPWP ....................................

 

                                   

 

Yth.      Kepala Kantor Wilayah ............

Jalan ................................................

...........................................................

 

 

sehubungan dengan surat permohonan Surat Keterangan Fiskal dari Wajib Pajak tanggal ........................, Nomor ........................ Perihal tersebut diatas dengan ini disampaikan data perpajakan dimaksud sebagai berikut :

 

  1. SPT Tahunan PPh 3 (tiga) tahun terakhir *)
Tahun Pajak Penghasilan Kena Pajak Tanggal SPT diterima KPP
 

 

 

 

 

    

 

  1. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan (bulan........................ s/d bulan............)
No. Urut Jenis Pajak

(PPh Psl. 21/22/23/25/26 Final/PPN/PPnBM

 Jumlah Pajak yang Dibayar Jumlah Pajak yang seharusnya Dibayar
 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

*) Bagi WP Non Bursa cukup tahun terakhir.

 

         

Lampiran SE-33/PJ.4/2001

Tanggal 08 Agustus 2001

 

 

  1. Pembayaran Ketetapan Pajak
TAHUN

PAJAK

  

JENIS PAJAK

 JENIS

KETETAPAN

PAJAK

 JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR TANGGAL PEMBAYARAN LUNAS
 

 

 

 

 

        

 

  1. Daftar Saham Pendiri
No. Nama NPWP Jml Saham Nilai Saham
         

 

 

 

 

  1. Pembayaran PBB tahun terakhir menurut Wajib Pajak
Tahun Pajak. Jumlah SPPT/STTS Jumlah PBB yang harus Dibayar Tanggal Pembayaran Lunas
 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Oleh karena Wajib Pajak telah/tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Fiskal dapat dikabulkan/agar ditolak.

 

Demikian untuk dimaklumi.

 

 

 

 

........................,20......................

Kepala Kantor,

 

 

 

 

.............................................

NIP.     ..................................

 

peraturan banner
Thumbnail