bahwa dalam pemeriksaan, terbukti yang menjadi pokok sengketa dalam sengketa banding ini adalah Nilai Pabean atas importasi berupa Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand negara asal China yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 025198 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 20.587,64 dan ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 21.479,34, sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekurangan pembayaran berupa bea masuk, pajak dalam rangka impor dan denda administrasi sebesar Rp.6.444.000,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa berdasarkan hasil penelitian terhadap data yang dilampirkan Pemohon dalam permohonan keberatannya diketahui bahwa diketahui bahwa Purchase Order tidak membuktikan transaksi sebenarnya karena mencakup keseluruhan barang, Pembukuan (buku kas/hutang), faktur pajak/SPT tidak dilampirkan guna mendukung pembuktian bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga sebenarnya atau seharusnya dibayar, sehingga disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean;
bahwa Pasal 28 ayat (5) PMK-160 menyebutkan “Dalam hal importir tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenaran dan keakuratannya, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan Nilai Pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya.”
bahwa sesuai penelitian terhadap data nilai transaksi yang tersedia pada KPPBC TMP Belawan, diputuskan untuk menetapkan Nilai Pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode pengulangan (fallback) dengan menggunakan nilai transaksi barang serupa pada PIB nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016;
bahwa berdasarkan uraian di atas, maka barang impor dengan PIB-025198 ditetapkan dengan menggunakan Nilai Transaksi Barang serupa pada pada PIB nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016, CIF USD 3.5175/M2 sehingga total Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 21,479.34;
bahwa dengan demikian penetapan Nilai Pabean oleh Terbanding terhadap barang impor yang diberitahukan Pemohon dalam PIB-025198 menjadi sebesar CIF USD 21,479.34 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan laai bahwa penerbitan KEP-7 telah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
bahwa Terbanding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
bahwa Pengguguran Nilai Transaksi
bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua dokumen yang menjadi lampirannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk.
bahwa Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengujian kewajaran nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Banding berdasarkan Pasal 22 ayat (2) huruf e PMK nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016.
bahwa hasil pengujian kewajaran menunjukkan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak wajar, dengan kedapatan lebih rendah di atas 5% (lima persen) dari harga barang identik pada Database Nilai Pabean I.
bahwa hasil INP-DNP dan konsultasi dengan Pemohon Banding menunjukkan bahwa pada saat dilakukan penelitian Pemohon Banding tidak menyerahkan DNP dan data terkait untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi atas PIB in casu.
bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (5) PMK-160/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016, nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data yang obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai menetapkan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sesuai hierarki penggunaannya”.
bahwa Tanggapan Bukti Transaksi
bahwa uji material atas data-data yang disampaikan Pemohon Banding Banding dalam sidang sebagai berikut:
bahwa berdasarkan penelitian terhadap bukti transfer dan BBK disampaikan hal-hal sebagai berikut:
| 1) | Bukti transfer tidak jelas karena tidak menyebut Cabang yang menerbitkan; |
| 2) | Tidak terdapat keterangan jenis setoran; |
| 3) | Tidak terdapat identitas pengirim dana; |
| 4) | Tidak terdapat tanda verifikasi/validasi dan otorisasi pegawai bank; |
| 5) | Terdapat ketidakkonsistenan nama Bank pada bukti transfer dan BBK; |
bahwa nama bank penerbit Laporan Transaksi (Account Statement) adalah CIMB Niaga sedangkan bukti transfer diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Bahwa keduanya adalah bank yang berbeda dengan basis yang berbeda yakni Syariah dan Konvensional. Tidak mungkin kelengkapan transfer, laporan transaksi, dan sistem aplikasi bank syariah menggunakan milik bank konvensional atau sebaliknya, walaupun satu group
bahwa Terbanding tidak meyakini bukti transfer (TT) yang diserahkan Pemohon. Hal ini dikarenakan Bukti TT yang dilampirkan tidak mendapatkan validasi dari pihak bank CIMB Niaga (stempel bank dan tanggal bukan bukti validasi dari Bank).
bahwa Laporan Transaksi (Account Statement) CIMB Niaga yang dilampirkan saldo balance adalah negatif, dengan demikian yang melakukan transaksi bukan Pemohon Banding tetapi adalah pihak Bank CIMB Niaga.
bahwa pada sales Contract disebutkan bahwa pembayaran adalah 60 hari Accordance to The Document, Invoice nomor XZW-16-001 tertanggal 13 Agustus 2016, B/L nomor HLCUCA4160852671 tanggal 13 Agustus 2018, sedangkan pembayaran (Tanggal T/T) adalah 11 Agustus 2016, Pembayaran dilakukan sebelum terbit invoice dan barang dikapalkan, dalam sales contract juga tidak mensyaratkan pembayaran dimuka sehingga tidak sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam sales contract.
| No | Keterangan | Nomor | Tanggal |
| 1 | Term of Payment | 60 hari Accordance to The Document | |
| 2 | Invoice | XZW-16-001 | 13 Agustus 2016 |
| 3 | B/L | HLCUCA4160852671 | 13 Agustus 2016 |
| 4 | Pelunasan | BBK/16/08/0047 | 11 Agustus 2016 |
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 34/PMK.04/2016 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk, diatur hal-hal sebagai berikut:
Pasal 2
| (2) | Nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai pabean dalam International Commercial Terms (incoterms) Cost, Insurance, dan Freight (CIF) |
bahwa sehubungan dengan ketentuan di atas, Polis Asuransi PIB nomor 025198 tanggal 31 Agustus 2016 ditutup di dalam negeri dengan total premi yang dibayar Pemohon Banding adalah sebesar USD 44,62, untuk dapat membuktikan bahwa pembayaran atas asuransi tidak ditambahkan ke dalam nilai pabean, Pemohon Banding tidak melampirkan pembayaran asuransi di dalam negeri dan juga tidak dapat ditrasir pada pembukuan dan pencatatan Pemohon.
bahwa sebagai bahan perbandingan harga terdapat surat dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri yang menyatakan untuk barang impor Porcelain Tiles ukuran 600X600MM harga yang wajar adalah USD 4,9/M2.
bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap data dan dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon Banding Banding saat mengajukan keberatan dan persidangan, maka keputusan Pejabat Bea Dan Cukai nomor KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2016 telah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
bahwa berdasarkan hasil penelitian dokumen sebagaimana telah kami kemukakan dalam persidangan dan Surat Uraian Banding (SUB) yang telah diserahkan ke Majelis Hakim, maka nilai transaksi tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga nilai pabean ditetapkan dengan metode II s.d VI sesuai PMK 160/PMK.04/2010 sebagaimana diubah dengan PMK-34/PMK.04/2016.
bahwa berdasarkan Surat Tugas Direktur Audit Kepabeanan dan Cukai Nomor ST-611/BC/2017 tanggal 12 September 2017 , telah dilaksanakan audit atas Pemohon Banding Pemeriksaan Nilai Pabean yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit nomor LHA-06/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 adalah sebagai berikut:
Prosedur Audit
| a) | Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern. Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dilakukan dengan memberikan kuisioner SPI, mempelajari sistem dan prosedur serta alur dokumen dan barang, dan melakukan observasi atas pelaksanaan sistem dan prosedur yang ada terkait dengan system informasi/akuntansi dan output/pelaporan serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. |
| b) | Pemeriksaan Pemberitahuan Nilai Pabean c.Pemeriksaan Kesesuaian Harga yang dibayar atau Seharusnya Dibayar Pemeriksaan nilai yang sebenarnya dibayarkan kepada supplier dilakukan dengan tiga jenis pemeriksaan, yaitu: (1)Membandingkan nilai yang tercantum dalam PIB dengan nilai yang tercantum dalam invoice.(2)Membandingkan nilai yang tercantum dalam invoice dengan nilai pengakuan hutang dalam kartu hutang dan pembayaran bank keluar yang tercantum dalam buku besar bank.(3)Membandingkan pembayaran dalam buku besar bank keluar dengan dokumen invoice dalam dokumen PIB. |
| c) | Pemeriksaan Kewajaran Nilai yang Diberitahukan. Pengujian dengan Membandingkan Harga Pemberitahuan Importir Lain Pengujian dilakukan dengan membandingkan harga pemberitahuan oleh auditee dengan harga pemberitahuan importir lain dalam periode yang sama. |
Hasil Audit
| a) | Pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern (1)Auditee membukukan pembayaran uang muka pembelian atas barang yang akan diimpor. Namun demikian untuk pencatatan pada Ledger Uang Muka Pembelian, tidak merujuk referensi nomor invoice pada saat pengurangan Uang Muka Pembelian. Sehingga atas transaksi ini susah ditelusuri keterkaitannya dengan dokumen PIB.(2)Pembukuan/pencatatan hutang: -Kartu Hutang sebagai semacam subsidiary ledger kurang informatif karena tidak menampilkan nomor referensi invoice dari pihak supplier (yang digunakan adalah nomor IMP dari dokumen softcopy Register Impor).-Terdapat transaksi pembayaran hutang impor secara gabungan (terdiri dari beberapa invoice) yang dicatat pada Legder Bank, namun referensi nomor invoice tidak lengkap. |
| b) | Pemeriksaan Pemberitahuan Nilai Pabean bahwa dari hasil membandingkan dokumen-dokumen PIB, Invoice, Buku Hutang, Buku Bank Keluar terdapat 3 invoice nilai pengakuan hutang dan pembayarannya lebih besar dari nilai PIB sehingga terdapat kekurangan pembayaran BM dan PDRI sebesar Rp156.896.000,00. |
| c) | Pemeriksaan Kewajaran Nilai yang Diberitahukan Dari 7 supplier luar negeri Pemohon Banding yang memasok secara berulang dan dalam jumlah besar (7 suplier memasok sebanyak 86,3% impor). Enam pemasok untuk Indonesia hanya memasok ke Pemohon Banding, satu pemasok (Guangdong Overland Ceramics. Co) juga mengekspor ke importir lain di Indonesia. |
bahwa atas Pemeriksaan yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit tersebut Terbanding menanggapi sebagai berikut:
| a) | Temuan atas hasil pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern. Terkait Pembayaran Down Payment (DP) (1)bahwa dalam fakta dipersidangan Terbanding seringkali mendapati adanya pembayaran Down Payment (DP) dengan tanggal yang berbeda-beda, namun tidak terdapat keterangan pendukung mengenai peruntukan DP yang sifatnya mengurangi tagihan atas transaksi yang mana, berdasarkan Sales Contract tidak dipersyaratkan adanya DP tetapi pada prakteknya terdapat pembayaran DP.(2)bahwa pembayaran DP yang tercantum dalam BBK tidak menyebut reeferensi dokumen Invoice atau Sales Contract yang merupakan dokumen acuan dalam perjanjian jual beli. Terkait Pembayaran Gabungan (3)bahwa dalam fakta dipersidangan Terbanding atas bukti transaksi dari Pemohon Banding mendapati pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada supplier dilakukan secara gabungan pada satu (1) Bukti Bank Keluar (BBK) terdiri dari pembayaran beberapa invoice, namun demikian atas pembayaran tersebut terdapat pembayaran sebagian atas nilai invoice baik yang sedang disengketakan maupun yang tidak disengketakan. bahwa atas hal tersebut dalam penjelasan tertulis atas bukti transaksi yang disampaikan, Terbanding telah menguraikan dan menyebutkan pembayaran-pembayaran mana saja yang tidak sesuai (KLOP) dalam masing-masing sengketa tetapi dalam surat jawaban oleh Pemohon Banding tidak pernah ditanggapi. (Jumlah selisih berada dalam kisaran satuan, puluhan, ribuan Dollar Amerika) Terkait hal-hal lainnya (4)bahwa dalam fakta dipersidangan Terbanding mendapati bahwa atas Bukti Bank Keluar (BBK), bukti TT yang sama terdapat perbedaan informasi atas pembayaran nomor invoicenya, hal ini menunjukkan bahwa Bukti Bank Keluar (BBK) tersebut tidak akurat, tidak obyektif, dan tidak terukur.(5)bahwa dalam fakta dipersidangan Terbanding mendapati bahwa bukti TT tidak mendapatkan otorisasi dari pihak bank, meskipun Pemohon Banding merupakan nasabah prioritas seharusnya atas bukti TT tersebut tetap diberikan otorisasi dari pihak bank untuk menjamin TT tersebut akurat, obyektif, dan terukur sehingga menjamin kevalidasian dalam pembuktian. Cap atau stempel dalam bukti TT bukanlah bentuk otorisasi dari pihak bank. |
| b) | Temuan atas hasil pemeriksaan nilai pabean. (1)bahwa terkait pemeriksaan nilai pabean berdasarkan pemeriksaan Audit adalah membandingkan antara nilai barang yang tertera pada PIB, invoice, Buku Hutang, Bukti Bank Keluar (BBK) dan Buku Besar Bank pada pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan secara komputerisasi. Sedangkan yang dilakukan oleh Terbanding adalah berdasarkan hard copy dokumen pertransaksi yang disampaikan oleh Pemohon Banding di dalam persidangan dimana hasilnya telah Terbanding tuangkan dalam penjelasan tertulis atas bukti transaksi dalam masing-masing sengketa.(2)bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdapat pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada pihak yang bukan pemasok yang namanya tidak tercantum dalam invoice maupun sales contract. Terbanding menemukan pihak-pihak lain tersebut diantaranya adalah Lanze Trading Company dan Dantacy Enterprise Limited dan terkait Profile Lanze Trading Company telah Terbanding sampaikan bersamaan penjelasan tertulis atas bukti transaksi terkait sengketa. Sedangkan atas permasalahan tersebut tidak dituangkan dalam LHA. |
| c) | Temuan atas hasil pemeriksaan Kewajaran Nilai yang Diberitahukan. bahwa atas supplier-suplier Pemohon Banding di China, melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berada di Guangzhou dan Hongkong telah melakukan penelusuran dan pengecekan eksistensi supplier ke masing-masing perusahaan dengan hasil yang sudah kami tuangkan dalam penjelasan tertulis atas bukti transaksi terkait sengketa. |
| d) | Keterkaitan LHA dengan sengketa banding. (1)bahwa persidangan sengketa banding dengan Pemohon Banding atas nama Pemohon Banding melawan Terbanding yang diwakili oleh Kantor Pusat DJBC yang dilaksanakan oleh Majelis XVII Pengadilan Pajak berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) berkas.(2)bahwa atas 79 (tujuh puluh sembilan) berkas tersebut, sebanyak 52 (lima puluh dua) berkas telah dicukupkan oleh Majelis Hakim.(3)Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis tidak mempertimbangkan LHA dalam sengketa banding tersebut baik yang sudah dicukupkan maupun yang masih dalam persidangan, tidak ada keterkaitan LHA dengan sengketa banding karena apa yang diperiksa di dalam LHA tidak sama dengan apa yang telah diperiksa di dalam persidangan. |
bahwa Pemohon Banding telah mengimpor Porcelain Tiles dari China dengan PIB No.025198 tanggal 31 Agustus 2016 dengan total CIF USD 20,587.64, yang kemudian berdasarkan SPTNP KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan Nomor SPTNP-003540/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 Pemohon Banding harus membayar tagihan BM, PDRI dan Denda Administrasi sejumlah Rp. 6.444.000,00.
bahwa atas dasar SPTNP tersebut Pemohon Banding telah mengajukan keberatan dengan surat No: 005/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 Nopember 2016 kepada DJBC melalui Kepala KPPBC Belawan, dan di dalam diktum KepDJBC yang:
| – | PERTAMA, DJBC pada pokoknya telah menolak keberatan Pemohon Banding atas SPTNP tersebut butir 1, dan |
| – | KEDUA, DJBC pada pokoknya menetapkan importasi dalam PIB No. 025180 tanggal 31 Agustus 2016 Nilai Pabeannya menjadi sebesar CIF USD 21,479.34, serta |
| – | KEEMPAT, DJBC pada pokoknya menetapkan kekurangan BM, PDRI dan Denda yang harus Pemohon Banding bayar sejumlah Rp. 6.444.000,00 (enam juta empat ratus empat puluh empat ribu rupiah). |
bahwa dari konsiderans KepDJBC, yaitu pernyataan Menimbang huruf e s.d. t., khususnya huruf j.- m. dan huruf p. KepDJBC, yang menyatakan pada pokoknya:
| “j | Atas barang sebagaimana tersebut dalam Invoice nomor XZW-16-001 tanggal 13 Agustus 2016 dilakukan pengujian kewajaran, kedapatan nilai pabean yang diberitahukan tidak wajar; |
| k. | Disimpulkan tidak terdapat data yang memadai untuk mendukung akurasi dan kebenaran nilai transaksi, maka dapat disimpulkan nilai transaksi sebagaimana diberitahukan pada PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 tidak dapat diterima sebagai nilai pabean; |
| l. | bahwa PO dan Sales Contract tidak membuktikan transaksi sebenarnya karena mencakup keseluruhan barang. Bukti TT, Rekening Koran, Pembukuan, faktur pajak/SPT tidak dilampirkan, sehingga disimpulkan harga transaksi yang diberitahukan tidak dapat diterima sebagai nilai pabean; |
| m | bahwa berdasarkan hal-hal diatas , maka harga yang diberitahukan pada PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 tidak dapat diyakini kebenarannya, sehingga tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean; dengan demikian diputuskan untuk menetapkan nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk dan PDRI dengan menggunakan metode nilai transaksi barang serupa; |
| p. | bahwa nilai pabean item 11 ditetapkan menggunakan nilai transaksi barang serupa yaitu Metode III yaitu harga satuan USD 3.5175/M2 “; |
bahwa menurut pendapat Pemohon Banding tidak tepat, karena:
bahwa DJBC tidak menjelaskan adanya pelanggaran ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan berikut Penjelasannya oleh Pemohon Banding;
bahwa Harga transaksi yang diberitahukan di dalam PIB No. 025180 tanggal 31 Agustus 2016 telah memenuhi metode nilai transaksi dan telah terbukti sebagai harga seharusnya dibayar yang telah didukung oleh bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur, sebagaimana telah diserahkan pada proses pengajuan keberatan kepada DJBC seperti: Sales Contract, Invoice, B/L;
bahwa menurut pernyataan DJBC dalam Konsiderans di atas metode yang digunakan dalam penetapan nilai pabean a quo adalah Metode III yaitu harga satuan USD 3.5175/M2, namun tidak disertai rincian penjelasan, sehingga nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 025180 tanggal 31 Agustus 2016 ditetapkan menjadi CIF USD 21,479.34;
bahwa penyelesaian kewajiban kepabeanan atas importasi barang tersebut butir 1 telah dilaksanakan sesuai sistem PDE Kepabeanan, karena Pejabat BC yang menangani penelitian akhir terhadap PIB tersebut butir 1 telah:
bahwa tidak melakukan penolakan (reject) karena tidak terdapat kesalahan dan/atau kekurang-lengkapan pengisian data PIB yang bersangkutan,
bahwa memberikan nomor pendaftaran PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 yang berarti semua data di dalam PIB Aju telah diteliti dengan sungguh-sungguh oleh Pejabat BC dan dinilai telah lengkap dan benar, serta telah disahkan menjadi dokumen pabean.
bahwa dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Nilai Pabean CIF USD 20,587.64 yang diberitahukan di dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 menurut hemat Pemohon Banding sudah benar karena telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang ditetapkan UU Kepabeanan;
bahwa berdasarkan hal di atas Pemohon Banding mengajukan banding kepada Ketua Pengadilan Pajak dengan permohonan agar berkenan menyatakan batal penetapan Nilai Pabean CIF USD 21,479.34, sebagaimana tercantum di dalam keputusan DJBC No. KEP–9/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 dan menyatakan CIF USD 20,587.64 adalah nilai transaksi serta menetapkannya sebagai nilai pabean untuk importasi barang yang telah diberitahukan di dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016.
bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyampaikan penjelasan tertulis yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:
bahwa dari uraian Penjelasan LHA, Terbanding mengakui bahwa telah melakukan audit kepabeanan kepada Perusahaan Pemohon Banding, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-611/BC/ 2017 tanggal 12 September 2017 , dan atas pelaksanaan audit tersebut Terbanding telah menguraikan ke Laporan Hasil Audit Pemohon Banding, LHA Nomor: LHA-6/BC.092/IU/ 2018 tanggal 9 Januari 2018 berikut dengan lampirannya (selanjutnya dalam Surat ini disebut LHA-6).
bahwa tujuan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Terbanding adalah untuk menguji kepatuhan auditee/Pemohon Banding atas pelaksanaan pemenuhan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang pengawasannya dilakukan oleh Bea dan Cukai (LHA-6 halaman 2) yang salah satunya adalah menilai dan menguji Nilai Transaksi yang Pemohon Banding ajukan untuk dapat atau tidaknya diterima sebagai Nilai Pabean,
bahwa dari materi Penjelasan LHA, Terbanding telah menunjukkan keengganan dan inkonsistensi untuk mempertimbangkan keberadaan LHA-6 yang merupakan Produk Formal dari Terbanding yang menurut hemat Pemohon Banding disebabkan oleh kenyataan bahwa pada LHA-6, Pemohon Banding Banding secara garis besar telah melaksanakan atau memenuhi ketentuan perundang-undangan khususnya terkait nilai pabean; hal ini ditunjukkan ketika LHA-6 menunjukkan adanya tiga dokumen terkait Nilai transaksi Pemohon Banding yang tidak dapat diterima sebagai Nilai Pabean, dengan serta merta Terbanding mencantumkan dalam Penjelasan LHA, (Penjelasan LHA: Huruf C ANALISIS, Hasil Audit Huruf b)) akan tetapi mengabaikan adanya 3.296 Dokumen terkait nilai transaksi yang dapat diterima sebagai Nilai Pabean (LHA-6 halaman 7);
bahwa dalam angka 2 huruf C ANALISIS Penjelasan LHA, lebih nyata menunjukkan keengganan untuk mempertimbagkan keberadaan LHA-6 dan justru tetap berpendapat sama dengan tanggapan Terbanding atas dokumen pendukung yang secara terbatas Pemohon Banding sampaikan pada persidangan sebagaimana tercermin dalam awal setiap kajiannya yang selalu menggunakan fakta persidangan sebagai acuannya, dengan kata lain, Terbanding telah dengan sengaja mengesampingkan atau menafikan keberadaan fakta sekaligus bukti otentik yang merupakan produk formal Terbanding dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kewenangan yang diamanatkan UU Kepabeanan, yang secara singkat diuraikan sebagai berikut
| 1. | Terbanding melalui Pejabat Audit yang ditugaskan mengetahui bahwa PIB-PIB terkait KEP.DJBC merupakan dokumen yang sedang dipersengketakan di Pengadilan Pajak; |
| 2. | Dalam LHA-6 dan pada pokoknya Terbanding mengakui bahwa:a.Telah Melakukan Audit Kepabeanan terhadap PIB-PIB terkait KEP.DJBC;b.Nilai Transaksi Diberitahukan dalam PIB-PIB terkait KEP.DJBC Tidak Terdapat Biaya-biaya yang Harus Ditambahkan; Tidak Ada Peraturan Kepabeanan yang Dilanggar serta dapat diterima sebagai nilai pabean (LHA-6 halaman 5 s.d 12 dan 19-20); |
| 3. | bahwa Pernyataan Terbanding dalam LHA-6 sangat nyata terkait dan merupakan alat bukti yang tidak terpisahkan dalam sengketa a-quo; |
| 4. | bahwa Terbanding melalui LHA-6 (dengan melihat kenyataan tanggal penerbitan LHA-6 adalah lebih barn dibanding tanggal: KEP.DJBC) secara tidak langsung mengakui bahwa telah ada kesalahan pada: KEP.DJBC; |
| 5. | Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 Tentang Pengadilan Pajak, berikut dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pengadilan (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimaksud) khususnya Penjelasan Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain”; |
| 6. | Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tanggal 12 April 2002 Tentang Pengadilan Pajak, berikut dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang pengadilan (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimaksud) khususnya Penjelasan Pasal 76 yang menyatakan “…Dalam persidangan para pihak tetap dapat mengemukakan hal Baru, yang dalam Banding atau Gugatan, Surat Uraian Banding, atau bantahan, atau tanggapan, belum diungkapkan…..”; |
bahwa dalam melaksanakan usaha dagang, Pemohon Banding senatiasa berusaha sekuat tenaga untuk menjadi Warga Negara Indonesia dan Pembayar Pajak yang Patuh. Untuk itu Pemohon Banding telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diamanatkan UU Kepabeanan dan telah diuji oleh Terbanding melalui audit kepabeanan dalam 2 (dua) periode dengan hasil yang sesuai dengan harapan Pemohon Banding (Importir yang Patuh). Oleh karena itu wajar jika Pemohon Banding berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum;
bahwa secara factual baik formal maupun material Terbanding sampai dengan saat ini tidak pernah menyampaikan atau menginformasikan atau menjelaskan atau keberadaan audit kepabeanan terhadap PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, kecuali Pemohon Banding yang telah menginformasikan sejak dalam bentuk DTS sampai dengan adanya, oleh karena itu Pemohon Banding berpendapat bahwa keberadaan LHA-6 dalam persidangan a quo adalah sangat relevan dan penting karena berisi tentang Hasil Pemeriksaan mendalam dan komprehensip terkait PIB-PIB yang tercantum dalam KEP.DJBC, in casu kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan, maka atas dasar hal-hal tersebut huruf a,b,c,d dan e diatas dengan ini secara Formal Pemohon Banding menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Alat Bukti berupa Copy LHA-6.
Untuk memudahkan pengungkapan fakta persidangan, dengan hormat kami sampaikan matrik sederhana yang merangkum hal-hal, data-data, dan/atau informasi yang tertuang dalam LHA-6 khusunya terkait PIB-PIB yang dimaksud dalam KEP.DJBC sebagai dokumen sengketa a-quo sebagai berikut:
| Nomor | Jenis Pemeriksaan | Hasil Pemeriksaan | Keterangan |
| 1 | Pemeriksaan Nilai Pabean | Nilai Transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai nilai pabean | LHA-6 hal. 5,6 dan 19 |
| 2 | Pemeriksaan nilai yang harus ditambahkan pada harga yang dibayar | Tidak terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi | LHA-6 hal.6 dan 19 |
| 3 | Pemeriksaan Kesesuaian Harga yang Dibayar atau Seharusnya Dibayar | Nilai Transaksi yang diberitahukan dapat diterima dan tidak ada ketentuan yang dibayar | LHA 6,7,8,9,19 dan 20 |
| 4 | Pengujian Kewajaran Nilai yang diberitahukan | Tidak dapat dilakukan karena barang diimpor tidak identik atau serupa | LHA-6 hal 20 |
| 5 | Pengujian dengan Metode Deduksi | Nilai Transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean | LHA-6 hal.10 dan 20 |
| 6 | Pengujian dengan membandingkan terhadap harga dipasaran | Nilai Transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean | LHA-6 hal. 11 dan 20 |
| 7 | Pengujian Data Perpajakan | Nilai Transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean | LHA-6 hal. 11,12,13 dan 20 |
Selain hal tersebut diatas dalam LHA-6 (hal. 13 dan 14) juga dinyatakan antara lain hal-hal sebagai berikut:
| 1. | Pemohon Banding adalah perusahaan yang legal dan mempunyai nature of bussines yang jelas; |
| 2. | Nota Pembetulan yang diterbitkan didasarkan pada database harga sebagai test value; |
| 3. | Hasil Pemeriksaan Fisik karena jalur merah dan NHI tidak ditemukan kesalahan jumlah dan jenis barang; |
| 4. | Tim audit dan sebagian besar KPU/KPBC dapat menerima nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding; dan |
| 5. | Perlu penyempurnaan data base harga |
bahwa Pemohon Banding menyerahkan Jawaban atas Penjelasan Tertulis Terbanding 23 berkas untuk sidang ke 4. Adapun Jawaban tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
bahwa Pengguguran Nilai Transaksi
bahwa Terbanding telah menyatakan nilai pabean yang diberitahukan tidak didukung dengan data obyektif dan terukur, sehingga nilai transaksi yang diberitahukan gugur dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean vide Huruf C. ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi, butir 5. dengan mendasarkan kepada hal-hal yang tersebut dalam Huruf C.
ANALISIS sub judul Pengguguran Nilai Transaksi butir 1 s.d 4 :
| – | penelitian terhadap nilai pabean yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor dan semua berikut dokumen lampirannya; |
| – | pengujian kewajaran atas nilai transaksi yang diberitahukan dengan berpatokan kepada Database Nilai Pabean I ; |
| – | hasil INP-DNP; |
bahwa menurut Pemohon Banding, disatu pihak Terbanding telah menggugurkan nilai transaksi a quo, namun dilain pihak tidak menunjukkan pelanggaran ketentuan atau persyaratan nilai transaksi dan tidak membuktikan adanya ketidak-benaran pembayaran sebesar CIF USD 20,587.64 ( PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016), yang secara obyektif dan terukur telah dilaksanakan Pemohon Banding melalui mekanisme perbankan, dan yang secara nyata tercatat di dalam suatu Rekening Koran dan kemudian Pemohon Banding telah mencatatnya secara internal di dalam sistem pembukuan;
| — | khusus untuk akurasi dan kebenaran nilai transaksi ini, Pemohon Banding telah diaudit kepabeanan oleh Kantor Pusat DJBC Jakarta sebanyak 2 (dua) periode, yang pada intinya tidak ditemukan kesalahan mendasar dalam bertransaksi sehingga merugikan keuangan negara dan LHA hasil audit Kepabeanan dimaksud telah Pemohon Banding lampirkan–; |
bahwa sesuai persyaratan atau ketentuan nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan, dan dari pernyataan Terbanding di dalam Penjelasan, maka disamping telah tampak nyata tidak dilaksanakannya ketentuan nilai transaksi secara taat asas oleh Terbanding di dalam sengketa a quo, juga telah tidak dapat ditunjukkan oleh Terbanding adanya pelanggaran persyaratan atau ketentuan Nilai Transaksi yang dilakukan Pemohon Banding, namun faktanya nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 dengan total CIF USD 20,587.64 dinyatakan gugur dan tidak diterima sebagai nilai pabean oleh Terbanding;
bahwa Tanggapan Bukti Transaksi;
bahwa jawaban atas pernyataan Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 6. yang antara lain pada pokoknya tentang :
| – | a), c),: bukti transfer dan BBK, tidak jelas cabang yang menerbitkan, tidak ada jenis setoran, tidak terdapat identitas pengirim, tidak terdapat tanda verifikasi/validasi/otorisasi pegawai bank, tidak konsisten nama bank;-Walaupun TT tidak diotorisasi, tidak divalidasi, tidak jelas cabang penerbit, tidak terdapat pengirim dana, tidak terdapat jenis setoran, tidak diverifikasi oleh pihak Bank CIMB Niaga, namun faktanya pada TT yang bersangkutan diberi tanda cap CIMB Niaga, dan jumlah yang tercantum pada TT terkait yaitu USD 20,587.64 menjadi salah satu bagian dari total jumlah yang ada di dalam Rekening Koran transaksi tanggal 11 Agustus 2016; |
| – | b), d),: Laporan Transaksi (account Statement) CIMB Niaga, bukti transfer CIMB Niaga Syariah, Saldo balance negatif sehingga yang melakukan transaksi pihak Bank CIMB Niaga bukan Pemohon Banding;-bahwa “hubungan” Pemohon Banding dengan Bank CIMB Niaga dan CIMB Niaga Syariah adalah hubungan pada umumnya yaitu jual-beli jasa keuangan, yang secara operasional dilakukan oleh satu manajemen di bawah CIMB Niaga, i.c. penerbitan Laporan Transaksi (Account Statement), dan juga termasuk fmansialisasi transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding langsung dengan pihak Seller sesuai dengan kesepakatan, termasuk dalam hal ini teknis pembayarannya; |
bahwa semua transaksi dilakukan langsung oleh Pemohon Banding dengan Seller sesuai dengan kesepakatan, termasuk dalam hal ini teknis pembayarannya; CIMB Niaga yang mempercayai reputasi Pemohon Banding, dengan pelaksana pembayaran adalah Bank CIMB Niaga atas permintaan Pemohon Banding dan Bank CIMB Niaga sebagai bank yang Pemohon Banding percayai mengelola transaksi financial dengan pihak luar negeri dan sebaliknya Bank memegang prinsip kehati-hatian Bank CIMB Niaga tentu tidak melakukan tindakan diluar aturan perbankan yang berlaku;
bahwa untuk itu pihak Bank CIMB Niaga secara rutin menerbitkan Laporan Transaksi (Account Statement) berdasarkan standar kehati-hatian bank devisa, termasuk dalam hal ini melakukan pembayaran kepada Supplier —- sepengetahuan Pemohon Banding —- dalam hal terjadi saldo balance negatif, maka penyelesaiannya menjadi hak dan tanggung jawab sepenuhnya Pemohon Banding, bukan pihak Bank, oleh karena itu saldo balance negatif bukan merupakan bukti Bank CIMB Niaga yang bertransaksi dengan Supplier;
| – | e): pembayaran tidak sesuai dengan klausul dalam Sales Contract;-“hubungan” Supplier dengan Pemohon Banding adalah hubungan transaksi sebagai hasil kesepakatan perdata yang didasari asas kepercayaan, dan, Sales Contract hanya merupakan sarana pengikat terjadinya kesepakatan yang materinya setiap saat dapat berubah sesuai tuntutan dinamika bisnis, sehingga terjadi ketidak-tepatan kesepakatan seperti adanya keterlambatan pembayaran atau sebaliknya , yang faktanya dapat diselesaikan dengan berkomunikasi yang juga atas dasar kesepakatan, terlebih lagi jika hubungan dagang tersebut telah berjalan lama; |
| – | f): bukti pembayaran asuransi tidak dilampirkan;-bahwa demikian pula dengan masalah asuransi yang merupakan kesepakatan perdata antara penanggung resiko dan tertanggung resiko di dalam daerah pabean tentang jumlah yang harus ditanggung dan besarnya premi yang harus dibayar, yang dibuktikan dengan keberadaan polis asuransi setelah dilunasi preminya dan kemudian sudah dilampirkan sebagai dokumen pelengkap pabean, sehingga kalau masih diragukan kebenaran pembayaran preminya seyogyanya Terbanding berhubungan dengan pihak perusahaan asuransi terkait; |
bahwa informasi harga dari Asosiasi Aneka Industri Keramik Industri benar hanya merupakan informasi yang tidak mengikat karena bukan merupakan suatu penetapan sebagaimana dinyatakan oleh Terbanding vide Huruf C. ANALISIS sub judul Tanggapan Bukti Transaksi butir 7.;
bahwa tidak terdapat kejelasan tentang maksud dan tujuan pernyataan Terbanding tersebut dalam kaitannya sengketa a quo khususnya yang berkenaan dengan penerapan rezim Nilai Transaksi, yaitu Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannya;
bahwa faktanya Terbanding tidak pernah menyatakan Pemohon Banding telah melanggar persyaratan Nilai Transaksi sebagaimana dimaksud di dalam UU Kepabeanan;
bahwa menurut Pemohon, Terbanding telah meragukan kebenaran pembayaran transaksi internasional, yang secara obyektif dan terukur dilakukan Pemohon Banding melalui jasa institusi BANK i.c. Bank CIMB Niaga yang secara nyata mencatatnya di dalam suatu Rekening Koran sesuai standar perbankan dan kemudian Pemohon Banding telah mencatatnya secara internal di dalam sistem pembukuan, sehingga apabila Terbanding mengasumsikan atau mengindikasikan adanya hal yang negatif, disarankan untuk mengadakan audit investigasi dengan alasan pembayaran Pemohon Banding tidak benar atau alasan lainnya;
bahwa atas dasar hal di atas adalah tidak tepat pernyataan Terbanding di dalam Huruf D. KESIMPULAN, yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2016 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
bahwa atas hal di atas Pemohon Banding berpendapat sebagai berikut :
bahwa pada dasarnya, hal-hal yang dikemukakan Terbanding tidak menunjukkan secara eksplisit pelanggaran ketentuan dan persyaratan Nilai Transaksi oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 UU Kepabeanan dan Penjelasannya tentang Nilai Transaksi, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, 5 ayat (1), Pasal 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2010, LAMPIRAN PMK Nomor 34/PMK.04/2010;
Terbanding telah mengakui secara diam-diam tidak melaksanakan ketentuan Pasal 15 UU Kepabeanan berikut Penjelasannya, karena secara faktual telah tidak memperhatikan atau tidak menerapkan/menyinggung sama sekali keberadaan atau eksistensi di dalam Penjelasan Tertulis:
| i. | makna ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan beserta Penjelasannya tentang Nilai Transaksi yang terkait dengan ada-tidaknya penambahan biaya, nilai barang dan jasa, royalty, biaya tranportasi, biaya handling barang dan biaya asuransi yang masih harus dilakukan oleh Pemohon Banding terhadap harga transaksi yang diberitahukannya, dan |
| ii. | ketentuan Pasal 1 jo Pasal 8 Perjanjian Tentang Implementasi Pasal VII GATT 1994 sebagaimana telah disahkan dengan UU no. 7 Tahun 1994, serta |
| iii. | telah tidak melaksanakan proses konsultasi dengan Pemohon Banding yang diwajibkan dalam Pendahuluan Nomor 2 Perjanjian Tentang Implementasi Pasal VII GATT 1994 yang tujuannya antara lain: “ untuk menetapkan dasar yang benar untuk keperluan penetapan nilai pabean “; |
bahwa Konsisten dengan pendapat tersebut di atas, maka telah terbukti secara meya- kinkan bahwa tidak terdapat kewajiban untuk menambahan biaya, nilai barang dan jasa, royalty, biaya tranportasi, biaya handling barang dan biaya asuransi yang harus dilakukan Pemohon Banding terhadap harga transaksi yang dibayarkan kepada Penjual di luar negeri, sehingga menurut Pemohon Banding, harga transaksi yang diberitahukan dalam PIB No. 025180 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai CIF USD 38,199.28 (karena asuransi ditutup di dalam negeri), telah memenuhi syarat nilai transaksi yang dimaksud Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya, yaitu sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar sesuai dengan bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur; untuk itu, dan sesuai permintaan Ketua Majelis Hakim, serta mengingat pelunasan dimaksud tergabung dengan pelunasan invoice yang lain, bersama jawaban ini dilampirkan matriks pelunasan dimaksud berikut dokumen PIB terkait;
bahwa seraya berpedoman kepada pendapat di atas, Pemohon Banding menjawab secara umum pernyataan Terbanding pada angka 1 dan angka 2 sebagai berikut:
bahwa nilai pabean yang Pemohon Banding beritahukan di dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 yang kemudian menjadi sengketa a quo, ternyata tercantum di dalam salah satu dari 3208 PIB yang dinyatakan oleh LHA Auditor sebagai nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean sebagaimana dinyatakan dalam LAPORAN HASIL AUDIT PEMOHON BANDING Nomor :LHA-6/BC.092/IU/2018 tanggal 9 Januari 2018 untuk Periode Audit : 01 September 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017– selanjutnya disingkat LHA-6–, yang menyatakan beberapa hal pokok antara lain telah melakukan Pemeriksaan Nilai Pabean atas 3208 dokumen PIB —yang salah satunya PIB no. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 —, dan berkesimpulan pada pokoknya antara lain, — vide BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI, 1. Kesimpulan—
| 1.2. | Periksaan Nilai Pabean -vide LHA-6 halaman 19, 20a.Berdasarkan pemeriksaan persyaratan nilai transaksi, nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai Nilai Pabean;b.Berdasarkan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang harus ditambahkan disimpulkan tidak terdapat biaya-biaya yang hams ditambahkan ke dalam nilai transaksi;c.Berdasarkan pemeriksaan terhadap Harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar kedapatan hal-hal sebagai berikut: –berdasarkan perbandingan antara nilai yang diberitahukan di PIB dengan nilai yang tercantum dalam invoice, nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean; -vide LHA-6 halaman 6, 7 dan 19–berdasarkan perbandingan antara nilai yang tercantum dalam invoice dengan nilai pengakuan hutang dalam kartu hutang dan pembayaran bank keluar yang tercantum dalam buku besar bank kedapatan sesuai dan nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean; -vide LHA-6 halaman 7, 8, dan 19, 20–berdasarkan perbandingan pembayaran dalam buku besar bank keluar dengan invoice dalam PIB, nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean dan tidak terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan; -vide LHA-6 halaman 8, 9 dan 19, 20 |
bahwa pernyataan-pernyataan Terbanding di dalam Penjelasan ternyata tidak tercantum di dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan berikut Penjelasan, UU no. 7 Tahun 1994, dan Pasal 2 ayat (1) j.o Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagai salah satu hal yang mengakibatkan tidak dipenuhinya persyaratan nilai transaksi untuk dapat diterima sebagai nilai pabean;
bahwa berdasarkan jawaban di atas Pemohon Banding berkesimpulan:
bahwa nilai CIF USD 20,587.64 —karena asuransi ditutup di dalam negeri—, adalah nilai pabean yang diberitahukan dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 pada dasarnya telah memenuhi persyaratan nilai transaksi yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya, Pasal 7 PMK Nomor 160/PMK.04/2010 sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 34/PMK.04/2010, LAMPIRAN PMK Nomor 34/PMK.04/ 2010;
bahwa Pemohon Banding dapat membuktikannya sesuai bukti nyata dan data yang obyektif serta terukur berupa Invoice dan bukti pembayaran atas nilai transaksi yang telah diserahkan kepada Majelis Hakim XVIIA, yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
bahwa oleh karena nilai transaksi a quo telah benar dan telah terbukti sebagai harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar, maka pernyataan Terbanding bahwa ketidakwajaran nilai pabean yang diberitahukan dan nilai transaksi yang diberitahukan tidak dapat diyakini kebenarannya, merupakan dugaan atau asumsi Terbanding yang jelas telah tidak sesuai dengan ketentuan nilai transaksi sebagaimana dianut UU Kepabeanan sehingga KepDJBC No. KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2016 sudah seharusnya dibatalkan.
bahwa atas dasar hal-hal diatas Pemohon Banding menolak Penjelasan Terbanding secara keseluruhan dan menyatakan jawaban Pemohon Banding ini telah mendukung serta mempertahankan alasan-alasan yang tercantum di dalam Surat jawaban sebelumnya dan Surat Bantahan serta surat Banding atas KepDJBC No. KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 6 Januari 2017 bahwa Nilai Transaksi CNF USD 20,587.64, yang diberitahukan dalam PIB No. 025198 tanggal 31 Agustus 2016 sudah benar sebagai Nilai Transaksi yaitu harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepabeanan dan Penjelasannya.
bahwa Pemohon Banding telah mengimport Porcelain Tiles ukuran 600MM x 600MM,GRACE TILES Brand, negara asal China yang diberitahukan dengan PIB Nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016 dengan Nilai Pabean CIF USD 20.587,64 dan oleh Terbanding ditetapkan menjadi CIF USD 21.479,34, yang menjadi dasar diterbitkannya SPTNP Nomor SPTNP-003540/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 dengan tagihan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 6.444.000,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;
bahwa Majelis berkesimpulan, penetapan nilai pabean atas PIB Nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang menyatakan:
| “(2) | Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean.” |
bahwa atas penetapan nilai pabean tersebut, Pemohon Banding mengajukan keberatan kepada Terbanding dengan Surat Keberatan Nomor 005/NOTUL/TT/X/2016 tanggal 17 November 2016 yang diterima Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara lengkap dan benar pada tanggal 21 November 2016, berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
bahwa dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 Terbanding menolak keberatan tersebut sekaligus memperkuat penetapan Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan;
bahwa atas Surat Keputusan tersebut, Pemohon Banding mengajukan banding dengan Surat Banding Nomor 023/BANDING/TT/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 ke Pengadilan Pajak;
bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan dan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis menyimpulkan sebagai berikut :
| 1. | bahwa penetapan Terbanding menggunakan Metode III berdasarkan data harga barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016, sebagai berikut: POS PIB URAIAN BARANGPIB (CIF USD)PENETAPAN (CIF USD)TYPE-ART-CODE PRODUKURAN Q’TITY SQMPER SQMJLH NPPER SQMJLH NPKET1GMC915022150 x 900108,003,25351,003,5175379,89 2GMZ915806150 x 900432,003,251.404,003,51751.519,56 3GMZ915101150 x 900432,003,251.404,003,51751.519,56 4GMF915051150 x 900216,003,25702,003,5175759,78 5GMY615007150 x 600346,503,101.074,153,51751.218,81 6GMZ615842150 x 600346,503,101.074,153,51751.218,81 7GMN615506150 x 600321,753,10997,433,51751.131,76 8GMN615807150 x 600346,503,101.074,153,51751.218,81 9GMP120134200 x 1000780,004,203.276,004,202.743,65 10GMP120133200 x 1000378,004,201.587,604,201.329,62 11X6605T600 x 6002.426,403,157.643,163,51758.534,86 JUMLAH CIF USD 20.587,64 21.479,34 bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 menyatakan mengenai Nilai Transaksi Barang Serupa, sebagai berikut : “Pasal 11 a.Nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi syarat:a.berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;b.tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; danc.tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.b.Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:a.pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;b.pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; danc.pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi.c.Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang serupa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang serupa yang paling rendah. Pasal 12 (1)Dalam hal tidak terdapat data barang serupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, maka digunakan data barang serupa dengan kondisi lain sepanjang dilakukan penyesuaian terhadap:a.jumlah barang, dalam hal jumlah barang berbeda tetapi tingkat perdagangan sama;b.tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan berbeda tetapi jumlah barang sama; atauc.jumlah barang dan tingkat perdagangan, dalam hal tingkat perdagangan dan jumlah barang berbeda. (2)Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur yang memungkinkan terlaksananya penyesuaian secara wajar dan tepat.(3)Dalam hal bukti nyata atau data yang objektif dan terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, maka penyesuaian tidak dapat dilakukan dan nilai transaksi barang serupa tidak dapat digunakan untuk menentukan nilai pabean.(4)Contoh penyesuaian tingkat perdagangan dan/atau jumlah barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Menteri Keuangan ini.” Bahwa barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 025180 tanggal 31 Agustus 2016 tersebut adalah Porcelain Tiles Brand Alexander Item No. 60205 Size 600x600MM; Bahwa dua barang dianggap serupa atau yang selanjutnya disebut barang serupa adalah apabila keduanya memiliki karakteristik dan komponen material yang sama sehingga dapat menjalankan fungsi yang sama dan secara komersial dapat dipertukarkan, serta:a.diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; ataub.diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama. bahwa walaupun per-definisi penggunaan Metode III dapat diaplikasikan, namun harus tetap diperhatikan bahwa Porcelain Tiles mempunyai harga yang sangat bervariasi, yaitu antara satu merk dengan merk lainnya mempunyai perbedaan harga yang nyata, juga antara type-article-code product yang satu dengan lainnya akan menunjukkan perbedaan kualitas dan tentu akan berbeda pula harganya, sehingga tidak dapat secara langsung diperbandingkan harganya hanya berdasarkan persamaan ukuran dan negara asalnya. |
| 2. | Bukti-Bukti Transaksi Dari Pemohon Banding bahwa Sales Contract tanpa nomor tanggal 15 Juli 2016 menyebutkan jenis barang Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand, dengan harga USD20,587.64; bahwa Supplier Foshan Xinzhongwei Economic & Trade Co., ltd., China, menerbitkan Invoice Nomor XZW-16-001 tanggal 13 Agustus 2016 dan Packing List, dengan uraian jenis barang Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand, dengan nilai total CFR USD20,587.64; bahwa Supplier Foshan Xinzhongwei Economic & Trade Co., ltd., China selanjutnya melakukan pengiriman barang dengan Bill of Lading Nomor: HLCUCA4160852671 tanggal 13 Agustus 2016 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut: Shipper: Foshan Xinzhongwei Economic & Trade Co., ltd., ChinaConsignee: Pemohon Banding bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor yang disampaikan Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor Pemohon Banding sesuai dengan Invoice Nomor XZW-16-001 tanggal 13 Agustus 2016 adalah Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand dari Foshan Xinzhongwei Economic & Trade Co., ltd., China dengan harga sebesar CFR USD20,587.64; bahwa barang impor Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand dengan Bill of Lading Nomor HLCUCA4160852671 tanggal 13 Agustus 2016 dan Invoice Nomor: XZW-16-001 tanggal 13 Agustus 2016 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 025198 tanggal 31 Agustus 2016 dengan nilai pabean sebesar CIF USD20,587.64 (CFR USD20,587.64, Asuransi Dalam Negeri); bahwa atas harga barang impor dengan Invoice Nomor XZW-16-001 tanggal 13 Agustus 2016 berupa Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand sebesar USD20,587.64, telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Formulir Multiguna (Multi Pupose Form) Bank Niaga tanggal 11 Agustus 2016 sebesar USD20,587.64, untuk pembayaran Invoice Nomor XZW16-001 tanggal 13 Agustus 2016 sebesar USD20,587.64 dan atas transaksi tersebut telah tercatat di Rekening Koran dan pembukuan; |
| 3. | Laporan Hasil Audit bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding menyerahkan 2 (dua) Laporan Hasil Audit sebagai berikut:1)Laporan Hasil Audit Nomor LHA-82/BC.62/IU/2016 tanggal 15 Maret 2016, dengan periode audit 01 Oktober 2013 s.d. 30 September 2015, bersifat compliance audit, dengan kesimpulan dan saran:a.Auditee belum menggunakan purchase order sebagai salah satu dokumen dalam siklus pembelian.b.… dst. …c.Terdapat kesalahan pemberitahuan nilai pabean sehingga terdapat potensi kelebihan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI).2)Laporan Hasil Audit Nomor LHA-6/BC.092/IU/2018 tanggal 09 Januari 2018, dengan periode audit 01 September 2015 s.d. 31 Agustus 2017, bersifat compliance audit – dilakukan khusus untuk pemeriksaan nilai pabean, dengan kesimpulan:i.Pemeriksaan Nilai Pabean:a.Berdasarkan pemeriksaan persyaratan nilai transaksi, nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai nilai pabean;b.Berdasarkan pemeriksaan terhadap biaya-biaya yang harus ditambahkan disimpulkan tidak terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai transaksi;c.Berdasarkan pemeriksaan terhadap harga yang sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar kedapatan hal-hal sebagai berikut: –Berdasarkan perbandingan antara nilai yang diberitahukan di PIB dengan nilai yang tercantum dalam invoice, nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean;–Berdasarkan perbandingan antara nilai yang tercantum dalam invoice dengan nilai pengakuan hutang dalam kartu hutang dan pembayaran bank keluar yang tercantum dalam buku besar bank kedapatan sesuai dan nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean;–… dst …–Berdasarkan perbandingan pembayaran dalam buku besar bank keluar dengan invoice dalam PIB, nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean dan tidak terdapat biaya-biaya yang harus ditambahkan.ii.Pengujian Kewajaran Nilai yang diberitahukan:a)Pengujian dengan membandingkan harga pemberitahuan importer lain tidak dapat dilakukan karena barang yang diimpor tidak identic atau serupa dan jumlah impor yang berbeda;b)Berdasarkan hasil pengujian dengan metode deduksi disimpulkan nilai transaksi yang diberitahukan dapat diterima sebagai nilai pabean karena secara umum hasil perhitungan dengan metode deduksi lebih kecil dari nilai yang diberitahukan di PIB;c)Berdasarkan pengujian dengan membandingkan terhadap harga dipasaran, nilai transaksi dapat diterima sebagai nilai pabean;d)Berdasarkan pengujian terhadap data perpajakan yang meliputi perbandingan PPN Impor pada PIB dengan SPT PPN B1, data PPN B1 (pajak masukan) dengan PPN A2 (pajak keluaran), DPP PPN keluaran dengan buku besar penjualan, dan buku besar penjualan dengan buku besar piutang dan buku besar kas/bank disimpulkan tidak ada selisih yang signifikan. |
| 4. | bahwa Majelis menyimpulkan Nilai Pabean yang diberitahukan di dalam PIB Nomor 025198 tanggal 31 Agustus 2016 sebesar CIF USD 20.587,64 adalah harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar. |
bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, penetapan nilai pabean untuk Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM,VIENNA Brand, negara asal China oleh Pejabat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sesuai SPTNP Nomor: SPTNP-003540/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016 yang dikuatkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan;
bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkeyakinan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan nilai pabean atas Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM,VIENNA Brand, negara asal China CIF USD 20.587,64 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil
Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding, Surat Bantahan Pemohon Banding, pemeriksaan dan pembuktian di dalam persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009;
Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-9/WBC.02/2017 tanggal 06 Januari 2017 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-003540/WBC.02/KPP.MP.01/2016 tanggal 24 September 2016, atas nama Pemohon Banding, dan menetapkan nilai pabean atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 025198 tanggal 31 Agustus 2016 yaitu Glazed Porcelain Tiles ukuran 150MM x 600MM,150MM x 900MM, 600MM x 600MM, & 200MM x 1000MM, VIENNA Brand, negara asal China sebesar CIF USD 20.587,64 sehingga kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda nihil.
Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh Majelis XVIIA Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:
| KSL, S.Sos.,M.H. | sebagai Hakim Ketua, |
| WH, S.E., M.E. | sebagai Hakim Anggota, |
| SF, S.E. | sebagai Hakim Anggota, |
| HH | sebagai Panitera Pengganti, |
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding maupun Pemohon Banding.
