Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 91/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 91/PJ.6/1991 TENTANG PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN, PERHUTANAN PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-18/PJ.6/1991, tanggal 8 Februari 1991 perihal pengenaan PBB tahun 1991, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd Drs. KARSONO SURJOWIBOWO
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 90/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 90/PJ.6/1991 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGENAAN PBB USAHA BIDANG PERKEBUNAN, PERHUTANAN, PERTAMBANGAN,PERIKANAN DAN PETERNAKAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-18/PJ.6/1991 tanggal 8 Februari 1991 perihal Pengenaan PBB tahun 1991, bersama ini disampaikan : Oleh karena tahun pajak 1991 akan berakhir, diminta para Kepala KP. PBB segera menerbitkan SPPT tahun 1991 berdasarkan data yang sudah ada. Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-17/PJ.7/1989 tanggal 10 Maret 1989 dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, ttd Drs. MAR’IE MUHAMMAD
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 88/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 88/PJ.6/1991 TENTANG PENERAPAN HASIL PENILAIAN UNTUK PENETAPAN PBB TAHUN 1992 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan hasil penilaian terhadap obyek pajak yang bernilai tinggi baik yang telah dikerjakan tahun lalu maupun yang sedang dikerjakan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd Drs. KARSONO SURJOWIBOWO
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 86/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 86/PJ.6/1991 TENTANG TATA CARA PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI NJOP ATAS BUMI/TANAH DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan Surat Kepala Kanwil VI Jakarta Raya Khusus Nomor : S-1051/WPJ.06/BD.05/1991 tanggal 27 September 1991 perihal tersebut di atas, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut : Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd Drs. KARSONO SURJOWIBOWO
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 82/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 82/PJ.6/1991 TENTANG PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PBB DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menunjuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-15/PJ.UP.52/1991 tanggal 31 Maret 1991 tentang Penyesuaian Jabatan dan Angka Kredit dalam Jabatan Penilai PBB pada Direktorat Jenderal Pajak bersama ini disampaikan : Kedua peraturan tersebut di atas merupakan pedoman pelaksanaan jabatan penilai PBB baik bagi para tenaga fungsional Penilai PBB maupun bagi Tim Penilai Jabatan Penilai PBB. Demikian untuk seperlunya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd. DRS. KARSONO SURJOWIBOWO
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE – 80/PJ.6/1991
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKNOMOR SE – 80/PJ.6/1991 TENTANG PERSIAPAN PENCETAKAN SPPT, BI, STTS 1992 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAKDIREKTUR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ttd, DRS. KARSONO SURJOWIBOWO