Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43536/PP/M.XII/10/2013
| Jenis Pajak | : | Pajak Penghasilan Pasal 21 |
| Tahun Pajak | : | 2006 |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 sebesar 5%, sedangkan menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP); |
| Menurut Terbanding | : | bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak dan Kertas Kerja Pemeriksaan, Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesar Rp356.924.789,00 karena tarif 5%; |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa berdasarkan fakta sesuai dengan penjelasan yang telah Pemohon Banding sampaikan serta Daftar Upah Buruh Harian Lepas dan dokumen pendukungnya, penghasilan tersebut diterima oleh para Buruh Harian dengan standar Upah Minimum Regional dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang bekerja tidak tetap dengan jumlah yang tidak sama setiap bulannya atau tidak bekerja penuh dalam satu tahun, kondisi tersebut dapat di ketahui dari Daftar Upah Buruh Harian Lepas yang memuat data jumlah buruh dan jumlah penghasilan dari masing-masing buruh yang bekerja di perkebunan Enau dan Tais; |
| Menurut Majelis | : | bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006 sebesar Rp7.600.831.245,00 dan dalam menentukan pajak terutang dengan mengenakan tarif 5% atas koreksi tersebut berdasarkan Pasal 29 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan alasan Pemohon Banding tidak memberikan data dan dokumen secara lengkap sesuai permintaan Terbanding; bahwa Pemohon Banding setuju dengan jumlah koreksi sebesar Rp7.600.831.245,00 namun jumlah tersebut di atas merupakan upah yang dibayarkan kepada Buruh Harian Lepas (BHL) dengan penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga tidak ada Pajak terutang atas koreksi tersebut dengan alasan semua dokumen yang diminta Terbanding sudah disampaikan; bahwa berdasarkan Surat Nomor: 001/EXT/SA-JKT/FIN/I/2013 tanggal 29 Januari 2013 Pemohon Banding menyatakan menyetujui koreksi Terbanding termasuk penerapan tarif 5% terhadap koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2006; bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan, koreksi tarif pajak atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 sebesar 5% sudah tepat dan harus dipertahankan; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai kredit pajak; |
| Menimbang | : | bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya; |
| Menimbang | : | bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan bandingnya, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menolak banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut: |
| Menimbang | : | Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan, hasil pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan Majelis a quo; |
| Memutuskan | Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-173/WPJ.04/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00066/201/06/061/11 tanggal 10 Januari 2011 Tahun Pajak 2006, atas nama PT. XXX sehingga jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 menjadi: No. UraianJumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 218.449.877.573,002 PPh Pasal 21 terhutang 431.363.546,003 Kredit Pajak74.438.767,004 PPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayar356.924.789,005 Sanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUP171.323.899,006 Jumlah PPh Pasal 21 ymh. dibayar528.248.688,00 |