Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48330/PP/M.XVII/19/2013
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48330/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2012
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan atas importasi berupa SPUNLACED NONWOVEN (13 jenis barang sesuai lembara lanjutan PIB) negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 292229 tanggal 17 Juli 2012 yang diberitahukan dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan Bea Masuk sebesar 5%;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012, terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form E dibandingkan dengan “Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China” dari AA The Peoples Republic of China (tanda tangan pada Form E tidak terdapat pada spesimen);
Menurut Pemohon
:
bahwa tanda tangan pejabat dan stempel pada Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012, sudah sesuai dengan Sample of Stamp dan daftar Specimen Signature of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China untuk wilayah AA Burea of The Peoples Republic of China;
Pendapat Majelis
:
bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);
bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area.
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang.
bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada AA The People’s Republic of China dengan Surat Nomor: S-1693/KPU.01/2012 tanggal 3 September 2012.
bahwa pihak AA The People’s Republic of China belum menjawab konfirmasi dari Terbanding namun Pemohon sudah mendapat pernyataan dari AA Inspection and Quarantine Bureau The People’s Republic of China tertanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012 benar diterbitkan oleh AA Inspection and Quarantine Bureau The People’s Republic of China.
bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E yaitu UJ yang tercantum dalam contoh speciment tanda tangan pemerintah China.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) adalah BM 5 % BBS 100%.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 292229 tanggal 17 Juli 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk dengan BM 5 % BBS 100%.
Memperhatikan
:
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.
Mengingat
:
1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.3.Peraturan perundang-undangan Perpajakan.
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP6597/KPU.01/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-016152/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 13 Agustus 2012, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 13 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan pembebanan tarif BM 5% BBS 100%.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. AA, M.M.Sebagai Hakim Ketua,BB, S.H., M.M.Sebagai Hakim Anggota,Drs. CC, M.M.Sebagai Hakim Anggota,DD Sebagai Panitera Pengganti.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48330/PP/M.XVII/19/2013
Jenis Pajak
:
Bea Masuk
Tahun Pajak
:
2012
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap penetapan pembebanan atas importasi berupa SPUNLACED NONWOVEN (13 jenis barang sesuai lembara lanjutan PIB) negara asal China dengan pembebanan dalam PIB Nomor: 292229 tanggal 17 Juli 2012 yang diberitahukan dengan pembebanan Bea Masuk sebesar 0% (AC-FTA) yang ditetapkan Terbanding menjadi pembebanan Bea Masuk sebesar 5%;
Menurut Terbanding
:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012, terdapat keraguan atas tanda tangan dan stempel yang tertera pada Form E dibandingkan dengan “Specimen Signatures of Officials Authorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China” dari AA The Peoples Republic of China (tanda tangan pada Form E tidak terdapat pada spesimen);
Menurut Pemohon
:
bahwa tanda tangan pejabat dan stempel pada Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012, sudah sesuai dengan Sample of Stamp dan daftar Specimen Signature of Official Authorized to Issue Certificate of Origin of The Peoples Republic of China untuk wilayah AA Burea of The Peoples Republic of China;
Pendapat Majelis
:
bahwa menurut Majelis, ketentuan dasar daripada AC-FTA adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 junto Keputusan Presiden RI Nomor: 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between The Association of South East Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50);
bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor: 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan Framework Agreement on Comprehensive Economic CoOperations between The Association of South Asian Nations and The People’s Republic of China (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 50), dalam melaksanakan kerjasama AC-FTA dimaksud disepakati untuk menggunakan Rule of Origin (ROO) Form E atau Surat Keterangan Asal Barang Form E, yang diatur secara rinci dalam Operational Certification Procedures (OCP) for the Rules of Origin of the Asean-China Free Trade Area.
bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 Pasal 2 huruf (a) tertulis hanya berlaku terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form E) yang telah ditandatangani pejabat berwenang.
bahwa Terbanding dalam persidangan mengemukakan telah melakukan konfirmasi kepada AA The People’s Republic of China dengan Surat Nomor: S-1693/KPU.01/2012 tanggal 3 September 2012.
bahwa pihak AA The People’s Republic of China belum menjawab konfirmasi dari Terbanding namun Pemohon sudah mendapat pernyataan dari AA Inspection and Quarantine Bureau The People’s Republic of China tertanggal 29 Agustus 2012 yang menyatakan bahwa Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012 benar diterbitkan oleh AA Inspection and Quarantine Bureau The People’s Republic of China.
bahwa dari penelitian Majelis Form E Nomor: E123308013270045 tanggal 29 Juni 2012 terbukti telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani Form E yaitu UJ yang tercantum dalam contoh speciment tanda tangan pemerintah China.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Form E telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dikeluarkan oleh negara pengekspor, dan Form E dapat diterima atau sah, karena pejabat berwenang yang menandatangani SKA (Form E) di negara tersebut sebelum mengeluarkan SKA (Form E) juga telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangka penerbitan SKA (Form E) sesuai dengan aturan yang ada di negara pengekspor.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean – China Free Trade Area (AC-FTA) adalah BM 5 % BBS 100%.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa importasi dengan PIB Nomor: 292229 tanggal 17 Juli 2012 dapat diberikan Penetapan Tarif Preferensi Bea Masuk Dalam Rangka Skema ACFTA karena Form E ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani Form E dari negara asal barang sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 sehingga atas importasinya dikenakan Tarif Prefrensi Bea Masuk dengan BM 5 % BBS 100%.
Memperhatikan
:
Surat Permohonan Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.
Mengingat
:
1.Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006.3.Peraturan perundang-undangan Perpajakan.
Memutuskan
:
Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP6597/KPU.01/2012 tanggal 26 November 2012 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-016152/NOTUL/KPUTP/BD.02/2012 tanggal 13 Agustus 2012, dan menetapkan pembebanan tarif Bea Masuk atas impor 13 jenis barang sesuai lembar lanjutan PIB dengan pembebanan tarif BM 5% BBS 100%.
Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin tanggal 30 September 2013 berdasarkan musyawarah Majelis XVII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagai berikut :
Drs. AA, M.M.Sebagai Hakim Ketua,BB, S.H., M.M.Sebagai Hakim Anggota,Drs. CC, M.M.Sebagai Hakim Anggota,DD Sebagai Panitera Pengganti.