Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48261/PP/M.XV/99/2013
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48261/PP/M.XV/99/2013
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor: 00121/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;
Menurut Tergugat
:
bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang digugat diterbitkan tanggal 10 Juni 2011 dan Gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 08 Juli 2013, sehingga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu pengajuan Gugatan tidak memenuhi ketentuan formal;
bahwa selain itu, atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dalam penerbitannya sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bukan merupakan objek yang dapat diajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menurut Penggugat bahwa apa yang dinilai pihak Peneliti yang terkait penerimaan uang pada Bank Jateng sebesar Rp545.000.000,00 benar-benar bukan merupakan penjualan dan hanya merupakan transaksi pembayaran hutang dari PT AB Direkturnya GH ke Penggugat yang Direkturnya DF, dimana masih hubungan anak-bapak, dan perusahaan Penggugat merupakan perusahaan keluarga dengan sistem pembukuan yang sangat sederhana;
Menurut Majelis
:
bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;Surat Ketetapan Pajak Nihil;Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :
(1)Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.(2)Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.(3)Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan “Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut”
bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
bahwa Majelis berpendapat, upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 apabila Penggugat tidak puas/setuju terhadap keputusan Tergugat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUP;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat aquo tidak termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat a quo merupakan diskresi dari Tergugat atas permohonan Penggugat;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah terhadap Keputusan Tergugat No. KEP-1153/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b, Surat Gugatan yang diajukan telah melebihi 30 hari dihitung sejak tanggal Keputusan aquo sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah terhadap kesalahan prosedur atau tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut karena SKPKB yang telah sesuai prosedur penerbitannya adalah bukan obyek gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 25/KT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
Menimbang
:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, peraturan perundangundangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan
:
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor: 00121/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 atas nama : CV XXX, , tidak dapat diterima.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48261/PP/M.XV/99/2013
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
2007
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor: 00121/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;
Menurut Tergugat
:
bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang digugat diterbitkan tanggal 10 Juni 2011 dan Gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 08 Juli 2013, sehingga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu pengajuan Gugatan tidak memenuhi ketentuan formal;
bahwa selain itu, atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dalam penerbitannya sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bukan merupakan objek yang dapat diajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menurut Penggugat bahwa apa yang dinilai pihak Peneliti yang terkait penerimaan uang pada Bank Jateng sebesar Rp545.000.000,00 benar-benar bukan merupakan penjualan dan hanya merupakan transaksi pembayaran hutang dari PT AB Direkturnya GH ke Penggugat yang Direkturnya DF, dimana masih hubungan anak-bapak, dan perusahaan Penggugat merupakan perusahaan keluarga dengan sistem pembukuan yang sangat sederhana;
Menurut Majelis
:
bahwa Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan : Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar;Surat Ketetapan Pajak Nihil;Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. bahwa Pasal 26 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan :
(1)Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama dua belas bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.(2)Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.(3)Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak yang ditentukan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf d, Wajib Pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.(5)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima. bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan “Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatannya dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal keputusan ditetapkan, dengan dilampiri salinan Surat Keputusan tersebut”
bahwa Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
bahwa Penjelasan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi;
bahwa Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 menyatakan Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap : Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak;
bahwa Majelis berpendapat, upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 apabila Penggugat tidak puas/setuju terhadap keputusan Tergugat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUP;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat aquo tidak termasuk objek gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 16 Tahun 2000;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat a quo merupakan diskresi dari Tergugat atas permohonan Penggugat;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah terhadap Keputusan Tergugat No. KEP-1153/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b, Surat Gugatan yang diajukan telah melebihi 30 hari dihitung sejak tanggal Keputusan aquo sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak sehingga Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan gugatan adalah terhadap kesalahan prosedur atau tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar a quo, Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut karena SKPKB yang telah sesuai prosedur penerbitannya adalah bukan obyek gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor : 25/KT/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
Menimbang
:
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, peraturan perundangundangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Mengingat
:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan
:
Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2007 Nomor: 00121/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 atas nama : CV XXX, , tidak dapat diterima.