KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 304/KMK.03/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional;

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tentang Sensus Pajak Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENSUS PAJAK NASIONAL

PERTAMA :

Membentuk Tim Sensus Pajak Nasional yang terdiri dari:

1. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat;
2. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah; dan
3. Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak.

KEDUA :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Ketua Tim;
3. Ketua Bidang;
4. Sekretaris; dan
5. Koordinator Pelaksana.

KETIGA :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Sekretaris;
3. Koordinator Pemantauan dan Evaluasi;
4. Koordinator Edukasi dan Penyuluhan;
5. Koordinator Sarana dan Prasarana;dan
6. Koordinator Penyisiran.

KEEMPAT :

Struktur Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf c adalah sebagai berikut:

a.	Ketua  Tim;
b.	Sekretaris;
c.	Ketua Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan;
d.	Ketua Sub Tim Edukasi dan Penyuluhan;
e.	Ketua Sub Tim Sarana dan Prasarana;
f.	Koordinator Penyisiran; dan
g.	Petugas Pelaksana Sensus, yang terdiri dari: Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak;Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional; danPetugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional.

KELIMA :

Penetapan susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

1. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
2. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor wilayah ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
3. Susunan keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional pada tingkat kantor pelayanan pajak ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Direktorat Jenderal Pajak.

KEENAM :

Petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf g diberikan penghargaan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jabatan	Satuan Biaya (dalam rupiah)	Satuan Kegiatan
1.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	10.000	Orang/Formulir
2.	Petugas pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
3.	Petugas pendamping pelaksana sensus pajak nasional non Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak	50.000	Orang/Hari
		5.000	Orang/Lembar
4.	Petugas perekam formulir isian sensus pajak nasional	2.500	Orang/Formulir
5.	Petugas validasi perekaman formulir isian sensus pajak nasional	1.000	Orang/Formulir

KETUJUH :

Penghargaan untuk keanggotaan Tim Sensus Pajak Nasional selain petugas pelaksana sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM diberikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya.

KEDELAPAN :

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Pajak;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
6. Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2011
MENTERI KEUANGAN,

ttd

AGUS D.W. MARTOWARDOJO