Status Peraturan :

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 63/KMK.03/2002

Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KMK.04/2001 Tentang Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 370/KMK.03/2003

Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu

Peraturan Terkait :

• Peraturan Pemerintah Nomor : 146 TAHUN 2000

Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

• Undang-Undang Nomor : 6 TAHUN 1983

Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

• Undang-Undang Nomor : 16 TAHUN 2000

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

• Undang-Undang Nomor : 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

• Undang-Undang Nomor : 18 TAHUN 2000

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

• Peraturan Pemerintah Nomor : 143 TAHUN 2000

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1086/KMK.00/1988

Penetapan Barang Modal Tertentu Yang Diimpor Oleh Badan Usaha Jasa Pemboran Dan Jasa Penunjang Tertentu Di Bidang Migas Yang Didirikan Dalam Rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Sebagai Barang Kena Pajak Yang Mempuny

Riwayat Peraturan :

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1086/KMK.00/1988

Penetapan Barang Modal Tertentu Yang Diimpor Oleh Badan Usaha Jasa Pemboran Dan Jasa Penunjang Tertentu Di Bidang Migas Yang Didirikan Dalam Rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Sebagai Barang Kena Pajak Yang Mempuny

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 396/KMK.04/1990

Batasan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-Buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Penyerahannya Pajak Pertambahan Nilainya Ditanggung Pemerintah

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 397/KMK.04/1990

Tata Cara Dan Tata Usaha Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan Penyerahan Buku-Buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-Buku Pelajaran Agama

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 252/KMK.04/1998

Pemberian Dan Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Tertentu Dalam Rangka Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1986 Tentang Pajak P

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 478/KMK.04/1998

Penetapan Makanan Ternak Dan Unggas Dan/Atau Bahan Baku Makanan Ternak Dan Unggas Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 329/KMK.04/1999

Penetapan Kapal, Pesawat Udara, Kereta Api, Serta Suku Cadang Dan Peralatan Untuk Perbaikan/Pemeliharaannya Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Pembangunan Nasional

• Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 414/KMK.04/2000

Penetapan Uang Kertas, Uang Logam Serta Bahan Baku Untuk Pembuatan Uang Kertas Dan Uang Logam, Sebagai Barang Kena Pajak Yang Bersifat Strategis Untuk Keperluan Pembangunan Nasional