KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 77 TAHUN 1985 TENTANG PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAGIAN IURAN HASIL HUTAN. Pasal I Menyempurnakan ketentuan Pasal 9 sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 1989 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI BAGI PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PENCARIAN SUMBER-SUMBER DAN PEMBORAN MINYAK, GAS BUMI, DAN PANAS BUMI BAGI PARA KONTRAKTOR YANG BELUM BERPRODUKSI. Pasal 1 Atas penyerahan jasa pencarian sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi, kepada kontraktor Production Sharing di bidang minyak dan gas bumi dan Kontraktor Kontrak Operasi Bersama di bidang panas bumi yang belum berproduksi diberikan penundaan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhitung sejak tanggal 1 April 1989 sampai dengan saat mulai berproduksi. Pasal 2 Pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri keuangan. Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1989 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S O E H A R T O
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1988
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1988 TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN BADAN-BADAN TERTENTU DAN BENDAHARAWAN UNTUK MEMUNGUT DAN MENYETOR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH. Pasal 1 Pasal 2 Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan. Pasal 4 Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan Kantor Perbendaharaan Negara Untuk Memungut dan Menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Yang Dibayar Oleh Pemerintah Untuk Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Dari Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 1989. Pasal 5 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1989. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 Desember 1988 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Ttd S O E H A R T O Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS KABINET RI KEPALA BIRO HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN Ttd BAMBANG KESOWO, S.H., LL.M. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 48
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1987
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1987 TENTANG PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR ATAS BARANG DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan ekspor, maka dipandang perlu memberikan fasilitas berupa penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan bahan asal impor yang digunakan untuk membuat barang ekspor atau untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah yang dibiayai dengan bantuan luar negeri serta tidak memungut Pajak Pertambahan Nilai atas barang impor yang ada kaitannya dengan ekspor; Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBEBANAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI IMPOR ATAS BARANG DAN BAHAN YANG BERKAITAN DENGAN EKSPOR. Pasal 1 Pasal 2 Pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 1987 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd SUDHARMONO, SH. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1987 NOMOR 54
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1987
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1987 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam usaha untuk lebih mengembangkan usaha pertaksian dan kegiatan perekonomian pada umumnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap ketentuan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986; Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1986 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK DAN TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI SERTA PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN OLEH KOPERASI PENGEMUDI TAKSI. Pasal 1 Mengubah ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 2 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd S O E H A R T O
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1986
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1986 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : Mengingat : MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS IMPOR DAN PENYERAHAN KERTAS KORAN UNTUK PENERBITAN KORAN SERTA PENYERAHAN KORAN. Pasal 1 Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas impor kertas koran untuk penerbitan koran ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 2 Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang atas penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran dan penyerahan koran ditanggung oleh Pemerintah. Pasal 3 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 berlaku untuk jangka waktu antara tanggal 16 Oktober 1986 sampai dengan tanggal 15 Oktober 1987. Pasal 4 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 16 Oktober 1986. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 1986 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 1986 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA ttd SUDHARMONO. S.H. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1986 NOMOR 76