Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 07/PJ.24/2001

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE – 07/PJ.24/2001

TENTANG

PENEGASAN PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 tentang Petunjuk Editing SSP Lembar ke-2, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

  1. Urutan Pelaksanaan editing SSP lembar ke-2 tetap mengikuti petunjuk dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001
  2. Perubah-perubahan dalam lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 tanggal 22 Februari 2001 adalah sebagai berikut:
    1. Penambahan Kode Jenis Setoran 199 Pembayaran Pendahuluan skp ke dalam Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak: 0111; 0112; 0113; 0114; 0115; 0116; 0117; 0118; 0131; 0132; 0133; 0134; dan 0171, sesuai dengan perubahan KJS dalam KEP 169/PJ/2001. Penambahan Kode Jenis Setoran (KJS) tersebut digunakan untuk menampung pembayaran pendahuluan sebelum diterbitkan surait ketetapan pajak berdasarkan pemeriksaan agar pembayaran tersebut dapat dibukukan pada sisi kredit dalam perhitungan sanksi admnistrasi yang akan dikenakan.
    2. Penggabungan penggunaan beberapa Kode Jenis Setoran (KJS) pada Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0118 PPh Final dan Fiskal Luar Negeri yang semula dipisahkan atas KJS Orang Pribadi dan KJS Badan menjadi satu KJS dengan tujuan untuk penyederhanaan penggunaan kode dan memberi kemudahan bagi Wajib Pajak.

Contoh :

Lampiran SE-02/PJ/2001Menjadi
MAPKJSUraian PembayaranMAPKJSUraian Pembayaran
0118409Psl 4(2)OP Jasa Konstruksi0118409Psl 4(2) atas Jasa Konstruksi
0118424Psl 4(2) Bada Jasa Konstruksi0118409Psl 4(2) atas Jasa Konstruksi
  1. Pembayaran/Penyetoran yang tidak mempunyai Kode MAP dan KJS secara khusus menggunakan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0119 PPh Non Migas lannnya untuk pembayaran PPh dan Kode MAP/Kode Jenis Pajak 0139 PPN/PPnBM Lainnya untuk pembayaaan PPN dan PPnBM seperfi contoh dibawah ini: Lampiran SE-02/PJ/2001 Menjadi MAP KJS Uraian Pembayaran MAP KJS Uraian Pembayaran 0111 409 PPh Psl 21 lain-lain final 0119 100 PPh Non Migas Lainnya 0112 199 Final lain-lain 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  1. Perubahan pada PPh Pasal 22 (MAP:01 12), PPN dalam Negeri (MAP:0131), PPN Impor (MAP:0132), PPnBM Dalam Negeri (MAP:0133), dan PPnBM Impor (MAP:0134) menjadi sebagaimana dalam contoh di bawah ini: Lampiran SE-02/PJ/2001 Menjadi MAP KJS Uraian Pembayaran MAP KJS Uraian Pembayaran 0112 900 PPh Pasal 22 dari Bendaharawan 0112 900 PPh Pasal 22 dari Pemungut 0112 901 PPh Pasal 22 dari Pemungut 0112 310 SKPKB PPh Pasal 22 0131 900 Pemungut 0131 900 Pemungut       0131 314 SKPKB Pemungut PPN 0132 900 Pemungut 0132 900 Pemungut 0132 900 SKPKB PPN Impor 0132 900 Pemungut 0133 900 Pemungut 0133 311 SKPKB Pemungut PPnBM DN 0134 900 Pemungut 0134 900 Pemungut 0134 310 SKPKB PPnBM Impor
  1. Tabel Perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal pajak Nomor SE-02/PJ.24/2001 diganti dengan Tabel perubahan kode MAP/KJS lama ke dalam kode MAP/KJS baru sesuai dengan Lampiran Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
  2. Kantor Pelayaaan Pajak dan kantor Penyuluhan Pajak agar segera mensosialisasikan tata cara pengisian Surat Setoran Pajak dan Perubahan Kode MAP serta Kode jenis Setoran sesuai dengan Buku Petunjuk Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud terlampir dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2001 tentang Bentuk Surat Setoran Pajak.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Direktur Jenderal,

ttd. HADI POERNOMO
NIP 060027375

Lampiran Terkait

Bentuk Surat Setoran Pajak

Petunjuk Editing Ssp Lembar Ke-2

Lampiran

Lampiran

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-07/PJ.24/2001
Tanggal : 22 Mei 2001

 

 

TABEL PERUBAHAN KODE MAP/KJS

 
KODE LAMA KODE BARU (Lampiran KEP-169/PJ/2001)

MAP

 KJS

URAIAN

 MAP KJS URAIAN
(1) (2)

(3)

 (4) (5) (6)
0111 -

PPh Pasal 21

 0111 -

PPh Pasal 21
  100

Masa

 0111 100 Masa PPh Pasal 21
    0111 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 21
  101

Pembayaran sekaligus PT. JAMSOSTEK

 0111 401 PPh Pasal 21 Final pembayaran sekaligus atas jaminan hari tua, uang pensiun dan pesangon
  102

-

Honor, Hadiah

-

Honor yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan anggota TNI/POLRI, yang bersumber dari APBN/D
0111

0119

 100

100

 Masa PPh Pasal 21

PPh Non Migas Lainnya
  103

Komisi Wiraniaga

 0111 100 Masa PPh Pasal 21
  199

Final lain-lain

 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  200

Tahunan

 0111 200 Tahunan PPh Pasal 21
  300

STP

 0111 300 STP PPh Pasal 21
  400

SKPKB

 0111 310 SKPKB PPh Pasal 21
  401

SKPKB Final

 0111 311 SKPKB PPh Pasal 21 Final
  500

SKPKBT

 0111 320 SKPKBT PPh Pasal 21
  501

SKPKBT Final

 0111 321 SKPKBT PPh Pasal 21 Final
0112 -

PPh Pasal 22

 0112 -

PPh Pasal 22 Dalam Negeri
  100

Masa

 0112 100 Masa PPh Pasal 22
    0112 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22
  101

119

-

Penebusan Tepung Terigu/Gula Pasir

-

Final lain-lain
0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  102

Penebusan Migas

 0112 401 PPh Pasal 22 Final atas Penebusan Migas
  103

104

-

Penyerahan Rokok Kretek Prod. DN

-

Penyerahan Rokok Putih Prod. DN
0112 402 PPh Pasal 22 Final atas Penyerahan Rokok Produksi Dalam Negeri
  300

STP

 0112 300 STP PPh Pasal 22
  400

SKPKB

 0112 310 SKPKB PPh Pasal 22
  401

SKPKB Final

 0112 311 SKPKB PPh Pasal 22 Final
  500

SKPKBT

 0112 320 SKPKBT PPh Pasal 22
  501

SKPKBT Final

 0112 321 SKPKBT PPh Pasal 22 Final
  600

Setoran Pemungut

 0112 900 PPh Pasal 22 dari Pemungut
  601

Penetapan Pemungut

 0112 310 SKPKB PPh Pasal 22
0113 -

PPh Pasal 22 Impor

 0113 -

PPh Pasal 22 Impor
  100

Masa

 0113 100 Masa PPh Pasal 22 Impor
    0113 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 22
  300

STP

 0113 300 STP PPh Pasal 22 Impor
  400

SKPKB

 0113 310 SKPKB PPh Pasal 22 Impor
  500

SKPKBT

 0113 320 SKPKBT PPh Pasal 22 Impor
0114 -

PPh Pasal 23/26

 0114

0117

 -

PPh Pasal 23

PPh Pasal 26
  100

Masa

 0114

0117

 100

100

 Masa PPh Pasal 23

Masa PPh Pasal 26
  -

-

 0114

0117

 101

101

 PPh Pasal 23 atas Dividen Dalam Negeri

PPh Pasal 26 atas Dividen Luar Negeri
  -

-

 0114

0117

 102

102

 PPh Pasal 23 atas Bunga Utang Dalam Negeri

PPh Pasal 26 atas Bunga Utang Luar Negeri
  -

-

 0114

0117

 103

103

 PPh Pasal 23 atas Royalti Dalam Negeri

PPh Pasal 26 atas Royalti Luar Negeri
  -

-

 0114

0117

 104

104

 PPh Pasal 23 atas Jasa Dalam Negeri

PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
  -

-

 0117 105 PPh Pasal 26 atas Laba setelah Pajak BUT
  -

-

 0114

0117

 199

199

 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 23

Pembayaran Pendahuluan skp PPh Pasal 26
  101

Bunga Simpanan A

 0114 401 PPh Pasal 23 Final atas Bunga Simpanan Anggota Koperasi
  199

Final lain-lain

 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  300

STP

 0114

0117

 300

300

 STP PPh Pasal 23

STP PPh Pasal 26
  -

-

 0114 301

-

STP PPh 23 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa
0117 301

-

STP PPh pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa, dan Laba setelah pajak BUT
  400

SKPKB

 0114

0117

 310

310

 SKPKB PPh Pasal 23

SKPKB PPh Pasal 26
  -

-

 0114 311

-

SKPKB PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Royalti , dan Jasa
0117 311

-

SKPKB PPh pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti, Jasa dan Laba setelah pajak BUT
  401

SKPKB Final

 0114 312 SKPKB Final
  500

SKPKBT

 0114

0117

 320

320

-

SKPKBT PPh Pasal 23

-

SKPKBT PPH Pasal 26
  -

-

 0114 321

-

SKPKBT PPh Pasal 23 atas Deviden, Bunga, Royalti, dan jasa
0117 321

-

SKPKBT PPh Pasal 26 atas Deviden, Bunga, Royalti, dan Laba setelah pajak BUT
  501

SKPKBT Final

 0114 322 SKPKBT PPh Pasal 23 Final
0115

0115

0115

 -

PPh Pasal 25/29

PPh Final Pasal 15

PPh Final Pasal 19

 0115

0116

0118

 - PPh Pasal 25 Orang Pribadi

PPh Pasal 25 Badan

PPh Final
  100

Masa

 0115 100 Masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi
0115 101 Masa PPh Pasal 25 Orang pribadi Pengusaha Tertentu
0116 100 Masa PPh 25 Badan
0115 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh pasal 25 Orang Pribadi
0116 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh 25 Badan
  101

Pasal 15 Final Jasa Pelayaran Dalam Negeri

 0118 410 PPh Pasal 15 Final atas Jasa Pelayaran Dalam Negeri
  102

Pasal 15 Final Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri

 0118 411 PPh Pasal Final atas Jasa Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri
  103

Pasal 15 Final Jasa Penerbangan Dalam Negeri

 0118 412 PPh pasal 15 Final Orang pribadi atas Jasa Penerbangan Dalam Negeri
  104

Pasal 15 Final atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri

 0118 413 PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi atas Penghasilan Perwakilan Dagang Luar Negeri
  105

Pasal 15 Final atas Pola Bagi Hasil dengan PT Telkom

 0118 414 PPh Pasal 15 Orang Pribadi atas Pola Bagi Hasil
  106

Pasal 15 Final atas Kerjasama bentuk BOT

 0118 415 PPh Pasal 15 Final Orang Pribadi Atas kerjasama Bentuk BOT
  161

Pasal 19 Final Atas Revaluasi aktiva Tetap

 0118 416 PPh Pasal 19 Final Badan atas Revaluasi Aktiva Tetap
  159

199

-

Pasal 15 Final Lain

-

Pasal 19 Final Lain
0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  200

Tahunan

 0115

0116

 200

200

 Tahunan Orang Pribadi

Tahunan Badan
  300

STP

 0115

0116

 300

300

 STP Orang Pribadi

STP Badan
  400

SKPKB

 0115

0116

 310

310

 SKPKB Orang Pribadi

SKPKB Badan
  451

SKPKB Pasal 15

 0118 311 SKPKB Final Pasal 15
  461

SKPKB Pasal 19

 0118 312 SKPKB Final pasal     19
  500

SKPKBT

 0115

0116

 320

320

 SKPKBT Orang Pribadi

SKPKBT Badan
  551

SKPKBT Pasal 15

 0118 321 SKPKBT Final Pasal 15
  561

SKPKBT Pasal 19

 0118 322 SKPKBT Final Pasal 19
0116 -

PPh Pasal 4(2) Final

 0118 - PPh Final dan Fiskal Luar Negeri
   

0118 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPh Final
  101

Diskonto/Bunga Obligasi

 0118 401 Pasal 4(2) atas Diskonto atau Bunga Obligasi
  102

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

 0118 402 Pasal 4(2) Pengalihan hak atas Tanah dan/atau Bangunan
  103

Persewaan Tanah dan Bangunan

 0118 403 Pasal 4(2) atas Persewaan Tanah dan Bangunan
  104

Bunga Deposito/Tabung & SBI

 0118 404 Pasal 4(2) atas Bunga Deposito/Tabungan &SBI
  105

Hadiah Undian

 0118 405 Pasal 4(2) atas Hadiah Undian
  106

Transaksi Saham di Bursa Efek

 0118 406 Pasal 4(2) atas Transaksi Saham & Obligasi di Bursa Efek
  107

Penjualan Saham Pendiri

 0118 407 Pasal 4(2) atas Penjualan Saham Pendiri
  108

Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura

 0118 408 Pasal 4(2) atas Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura
  109

Jasa Konstruksi

 0118 409 Pasal 4(2) atas Jasa Konstruksi
  110

Jasa Konsultan

 0114 100 PPh Pasal 23
  199

Pasal 4(2) Lain-lain

 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  -

-

 0118 300 STP
  401

SKPKB Pasal 4(2)

 0118 310 SKPKB Pasal 4(2)
  501

SKPKBT Pasal 4(2)

 0118 320 SKPKBT Pasal 4(2)
0117 100

Fiskal Luar Negeri

 0118 100 Fiskal Luar Negeri
- -

-

 0119 - PPh Non Migas Lainnya
  -

-

 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
  -

-

 0119 300 STP
  -

-

 0119 310 SKPKB
  -

-

 0119 320 SKPKBT
- -

-

 0121 - PPh Minyak Bumi
  -

-

 0121 100 PPh Minyak Bumi
  -

-

 0121 300 STP
  -

-

 0121 310 SKPKB
  -

-

 0121 320 SKPKBT
- -

-

 0122 - PPh Gas Alam
  -

-

 0122 100 PPh Gas Alam
  -

-

 0122 300 STP
  -

-

 0122 310 SKPKB
  -

-

 0122 320 SKPKBT
- -

-

 0128 - PPh Lainnya dari Minyak Bumi
  -

-

 0128 100 PPh Lainnya dari Minyak Bumi
  -

-

 0128 300 STP
  -

-

 0128 310 SKPKB
  -

-

 0128 320 SKPKBT
  -

-

 0129 - PPh Lainnya dari Gas Alam
  -

-

 0129 100 PPh Lainnya dari Gas Alam
  -

-

 0129 300 STP
  -

-

 0129 310 SKPKB
  -

-

 0129 320 SKPKBT
0121

0121

 -

PPN DN

PPN Final Membangun Sendiri

 0131 -

PPN DN
  100

Masa

 0131 100 Masa
0131 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPN Dalam Negeri
  -

-

 0131 101 BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean
  -

-

 0131 102 JKP dari Luiar Daerah Pabean
  101

PPN Final Membangun Sendiri

 0131 103 Kegiatan Membangun Sendiri
  -

-

 0131 104 Penyerahan Aktiva Yang Tujuan Semula Tidak di Perjualbelikan
  300

STP

 0131 300 STP
  400

SKPKB

 0131 310 SKPKB
  -

-

 0131 311 SKPKB BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
  -

-

 0131 312 SKPKB JKP dari luar Daerah Pabean
  -

-

 0131 313 SKPKB Kegiatan Membangun Sendiri
  -

-

 0131 314 SKPKB Pemungut PPN
  500

SKPKBT

 0131 320 SKPKBT
  -

-

 0131 321 SKPKBT BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean
  -

-

 0131 322 SKPKBT JKP dari luar Daerah Pabean
  -

-

 0131 323 SKPKBT Kegiatan Membangun Sendiri
  -

-

 0131 324 SKPKBT Pemungut PPN
  600

Pemungut

 0131 900 Pemungut
  601

Penetapan Pemungut

 0131 314 SKPKB Pemungut PPN
0122 -

PPN Impor

 0132 - PPN Impor
  100

Masa

 0132 100 Masa PPN Impor
0132 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPN Impor
  300

STP

 0132 300 STP
  400

SKPKB

 0132 310 SKPKB
  500

SKPKBT

 0132 320 SKPKBT
  600

Pemungut

 0132 900 Pemungut
  601

Penetapan Pemungut

 0132 310 SKPKB
0123 -

PPnBM DN

 0133 - PPnBM Dalam Negeri
  100

Masa

 0133 100 Masa PPnBM Dalam Negeri
0133 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri
  300

STP

 0133 300 STP
  400

SKPKB

 0133 310 SKPKB
  -

-

 0133 311 SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
  500

SKPKBT

 0133 320 SKPKBT
  -

-

 0133 321 SKPKBT Pemungut PPnBM dalam Negeri
  600

Pemungut

 0133 900 Pemungut
  601

Penetapan Pemungut

 0133 311 SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri
0124 -

PPnBM Impor

 0134 - PPnBM Impor
  100

Masa

 0134 100 Masa PPnBM Impor
0134 199 Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Impor
  300

STP

 0134 300 STP
  400

SKPKB

 0134 310 SKPKB
  500

SKPKBT

 0134 320 SKPKBT
  600

Pemungut

 0134 900 Pemungut
  601

Penetapan Pemungut

 0134 310 SKPKB
- -

-

 0139 - PPN / PPnBM Lainnya
  -

-

 0139 100 Masa PPN / PPnBM lainnya
  -

-

 0139 300 STP
  -

-

 0139 310 SKPKB
  -

-

 0139 320 SKPKBT
0131 -

Bunga Penagihan PL (STP)

 0173 - Bunga Penagihan PPh
  300

STP

 0173 300 STP atas Bunga Penagihan
0132 -

PL Lainnya (Penyetoran)

 0119 - PPh Non Migas Lainnya
  100

PL Lainnya (Penyetoran)

 0119 100 PPh Non Migas Lainnya
0133 -

Bea Materai

 0171 - Bea Materai
  100

Bea Materai

 0171 100 Bea Materai
0171 199 Pembayaran Pendahuluan Bea Materai
  -

-

 0171 300 STP Bea Materai
  -

-

 0171 310 SKPKB Bea Materai
  -

-

 0171 320 SKPKBT Bea Materai
0135 -

Bunga Penagihan PTL (STP)

 0174 - Bunga Penagihan PPN, PPnBM & PTLL
  300

STP

 0174 300 STP atas Bunga Penagihan PPN, PPnBM & PTLL
0139 -

PTL Lainnya

 0172 - Pajak Tidak Langsung Lainnya
  100

PTL Lainnya

 0172 100 PTLL
  -

-

 0172 300 STP
  -

-

 0172 310 SKPKB
  -

-

 0172 320 SKPKBT
  -

-

 0172 900 Pemungut

 

peraturan banner
Thumbnail