| Jenis Pajak | : | PPN |
| | | |
| Tahun Pajak | : | 2006 |
| | | |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 634.203.188,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
Tabel nilai sengketa atas Objek Pajak sampai dengan Surat Banding
NoJenis Sengketa Objek Pajak Pertambahan NilaiNilai Sengketa (Rp)1Koreksi Positif Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri634.203.188,00Nilai Sengketa terbukti sampai dengan Surat Banding634.203.188,00 |
| | | |
| | | |
| Menurut Terbanding | : | bahwa koreksi Pemeriksa atas hasil listrik, dan air sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan kepada Majelis Hakim untuk mempertahankan koreksi terbanding atas koreksi hasil listrik sebesar Rp128.412.446,00 dan hasil air sebesar Rp 149.674.600,00 serta menolak permohonan pemohon banding; |
| | | |
| Menurut Pemohon Banding | : | bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena berpendapat hasil listrik dan air bukan merupakan pendapatan dari Pemohon Banding dimana transaksi tersebut hanya numpang lewat saja. Sedangkan koreksi penyerahan lainnya sebesar Rp. 356.116.142, menurut Pemohon Banding transaksi tersebut bukan merupakan obyek PPN; |
| | | |
| Menurut Majelis | : | bahwa koreksi atas penyerahan yang harus dipungut PPN ini terdiri dari tiga jenis yaitu, koreksi dari hasil listrik sebesar Rp. 128.412.446,00, koreksi hasil air PAM sebesar Rp. 149.674.600,00 dan penyerahan lainnya sebesar Rp. 356.116.142,00;
bahwa Terbanding melakukan koreksi hasil listrik dan air karena merupakan bagian service charge yang diterima Pemohon Banding, sedangkan koreksi penyerahan lainnya menurut surat uraian banding dari Terbanding merupakan hasil equalisasi dan merupakan biaya humas;
bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding karena berpendapat hasil listrik dan air bukan merupakan pendapatan dari Pemohon Banding dimana transaksi tersebut hanya numpang lewat saja. Sedangkan koreksi penyerahan lainnya sebesar Rp. 356.116.142, menurut Pemohon Banding transaksi tersebut bukan merupakan obyek PPN;
bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :
Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hokum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan;
Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini;
Pasal 1 angka 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;
Pasal 1 angka 19 menyatakan bahwa penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena. Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak;
Pasal 4 huruf c menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
bahwa menurut pendapat Majelis, hasil listrik dan air yang diterima oleh Pemohon Banding dari para penyewa pada dasarnya merupakan pembayaran atas service charge. Service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk “public area”), biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya. Pembayaran service charge ini menurut ketentuan UU PPN merupakan jenis jasa yang terutang PPN bahwa untuk koreksi penyerahan lainnya sebesar Rp. 356.116.142,00 menurut pendapat Majelis dasar koreksi ini tidak jelas karena menurut Terbanding diperoleh dari hasil equalisasi dan bahkan dari SUB Terbanding halaman 8 menyebutkan koreksi ini merupakan biaya humas. Biaya humas bukanlah merupakan suatu pendapatan sehingga tidak merupakan obyek PPN, sehingga koreksi ini tidak dapat dipertahankan;
bahwa oleh karena itu atas koreksi penyerahan yang PPN nya harus dipungut sebesar Rp. 634.203.188,00, koreksi yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 278.087.046,00 sedangkan koreksi selebihnya sebesar Rp. 356.116.142,00 tidak dapat dipertahankan; |
| | | |
| Mengingat | : | bahwa oleh karena itu koreksi jumlah pajak karena sengketa tarif oleh Majelis terhadap jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 menurut keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini menjadi sebagai berikut :
tabel nilai koreksi pajak akibat sengketa tarif
NoDPP PPN (versi Majelis)Tarif PPNPPNKoreksi jumlah pajak karena sengketa tarif (Rp)Macam/JenisNilai (Rp)Versi TerbandingVersi MajelisVersi Terbanding (Rp)Versi Majelis (Rp)123456 (3×4)7 (3×5)8 (6-7)1Penyerahan yang PPNnya harus dipungut278.087.04610%10%27.808.70527.808.70502Lainnya (tidak disengketakan)18.477.915.330 1.847.791.5331.847.791.5330Jumlah18.756.002.376 1.875.600.2381.875.600.2380 |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat selisih antara jumlah yang dimohon dengan jumlah yang dikabulkan oleh Majelis, maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding; |
| | | |
| Memperhatikan | : | Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan; |
| | | |
| Mengingat | : | Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000;Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000; |
| | | |
| Memutuskan | : | Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-814/WPJ.20/2009 tanggal 16 Desember 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor : 00001/207/03/007/09 tanggal 21 Juli 2009 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003, atas nama: PT. XXX, Jakarta Timur, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :
Dasar Pengenaan Pajak – EskporRp. 0,00- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungutRp. 0,00- Penyerahan yang PPNnya harus dipungutRp. 18.756.002.376,00- Dikurangi : retur penjualanRp. 0,00- JumlahRp. 18.756.002.376,00Pajak KeluaranRp. 1.875.600.238,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkanRp. 1.847.791.633,00PPN yang lebih/kurang dibayarRp. 27.808.605,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaRp. 0,00PPN yang lebih/kurang dibayarRp. 27.808.605,00Sanksi Administrasi : – Pasal 13 (2) KUPRp. 13.348.130,00Jumlah yang masih harus dibayarRp. 41.156.735,00 |