Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48255/PP/M.XV/99/2013

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.48255/PP/M.XV/99/2013

Jenis Pajak:Gugatan
 
Tahun Pajak:2007
 
Pokok Sengketa:bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor: 00115/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011;
Menurut Tergugat  :bahwa Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang digugat diterbitkan tanggal 10 Juni 2011 dan Gugatan diterima oleh Pengadilan Pajak tanggal 08 Juli 2013, sehingga telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pengajuan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu pengajuan Gugatan tidak memenuhi ketentuan formal;

bahwa selain itu, atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang dalam penerbitannya sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bukan merupakan objek yang dapat diajukan Gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, serta Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
Menurut Penggugat:bahwa apa yang dinilai pihak Peneliti yang terkait penerimaan uang pada Bank Jateng sebesar Rp545.000.000,00 benar-benar merupakan penjualan dan hanya merupakan transaksi pembayaran hutang dari PT AB Direkturnya GH ke Penggugat yang Direkturnya DF, dimana masih hubungan anak-bapak, dan perusahaan Penggugat merupakan perusahaan keluarga dengan sistem pembukuan yang sangat sederhana;
Menurut Majelis:bahwa Majelis berpendapat, upaya hukum yang seharusnya ditempuh oleh Penggugat adalah mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 yang kemudian dilanjutkan dengan banding sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 apabila Penggugat tidak puas/setuju terhadap keputusan Tergugat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Penggugat dalam persidangan tidak dapat memberikan argumentasi hukum mengapa Penggugat tidak mengajukan Surat Keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1151/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tidak termasuk objek Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

bahwa Majelis berpendapat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1151/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 dalam sengketa ini merupakan kewenangan (diskresi) dari Tergugat atas permohonan Penggugat;

bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan Gugatan adalah terhadap Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1151/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b, Surat Gugatan yang diajukan telah melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal Keputusan Nomor: KEP-1151/WPJ.10/2013 tanggal 21 Juni 2013, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan oleh karena itu Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut;

bahwa apabila maksud Penggugat mengajukan Gugatan adalah terhadap kesalahan prosedur atau tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor: 00115/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011, Surat Gugatan tidak dapat diproses lebih lanjut karena SKPKB yang telah sesuai prosedur penerbitannya adalah bukan objek Gugatan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;

bahwa oleh karenanya, Majelis berkesimpulan Surat Gugatan Penggugat Nomor: 19/KT/VI/2013 tanggal 03 Juli 2013 tidak memenuhi ketentuan formal sebagai Surat Gugatan sehingga pemeriksaan ketentuan formal lainnya maupun materi Gugatan tidak diperiksa lebih lanjut;
Menimbang   :bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yaitu Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
Mengingat:Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini;
Memutuskan:Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 Nomor: 00115/207/07/504/11 tanggal 10 Juni 2011 atas nama: CV XXX, tidak dapat diterima.