Januari 27, 2024

Share

Print

Download

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44134/PP/M.IX/19/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44134/PP/M.IX/19/2013

Jenis Pajak:Bea Masuk
   
Masa/Tahun Pajak:2011
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011;
   
   
Menurut Terbanding  :bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
   
Menurut Pemohon Banding  :bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Februari 2012 mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012268/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Juni 2012;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
   
Menurut Majelis:bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2012, maka dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 19 Maret 2012 adalah 32 (tiga puluh dua), sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 259.826.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 129.913.000.

bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya melampirkan fotokopi pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tersebut oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan impor tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 ditandatangani oleh Sdr. X jabatan: Direktur.

bahwa dalam surat bandingnya, Pemohon Banding melampirkan fotokopi Akta Nomor 9 tanggal 6 April 2011 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta yang di dalamnya tercantum Sdr. Sdr. X menjabat sebagai Direktur, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli Akta tersebut, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kesesuaian antara fotokopi dan asli Akta tersebut sehingga Majelis tidak dapat meyakini kewenangan Sdr. X untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini tanpa alasan yang jelas meskipun kepada Pemohon Banding telah disampaikan Pemberitahuan Sidang secara patut terakhir dengan Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0075/SP/Pg.18/2013 tanggal 4 Februari 2013.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa karena Surat Banding Nomor : 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima.

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut.
   
Menimbang  :Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan.
   
Mengingat  :1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.3.Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
   
Memutuskan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011, tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-44134/PP/M.IX/19/2013

Jenis Pajak:Bea Masuk
   
Masa/Tahun Pajak:2011
   
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011;
   
   
Menurut Terbanding  :bahwa SPTNP Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPUTP/ BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
   
Menurut Pemohon Banding  :bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 Februari 2012 mengenai penolakan keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-012268/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 28 Juni 2012;

Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
   
Menurut Majelis:bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 17 Februari 2012, maka dihitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Terbanding 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal diterimanya Surat Banding di Sekretariat Pengadilan Pajak 19 Maret 2012 adalah 32 (tiga puluh dua), sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding sehingga pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa banding diajukan terhadap jumlah tagihan pungutan impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 259.826.000 dan 50%nya adalah sebesar Rp 129.913.000.

bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya melampirkan fotokopi pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli bukti pelunasan tagihan pungutan impor berupa Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP) tersebut oleh karena itu Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat membuktikan bahwa 50% dari tagihan pungutan impor tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding, sehingga Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 ditandatangani oleh Sdr. X jabatan: Direktur.

bahwa dalam surat bandingnya, Pemohon Banding melampirkan fotokopi Akta Nomor 9 tanggal 6 April 2011 yang dibuat oleh Notaris di Jakarta yang di dalamnya tercantum Sdr. Sdr. X menjabat sebagai Direktur, namun Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan asli Akta tersebut, oleh karenanya Majelis tidak dapat memeriksa kesesuaian antara fotokopi dan asli Akta tersebut sehingga Majelis tidak dapat meyakini kewenangan Sdr. X untuk menandatangani Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 dan Majelis berkesimpulan pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa Pemohon Banding tidak hadir dalam 3 (tiga) kali persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini tanpa alasan yang jelas meskipun kepada Pemohon Banding telah disampaikan Pemberitahuan Sidang secara patut terakhir dengan Pemberitahuan Sidang Nomor: Pemb.0075/SP/Pg.18/2013 tanggal 4 Februari 2013.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor: 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

bahwa karena Surat Banding Nomor : 001/SB.IMP/BD.SPTNP/III/2012 tanggal 19 Maret 2012 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding tidak dapat diterima.

bahwa karena banding Pemohon Banding tidak dapat diterima, maka pemenuhan ketentuan formal lainnya dan materi sengketa banding yang diajukan Pemohon Banding tidak diperiksa lebih lanjut.
   
Menimbang  :Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan.
   
Mengingat  :1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.3.Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.
   
Memutuskan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-776/KPU.01/2012 tanggal 17 Februari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-031920/NOTUL/KPUTP/BD.02/2011 tanggal 15 Desember 2011, tidak dapat diterima.