Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT- 28703/PP/M.VI/19/2011
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2009 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, penerbitan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-004089/WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 30 April 2009 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta atas PIB Nomor: 042690, tanggal 29 April 2009 berupa importasi 2 Package Vaccines for veterinary medicine pest vac (10 x 50 DS) (5 pos jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB), Negara Asal Brazil, dengan Nilai Pabean diberitahukan sebesar CIF USD 16,139.10 yang oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 16,826.37. |
| Menurut Terbanding bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-004089/WBC.06/KPP.0103/NP/2009 tanggal 30 April 2009 diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Soekarno-Hatta atas PIB Nomor: 042690, tanggal 29 April 2009. Menurut Pemohon bahwa Pemohon Banding memberitahukan nilai pabean atas Pest Vac (10×10- ds), Poulvac NDW, Coryza Oil, Pest Vac (10×25-ds), Pest Vac (10×50-ds) (negara asal : Brazil) pada PIB No. 042690 tanggal 29 April 2009 sebesar CIF USD 16,139.10; bahwa berdasarkan Pasal 16 UU No. 10/1995 jo. No. 17/2006 tentang Kepabeanan, pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal PIB. Oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian nilai pabean, pejabat KPPBC tipe Madya Pabean Soekarno Hatta menetapkan nilai pabean atas PIB tersebut di atas menjadi sebesar CIF USD 16,826.37 dengan SPKPBM No. S-004089/WBC.06/KPP.MP01/2009 tanggal 30 April 2009; bahwa menurut pendapat Pemohon Banding nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan pada PIB No. 042690 tanggal 29 April 2009 sebesar CIF USD 16,139.10 telah benar dan sesuai dengan peraturan tentang petunjuk pelaksanaan penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, yaitu: KEP-81/BC/1999 jo. P-01/BC/2007; Menurut Majelis Formal Pengajuan Banding: 1.Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Pemohon Banding ditujukan kepada Pengadilan Pajak dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, dapat diketahui banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak, maka banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 2.Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009 diterbitkan tanggal 29 Juni 2009, sedangkan Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009, yang diterima Sekretariat Pengadilan Pajak pada Kamis, tanggal 27 Agustus 2009 (diantar); bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, dapat diketahui Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009 diterbitkan tanggal 29 Juni 2009 sehingga diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 27 Agustus 2009, karenanya apabila jangka waktu pengajuan banding dihitung sejak tanggal keputusan Terbanding yaitu tanggal 29 Juni 2009, sampai dengan tanggal diterimanya surat banding di Sekretariat Pengadilan Pajak yaitu tanggal 27 Agustus 2009 (diantar), maka banding Pemohon Banding diajukan dalam jangka waktu 60 hari, sehingga masih dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari; bahwa karenanya pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 3.Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009, menyatakan tidak setuju terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009, tanggal 29 Juni 2009; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, dapat diketahui bahwa 1 Surat Banding diajukan atas 1 Keputusan, maka banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tergugat Pengadilan Pajak; 4.Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009, telah memuat alasan-alasan banding yang jelas, dan mencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding yakni tanggal 29 Juni 2009; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, Surat Banding Pemohon Banding tersebut memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Terbanding yakni tanggal 29 Juni 2009, karenanya pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 5.Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009, dilampiri dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009 tanggal 29 Juni 2009 ; bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis di dalam persidangan, dapat diketahui di dalam surat banding telah dilampirkan fotokopi keputusan yang dibanding, maka banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 6.Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006; bahwa jumlah pungutan yang terutang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009 tanggal 29 Juni 2009 adalah sebesar Rp 1.722.202,00; bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan memperlihatkan kepada Majelis bukti pembayaran pabean, cukai dan pajak yang terutang berupa asli SSPCP sebesar Rp.1.722.202,00 yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran QWE pada tanggal 04 Mei 2009 atas SPKPBM Nomor: S-004089/WBC.06/KPP.0103/NP/2009, tanggal 30 April 2009; bahwa jumlah yang disetor telah melunasi pungutan yang terutang, sehingga permohonan banding ini memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 jo Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; 7.Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa berdasarkan Surat Banding Pemohon diketahui bahwa penandatangan Surat Banding adalah Sdr. RTY jabatan Direktur; bahwa Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya”; bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir di dalam persidangan tanggal 08 Juni 2010 memperlihatkan asli dan menyerahkan fotocopy dokumen sebagai berikut : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham “ PT ASD” Nomor: 01 tanggal 08 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ny. FGH, S.H., Notaris di Jakarta; Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ASD” Nomor: 174 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat di hadapan JKL, S.H., Notaris di Jakarta; bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas “PT ASD” Nomor: 174 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat di hadapan JKL, S.H., Notaris di Jakarta, dapat diketahui Sdr.RTY tidak terdapat dalam susunan anggota Direksi Perseroan; bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham “ PT ASD” Nomor: 01 tanggal 08 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Ny. FGH, S.H., Notaris di Jakarta, telah disetujui dan ditegaskan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009, dapat diketahui Sdr.RTY tidak terdapat dalam susunan anggota Direksi Perseroan; bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, dibuat dan ditandatangani oleh Sdr.RTY pada tanggal 26 Agustus 2009; bahwa karenanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham “PT ASD” Nomor: 01 tanggal 08 Januari 2010 tersebut tidak relevan dengan Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 88/BC.Bad/8/2009, tanggal 26 Agustus 2009; bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir di dalam persidangan tidak memberikan pembuktian lain bahwa Sdr.RTY merupakan anggota Direksi Perseroan dengan jabatan Direktur, sehingga berwenang untuk menandatangani dan mengajukan banding sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa karenanya Majelis berpendapat pengajuan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pangadilan Pajak; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, pengajuan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Pasal 36 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), dan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa sengketa pajak tertentu yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah “sengketa pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sengketa pajak yang banding atau gugatannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan/atau ayat (6)”; bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya dinyatakan tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan; | ||
| Memperhatikan | : | Surat Banding Pemohon Banding, dan pemeriksaan dalam persidangan, serta kesimpulan tersebut di atas; |
| Mengingat | : | 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; M E N G A D I L I Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1561/BC.8/2009, tanggal 29 Juni 2009 mengenai Keberatan atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor: S-004089/WBC.06/KPP.0103/ NP/2009, tanggal 30 April 2009, atas nama Pemohon Banding, tidak dapat diterima. |