Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43809/PP/M.VII/19/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43809/PP/M.VII/19/2013

Jenis Pajak  :Bea Masuk
 
Tahun Pajak:2011
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan nilai pabean atas diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPKTNP sebesar Rp 265.132.045,58.

Koreksi Reklas Penyerahan Ekspor menjadi Penjualan Lokal sebesar Rp. 5.755.101.141,00
Menurut Terbanding:bahwa Tim Audit tidak dapat melakukan pengujian atas jenis dan jumlah barang karena perusahaan tidak menyelenggarakan catatan/laporan atas penerimaan barang.
Menurut Pemohon  :bahwa PIB pembanding: jenis barang, supplier, manufacturer, negara asal, harga dan importir sama nilai pabeannya telah ditetapkan dan tidak diterbitkan SPTNP sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik (metode II).
Menurut Majelis  :bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan, sengketa Nilai Pabean tersebut adalah sebagai berikut :

bahwa yang menjadi pokok sengketa banding dalam perkara banding ini adalah penetapan nilai pabean atas diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomo : SPKTNP20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPKTNP sebesar Rp 265.132.045,58,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding.

bahwa atas penetapan kembali nilai pabean tersebut, Direktur Teknis Kepabeanan menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 yang mewajibkan Pemohon Banding untuk melunasi pungutan yang terutang sebesar Rp. 265.132.045,58.

bahwa kemudian atas penetapan kembali nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor: 001/VII/PM/11 tanggal 04 Juli 2011 kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan :

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

bahwa di dalam persidangan tanggal 24 April 2012, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis asli dan menyerahkan fotokopi dokumen pendukung berupa :
Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011,SSPCP yang ditujukan untuk pembayaran SPKTNP Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011,Surat Penerimaan Negara Dalam Rangka Impor,Payment Slip Bank CC,Sales Contract Nomor C820907 tanggal 30 April 2009,Aplikasi pengiriman uang dalam/luar negeri tanggal 7 Mei 2009,Invoice nomor XX0X0X tanggal 18 Juni 2009,Sales Contract Nomor C820907 tanggal 18 Juni 2009,Surat nomor: 021/DES/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Tanggapan Terhadap SUB,Surat nomor 023/V/PM/2010 tanggal 6 Mei 2011 tentang Tambahan Data Tanggapan DTS no. S-146/BC.62/2010,PIB yang disengketakan dilampiri dengan dokumen pendukung importasinya.
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Direktur Teknis Kepabeanan menetapkan nilai pabean atas PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 sejumlah 16 item dan PIB nomor 011450 tanggal 23 Juni 2009 sejumlah 12 item yang mengakibatkan terbitnya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp. 265.132.045,58.

bahwa pembahasan Majelis mengenai penetapan nilai pabean yang disengketakan, diuraikan sebagai berikut :

Penetapan Nilai Pabean oleh Direktur Teknis Kepabeanan yang tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini adalah penetapan nilai pabean atas diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terhadap 2 (dua) PIB yaitu PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 dan PIB nomor 011450 tanggal 23 Juni 2009 yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPKTNP sebesar Rp 265.132.045,58,00 yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean terhadap 2 (dua) PIB tersebut adalah berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undangundang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
(1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.(2)Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:
melunasi bea masuk yang kurang dibayar, ataumendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar.     
bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 diterbitkan kurang dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 dan PIB nomor 11450 tanggal 23 Juni 2009, sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2006.

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean terhadap 2 (dua) PIB tersebut adalah a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Teknis Kepabeanan berdasarkan Keputusan Terbanding Nomor 43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas banding Pemohon Banding, diketahui bahwa Terbanding telah melakukan audit terhadap Pemohon Banding, sebagai Importir Produsen, untuk priode 01 Juni 2009 s.d. 30 September 2009, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-144/BC.62/REG/2010 tanggal 14 Mei 2010, yangmenyatakan:
   
Pemeriksaan Persyaratan Nilai Transaksi Importasi yang dilakukan perusahaan selama periode audit adalah sebanyak 10 PIB yang dilakukan di KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas. Pemeriksaan dilakukan terhadap akta pendirian, Sales Contract, Invoice, bukti transfer (T/T), dan data pembukuan. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Sales Contract sebagai bukti dokumentasi atas kesepakatan-kesepakatan antara dua pihak yang bertransaksi dan invoice sebagai bukti transaksi kedapatan tidak sebagaimana transaksi perdagangan internasional secara umum yang melibatkan dua hukum negara yang berbeda sehingga tidak dapat diandalkan sebagai dasar pengujian . Hal tersebut didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut:
Terdapat dokumen invoice tidak mencantumkan terminologi pembayaran (term of payment),Terdapat dokumen Sales Contract tertanggal sama dengan dokumen invoice.
bahwa berdasarkan bunyi III. Analisa butir 4 dari Surat Uraian Banding Terbanding nomor: SR-595/BC.8/2011 tanggal 11 Oktober 2011 menyatakan:
4.Selanjutnya dijelaskan dalam Nota Penelitian Ulang dan Risalah Penetapan Kembali yang diterbitkan oleh Direktorat Teknis Kepabeananan bahwa dari 9 (Sembilan) PIB yang diajukan terdapat 7 (tujuh) PIB tidak dapat dilakukan penetapan kembali. Penetapan kembali dilakukan hanya terhadap 2 (dua) PIB yaitu PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 sejumlah 16 item dan PIB nomor 011450 tanggal 23 Juni 2009 sejumlah 12 item, dengan menggunakan Metode VI dengan cara mengulang kembali prinsip dan ketentuan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten, yang diterapkan secara fleksibel dan berdasarkan data yang tersedia di dalam Daerah Pabean.
bahwa penjelasan Terbanding dalam Surat Uraian Banding nomor SR595/BC.8/2011 tanggal 11 Oktober 2011 hanya menjelaskan Terbanding menetapkan Nilai Pabean dengan Metode VI secara fleksibel, namun  tidak diketahui fleksibel menggunakan metode penetapan Nilai Pabean yang mana, sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk.

bahwa penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 menyatakan:

Pada dasarnya penetapan pejabat bea dan cukai sudah mengikat dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi, jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean atau dalam hal pelaksanaan audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran bea masuk yang disebabkan oleh kesalahan pemberitahuan tarif dan/atau nilai pabean, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali.

bahwa dari penjelasan pasal 17 ayat (1) Undang-undang tersebut telah ditetapkan secara eksplisit tentang wewenang Terbanding menetapkan kembali nilai pabean, yaitu dengan cara:
Penelitian ulang, atau Audit kepabeanan.
bahwa dengan demikian menurut Majelis, seharusnya Terbanding memilih salah satu dari 2 cara tersebut untuk menetapkan kembali nilai pabean.

bahwa dengan demikian tindakan Terbanding dengan melakukan audit yang dibuktikan dengan terbitnya Laporan Hasil Audit (LHA) Nomor : LHA-114/BC.62/REG/2010 tanggal 14 Mei 2010 dan kemudian disusul dengan tindakan melakukan penelitian ulang yang dibuktikan dengan terbitnya Nota Hasil Penelitian Ulang (NPU) Nomor : NPU19/BC.24/2011 tanggal 27 Mei 2011, merupakan tindakan yang berlebihan yang membuat terjadinya ketidakpastian hukum, yaitu tentang besarnya nilai pabean yang digunakan untuk penghitungan bea masuk.

bahwa menurut Majelis, seharusnya Tim Audit Terbanding sudah dapat menemukan nilai transaksi sebenarnya karena dengan melakukan audit dengan Surat Tugas Terbanding nomor ST-5580/BC.6/2010 tanggal 2 Maret 2010, Terbanding telah melakukan kewenangan melakukan audit berdasarkan pasal 86 ayat (1) dan ayat (1a) Undang-undang tersebut yang menyatakan:

Pasal 86
(1)Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan audit kepabeanan terhadap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.(1a) Dalam melaksanakan audit kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang:
meminta laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan,meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait,memasuki bangunan kegiatan usaha, ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, dan surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk sarana/media penyimpan data elektronik, dan barang yang dapat memberi petunjuk tentang keadaan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan, danmelakukan tindakan pengamanan yang dipandang perlu terhadap tempat atau ruangan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan kepabeanan.            
bahwa menurut Undang-undang tersebut dinyatakan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal 15
(1)Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan.           
bahwa bilamana Pemohon Banding benar tidak melakukan pembukuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) jo pasal 49 Undang-undang tersebut, yang menyatakan:

“Pasal 49
Importir, eksportir, pengusaha tempat penimbunan sementara, pengusaha tempat penimbunan berikat, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, atau pengusaha pengangkutan wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 51
(1)Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 wajib diselenggarakan dengan baik agar menggambarkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, dan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya.(2)Pembukuan wajib diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia, atau dengan mata uang asing dan bahasa asing yang diizinkan oleh menteri.(3)Laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun pada tempat usahanya di Indonesia.(4)Ketentuan mengenai pedoman penyelenggaraan pembukuan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri.   
maka Terbanding seharusnya menggunakan denda yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 52
(1)Orang yang tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
bahwa dalam penetapan kembali nilai pabean seharusnya Terbanding tidak melakukan penetapan dengan menggunakan Metode VI, karena Metode VI yang dimaksud Terbanding adalah yang dimaksud pasal 15 ayat(6) Undang-undang tersebut yang menyatakan:
(6)
Dalam hal nilai pabean untuk penghitungan bea masuk tidak dapat ditentukan berdasarkan nilai transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), metode deduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), nilai pabean untuk penghitungan bea masuk ditentukan dengan menggunakan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) atau ayat (5) berdasarkan data yang tersedia di daerah pabean dengan pembatasan tertentu.       
bahwa penetapan nilai pabean menurut pasal 15 ayat (6) Undang-undang tersebut adalah tugas pejabat bea cukai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (2), yang menyatakan:
(2)Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.           
yaitu Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen di KPPBC Tanjung Emas, bukan tugas dari Terbanding. Dalam hal ini untuk penetapan kembali nilai pabean sudah benar dengan memeriksa pembukuan Pemohon Banding dengan cara melakukan audit kepabeanan berdasarkan pasal 86 ayat (1) Undang-undang tersebut.

bahwa dengan menetapkan kembali nilai pabean dengan metode VI tanpa menjelaskan metode yang diulang dan tidak ada bukti tertulisnya, maka Terbanding tidak melakukan transparansi dalam penetapannya, dan hal ini telah diatur pembatasan data penetapan nilai pabean dalam penjelasan pasal 15 ayat (6) Undang-undang tersebut yang menyatakan:
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu yaitu bahwa dalam perhitungan nilai pabean barang impor berdasarkan ayat ini tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan:
harga jual barang produksi dalam negeri,suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembanding,harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor,biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa,harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah pabean,harga patokan,nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.
bahwa menurut Majelis penetapan kembali nilai pabean atas PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 dan PIB nomor 11450 tanggal 23 Juni 2009 tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.
Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding atas 2 PIB yang diaudit:Atas PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor : PM 2009/04/22-05 tanggal 22 April 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM X0X-X0X BB Building, Hongkong, berupa 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Total USD 24.327,12 Terms By T.T 30 Days after Shipment Date.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor : FLT-0X0X0X tanggal 7 Mei 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM X0X-X0X BB Building, Hongkong, berupa XXXX Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China Total USD 24.327,12. Insurance 110% of Invoice Value Covering. Risk by Buyer. Payment By T.T 30 Days after Shipment Date.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor : FLT0X0X0X tanggal 20 Mei 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM X0X-X0X BB Building, Hongkong, berupa XXXX Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Total CNF Semarang USD 25.375,68 Shipper CC 0X0X. Contract Nomor : FLT-0X0X0X.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List atas Invoice Nomor : FLT-0X0X0X tanggal 20 Mei 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM X0X-X0X BB Building, Hongkong, berupa 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Shipper CC 0X0X. Gross weight 31.869,00 kgs. Net weight 28.932,00 kgs.

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Bill of Lading Nomor : 920026274 tanggal 24 Mei 2009, diterbitkan oleh MCC Transport, dengan Shipper CC Port of Loading Shenzhen China. Port of Distance Semarang, Indonesia, Consignee 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Freight Prepaid.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy Nomor : MC-0409.1043 tanggal 24 Mei 2009, yang diterbitkan oleh PT DD (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Insured Value adalah USD 27.913,25.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank CC tanggal 10 Juli 2009, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar kepada AA Co yang beralamat di RM 601-602 BB Building, Hongkong, Berita: Clearance Payment Invoice Nomor : FLT-010509 senilai USD 25.375,68 dan Invoice Nomor FLT 020509 senilai USD 24.569,24 sejumlah USD 49.944,92 pada kurs Rp. 10.14300 setara dengan Rp. 506.591.324,00 + biaya Rp. 50.000,00 total Rp. 506.641.324,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Konsolidasi Bank CC nomor rekening 01-033-00-11-22022-1 periode 1 Juli 2009 s.d. 31 Juli 2009 diketahui bahwa tercatat mutasi debet pada tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 506.641.324,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 10546 tanggal 11 Juni 2009, berupa importasi 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 25.375,68 benar.

Atas PIB nomor 11450 tanggal 23 Juni 2009
bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Purchase Order Nomor : PM 2009/05/01-07 tanggal 1 Mei 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM 601-602 BB Building, Hongkong, berupa 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Total USD 25.519,28 Terms By T.T 30 Days after Shipment Date.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor : FLT-020509 tanggal 20 Mei 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM 601-602 BB Building, Hongkong, berupa 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China Total CNF USD 25.519,28. Insurance 110% of Invoice Value Covering. Risk by Buyer. Payment By T.T 30 Days after Shipment Date.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor : FLT020509 tanggal 3 Juni 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM 601-602 BB Building, Hongkong, berupa 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Total CNF Semarang USD 24.569,24 Shipper BB Seville 0X0X. Contract Nomor : FLT-020509.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List untuk Invoice Nomor : FLT-0X0X0X tanggal 3 Juni 2009, diketahui bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada AA Co. yang beralamat di RM X0X-X0X BB Building, Hongkong, berupa XXX0 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Total CNF Semarang USD 24.569,24 Shipper BB Seville 0906. Contract Nomor : FLT-0X0X0X. Gross weight 34.180,90 kgs. Net weight 31.144,90 kgs.

bahwa berdasarkan pemeriksaan majelis atas Bill of Lading Nomor : 920028300 tanggal 10 Juni 2009, diterbitkan oleh MCC Transport, dengan Shipper BB Seville 0906. Port of Loading Yantian, China. Port of Distance Semarang, Indonesia, Consignee 1279 Ctns yang terdiri dari 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Freight Prepaid.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Marine Cargo Policy Nomor : MC-0X0X.XX0X tanggal 10 Juni 2009, yang diterbitkan oleh PT DD (Asuransi Dalam Negeri) nilai yang diasuransikan untuk 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China. Insured Value adalah USD 27.026,16.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri Bank CC tanggal 10 Juli 2009, dapat diketahui bahwa Pemohon Banding membayar kepada AA Co yang beralamat di RM X0X-6X0X BB Building, Hongkong, Berita: Clearance Payment Invoice Nomor : FLT-0X0X0X senilai USD 25.375,68 dan Invoice Nomor FLT 0X0X0X senilai USD 24.569,24 sejumlah USD 49.944,92 pada kurs Rp. 10.14300 setara dengan Rp. 506.591.324,00 + biaya Rp. 50.000,00 total Rp. 506.641.324,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Laporan Konsolidasi Bank CC nomor rekening 0X-0XX-00-XX-XX0XX-X periode 1 Juli 2009 s.d. 31 Juli 2009 diketahui bahwa tercatat mutasi debet pada tanggal 10 Juli 2009 sejumlah Rp. 506.641.324,00.

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 11450 tanggal 23 Juni 2009, berupa importasi 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya sesuai PIB, negara asal China yang diberitahukan dengan nilai pabean sebesar CIF USD 24.569,24 benar.

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Direktur Teknis Kepabeanan yang tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor: SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 tidak dapat dipertahankan.

bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean PIB nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 sebesar CIF USD 25.375,68 dan PIB nomor 011450 tanggal 23 Juni 2009 sebesar CIF USD 24.569,24.
Memperhatikan:Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding, serta hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan.
Mengingat   :1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.2.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.
Memutuskan:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-20/BC.2/2011 tanggal 27 Mei 2011 sehingga nilai pabean atas importasi 1279 Ctns yang terdiri dari Pull Back Car 4 pcs/set in SKD (Mainan mobil-mobilan dalam keadaan terurai non B/O) dan 50 item lainnya sesuai PIB, negara asal China, ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 010546 tanggal 11 Juni 2009 sebesar CIF USD 25.375,68 dan nilai pabean atas importasi 1570 Ctns yang terdiri dari Friction Truck Rocket Set in SKD (Mainan truck dengan roket/set dalam keadaan terurai non B/O) dan 40 item lainnya  sesuai PIB, negara asal China ditetapkan sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 011450 tanggal 23 Juni 2009 sebesar CIF USD 24.569,24.