Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-45422/PP/M.XVII/19/2013
| Jenis Pajak | : | Bea Masuk |
| Tahun Pajak | : | 2012 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penetapan Nilai Pabean atas importasi berupa One Lot of Air Compressor (4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB) negara asal China dengan Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 yang diberitahukan sebesar CIF USD 73,805.00 yang ditetapkan Terbanding menjadi sebesar CIF USD 82,495.85; |
| Menurut Terbanding | : | bahwa mengacu pada uraian di atas, dimana tidak terdapat bukti-bukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya, bahwa berdasarkan penelitian dan keterangan-keterangan sesuai tabel di atas, dari data yang dilampirkan tidak memadai untuk dapat meyakini kebenaran nilai pabean yang diberitahukan karena tidak dapat dilakukan pengujian silang atas dokumen yang diserahkan dengan pembukuan dan tidak lengkapnya dokumen pendukung nilai transaksi sehingga dapat disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), penetapan Nilai Pabean selanjutnya menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya; |
| Menurut Pemohon | : | bahwa jika penetapan Terbanding menjadi sebesar USD 72,717.91 berdasarkan metode pengulangan (fallback) menggunakan metode deduksi yang diterapan secara fleksibel, maka Pemohon Banding asumsikan Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan acuan harga yang ada di pasaran sehingga dapat Pemohon Banding nyatakan bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean atas dasar harga jual pada lapisan terakhir (retail) dari rantai pemasaran (supply chain), bukan didasarkan pada harga transaksi yang terjadi antara Pemohon Banding selaku importir dengan supplier. |
| Menurut Majelis | : | bahwa berdasarkan keputusan Terbanding, bahwa sebagai tindak lanjut pengajuan keberatan telah dilakukan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPTNP dan data pendukung lainnya. bahwa pencatatan/pembukuan tidak dilampirkan, sehingga tidak dapat dilakukan uji silang atas proses terjadinya transaksi, proses importasi sampai dengan pembayaran pada Supplier. bahwa surat/korespondensi email terkait proses penawaran dan negosiasi harga tidak sehingga tidak dapat dibuktikan apakah harga tercapai sesuai pricing practice yang wajar. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor: 217/PMK.04/2010, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menerima penjelasan, data, dan/atau bukti tambahan dari Orang yang mengajukan keberatan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan, namun sampai dengan batas waktu tersebut berakhir, Pemohon tidak mengajukan tambahan data/bukti/penjelasan lainnya, sehingga dianggap data yang diajukan telah cukup menurut Pemohon. bahwa mengacu pada uraian di atas, dimana tidak terdapat bukti-bukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar, maka disimpulkan bahwa harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya, bahwa berdasarkan penelitian dan keterangan-keterangan sesuai tabel di atas, dari data yang dilampirkan tidak memadai untuk dapat meyakini kebenaran nilai pabean yang diberitahukan karena tidak dapat dilakukan pengujian silang atas dokumen yang diserahkan dengan pembukuan dan tidak lengkapnya dokumen pendukung nilai transaksi sehjngga dapat disimpulkan harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (Metode I gugur), penetapan Nilai Pabean selanjutnya menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya. bahwa sesuai Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 1 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan Nilai Pabean dalam hal: barang impor bukan merupakan subyek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean,nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai Nilai Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang obyektif dan terukur, dan/atau,pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai Nilai Pabean. bahwa Majelis melakukan penelitian lebih lanjut atas bukti-bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan bukti-bukti nilai transaksi. bahwa di dalam persidangan Terbanding menyampaikan surat Nomor: S1817/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Tanggapan atas Bukti Importasi, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Tanggal pembelian pada buku pembelian yaitu tanggal 8 September 2012 adalah tidak sesuai dengan fakta importasi dimana telah terjadi transaksi jual beli berdasarkan invoice pada tanggal 12 Agustus 2012 dan B/L sebagai document of title (Bukti kepemilikan) telah terbit tanggal 14 Agustus 2012 demikian pula polis asuransi telah ditutup atas nama terjamin Pemohon Banding tanggal 14 Agustus 2012 sehingga tidak sesuai apabila pengakuan pembelian baru dilakukan pada tanggal 8 September 2012 (tanggal bayar pemasukan barang), sehingga secara keseluruhan tidak menggambarkan sebuah pembukuan yang valid dengan demikian pembukuan tersebut tidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi,Berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan “Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”,Berdasarkan uraian di atas dan mempertimbangkan data yang obyektif dan terukur (data importasi dan harga pasar) untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean (sesuai Pasal 8 butir (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/KMK.04/2010), maka nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Banding dengan PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar CIF SGD 73,805.00 tidak dapat Terbanding yakini sebagai nilai pabean. bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan tanggapan atas surat Terbanding Nomor: S-1817/KPU.01/BD.02/2013 tanggal 6 Mei 2013 dengan surat Nomor: MM/021/IV/13-SR tanggal 20 Mei 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut: bahwa fakta importasi yang terjadi adalah bahwa konfirmasi pembelian dan penjualan antara pembeli/importir dengan penjual/supplier menyetujui dengan KLAUSUL pembayaran L/C AT SIGHT. bahwa valid tidaknya pembukuan perusahaan adalah tidak mutlak harus mencatat pembelian barang berdasarkan tanggal invoice ataupun sales contract. bahwa valid tidaknya pembukuan perusahaan ketika suatu perusahaan dapat mencatat pembukuannya secara konsisten sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. bahwa maka karena Invoice diterbitkan sebelum tanggal pengiriman barang dan invoice ASLI tersebut berikut keseluruhan packing list serta B/L baru Pemohon Banding terima dari bank aslinya/originalnya ketika Pemohon Banding melunasi/melakukan pembayaran mengacu kepada termin syarat pembayaran yang disepakati bersama yakni L/C at Sight. bahwa artinya bahwa karena Pemohon Banding baru MENERIMA dokumen tersebut ketika Pemohon Banding melakukan transaksi pembayaran BUKAN sebelumnya. Namun demikian dikarenakan penerapan pembukuan yang Pemohon Banding lakukan mengikuti pola cash basis maka yang Pemohon Banding catat pada buku pembelian adalah ketika barang Pemohon Banding terima di gudang yakni tanggal 8 September 2012 bukan berdasarkan terjadinya konfirmasi perjanjian jual beli/tanggal proforma invoice (sales contract) ataupun berdasarkan terbitnya invoice sebelum barang dikirim/dikapalkan maupun tanggal ditutupnya asuransi, dan bukan juga berdasarkan terjadinya transaksi pembayaran. bahwa pengecekan atas dibukukannya hal tersebut bisa dilakukan dengan melihat ledger transaction list yang tercatat pada tanggal 8 September 2012. bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuan CASH BASIS dimana dibenarkan untuk mencatat pembelian berdasarkan tanggal masuk barang di gudang Pemohon Banding. bahwa penjelasan yang disampaikan pada surat tanggapan atas bukti importasi oleh Terbanding adalah pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi Indonesia. Pada pasal tersebut hanya menyebutkan “Perseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan”. bahwa kata-kata “yang dimaksud dengan standard akuntansi keuangan” adalah standar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia” adalah hanya terdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal 66. bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah Standard Akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH BASIS dan ACCRUAL BASIS, bukan hanya ACCRUAL BASIS. Dan CASH BASIS adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi. Jika cash basis tidak diakui seharusnya cash basis tidak diperkenalkan dalam dunia pendidikan akuntansi di Indonesia. bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dimana ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia menyelenggarakan pembukuan,Wajib Pajak yang dikecualikan dst…..,Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin dst,Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas,Perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak,Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.Dst…. bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 ayat (5) di atas bahwa Wajib Pajak diberikan hak untuk memilih pencatatan pembukuan yang digunakan dalam sistem pencatatan pembukuan yang diselenggarakan sepanjang sudah mengadopsi ketentuan umum dan ketetapan tata cara perpajakan tersebut. bahwa organisasi profesi akuntansi Indonesia adalah hanya sekedar Asosiasi/organisasi Profesi Akuntan yang ada di wilayah Indonesia, sedangkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah suatu departemen resmi dimana salah satunya telah mengatur mengenai perpajakan diantaranya mengeluarkan Undang-undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan mengijinkan wajib pajak badan di Indonesia pada pelaporan keuangannya untuk menggunakan stelsel kas sesuai Pasal 28 ayat (5) di atas (terlampir). bahwa yang menjadi wajib adalah bahwa pembukuan harus mencerminkan pencatatan atas harta, kewajiban, modal, pendapatan dan biaya. Kelima factor tersebut sudah terdapat pada pencatatan pembukuan Pemohon Banding meskipun Pemohon Banding menggunakan sistem cash basis dan tentunya seluruh pencatatan pembukuan yang Pemohon Banding sampaikan sudah bisa dan tentunya dapat ditetapkan untuk menghitung besarnya nilai transaksi import Pemohon Banding. bahwa yang perlu Pemohon Banding sampaikan bahwa besarnya nilai transaksi sudah dapat dihitung dari dokumen importasi Pemohon Banding ,berikut dengan pembuktian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan, dilengkapi dengan pencatatan pembukuan untuk bisa dicross check silang bahwa pembuktian bahwa barang yang diimport sudah benar dicatat pada pembukuan Pemohon Banding berikut dengan biaya-biaya yang sudah terdapat pada rekening koran Bank dan juga sudah dicatat pada waktu barang masuk serta barang keluar dan ketika dijual sudah dilaporkan pada SPT Masa. Artinya semua sudah menunjukan kesesuaian arus dokumen, arus barang dan arus uang. bahwa currency yang tersebut pada butir 4 salah seharusnya USD. 73,805.00. bahwa berdasarkan hal-hal yang sudah Pemohon Banding jelaskan butir per butir, kiranya Tanggapan Terbanding atas bukti importasi dapat ditinjau kembali karena semua data yang sudah Pemohon Banding berikan suciah cukup dan sudah Pemohon Banding berikan pada persidangan sebelumnya dan sudah bisa ditelusuri secara jelas atas pendekatan pengujian arus dokumen, arus barang dan arus uang dimana semuanya sudah menunjukkan kesesuaian data. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kiranya tanggapan Terbanding atas KEP-6098/KPU.01/2012 Tanggal 7 November 2012 dapat ditinjau kembali. bahwa selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, kuasa Pemohon Banding menunjukkan asli T/T dan asli bukti-bukti transaksi lainnya kepada Majelis. bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan tidak terdapat buktibukti yang memadai guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalam persidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain Proforma invoice, L/C, invoice, packing list, bill of lading, asuransi, nota debet, rekening koran, buku besar kas/bank dan buku besar persediaan, Faktur Pajak Penjualan dan SPT PPN. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan alasan Terbanding bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 tidak dapat diterima sebagai nilai transaksi, sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean, tidak dapat dijadikan sebagai alasan menggugurkan nilai transaksi. bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar CIF USD 73,805.00 adalah nilai transaksi yang sebenarnya. bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi. bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung nilai transaksi berupa: Proforma Invoice Nomor: LDMM110052A tanggal 4 Juni 2012,Letter of Credit Nomor: 014ITSY029927 tanggal 3 Agustus 2012,Bill of Lading Nomor: APLU077185869 tanggal 14 Agustus 2012,PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012,Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012,Marine Cargo Policy Nomor: 11-06-12-001630 tanggal 14 Agustus 2012,Packing List tanggal 12 Agustus 2012,Nota Debit Bank AA tanggal 28 Agustus 2012,Rekening Koran Bank AA Nomor Rekening: XXXX0XXXXX bulan Agustus 2012,Buku Besar,Kartu Stock,SPT Masa PPN. bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut: bahwa atas pesanan Pemohon Banding, pihak supplier yaitu BB (China) Machine Equipment CO. LTD. membuat Proforma Invoice Nomor: LDMM110052A tanggal 12 Juni 2012 dengan perincian sebagai berikut: NO. Description of goodsQTY (PCS) UNIT PRICE (USD) Amount (USD)1 One Lot Air Compressor 2 BC-075-DMOO 45 25.000 1,125.00 3 BC-075-DMTR (C/W Wheels & Pins)1,36027.0036,720.004 BC-150-DMTR (C/W Wheels & Pins)68031.0021,080.006 BC-200-DMTW (C/W Wheels & Pins) 46532.0014,880.00 Total 74,180.00 bahwa Pemohon Banding membuka Letter of Credit Nomor: L/C Nomor: 014ITSY029927 tanggal 3 Agustus 2012 pada Bank AA sebesar USD 74,180,00. bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor: LDMMXX00XX tanggal 12 Agustus 2012 dan Packing List tanggal 12 Agustus 2012. NO. Description of goodsQTY (PCS) UNIT PRICE (USD) Amount (USD)1 One Lot Air Compressor 2 BC-075-DMOO 45 25.000 1,125.00 3 BC-075-DMTR (C/W Wheels & Pins)1,36027.0036,720.004 BC-150-DMTR (C/W Wheels & Pins)68031.0021,080.006 BC-200-DMTW (C/W Wheels & Pins) 46532.0014,880.00 Total 74,180.00 Gross Weight : 56,750.00 Kg Net Weight : 54,200.00 Kg bahwa atas pertanyaan Majelis atas perbedaan jumlah tagihan antara Porforma Invoice dan L/C sebesar USD 74,180.00 dengan invoice sebesar USD 73,805.00, Pemohon Banding mengemukakan terdapat sisa L/C yang dibatalkan sebesar USD 375.00 yang dibuktikan dengan Surat konfirmasi pembatalan sisa L/C dari Bank XX dengan Surat Nomor:048/SK/JTS/2012 tanggal 3 September 2012. bahwa pemasok selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor: APLU077185869 tanggal 14 Agustus 2012 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Shipper : BB (China) Machine Equipment CO. LTD.Consignee : To Order of Bank Central AsiaNotify Party: Pemohon Banding,Port of Loading : Xiamen,Port of Discharge : Tanjung Priok,Description of Goods : 2550 CtnsGross Weight : 56,750.00 kgsDate Laden on Board : 14 Agustus 2012; bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. XXX Nomor Polis: 11-06-12-001630 tanggal 14 Agustus 2012 untuk Commercial Invoice Nomor: LDMMXX00XX tanggal 12 Agustus 2012 dan dengan Bill of Lading Nomor: APLU077185869 tanggal 14 Agustus 2012. bahwa barang impor 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan Bill of Lading Nomor: APLU077185869 tanggal 14 Agustus 2012 dan Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012 serta Packing List tanggal 12 Agustus 2012 telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 73,805.00. bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 adalah 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari BB (China) Machine Equipment CO. LTD. dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 73,805.00 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012, Packing List tanggal 12 Agustus 2012 dan Bill of Lading Nomor: APLU077185869 tanggal 14 Agustus 2012. bahwa atas barang impor dengan Letter of Credit Nomor: 014ITSY029927 tanggal 3 Agustus 2012 dan Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti berupa Nota Debit Bank XX tanggal 28 Agustus 2012 sebesar USD 73,805.00 serta bukti Rekening Koran Bank AA dengan A/C Nomor: XXXX0XXXXX tanggal 28 Agustus 2012 dan telah dibukukan dalam Ledger periode Januari sampai dengan Desember 2012 dan telah dimasukkan dalam Kartu Stock bulan Oktober 2012. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti Pemohon Banding telah mengimpor 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dari BB (China) Machine Equipment CO. LTD. sebagaimana tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012 dan telah diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 73,805.00 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding, Majelis berkesimpulan bahwa harga transaksi yang tercantum dalam Commercial Invoice Nomor: LDMM110052 tanggal 12 Agustus 2012 adalah harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar Pemohon Banding, dan telah diberitahukan sebagai Nilai Pabean dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar CIF USD 73,805.00. |
| Memperhatikan | : | Surat Permohonan Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding, Surat bantahan, Penjelasan serta bukti-bukti di dalam persidangan. |
| Mengingat | : | 1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.3. Peraturan perundang-undangan Perpajakan. |
| Memutuskan | : | Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP6098/KPU.01/2012 tanggal 7 November 2012, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP-017316/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 7 September 2012, sehingga Nilai Pabean atas impor 4 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB negara asal China sesuai dengan yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 346400 tanggal 29 Agustus 2012 sebesar CIF USD 73,805.00. |