Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-38713/PP/M.XVI/99/2012
| Jenis Pajak | : | Gugatan |
| Pokok Sengketa | : | Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1315/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Pebruari 2007 Nomor : 00620/207/07/441/10 tanggal 29 Nopember 2010; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP yang memiliki wewenang dan dapat mengurangkan sanksi administrasi adalah Direktur Jenderal Pajak; bahwa sanksi administrasi tersebut terkait dengan koreksi pokoknya yakni koreksi DPP PPN yang telah disetujui oleh Penggugat sehingga tidak ada alasan untuk mengurangkan selain Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa gugatan yang Penggugat ajukan berangkat dari kekeliruan Penggugat dimana dalam SPT Masa setiap bulan penyerahan ke PT Pos sudah dilaporkan tetapi dimasukkan ke dalam kolom penyerahan yang tidak terutang PPN sehingga sudah dikoreksi oleh pemeriksa; bahwa Penggugat sudah beritikad baik dengan melaporkan penyerahannya, namun memang kesalahan terjadi karena khilaf; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Pasal 23 ayat (2) UU KUP berbunyi: Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap: Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan Pajak; bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: Keputusan adalah suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; bahwa Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak; bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak berbunyi: Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan Pajak atau Keputusan pembetulan atau Keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; bahwa Pasal 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: (1)Direktur Jenderal Pajak dapat: mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar; bahwa berdasarkan alasan gugatan yang disampaikan dalam surat gugatan maupun penjelasan Penggugat selama persidangan, Penggugat mengajukan Gugatan terhadap materi keputusan Tergugat Nomor: KEP-1315/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2007 Nomor: 00620/207/07/441/10 tanggal 29 November 2010 bukan mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 4 dan 7 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak; bahwa karenanya Pengadilan Pajak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan yang diajukan Penggugat tersebut diatas, sehingga Gugatan tidak dapat diterima; |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; |
| Memutuskan | : | Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1315/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Surat Ketetapan Pajak Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa Penyerahan BPK dan /atau JKP Nomor 00620/207/07/441/10 tanggal 29 Nopember 2010 Masa Pajak Pebruari 2007 tidak dapat diterima. |