Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.48465/PP/M.VII/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Cukai |
| Tahun Pajak | : | 2013 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap SPTNP Nomor SPTNP-005014/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 April 2013; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa SPTNP Nomor SPTNP-005014/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 April 2013 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Tipe A Tanjung Priok atas PIB Nomor 101122 tanggal 18 Maret 2013 berupa importasi barang sebagai berikut : PosJenis BarangPemberitahuan PIBPenetapanPos TarifBea MasukPos TarifBea Masuk1Brotan MR3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN)2Brotan CPR3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN)3BTRA D 3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN)4BRTA BN3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN)5Sansyntan RPS3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN)6Sansynchrome CS3202.90.00000% (ACFTA)3202.90.00005% (MFN) |
| Menurut Pemohon | : | bahwa atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan surat Nomor 0005/VM/PURCH/IV/2013 tanggal 3 April 2013 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-3209/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak; |
| Menurut Majelis | : | Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3209/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor SPTNP-005014/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 April 2013; bahwa ketentuan batas waktu pengajuan banding telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut: Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. bahwa mengenai sengketa kepabeanan batas waktu pengajuan banding diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yang menyatakan sebagai berikut: Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), Keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4) atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi; bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2013, sehingga pengajuan banding dilakukan dalam 62 hari; bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terbanding menyampaikan bukti kirim Keputusan Terbanding Nomor KEP-3209/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013 dikirimkan melalui Kantor Pos pada tanggal 30 Mei 2013; bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 tentang Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut: Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung. bahwa dengan demikian dihitung dari Keputusan Terbanding dikirimkan sampai dengan Surat Banding diterima maka pengajuan banding dilakukan dalam 61 hari (30 Mei 2013 29 Juli 2013), sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan, Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding; bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, memenuhi persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding; bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding; bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut: Selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh persen).; bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp.10.436.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp5.218.000,00; bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding tidak memperlihatkan bukti SSPCP, sehingga pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Nomor 0011/VM/PURCH/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013 ditandatangani oleh Sdr. XX, Jabatan: Direktur Utama; bahwa Pemohon Banding di dalam berkas banding melampirkan fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 87 tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Buntario Tigris Darmawa, S.H., S.E., M.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta; bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding tidak menyampaikan bukti asli akta perusahaan tersebut, walaupun telah diminta beberapa kali oleh Majelis, sehingga Majelis tidak meyakini fotokopi akta perusahaan yang dilampirkan oleh Pemohon Banding di dalam berkas banding, guna menunjukkan kewenangan Sdr. XX menandatangani surat banding; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan bukti dalam persidangan Majelis menyatakan pengajuan Banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pasal 66 ayat (1) huruf a mengatur: Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap : a. Sengketa Pajak tertentu,dan ayat (2) mengatur: Sengketa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Sengketa Pajak yang Banding atau Gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6); bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa selanjutnya sesuai Pasal 66 ayat (2) juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat yang dilakukan terhadap sengketa pajak yang bandingnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) berupa tidak dapat diterima; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (1) karenanya tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan; |
| Memperhatikan | : | Surat Banding Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; |
| Memutuskan | : | Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-3209/KPU.01/2013 tanggal 29 Mei 2013, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-005014/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 1 April 2013, atas nama PT XXX, tidak dapat diterima. Demikian diputus di Jakarta pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2013, berdasarkan Musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Ir. AASebagai Hakim Ketua,BB, S.Sos.Sebagai Hakim Anggota,Drs. CCSebagai Hakim Anggota,DD, S.E., M.M.Sebagai Panitera Pengganti. |