Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 39065/PP/M.II/12/2012

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 39065/PP/M.II/12/2012

Jenis Pajak:PPh 23
  
Tahun Pajak:2006
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 sebesar Rp.161.427.619,00;
 
 
Menurut Terbanding:bahwa koreksi ini timbul karena berdasarkan hasil pemeriksaan KPP Pratama Pangkalpinang yang bersumber dari Laporan Keuangan dan Buku Kas Harian, terdapat pembebanan biaya atas objek tersebut yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006;
 
Menurut Pemohon Banding:bahwa dalam penerimaan bunga pinjaman polis, kendaraan, hipotik dan polis flat, Pemohon Banding berpendapat tidak ada kewajiban setor sendiri atas pajak PPh Pasal 23;
 
Menurut Majelis:bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Keberatan nomor: -/WPJ.03/BD.0601/2009 tanggal 2 Oktober 2009 diketahui bahwa peneliti keberatan menambah Obyek PPh Pasal 23 tahun 2006 menurut pemeriksa sebesar Rp. 175.344.381,00 (terdiri dari: Bunga klaim habis kontrak Rp. 56.390.646,00, Bunga Pinjaman Polis, Kendaraan, Hipotik dan Polis Flat Rp. 107.013.735,00 dan Jasa Pemeliharaan Rp. 11.940.000,00) menjadi Rp. 255.680.436,00 karena berdasarkan hasil proses penyelesaian keberatan atas SKPKB PPh Pasal 4 ayat (2) nomor: 00010/240/06/304/08 tanggal 5 September 2008 telah diusulkan untuk membatalkan SKPKB tersebut dan memindahkan objeknya (Bunga klaim habis kontrak/Reversionary Bonus) menjadi objek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 92.276.055,00, sehingga menurut peneliti keberatan jumlah obyek PPh Pasal 23 tahun 2006 adalah sebesar Rp. 163.404.381,00 + Rp. 92.276.055,00 = Rp.255.680.436,00, sehingga koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut Peneliti Keberatan adalah sebesar Rp. 199.289.790,00;

bahwa menurut Terbanding, Pemohon Banding dalam tahun pajak 2006 hanya melaporkan satu objek PPh Pasal 23 yaitu penghasilan bunga klaim habis kontrak atas uang asuransi peserta yang diinvestasikan oleh Pemohon Banding dan kemudian menghasilkan laba sebesar Rp. 56.390.646,00;

bahwa objek tersebut dilaporkan Pemohon Banding dalam SPT PPh Pasal 23 Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2006. Untuk Masa Pajak sebelumnya yaitu Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2006, Pemohon Banding melaporkan objek yang sama sebesar Rp. 86.354.172,00 (yang kemudian dikoreksi oleh Pemeriksa menjadi Rp. 92.276.055,00) dalam SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2);

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena menurut Pemohon Banding biaya pemeliharaan bangunan kantor, sejumlah Rp. 11.940.000,00 adalah pengeluaran untuk biaya upah jaga malam, upah potong rumput halaman kantor, dan biaya pembelian alat-alat listrik bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 dan pendapatan Bunga Pinjaman Polis, Kendaraan, Hipotik serta Polis Flat sebesar Rp.107.013.735,00 seharusnya sebesar Rp. 105.008.635,00 bukan merupakan obyek PPh Pasal 23 melainkan penghasilan yang telah dilaporkan oleh Pemohon dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2006 atas nama Pemohon Banding diketahui bahwa atas pendapatan Bunga Pinjaman Polis, Kendaraan, Hipotik serta Polis Flat seharusnya sebesar Rp. 105.008.635,00 telah dilaporkan oleh Pemohon dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun 2006, bukan merupakan obyek PPh Pasal 23;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap data yang diberikan oleh Pemohon Banding, diketahui bahwa dari jumlah obyek PPh Pasal 4 ayat (2) (bunga klaim habis kontrak/Reversionary Bonus) yang diusulkan oleh Terbanding menjadi obyek PPh Pasal 23 sebesar Rp. 92.276.055,00 (PPh Pasal 23 sebesar Rp. 11.691.408,00), terdapat Objek Pasal 4 ayat (2) atas sewa sebesar Rp. 42.000.000,00 (sesuai dokumen SPT Masa Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak November 2006, PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar Rp. 4.200.000,00), sehingga Majelis berpendapat seharusnya besarnya bunga klaim habis kontrak/Reversionary Bonus adalah sebesar Rp. 106.666.701,00 dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak
Cfm SPTRp.  56.390.646,00Cfm SPTRp.  50.276.055,00JumlahRp.106.666.701,00 
PPh Pasal 23
Cfm SPTRp.  7.842.935,00Cfm SPTRp.  7.491.408,00(Rp. 11.691.408,00 -Rp.  4.200.000,00)Rp. 15.334.343,00  
bahwa berdasarkan urain tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa besarnya obyek PPh Pasal 23 untuk tahun 2006 adalah sebesar Rp. 106.666.701,00 dengan PPh Pasal 23 Terhutang sebesar Rp. 15.334.343,00;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan penelitian atas data yang terdapat dalam berkas banding serta data-data yang dikemukakan oleh Terbanding dan Pemohon Banding, Majelis berpendapat dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Banding dapat diyakinkan bahwa koreksi Terbanding sebesar Rp.149.013.735,00 (Rp. 199.289.790,00 – Rp. 50.276.055,00) bukan merupakan obyek PPh Pasal 23, dengan demikian Majelis berkesimpulan atas koreksi DPP PPh Pasal 23 Tahun 2006 sebesar Rp. 149.013.735,00 tidak dapat dipertahankan dan atas koreksi DPP PPh Pasal 23 Tahun 2006 sebesar Rp. 50.276.055,00 tetap dipertahankan;
 
Menimbang:bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga jumlah Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2006 yang seharusnya adalah:

Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 menurut
keputusan TerbandingRp. 255.680.436,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankanRp. 149.013.735,00Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 seharusnyaRp. 106.666.701,00
PPh Terhutang menurut keputusan TerbandingRp.   36.918.465,00PPh Terhutang atas koreksi yang tidak dipertahankanRp.   21.584.122,00PPh Terhutang menurut MajelisRp.   15.334.343,00
 
Mengingat:Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000;

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
 
Memutuskan:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor: KEP-332/WPJ.03/BD.0601/2009 tanggal 27 Oktober 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 nomor: 00025/203/06/304/08 tanggal 5 September 2008 atas nama: XXX, sehingga penghitungan PPh Pasal 21 terutang dan yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Dasar Pengenaan PajakRp. 106.666.701,00  Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutangRp.   15.334.343,00Kredit PajakRp.   14.646.061,00Jumlah yang kurang dibayarRp.        688.282,00Sanksi Administrasi:-     Bunga Pasal 13 (2) KUPRp.        247.781,00Jumlah yang masih harus dibayarRp.        936.063,00