Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-30672/PP/M.XI/19/2011

 Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-30672/PP/M.XI/19/2011

Jenis Pajak:PPN
   
Tahun Pajak:2007
   
Pokok Sengketa:perkara Banding, pada tingkat pertama dan terakhir terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-015172/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor : 19-052539-2010,

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa SPTNP Nomor : SPTNP-015172/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 25 Mei 2010 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas PIB Nomor : 136038 tanggal 29 April 2010 atas 1650 Bags of Garlic (sejumlah 33.00 TNE), negara asal China, pemasok QWE Co.Ltd. dengan Pembebanan : BM AC-FTA 0% dan ditetapkan pos tarifnya oleh Terbanding menjadi BM 5% dengan perhitungan sebagai berikut :

URAIANDIBERITAHUKANDITETAPKANKEKURANGANKELEBIHANBea Masuk
Cukai
PPN
PPnBM
PPh Pasal 22
Denda0
0
0
0
5.210.00010.420.000
0
0
0
5.471.00010.420.000
0
0
0
261.000
00
0
0
0
0
0JUMLAH KEKURANGAN/KELEBIHAN PEMBAYARAN10.681.0000
Menimbang, bahwa atas  SPTNP a quo, Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor : 377/MG/V/2010 tanggal 26 Mei 2010 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 permohonan Pemohon Banding ditolak, sehingga dengan surat Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010 mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di dalam pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap sengketa pajak tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sengketa pajak tertentu adalah sengketa pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 37 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan atau ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, pemeriksaan dengan acara cepat terhadap sengketa pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dilakukan tanpa Surat Uraian Banding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan;

PERTIMBANGAN HUKUM

KETENTUAN FORMAL

Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangan-undangan peradilan pajak, pemeriksaan  materi sengketa banding  dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan-ketentuan formal sebagai berikut :

1.     Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, ditandatangani oleh, jabatan : Direktur Utama,

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor : SPTNP-015172/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 25 Mei 2010;

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, memenuhi  persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, memuat alasan-alasan banding yang jelas dan mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding yaitu tanggal 30 Juli 2010, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010 dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan jumlah bea masuk dan pajak yang terutang sebesar Rp 10.681.000,00;

bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan, banding diajukan setelah pungutan yang terutang dilunasi;

bahwa Pemohon Banding telah membayar 50% dari jumlah tersebut sebesar Rp 5.340.500,00 dengan SSPCP tanggal 25 Agustus 2010;

bahwa dengan demikian permohonan banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo. Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa, jabatan : Direktur Utama, selaku penandatangan Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, berdasarkan pemeriksaan terhadap Akta Pemohon Banding Nomor 33 tanggal 10 Agustus 2007 yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, diketahui bahwa, jabatan : Direktur Utama, berwenang untuk menandatangani surat banding sehingga memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Pemenuhan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006
   
   
Menurut Terbanding:bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 diterbitkan tanggal 22 Juli 2010;
   
Menurut Pemohon Banding:bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010 atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 disampaikan dengan diantar ke Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 ;
   
Pendapat Majelis:bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis diperoleh petunjuk bahwa bahwa Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 diterbitkan tanggal 22 Juli 2010;

bahwa dalam berkas banding terdapat cap pos Kantor Pos Jakarta Utara namun tidak jelas, sedangkan berdasarkan data diketahui Pemohon Banding beralamat di Jl. RTY Blok B 0X No. 0X ASD, FGH, Tangerang 15148 ;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas dokumen dalam berkas banding diketahui Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010 yang merupakan banding atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010 disampaikan dengan cara diantar langsung ke  Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 ;

bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan :

Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang  dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

bahwa Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi.

bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 27 September 2010 dengan cara diantar langsung, sedangkan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 diterbitkan tanggal 22 Juli 2010 ;

bahwa berdasarkan ketentuan dan uraian diatas, Majelis berpendapat dihitung dari tanggal 22 Juli 2010 sampai dengan tanggal 27 September 2010 adalah 68 (enam puluh delapan) hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh ) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tetang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Surat Banding Nomor : 30/VIII/MG10 tanggal 30 Agustus 2010 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, oleh karenanya permohonan banding Pemohon Banding tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan mengenai pemenuhan ketentuan formal tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan banding tidak dapat diterima, oleh karenanya pokok sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Memperhatikan, Surat Banding, hasil pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;
   
Memutuskan:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai  Nomor : KEP-5740/KPU.01/2010 tanggal 22 Juli 2010, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-015172/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2010 tanggal 25 Mei 2010, tidak dapat diterima.