| Jenis Pajak | : | Gugatan |
| | | |
| Tahun Pajak | : | 2007 |
| | | |
| Pokok Sengketa | : | bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00118/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 Masa Pajak Agustus 2007 yang mana sesuai surat yang Penggugat ajukan perihal Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar (Pasal 36 ayat 1 huruf b KUP) Nomor: 88/KT/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 dan Nomor: 108/KT/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012; |
| | | |
| | | |
| Menurut Tergugat | : | bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor: 22/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 40 ayat (3) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diajukan Gugatan bukan merupakan objek yang dapat diajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; |
| | | |
| Menurut Penggugat | : | bahwa apa yang dinilai Tergugat (Peneliti) yang terkait penerimaan uang pada Bank Jateng sebesar Rp545.000.000,00 benar-benar bukan merupakan penjualan dan hanya merupakan transaksi pembayaran hutang dari PT AB Direkturnya GH ke Penggugat yang Direkturnya DF, dimana masih ada hubungan anak-bapak, dan perusahaan merupakan perusahaan keluarga dengan alasan pembukuan yang sangat sederhana;
bahwa koreksi Tergugat (Pemeriksa) atas saldo awal sebesar Rp1.331.972.297,00 dan saldo akhir Rp1.142.325.131,00 serta sengketa Rp44.983.686,00, Penggugat sendiri belum jelas nilai tersebut didapat dari perhitungan yang mana, karena memang tidak ada transaksi penjualan selain yang telah dilaporkan sesuai faktur pajak yang Penggugat keluarkan; |
| | | |
| Menurut Majelis | : | bahwa Majelis berpendapat, upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 apabila Penggugat tidak puas/setuju terhadap keputusan Tergugat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat memberikan argumentasi hukum mengapa Penggugat tidak mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni 2013 tidak termasuk objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;
bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni 2013 merupakan diskresi dari Tergugat atas permohonan Penggugat;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan Gugatan adalah terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b, Surat Gugatan yang diajukan telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Keputusan Nomor: KEP-1140/WPJ.10/2013 tanggal 20 Juni 2013, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut;
bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan Gugatan adalah terhadap kesalahan prosedur atau tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00118/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011, Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut karena SKPKB yang telah sesuai prosedur penerbitannya adalah bukan objek Gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 22/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut; |
| | | |
| Menimbang | : | bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; |
| | | |
| Mengingat | : | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini; |
| | | |
| Memutuskan | : | Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00118/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 atas nama: CV XXX, tidak dapat diterima.
Demikian diputus di Yogyakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00846/PP/PM/IX/2013 tanggal 13 September 2013 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
Drs. AA, Ak.Sebagai Hakim Ketua,Drs. BB, Ak., M.Sc.Sebagai Hakim Anggota,CC, SH., LLMSebagai Hakim Anggota,DD Sebagai Panitera Pengganti. dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 20013, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat namun tidak dihadiri oleh Penggugat. |