Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.39190/PP/M.XVII/19/2012

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.39190/PP/M.XVII/19/2012

Jenis Pajak:Bea Cukai
  
Tahun Pajak:2011
 
Pokok Sengketa:SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010
 
 
Menurut Terbanding:bahwa untuk menguatkan alasan bandingnya Pemohon Banding dalam persidangan menyerahkan:
Jaminan Tertulis Nomor: 456/MBS-BJM/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 (Bukti P-5);Bukti Penerimaan Jaminan Nomor: 220/WBC.10/KP.0103/2006 tanggal 19 Desember 2006 (Bukti P-6);Surat Tanggapan atas surat Terbanding Nomor: SR-376/BC.8/2011 tanggal 13 Mei 2011 hal Surat Uraian Banding (SUB) (Bukti P-7);Surat Keterangan Serat Terima Tongkang MR.3203 (Bukti P-8);Laporan Survey Steel dumb Barge MR.3203 Nomor: GEN/725/07/KAT tanggal 5 Maret 2007 (Bukti P-9);Standar Careboat Charter tanggal 10 November 2006 (Bukti P-10);Tax Invoice Nomor: CGI-GEN-2007040014 tanggal 12 April 2007 (Bukti P-11);Surat Nomor: KM-2260/WBC.10/KP.01/2006 tanggal 18 Desember 2006, perihal Pemberian Ijin Penggunaan Jaminan Tertulis (Bukti P-12);Surat Ijin Berlayar (Bukti P-13);
 
Menurut Pemohon:bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan pemeriksaan banding kepada:
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan alamat Jl. AA, Jakarta Timur 13xxx;Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Kalimantan Bagian Timur, Jl. BB No. D, Balikpapan 76xxx; Direktur Jenderal Kepala Kantor Wilayah u.b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin, Jl. CCC Banjarmasin 70xxx;
 
Menurut Majelis:bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut:

1.
Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding
bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, ditandatangani oleh Sdr. Drs. Harijanto Saleh, Jabatan: Kuasa Hukum;

bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, dibuat dalam Bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang.undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/ KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010;

bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2011 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2010, sehingga dari tanggal 28 Desember 2010 sampai dengan tanggal 24 Februari 2011 adalah 59 (lima puluh sembilan) hari, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding, sebagaimana dimaksud Pasal 95 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 17 Tahun 2006 juncto Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, memuat alasan-alasan banding yang jelas, walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi jangka waktu 60 (enam puluh) hari, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Pajak dalam rangka Impor yang terutang sebesar Rp2.794.806.066,00 dan 50%-nya adalah sebesar Rp 1.397.403.033,00 yang telah dilunasi oleh Pemohon Banding sesuai dengan SSPCP tanggal 23 Februari 2011 sebesar Rp 1.425.353.000,00 yang telah diperlihatkan dalam persidangan sehingga pengajuan banding memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Sdr. Drs. Harijanto Saleh, Jabatan: Kuasa Hukum, selaku penandatangan Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 0019/MBS-BJM/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 dari Sdr. Handoko Lee, jabatan Direktur Utama berdasarkan Akta Nomor: 014 tanggal 28 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Rosdiana, S.H., Notaris di Kotamadya Bekasi dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-28821 tanggal 10 November 2010 dengan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0081859.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 10 November 2010, berhak menandatangani surat banding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa dengan demikian Surat Banding Nomor: 002/LLM/KNST/II/11 tanggal 23 Februari 2011 memenuhi ketentuan formal sebagai surat banding;

2.
Pemenuhan Ketentuan Formal Penerbitan SPKTNP oleh Terbanding
bahwa Surat Banding Nomor: 074/TPP/dir/V/2011 tanggal 26 Mei 2011 ditujukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1558/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang diterbitkan sebagai jawaban Terbanding terhadap keberatan Pemohon Banding atas SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010;

bahwa setelah Majelis mempelajari proses penerbitan SPKTNP tersebut, diketahui bahwa:
-diterbitkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banjarmasin karena tidak mereskpor kembali barang impor sementara berupa 1 (satu) unit ”BG MR 3203” melebihi batas waktu 60 hari setelah batas waktu merekspor kembali seperti diatur pada pasal 15 dan pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 140/PMK.04/2007 tanggal 12 November 2007,-diterbitkan karena tidak mereskpor kembali barang impor sementara atas PIB Nomor: 000586 tanggal 20 Desember 2006 sesuai Pasal 10D Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, tidak termasuk dalam kategori penetapan atas SPKTNP yang penerbitannya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun,
bahwa Pasal 10D ayat (6) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan ”Orang yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu yang diizinkan wajib membayar bea masuk dan dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.”

bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pebean.”

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea Dan Cukai menyebutkan:

“Pasal 10
(1)Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor.” 
”Pasal 11
(1)Direktur Jenderal dapat menetapkan selain penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam melaksanakan ketentuan:
-Pasal 8A ayat (2), Pasal 10A ayat (3), Pasal 43 ayat (3), Pasal 45 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan;-Pasal 7A ayat (7), Pasal 7A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat (3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A ayat (8), Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 82 ayat (6), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.”
bahwa Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea Dan Cukai telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009;

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 51/PMK.04/2008 menyebutkkan:

“Pasal 8
(1)Pejabat bea dan cukai menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas pelanggaran yang hanya mengakibatkan kewajiban membayar sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 7 A ayat (7), Pasal 7 A ayat (8), Pasal 8A ayat (3), Pasal 8C ayat (3), Pasal 8C ayat (4), Pasal 9A ayat (3), Pasal 10A ayat (4), Pasal 10A ayat (8), Pasal 10B ayat (6), Pasal 10D ayat (5), Pasal 10D ayat (6), Pasal 11A ayat (6), Pasal 45 ayat (3), Pasal 52 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), Pasal 81 ayat (3), Pasal 82 ayat (3) huruf b, Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (4), Pasal 90 ayat (4), dan Pasal 91 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan.(2)Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA).”
”Pasal 14
… dst
Surat Penetapan Kembali Tarif dari/atau Nilai Pabean (SPKTNP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dikirimkan kepada Importir dan kepala kantor pabean, paling lama pada hari kerja berikutnya sejak tanggal keputusan.”

bahwa penetapan kembali Terbanding Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Banjarmasin;

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean disebutkan:

”PERTAMA :
Memberikan pelimpahan wewenang kepada:
a.Direktur Teknis Kepabeanan;b.Direktur Audit;c.Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);1d.Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC).untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006,”

bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 a quo tidak ada pelimpahan wewenang dari Direktur Jenderal kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;

bahwa menurut Majelis suatu penetapan harus memenuhi persyaratan formal dan material. Syarat material menuntut kewenangan dalam bertindak sedangkan syarat formal mengenai bentuk dari penetapan itu sendiri;

bahwa berdasarkan fakta di atas dan hasil pemeriksaan Majelis terhadap sengketa tersebut, Majelis berpendapat penetapan kembali Terbanding dalam SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010 tidak

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 51/PMK.04/2008 tanggal 11 April 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 147/PMK.04/2009 tanggal 4 September 2009, dan Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010, sehingga penetapan Terbanding cacat hukum;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa penerbitan SPKTNP oleh Terbanding tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1558/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 28 Desember 2010 atas penetapan kembali yang cacat hukum maka mengakibatkan Keputusan Terbanding batal demi hukum;
 
Menimbang:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Terbanding dan Pemohon Banding, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf f Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan seluruhnya permohonan Banding Pemohon Banding dan membatalkan keputusan Terbanding Nomor: KEP-1558/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010 sehingga tagihan kekurangan bayar SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010 menjadi Nihil;
 
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan perundang-undangan Perpajakan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;
 
Memutuskan:Menyatakan Mengabulkan Seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan keputusan Terbanding Nomor : KEP-1558/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 28 Desember 2010, tentang Penetapan atas SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010, atas nama: XXX, NPWP YYY sehingga tagihan kekurangan bayar SPKTNP Nomor: SPKTNP-1429/WBC.14/KPP.07/2010 tanggal 19 November 2010 menjadi Nihil;