PENGUMUMAN NOMOR PENG - 14/PJ.09/2020

TENTANG

PENGUMUMAN PENETAPAN DAN PENGAKTIFAN KEMBALI
WAJIB PAJAK NON-EFEKTIF


Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, mulai tanggal 21 Desember 2020, Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dan Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dapat dilakukan melalui Kring Pajak dengan menghubungi nomor telepon 1500200 atau melalui saluran live chat Kring Pajak pada situs web www.pajak.go.id.

A.Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif

1.Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak ini dapat dilakukan untuk Wajib Pajak yang memenuhi kriteria:
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang secara nyata tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP); danWajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada nomor dua yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk digunakan sebagai syarat administratif antara lain untuk memperoleh pekerjaan atau membuka rekening keuangan.  2.Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan validasi data berupa:
NPWP;Nama;Nomor Induk Kependudukan;Alamat tempat tinggal;Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP);Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP; danTahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Orang Pribadi Terakhir yang dilaporkan.
  
B.Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif

Untuk Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif melalui Kring Pajak dapat dilakukan jika Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria Wajib Pajak Non-Efektif secara umum.

1.Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif dilakukan oleh:
Wajib Pajak sendiri untuk Wajib Pajak Orang Pribadi; danWakil Wajib Pajak untuk Wajib Pajak berbentuk Badan, Warisan yang Belum Terbagi, atau Instansi Pemerintah.  2.Informasi yang perlu dipersiapkan untuk validasi data:
a.Orang Pribadi:
1)NPWP;2)Nama;3)Nomor Induk Kependudukan;4)Alamat tempat tinggal;5)Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan6)Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.b.Badan:
1)NPWP;2)Nama;3)Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP;4)Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP;5)EFIN (Electronic Filing Identification Number) dari salah satu pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh yang telah jatuh tempo; dan6)Nomor telepon seluler yang mengajukan.c.Warisan belum terbagi:
1)NPWP;2)Nama;3)Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan4)Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.d.Instansi Pemerintah:
1)NPWP;2)Nama;3)Alamat email yang terdaftar pada sistem informasi DJP; dan4)Nomor telepon atau nomor telepon seluler yang terdaftar pada sistem informasi DJP.Layanan ini tersedia pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

Demikian kami sampaikan agar masyarakat mengetahui dan dapat memanfaatkan layanan tersebut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2020
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

ttd

Hestu Yoga Saksama

Peraturan Terkait :

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, Dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

peraturan banner
Thumbnail